Langgam.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) melalui Komisi III melakukan study koperatif ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau, Rabu (20/5/2022). Kunjungan itu dalam rangka mempelajari optimalisasi potensi investasi dalam pembangunan ekonomi daerah.
Pada kesempatan tersebut, Komisi yang membidangi keuangan daerah itu, didampingi oleh beberapa kepala OPD Sumbar yaitu Kepala Badan Pendapatan Daerah, Maswar Dedi, Kepala DPMPTSP Sumbar Adib Alfikri, dan Perwakilan Bank Nagari Hendri Budiman.
Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Ali Tanjung saat dihubungi usai kegiatan mengatakan, sektor investasi belum tergarap optimal dalam membantu pembangunan ekonomi di Sumbar, untuk itu perlu pemetaan sektor ini agar memberikan pendapatan yang berdampak positif bagi daerah.
Pada tahun 2020 investasi di Provinsi Riau mencapai puluhan triliun, secara target mereka tercapai bahkan ekonomi masyarakat pun ikut terpengaruhi. Trend positif Riau dalam menjaring investor mesti dipelajari oleh Sumbar yang notabene juga memiliki banyak potensi.
Pada Provinsi Riau, pemerintah setempat telah melakukan kajian untuk mengoptimalkan investasi dalam pembangunan ekonomi, bahkan mereka telah Pra Feasibility Study (FS ) dengan menghitung secara detail potensi investasi.
"Secara garis besar kegiatan ini merupakan upaya koordinasi penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan untuk mengetahui target pencapaian realisasi di Provinsi Riau," ujarnya, Kamis (19/5/2022).
Dia mengatakan, agar potensi investasi bisa berjalan optimal, DPMPTSP Sumbar harus menjalin koordinasi dengan OPD lainnya, terutama badan pendapatan daerah. Pada Provinsi Riau, DPMPTSP diberikan kewenangan luas dalam pengawasan perizinan.
Perlu kajian untuk Sumbar apakah perlu dianggarkan untuk mengawasi perizinan yang dibuat oleh investor.
Untuk diketahui Rombongan Komisi III DPRD Sumbar didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah Maswar Dedi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sumbar Adip Alfikri dan Hendri Budiman perwakilan dari Bank Nagari. Rombongan diterima oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Povinsi Riau yang diwakili oleh Mailiandri sekretaris OPD tersebut.
Sementara itu Anggota Komisi III, Zarfri Deson mengatakan, perihal tanah ulayat masih menjadi momok investor di Sumbar, meski pemerintah telah mempermudah akses perizinan namun saat eksekusi terbentur pada lahan. Provinsi Riau banyak memberikan kemudahan untuk berkembangnya investasi.
"Ketika para investor banyak mengurus perizinan tentu berdampak pada PAD daerah, sehingga ada potensi lain yang menjadi sumber penambahan keuangan daerah," ucao Zarfri.
Sementara itu, Sekertaris DPMPTSP Provinsi Riau, Mailiandri mengatakan, nilai investasi di Provinsi Riau terus mengalami peningkatan. Dari target Rp60,46 triliun di tahun 2022, realisasi di triwulan pertama sudah di atas 50 persen atau sekitar Rp23,7 triliun.
Target investasi setiap tahun tercapai bahkan melebihi. Untuk tahun 2022 ini saja, baru triwulan pertama sudah hampir 50 persen (Rp23,7 triliun) dari target investasi.
"Tentunya ini kabar gembira di bulan yang penuh berkah. Atas capaian itu, gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat Riau bersama-sama menjaga kondisi dan situasi di Bumi Lancang Kuning agar selalu kondusif," jelasnya.
Baca juga: Panggil Direksi Bank Nagari Usai Hilangnya Uang Nasabah, DPRD Sumbar Minta Evaluasi Total
Menurut dia kalau kondusif, investor pasti merasa nyaman. Apalagi pihaknya juga memberikan kemudahan birokrasi bagi para investor. (Advetorial)
