InfoLanggam – Pemkab Dharmasraya berhasil meraih predikat tertinggi, yaitu Kabupaten Informatif, pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang digelar oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatra Barat di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Selasa (18/11/2025).
Prestasi yang diraih Pemkab Dharmasraya lebih tinggi dari tahun 2024. Tahun lalu, Pemkab Dharmasraya terima anugerajh pada kategori Menuju Informatif.
Selain itu, Nagari Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya juga berhasil meraih predikat Nagari Informatif sekaligus Juara III Kategori Nagari/Desa se-Sumbar.
Keberhasilan ini juga merupakan buah dari pembinaan intensif yang dilakukan oleh PPID Utama dan Dinas Kominfo Dharmasraya terhadap PPID Nagari Koto Besar.
Para penerima penghargaan menerima plakat dan piagam langsung disaksikan Sekdaprov Sumbar, Arry Yuswandi, perwakilan kabupaten/kota, dan lembaga vertikal.
Pada kesempatan itu, dari Pemkab Dharmasraya hadir Sekretaris Dinas Kominfo yang juga Kepala Sekretariat PPID, Hendri, beserta Wali Nagari Koto Besar, Eko Noris.
Ketua Komisi Informasi Sumbatr, Musfi Yendra mengatakan bahwa peningkatan kualitas badan publik tahun ini merupakan indikasi semakin kuatnya budaya keterbukaan informasi di Sumbar.
Ia juga menyebut bahwa provinsi ini menjadi satu-satunya yang memiliki Perda Keterbukaan Informasi Publik, serta akan meluncurkan buku “Transformasi Tiga Arah” sebagai penguatan strategi KIP ke depan.
Sementara itu, Kenaikan status Dharmasraya menjadi Kabupaten Informatif tidak terlepas dari kolaborasi seluruh pihak.
PPID Utama Darisman, melalui Kepala Sekretariat PPID Hendri, menyampaikan terima kasih atas dukungan penuh Bupati Annisa Suci Ramadhani dan Wabup Leli Arni serta kerja keras PPID Pelaksana di seluruh OPD.
Ia mengungkapkan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif yang melibatkan seluruh jajaran pemerintahan dari tingkat kabupaten hingga nagari.
Dengan menjadi salah satu dari tujuh daerah Informatif di Sumatra Barat pada tahun 2025, Dharmasraya mempertegas komitmennya dalam menghadirkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (*)
