Pemekaran, Sumbar Miliki 106 Pemerintahan Nagari Baru

Pemekaran, Sumbar Miliki 106 Pemerintahan Nagari Baru

Wamendagri Jhon Wempi Watipo menyerahkan kode wilayah nagari baru pada Pemrov Sumbar. [Foto: Dinas Kominfotik Sumbar]

Langgam.id - Pengusulan penataan (Pemekaran) nagari baru di Sumatra Barat (Sumbar) terus berjalan. Selama 2022 ini, sudah 106 kode wilayah nagari baru yang diserahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Terbaru, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Jhon Wempi Watipo, secara resmi menyerahkan kode wilayah administrasi nagari baru pada 3 pemerintah kabupaten di sana. Penyerahan berlangsung di Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (26/9/2022).

Tiga kabupaten itu, yakni Kabupaten Pasaman, Pemerintah Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pasaman Barat. Kode diterima oleh Gubernur Sumatera Barat yang diwaliki Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Doni Rahmat Samulo.

Doni mengatakan, jumlah kode wilayah administrasi pemerintahan nagari yang diterima sebanyak 47 nagari. Rinciannya 25 kode untuk Pasaman, 10 kode untuk Agam, dan 12 kode untuk Pasaman Barat. Sumbar merupakan provinsi penerima kode nagari terbanyak dari 119 kode nagari baru se-Indonesia yang diserahkan oleh Wamendagri kemarin.

"Selama tahun 2022 ini, Provinsi Sumatera Barat telah menerima total 106 kode wilayah desa atau nagari baru. Sebelumnya pada tanggal 11 Agustus 2022 telah diserahkan juga sebanyak 59 kode nagari," katanya.

Kode nagari pada Agustus itu, diterima Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Penambahan ini menjadikan nagari yang ada di Provinsi Sumatera Barat saat ini mencapai 1.035 nagari, tersebar di 12 kabupaten dan 2 kota.

Penambahan pemerintahan nagari baru ini akan membuka ribuan lapangan pekerjaan baru dan mendongkrak perekonomian Sumbar. Jika satu nagari mampu menyerap 15 tenaga kerja, akan ada 1.590 orang yang mendapatkan pekerjaan.

"Diperkirakan masing-masing nagari akan mendapatkan Rp800 juta dana desa dari pusat. Maka ada Rp84,8 miliar dana pusat akan masuk ke Sumbar melalui nagari baru," kata Doni.

Dia berharap pemekaran itu dapat lebih mendekatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat, mempercepat, serta lebih meratakan pembangunan daerah sampai ke daerah-daerah terdepan, yaitu nagari. Nagari baru diharapkan dapat memberi ruang anak-anak muda berkreatifitas.

Baca Juga: 23 Nagari di Agam Segera Dimekarkan, Ini Daftarnya

Sisi lain, pemerintah pusat juga meminta Pemprov Sumbar dan kabupaten yang mengusulkan penataan pemerintahan nagari, berkomitmen menjaga kesatuan masyarakat adat yang telah ada. Jangan sampai pemekaran nagari kontra produktif dengan tatanan sosial kemasyarakatan.

Dapatkan update berita terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca Juga

Masa siaga darurat penanganan dampak erupsi Gunung Marapi di Kabupaten Agam diperpanjang hingga 25 Februari mendatang.
Siaga Darurat Gunung Marapi Diperpanjang Kembali
Muhammad Husni Sabil (28), yang menjadi korban TPPO di Myanmar akhirnya dapat dipulangkan ke tanah air. Sabil sendiri adalah warga Sijunjung,
Pemprov Sumbar Beri Pendampingan Psikologis dan Hukum pada Korban TPPO Asal Sumbar di Jakarta
Ilustrasi kekerasan seksual
Seorang Gadis Asal Sumbar Berhasil Lolos dari Perdagangan Manusia di Jakarta
Pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) unggul di sejumlah TPS di Kota Padang
Pemilu 2024, KPU Sumbar Catat 6 Petugas Meninggal Dunia dan 50 Orang Sakit
Marapi Kembali Erupsi
Marapi Kembali Erupsi
Meski Kalah Telak dari Anies, 6 Daerah di Sumbar Ini Masih Dikuasai Prabowo
Meski Kalah Telak dari Anies, 6 Daerah di Sumbar Ini Masih Dikuasai Prabowo