Langgam.id - DPRD Kabupaten Pesisir Selatan menggelar rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) Perubahan APBD tahun 2021 di ruang rapat DPRD setempat, Kamis (23/9).
Dalam paripurna, dewan mengingatkan agar pemerintah daerah mengutamakan efisiensi dan efektifitas dalam mengelola keuangan daerah.
"Proses perubahan APBD bukan masalah menaikkan atau mengurangi anggaran, tapi yang penting bagaimana menciptakan efisiensi dan efektifitas sehingga anggaran berpihak pada kepentingan masyarakat," kata juru bicara Fraksi Persatuan Pembangunan Hati Rakyat Indonesia Julinavia.
Fraksi Persatuan Pembangunan Hati Rakyat Indonesia meminta agar pemkab serius meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan merealisasikan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana mestinya.
Terdapat beberapa catatan dari Fraksi Persatuan Pembangunan Hati Rakyat Indonesia. Antara lain, perubahan APBD 2021 harus diimplementasikan secara maksimal oleh masing-masing perangkat daerah.
Selanjutnya, pemkab harus melakukan monitoring penerimaan daerah. Kemudian menyambut baik peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan. "Meminta pemkab melaksanakan Perda yang ada," lanjutnya.
Rapat paripurna itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Pesisir Selatan, Aprial Habbas dan dihadiri Ketua DPRD, Ermizen, Wakil Bupati, Rudi Hariyansyah, Pj Sekda, Luhur Budianda, anggota Forkopimda, kepala perangkat daerah dan undangan lainnya.Fraksi PAN melalui juru bicaranya, Novermal Yuska mengatakan, pemkab perlu meningkatkan pendapatan asli daerah, mengoptimalkan pengawasan kegiatan, memerintahkan rekanan memperbaiki Masjid Terapung Samudera Ilahi yang mengalami kerusakan di beberapa bagian, meningkatkan persediaan obat di rumah sakit.
Kemudian Pemkab diminta melakukan percepatan program vaksinasi, pemulihan ekonomi UMKM, petani dan nelayan, meningkatkan ruas jalan wisata, usaha tani, perbaikan irigasi, penanganan bencana, meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, mengikutsertakan pegawai honorer dalam BPJS Ketenagakerjaan dan lainnya.
Fraksi Gerindra dengan juru bicaranya, Aprinal Tanjung menyampaikan, pemerintah daerah hendaknya membuka destinasi wisata dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19, menjaga kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Fraksi Gerindra menyarankan kepada pemkab menggunakan anggaran dengan tepat guna dan berdaya guna untuk kemajuan daerah. Lalu menyarankan agar penanganan Covid-19 sesuai dengan keinginan bersama, menegur perangkat daerah yang tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya.
Fraksi Bintang Karya Bangsa dengan juru bicaranya, Agusman menyampaikan bahwa perubahan APBD harus berpihak pada kepentingan masyarakat. PAD harus dimaksimalkan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian perubahan APBD 2021 harus diimplementasikan secara maksimal demi kemajuan daerah.
Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Ermiwati menyampaikan, dibutuhkan kesungguhan menata pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya, perubahan APBD 2021 juga harus diarahkan untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya serta pemulihan ekonomi UMKM. Perubahan APBD hendaknya menjadi momentum peningkatan kualitas pendidikan.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melalui juru bicaranya, Feby Rifli menyampaikan bahwa setelah mencermati proses perubahan APBD 2021, maka perangkat daerah hendaknya saling bersinergi dalam pelaksanaan kegiatan.
Selanjutnya, pemerintah daerah harus konsisten dengan kesepakatan Banggar DPRD dengan TAPD Pemkab Pesisir Selatan, mengoptimalkan anggaran Covid-19, mengoperasionalkan Puskesmas Kayu Gadang, meningkatkan pelayanan kesehatan pada warga miskin dan lainnya.
Fraksi PDI Perjuangan dengan juru bicaranya, Opet Mardani mengatakan, Fraksi PDI Perjuangan mendukung pemkab dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur ekonomi dan peningkatan pelayanan masyarakat.
Selanjutnya, diminta agar pemkab mengoptimalkan PAD dari berbagai sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian dan lainnya, pemanfaatan aplikasi dalam pengelolaan PAD, peningkatan ekonomi harus menjadi prioritas, memacu pembangunan infrastruktur di nagari, meningkatkan kesehatan masyarakat dan lainnya.
Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya, Ikal Junedi mengatakan, penetapan Ranperda Perubahan APBD 2021 merupakan langkah strategis dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pihaknya juga memberikan saran agar pemkab merealisasikan anggaran sesuai aturan dan kebutuhan daerah, pemkab harus fokus pada peningkatan ekonomi masyarakat di masa Pandemi Covid-19 dan lainnya.
Fraksi Partai Nasdem melalui juru bicaranya, Al Ermon meminta pemkab
mengelola anggaran sesuai aturan yang ada serta menggali potensi pendapatan daerah sebaik mungkin selain dari sumber yang telah ada selama ini. Selanjutnya, pemkab segera menetapkan pelaksana kegiatan pada perangkat daerah baru dan SKPD penggabungan untuk pelaksanaan anggaran perubahan 202.
Wakil Bupati Pesisir Selatan, Rudi Hariyansyah mengucapkan terima kasih kepada fraksi DPRD Pesisir Selatan yang telah menyampaikan pendapat akhir tentang Ranperda Perubahan APBD 2021.
"Atas nama pemerintah daerah, kami menyampaikan terima kasih atas saran dan masukan dari fraksi untuk kemajuan Kabupaten Pesisir. Kemudian catatan yang diberikan fraksi akan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait," kata Wabup. (debi virnando)