Padang Zona Oranye Covid-19, Pemprov Sumbar Tidak Gelar Salat Idul Fitri

Kepala Kanwil Kementerian Agama Sumatra Barat, Mahyudin mengungkapkan bahwa Salat Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 di Sumbar akan dilaksanakan

Ilustrasi - Pelaksanaan Salat Idul Fitri di Halaman Kantor Gubernur Sumbar 2019 lalu (Foto: Rahmadi/Langgam.id)

Langgam.id Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) memastikan tidak menggelar salat Idul Fitri berjamaah pada tahun ini. Keputusan itu diambil dengan pertimbangan bahwa Kota Padang termasuk zona oranye covid-19.

Kepala Biro Bina Mental Pemprov Sumbar Syaifullah mengatakan, kebijakan tidak menggelar salat Idul Fitri sesuai dengan Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan Gubernur Sumbar Minggu (9/5/2021) tentang imbauan Salat Idul Fitri di rumah masing-masing bagi daerah zona oranye.

“Kita tidak mengadakan salat Idul Fitri, tentu kita konsisten dengan SE karena kita yang buat, tidak mungkin kita mengontrol semua orang yang datang,” katanya, Senin (10/5/2021).

Dia mengatakan, salat Idul Fitri biasanya diadakan di lapangan Kantor Gubernur Sumbar, sehingga tidak ada satu pintu masuk ke lokasi. Kondisi ini tentu akan menyulitkan mengontrol jamaah dalam pelaksanaan protokol kesehatan covid-19.

Selain provinsi, menurutnya, kabupaten kota juga melakukan hal yang sama. Namun bisa saja kepala daerah membuat pengecualian, jika daerah tersebut diyakini aman dari penyebaran covid-19.

Baca juga: Gubernur Sumbar Terbitkan Surat Edaran, Atur Salat Idul Fitri Hingga Tempat Wisata

“Penetapan zona itu kabupaten kota, kalau wali kota bupati punya kebijakan khusus dengan alasan khususnya, silakan kirim surat ke Dinkes Sumbar yang menyatakan bahwa daerah ini aman,” katanya.

Pihaknya mengimbau agar masyarakat yang berada di zona merah dan oranye agar melaksanakan salat Idul Fitri di rumah masing-masing. Tujuan kebijakan ini demi memutus mata rantai penyebaran covid-19.

Diketahui sebelumnya, Gubernur Sumbar Mahyeldi menerbitkan SE Nomor 08/Ed/GSB-2021 tertanggal 8 Mei 2021. Surat itu mengatur penyelenggaraan Salat Idul Fitri 1442 H/2021, pembukaan objek wisata dan mobilitas masyarakat lintas kabupaten/kota di Sumbar.

SE keluar untuk mengantisipasi pelaksanaan kegiatan selama lebaran. Baik menjelang, pada saat dan pasca-Hari Raya Idul Fitri 1442. Pengaturan tersebut dianggap perlu, karena berdasar pengalaman, terjadi peningkatan kasus penularan covid-19 khususnya pada perayaan Idul Fitri 1441 Hijriah/2020 Masehi yang lalu.

Poin A surat itu mengatur Salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri disebutkan, dapat dilaksanakan di masjid atau lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat pada daerah yang dinyatakan aman dari penyebaran covid-19. Yaitu daerah zona kuning dan zona hijau berdasarkan penetapan zonasi daerah oleh Satgas Covid-19 Provinsi Sumbar yang dikeluarkan setiap hari Minggu.

Sedangkan untuk daerah penyebaran covid-19 tergolong tinggi, yaitu daerah zona merah dan zona oranye, surat itu menyebutkan, salat Idul Fitri dilaksanakan di rumah masing-masing. (Rahmadi/yki)

Baca Juga

Pemprov Sumbar meminta pemerintah pusat untuk mengembalikan dana efisiensi daerah yang ditarik Kementerian Keuangan sebesar Rp2,6 triliun
Kerugian Akibat Bencana Sumbar Rp4 T, Gubernur Minta Pusat Kembalikan Dana Transfer Daerah Rp2,6 T
Ilustrasi bayar pajak kendaraan. (FOTO: IST)
Sampai Kapan Pemutihan Pajak Kendaraan di Sumbar? Ini Batas Waktu dan Syarat Lengkapnya
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan bahwa penanganan dampak bencana hidrometeorologi tidak boleh dibebankan
Percepat Penanganan Bencana, Gubernur Minta Daerah Tak Terdampak di Sumbar Beri Dukungan
Langgam.id - Kenaikan harga BBM turut berdamopak terhadap harga pangan di Kabupaten Agam, Sumatra Barat (Sumbar), salah satunya Cabai Merah.
Pemprov Sumbar Gelar Pangan Murah karena Bencana, Harga Cabai Rp 58 Ribu per Kg
Pemprov Sumbar menjalin kerja sama tentang pelaksanaan kerja sosial bagi pelaku tindak pidana dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar.
Pemprov dan Kejati Teken MoU, Langkah Awal Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial di Sumbar
FOTO: Kepala Bapenda Sumbar, Syefdinon. (Dok. Istimewa)
Pemprov Sumbar Gaspol Percepatan Roadmap ETPD 2025, Digitalisasi Pembayaran Daerah Mendesak!