Langgam.id - Selain wali nagari didesak untuk mundur dari jabatannya, kantor Wali Nagari Nyiur Melambai Pelangai juga dipalang oleh masyarakat. Hal itu dilakukan karena adanya dugaan perselingkuhan wali nagari dengan seorang janda. Namun, setelah adanya musyawarah nagari, kantor itu sudah dibuka, Jumat (8/5/2020).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Pesisir Selatan, Wendi menyebutkan, setelah dipalang oleh warga sejak 23 April lalu, saat ini kantor wali nagari itu sudah kembali dibuka.
“Alhamdulillah, setelah adanya musyawarah di nagari itu, semua pihak sudah berlapang dada, kantor kembali normal, sehingga pendataan Bantuan Langsung Tunai (DLT) Dana Desa (DD) dapat dilanjutkan,” ujarnya melalui rilis yang diterima Langgam.id, Sabtu (9/5/2020).
Terkait bantuan itu, kata Wendi, rapat wali nagari dengan bamus nagari serta unsur masyarakat setempat menjadi syarat mutlak bagi penerima BLT DD. Tanpa itu, nama-nama penerima tidak dapat dibuat peraturan wali nagarinya.
Saat ini, jelasnya, semua pemangku kepentingan di Nagari Nyiur Melambai Pelangai perlu segera menata pemerintahan di tingkat nagari, sehingga kualitas kehidupan terutama, demokrasi tingkat nagari kembali pulih.
“Harus segera merapatkan barisan dan segera tentukan siapa saja warga yang berhak menerima BLT DD,” ucapnya.
Ia menjelaskan, pemerintah nagari merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, semua pihak harus saling bersinergi untuk membangun nagari dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“wali nagari juga diharapkan terus berkoordinasi dengan bamus nagari dan unsur nagari lainnya dalam pelaksanaan roda pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,” katanya. (*/ZE)
