Langgam.id - Pemerintah Kota Padang mendapat Anugerah Meritokrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2022 dari Komisi ASN. Prokopim merilis, berdasarkan penilaian selama setahun terakhir, Komisi ASN menetapkan manajemen ASN di Padang sebagai yang terbaik di Indonesia dengan skor 332.
Wali Kota Padang Hendri Septa dalam keterangan tertulis itu mengatakan, Pemko Padang tidak mengangkat dan menempatkan seorang ASN pada jabatan tertentu berdasarkan kedekatan, subjektif dan asal diangkat saja.
"Melainkan melewati proses seleksi dan penilaian yang obyektif, sistem meritokrasi selalu menjadi hal yang kita kedepankan," tutur Hendri Septa, Minggu (11/12/2022).
Ia menyampaikan terima kasih kepada semua ASN di lingkungan Pemko Padang yang sudah melaksanakan tugas, pengaturan manajemen, sistem karir dan sebagainya dengan baik.
Dia merasa terharu ketika menerima penghargaan yang diserahkan oleh Ketua Komisi ASN dan MenPAN/RB karena anugerah itu bisa diperoleh karena ketaatan ASN di lingkungan Pemko Padang. "Mereka telah mendedikasikan pengabdian untuk kejayaan Pemko Padang," ujar Hendri.
Padahal, menurut rilis itu, selama ini ada anggapan bahwa Walikota Padang atau Pemko Padang banyak mengabaikan penatakelolaan ASN. Dengan penghargaan ini sekaligus mematahkan anggapan negatif tersebut karena Komisi ASN sendiri yang menetapkan penatakelolaan ASN di Kota Padang sudah sangat baik.
"Alhamdulillah, berbagai langkah dan upaya terus kita lakukan khususnya menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN di lingkungan Pemko Padang."
Menurutnya, hal itu diwujudkan melalui kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil serta wajar tanpa diskriminasi. "Hal tersebut menjadi pilar sistem meritrokasi yang selalu kita lakukan di lingkup Pemko Padang. Semoga ini dapat kita pertahankan dan tingkatkan lagi ke depan," kata Hendri Septa.
Baca Juga: Anugerah Meritokrasi 2022: Manajemen ASN Padang Predikat Baik
Dia kemudian menyebutkan bahwa Ketua KASN Agus Pramusinto saat berlangsung awarding di Jakarta, memberi apresiasi kepada Pemko Padang yang disebutnya memiliki komitmen dan dukungan terkait optimalisasi dan akselerasi penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN di lingkungan instansi pemerintah di Indonesia.
"Ketua ASN benar, karena kita semua di Pemko Padang tetap merujuk pada Perpres No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Sasarannya adalah reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah sebagai sebuah arah kebijakan dan strategi nasional. Dimana salah satu indikatornya adalah persentase instansi pemerintah dengan indeks sistem merit," kata wali kota.
Menjawab pertanyaan tentang bagaimana mempertahankan prestasi yang seperti ini, Hendri Septa mengatakan bahwa Pemko Padang akan selalu menerapkan sistem merit dalam merekrut calon ASN, menempatkan ASN pada posisi yang sesuai, memperhatikan kecakapan, kompetensi. "Tidak akan kita buka peluang untuk rekrutmen yang asal-asalan dan tidak menempatkan pejabat dengan dasar subyektifitas," kata dia
Sebagaimana disebutkan oleh Ketua KASN Agus Pramusinto, bahwa ada 8 Aspek yang menjadi kriteria penilaian mandiri sistem merit pada aplikasi SIPINTER. Di antaranya mulai dari terkait perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan, pembinaan karir dan peningkatan mompetensi serta mutasi, rotasi dan promosi. Selain itu perihal pengelolaan kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin sekaligus perlindungan serta sistem pendukung," paparnya.
"Semua itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Dan yang terpenting, Pemko Padang mengedepankan pembinaan karir ASN serta menjauhi hal-hal yang subyektif," kata jurubicara Pemko Padang, Kabag Prokopim, Amrizal Rengganis.
Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Abdullah Azwar Anas, mengapresiasi segenap instansi pemerintah yang telah berhasil mendapatkan predikat baik dan sangat baik implementasi sistem merit.
“Saya sangat mengapresiasi komitmen ini. Mudah-mudahan teman-teman yang mendapatkan predikat baik dan sangat baik akan menularkan kepada pemda dan instansi atau lembaga yang penilaiannya masih buruk atau kurang baik dan seterusnya,” kata Menteri Anas.
