Langgam.id - Dewan Pakar Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Rakhmat Hidayat menganggap pengelolaan pendidikan tidak berjalan baik. Dia bahkan meminta DPR RI menegur Kementerian Pendidikan terkait masalah itu.
"Ini tidak sehat. Harusnya DPR bisa menegur bahwa proses kerja seperti ini enggak sehat dalam organisasi dan birokrasi kementerian di mana mereka punya tupoksi masing-masing," ujar Rakhmat seperti dikutip dari tempo.co, Minggu (27/12/2020).
Dia menilai, Mendikbud Nadiem Makarim tidak melibatkan bagian struktural kementerian dalam mengambil kebijakan. Bahkan, kata dia, tim inti menteri harusnya dominan dalam pengambilan keputusan.
Menurutnya, sepanjang 2020 banyak informasi yang simpang siur soal kebijakan-kebijakan Kemendikbudn karena kebijakan yang tidak melibatkan tim internal. Salah satunya misinformasi terkait penghapusan mata pelajaran sejarah.
"Karena tidak dilakukan secara tersistematis, terencana dan melibatkan konsolidasi internal Kemdikbud sendiri," ujarnya.
Menurutnya, kondisi itu juga membuat Nadiem harus diberikan nilai buruk dalam pengelolaan pendidikan. "Menunjukkan tata kelola yang buruk dan menggambarkan Mas Menteri yang harus kita berikan nilai sangat buruk," ucapnya. (Tempo/ABW)
