Langgam.id - Pemerintah berhasil memulangkan 554 warga negara Indonesia (WNI) korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) penipuan daring (online scamming) dari Myawaddy, Myanmar.
Kepulangan ratusan WNI ini berlangsung dalam dua tahap, yaitu sebanyak 400 orang pada tahap pertama, Selasa (18/3/2025) dan 154 orang pada tahap kedua, Rabu (19/3/2025). Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan mengatakan, pemulangan ini adalah wujud dari kehadiran negara dalam melindungi warganya.
“Sebagaimana perintah dan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Presiden menaruh perhatian yang sangat serius terhadap pelindungan dan keselamatan warga negara Indonesia yang bekerja khususnya di luar negeri,” kata Budi Gunawan dalam keterangan pers dikutip dari laman setneg, Rabu (19/3/2025).
Menko Polkam mengatakan, selama menjadi korban TPPO, para WNI ini dipekerjakan di markas sindikat online scamming dan mengalami tekanan, kekerasan fisik, serta ancaman untuk diambil organ tubuhnya ketika tidak mencapai target yang ditetapkan oleh bandar. Selain itu, paspor mereka juga ditahan serta tidak diperkenankan untuk berkomunikasi dengan pihak luar termasuk keluarga.
“Petunjuk-petunjuk yang ada ini sangat kuat (menunjukkan) bahwa adanya penyanderaan dalam jaringan mafia online scamming dalam skala yang besar atau masif,” ujarnya.
Sebelum dipulangkan, lanjut Budi, pemerintah akan memastikan pemulihan para WNI korban TPPO ini. Mereka terlebih dahulu akan ditempatkan di penampungan sementara di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.
“Para korban ini juga nanti akan mendapatkan bantuan logistik dari pemerintah, layanan kesehatan dari pemerintah, serta pendampingan psikososial juga dari pemerintah guna memastikan mereka dapat pulih secara fisik dan mental sebelum dipulangkan ke daerah asal mereka masing-masing,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyampaikan bahwa proses pemulangan para WNI ini tidak mudah karena dilakukan dari daerah konflik serta melintasi perbatasan negara antara Myanmar dan Thailand. Karena banyaknya jumlah WNI yang akan dipulangkan, rencana kepulangan yang semula dijadwalkan dari Mae Sot, Thailand harus dipindahkan ke Bandara Don Mueang, Bangkok.
“Koordinasi yang juga dilakukan tidak mudah, butuh waktu yang cukup lama untuk bisa sampai dan melakukan upaya evakuasi dari warga negara Indonesia yang ada di Myanmar tersebut,” ujar Menlu.
Menlu pun menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang berperan dalam operasi terpadu pemulangan WNI yang terdiri dari 449 laki-laki dan 105 perempuan ini, mulai dari kementerian dan lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, hingga pemerintah Thailand dan Myanmar.
“Terima kasih kepada pemerintah Thailand dan beberapa unsur dari pemerintah Myanmar yang membantu pelaksanaan proses pemulangan saudara-saudara kita ini,” kata Menlu.
Lebih lanjut, Sugiono mengimbau para WNI yang memiliki keinginan bekerja di luar negeri untuk menggunakan jalur resmi serta lebih hati-hati dan tidak mudah terpengaruh oleh iming-iming yang tidak jelas.
“Ada saluran-saluran di mana jika saudara-saudara atau keluarga kita ingin bekerja di luar negeri yang bisa dilewati, sehingga ada jaminan terhadap keselamatan dan pelindungan mereka,” tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal kepulangan para WNI korban TPPO ini hingga ke keluarganya.
"Kami ingin memastikan bahwa semua yang pulang hari ini itu akan kita tangani, kita kawal hingga sampai ke rumah,” ujar Menteri P2MI.
Menteri Karding mengatakan, ratusan WNI ini akan didata dan dilakukan berbagai pemeriksaan, mulai psikis hingga mental. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan reintegrasi sosial dari Kementerian P2MI agar siap kembali ke masyarakat.
"Termasuk untuk pendampingan hukum akan kita siapkan,” tandas Menteri P2MI.
Turut hadir menyambut kepulangan para WNI di Bandara Soekarno-Hatta antara lain Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imapas) Agus Andrianto, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi, serta Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. (*/fs)
