Langgam.id – Pemerintah Kota (Pemko) Padang meminta dukungan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat (Sumbar) untuk mempercepat pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berbasis Refuse Derived Fuel (RDF) di Kota Padang.
Permintaan tersebut disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran saat melakukan audiensi dengan Kepala BPBPK Sumbar Maria Doeni Isa di Kantor BPBPK Sumbar, Selasa (15/9/2026).
Dalam pertemuan itu, Fadly mengatakan pengembangan TPST/RDF menjadi salah satu upaya Pemko Padang dalam menangani persoalan sampah sekaligus mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA).
Menurutnya, RDF dapat mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif. Hal tersebut dinilai relevan dengan kondisi Kota Padang yang memiliki industri semen yang dapat memanfaatkan hasil pengolahan sampah tersebut.
“Kita ingin sampah dipilah sejak dari rumah tangga, sehingga yang sampai ke TPA pun masih bisa dimanfaatkan menjadi briket dan bahan bakar alternatif,” ujar Fadly.
Ia berharap dukungan pemerintah pusat melalui BPBPK Sumbar dapat mempercepat pembangunan fasilitas TPST/RDF tersebut.
Sementara itu, Kepala BPBPK Sumbar Maria Doeni Isa mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti usulan Pemko Padang, termasuk terkait rencana pembangunan TPST/RDF.
Menurut Maria, dukungan terhadap pembangunan fasilitas tersebut akan dilanjutkan melalui review detail engineering design (DED) dengan menyesuaikan kondisi lahan yang telah ditetapkan.
Selain membahas pengelolaan sampah, audiensi tersebut juga membahas dukungan pemerintah pusat untuk penanganan air bersih serta pembangunan dan pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana hidrometeorologi di Kota Padang.
Fadly menyampaikan kerja sama dengan Universitas Andalas (UNAND) dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) telah menemukan titik terang. Ia berharap pengembangan SPAM dapat diperluas hingga sambungan rumah, terutama untuk membantu wilayah yang terdampak kekeringan seperti Kecamatan Pauh dan Kuranji.
“Kondisi air bersih kita sedang darurat, sehingga pembangunan SPAM Gunung Pangilun harus tetap berjalan. Kami berharap anggaran pemerintah pusat untuk proyek ini dapat diperjuangkan agar tetap dialokasikan untuk Kota Padang,” katanya.
Terkait SPAM Gunung Pangilun, Maria mengatakan BPBPK Sumbar akan menguji kelayakan teknis lahan yang tersedia seluas 8.175 meter persegi untuk mengoptimalkan pembangunan yang didukung pagu indikatif sekitar Rp400 miliar.
Sementara untuk SPAM UNAND, BPBPK Sumbar menargetkan DED hingga sambungan rumah rampung pada awal Januari 2027. Selanjutnya, proses lelang ditargetkan dapat dilakukan pada Maret 2027 dan pembangunan dilaksanakan sepanjang 2027-2028.
Maria juga menyampaikan penanganan kawasan terdampak banjir akan diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar permukiman sesuai lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Untuk penanganan kawasan terdampak banjir, DED diarahkan pada infrastruktur dasar permukiman sesuai lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi. Seluruh kebutuhan harus teridentifikasi sebelum lelang agar tidak ada penanganan yang terlewat, mengingat pembaruan R3P dibatasi hingga 17 September,” ujarnya. (HER)
