Langgam.id – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menegaskan upaya pemberantasan pertambangan emas tanpa izin (PETI) tidak bisa hanya mengandalkan penindakan oleh aparat penegak hukum. Menurutnya, keberhasilan menekan aktivitas tambang ilegal juga membutuhkan peran aktif masyarakat serta pengawasan dari seluruh pemangku kepentingan.
Hal itu disampaikan Mahyeldi saat berdialog bersama sejumlah aktivis di Padang, Jumat (12/6/2026). Dalam forum tersebut, persoalan PETI menjadi salah satu isu yang banyak mendapat perhatian karena dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Menurut Mahyeldi, selama ini aparat penegak hukum telah melakukan berbagai upaya penertiban di lapangan. Namun, langkah tersebut tidak akan optimal apabila tidak dibarengi dukungan masyarakat dan penyelesaian akar persoalan yang melatarbelakangi aktivitas tambang ilegal.
“Kalau ingin menyelesaikan persoalan, jangan hanya melihat masalah di muaranya. Kita harus masuk ke sumber persoalannya. Karena itu, pemberantasan tambang ilegal tidak cukup hanya dengan penindakan aparat, tetapi juga membutuhkan peran serta masyarakat,” katanya.
Ia menilai salah satu aspek yang perlu diperkuat adalah pengawasan terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang kerap digunakan untuk mendukung operasional tambang ilegal, terutama yang menggunakan alat berat.
Menurut Mahyeldi, pengendalian distribusi BBM dapat menjadi salah satu instrumen efektif untuk menekan aktivitas PETI dari hulu hingga hilir.
“Kalau suplai bisa dikendalikan dengan baik, maka aktivitas di hilir juga akan berkurang. Jadi yang kita selesaikan bukan hanya gejalanya, tetapi sumber persoalannya,” ujarnya.
Mahyeldi juga mengingatkan pentingnya membedakan aktivitas pendulangan tradisional dengan praktik pertambangan yang menggunakan alat berat karena memiliki dampak lingkungan yang berbeda.
Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum, pemerintah kabupaten dan kota, pengelola SPBU, serta masyarakat dalam upaya mencegah aktivitas pertambangan ilegal.
Selain penegakan hukum, menurut Mahyeldi, edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat juga menjadi bagian penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas PETI.
“Pembangunan harus berjalan seiring dengan upaya menjaga lingkungan. Karena itu, penyelesaian persoalan tambang ilegal membutuhkan keterlibatan semua pihak, bukan hanya pemerintah dan aparat penegak hukum,” katanya.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, aparat, tokoh masyarakat, dan warga dapat memperkuat upaya pemberantasan PETI sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan di Sumatera Barat. (HER)
