Langgam.id - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) menerbitkan SK perpanjangan bagi ratusan pegawai PPPK yang terdiri dari guru, tenaga kesehatan dan penyuluh.
Ketua DPD PPPK RI Pasbar, Syumarlin, mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekannya, yang terdiri dari PPPK guru, Nakes, dan penyuluh, sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat serta anggota DPRD yang telah mengabulkan permintaan mereka.
“Awalnya, kami berencana untuk melakukan orasi. Namun, Alhamdulillah, berkat perjuangan semua pihak, terutama Bapak Bupati Hamsuardi, Wakil Bupati Risnawanto, anggota DPRD, dan pihak kepolisian, SK PPPK kami yang awalnya hanya berlaku satu tahun kini diperpanjang menjadi lima tahun,” kata Syumarlin, dikutip Sabtu (1/3/2025).
Selain itu, Syumarlin menambahkan bahwa selain PPPK guru, Nakes, dan penyuluh, PPPK teknis juga akan tergabung. Awalnya, PPPK teknis merasa cemas karena ketidakjelasan status SK mereka.
“Alhamdulillah, proses perpanjangan SK untuk PPPK teknis juga sudah diproses oleh Pemda Pasbar. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada OPD dan semua pihak yang telah berjuang untuk kami,” ujarnya.
Syumarlin juga menyampaikan permohonan maaf atas segala tindakan dan ucapan yang kurang baik dari PPPK menjelang kejelasan SK mereka, baik melalui kata-kata yang tidak pantas maupun di media sosial.
“Dengan segala kerendahan hati, kami memohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan kami,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Risnawanto menyampaikan bahwa kecemasan yang dirasakan oleh PPPK menjelang perpanjangan SK adalah hal yang wajar. Namun, ia menilai bahwa segala tindakan mereka telah dikoordinasikan dengan baik. Apa yang disampaikan oleh PPPK guru, Nakes, penyuluh, dan teknis sangat diperhatikan.
“Mereka semua adalah pelayan masyarakat, dan kami tidak akan membiarkan mereka sia-sia. Apalagi, guru adalah kunci utama kemajuan. Karena kecemasan tersebut, timbul keresahan, dan Pemda tidak akan membiarkan Nakes, guru, penyuluh, dan teknis tidak mendapatkan hak mereka,” kata Risnawanto.
Menurutnya, semua PPPK ini memiliki peran penting dalam pelayanan masyarakat, seperti PPPK guru yang meningkatkan pendidikan, PPPK Nakes yang meningkatkan pelayanan kesehatan, serta PPPK teknis yang membantu pelayanan pemerintah.
“Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memperpanjang atau mengeluarkan SK bagi mereka,” tambah Risnawanto.
Ke depan, kata Risnawanto, tidak akan ada lagi SK PPPK yang tidak diperpanjang karena hal tersebut sudah diatur oleh undang-undang.
“Landasan hukum sudah jelas, dan itu menjadi pegangan kami. Dengan demikian, SK PPPK akan terus diperpanjang,” pungkasnya. (*/Fs)
