Pegiat Antikorupsi Sumbar Minta Presiden Bubarkan Pansel Capim KPK

Pegiat Antikorupsi Sumbar Minta Presiden Bubarkan Pansel Capim KPK

Koalisi masyarakat sipil antikorupsi Sumatra Barat (Sumbar) menggelar aksi solidaritas selamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat gelaran car free day di Jalan Khatib Sulaiman, Kota Padang (Foto: Irwanda)

Langgam.id - Koalisi masyarakat sipil antikorupsi Sumatra Barat (Sumbar) menggelar aksi solidaritas selamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat gelaran car free day di Jalan Khatib Sulaiman, Kota Padang, Minggu (1/9/2019) pagi.

Aksi bertajuk “kami bersama KPK” ini adalah bentuk sikap atas proses seleksi Calon Pimpinan (Capim) KPK yang dianggap melenceng. Seperti diketahui, 20 nama Capim KPK telah dinyatakan lulus profile assessment. Berikutnya, akan disaring dan masuk tahap 10 besar nama yang diserahkan ke anggota DPR RI.

Menurut koalisi masyarakat sipil antikorupsi, proses seleksi yang dilakukan panitia seleksi (Pansel) Capim KPK tidak transparan dan terbuka. Apalagi, sebagian Capim KPK yang lolos belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Aksi ini bentuk solidaritas kami untuk menunjukkan sikap bahwa kita masih melakukan penjagaan dan pengawalan terhadap proses Capim KPK yang sedang berlangsung. Sejak awal telah menolak unsur Pansel yang dibentuk Presiden,” ujar perwakilan aksi, Hemi Labour Febrinandez kepada wartawan.

Selain masalah latar belakang Capim KPK, pansel juga dianggap melanggar etik. Di antaranya, pansel tidak berintegritas dan berjiwa antikorupsi yang kuat.

“Tuntutan kami adalah agar Presiden membubarkan pansel kemudian membentuk pansel yang independen untuk menyeleksi Capim secara mandiri. Kita berharap, semua Capim diulang seleksi,” katanya.

Menurut Hemi, tidak ada salahnya proses Capim KPK diulang kembali. Masalah waktu, bukan menjadi suatu alasan bagi para pansel.

“Tidak ada waktu? kita masih ada waktu kok. Ini sangat penting, karena hal yang penting di KPK adalah pimpinan ini,” pungkasnya. (Irwanda/RC)

Baca Juga

Presiden Joko Widodo (Jokowi)) memerintahkan Kementerian PUPR untuk menambah jumlah sabo dam di Sumatra Barat (Sumbar). Hal itu dilakukan untuk mencegah bencana banjir bandang
Butuh 56 Sabo Dam Atasi Banjir Lahar Dingin di Sumbar, Jokowi: Sekarang Baru Ada Dua
Presiden Jokowi Tiba di Ranah Minang
Presiden Jokowi Tiba di Ranah Minang
Bertemu Biden, Jokowi Paparkan Sejumlah Comprehensive Strategic Partnership Indonesia-Amerika
Bertemu Biden, Jokowi Paparkan Sejumlah Comprehensive Strategic Partnership Indonesia-Amerika
Pesawat Ketiga Pembawa Bantuan Indonesia untuk Palestina Tiba di El Arish
Pesawat Ketiga Pembawa Bantuan Indonesia untuk Palestina Tiba di El Arish
Presiden Jokowi Ajak Semua Pihak Ikut Serta Bangun IKN
Presiden Jokowi Ajak Semua Pihak Ikut Serta Bangun IKN
Jokowi Lakukan Groundbreaking RS Mayapada di IKN
Jokowi Lakukan Groundbreaking RS Mayapada di IKN