Langgam.id - Sebanyak tujuh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) telah memberikan pandangan terkait wacana interpelasi terhadap Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno dalam Rapat Paripurna pertama yang diselenggarakan, Jumat (28/2/2020).
Pantauan Langgam.id, rapat paripurna itu dihadiri sebanyak 38 Anggota DPRD Sumbar. Rapat itu membahas dua agenda, yaitu penyampaian penjelasan soal wacana interpelasi dari pengusul, lalu meminta tanggapan masing-masing fraksi dengan adanya wacana interpelasi.
Terlihat, Hidayat menyampaikan penjelasan terkait wacana interpelasi selama lebih kurang 30 menit. Kemudian, masing-masing fraksi menanggapi lewat juru bicara masing-masing.
Dalam Rapat Paripurna ini, diketahui ada tiga fraksi sebagai pengusul, yaitu Gerindra, Demokrat dan Golkar.
Pandangan yang disampaikan tersebut berisi sejumlah pendapat, pernyataan, dukungan bahkan ada juga penolakan. Namun, soal wacana interpelasi akan ditetapkan dan diputuskan dalam Rapat Paripurna ke dua.
Berikut pandangan tujuh fraksi di DPRD Sumbar terkait wacana interpelasi gubernur:
Fraksi Gerindra: Mendukung penuh adanya interpelasi terhadap gubernur, baik soal perjalanan luar negeri ataupun pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMD). Diketahui, Fraksi Gerindra juga merupakan pengsul hak interpelasi.
Fraksi PKS: Menolak secara tegas adanya interpelasi terhadap gubernur, dengan alasan baha perjalanan luar negeri sudah seharusnya dilakukan, karena sebagai kepala darah, Irwan Prayitno bertanggungjawab untuk untuk memajukan daerahnya, salah satunya dengan adanya perjalanan luar negeri.
PKS juga menilai, jika interpelasi dilakukan, berarti DPRD Sumbar meragukan izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Lalu, terkait pengelolaan BUMD , Fraksi PKS menilai persoalan itu ada di tangan direktur dan komisaris. Semua permasalahan itu bisa diselesaikan dan soal pengelolaan itu juga butuh waktu untuk memperbaikinya.
Fraksi Demokrat: Juru bicara Fraksi Demokrat, Ismet Amziz menyatakan, bahwa seharusnya pengusul mempertajam alasan interpelasi kunjungan luar negeri. Kemudian, apa tujuan yang diinginkan dengan adanya interpelasi itu.
Lalu, soal BUMD, Fraksi Demokrat sangat mendukung. Karena, kinerja BUMD dinilai tidak mengalami peningkatan. Banyak catatan dan rekomendasi DPRD terkait BUMD, tapi tidak ditindaklanjuti.
"Materi wacana interpelasi terkait BUMD perlu dipertajam, seperti bagaimana desain Pemerintah Daerah (Pemda) dalam meningkatkan kinerja BUMD. Bagaimana merekrut dewan pengawas dan direksi BUMD oleh pemerintah," ujarnya.
Fraksi Golkar: Dalam pandangannya, Golkar meminta penjelasan lebih rinci dan utuh soal adanya wacana interpelasi terkait pengelolaan BUMD kepada pengusul.
"Kami mempertanyakan dalam menentukan proses perekrutan orang-orang di BUMD. Fraksi Golkar punya dalil, agar BUMD dikelola oleh orang profesional," ujar Juru Bicara Fraksi Golkar, Siti Izzati Aziz.
Fraksi PAN: Hingga saat ini, Fraksi PAN belum menentukan sikap soal wacana interpelasi terkait perjalanan luar negeri.
Juru Bicara Fraksi PAN, Muhayatul menyebutkan, pihaknya menghormati wacana tersebut. Namun, wacana interpelasi terkait pengelolaan BUMD, pihaknya mengaku mendukung.
"Interpelasi BUMD, Fraksi PAN mendukung, kami melihat BUMD memberikan sumbangan terbesar terhadap pemasukan Sumbar, tapi tidak sesuai yang diharapkan. Ada beberapa BUMD yang harus menjadi perhatian khusus," ujar Muhayatul.
Fraksi PPP-NASDEM: Menyatakan sikap bahwa menolak interpelasi soal kunjungan luar negeri dan mendukung wacana interpelasi terkait pengelolaan BUMD.
Fraksi PDIP-PKB: Juga menyatakan sikap bahwa menolak interpelasi soal kunjungan luar negeri dan mendukung wacana interpelasi terkait pengelolaan BUMD.
(Rahmadi/ZE)
