Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Ombudsman Sumbar minta DPRD untuk menjelaskan ke masyarakat soal seleksi calon komisioner KPID.
Langgam.id - Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatra Barat (Sumbar) Yefri Heriani mengatakan, DPRD harus menjelaskan ke masyarakat soal seleksi calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).
Hal ini menanggapi laporan atas nama Aliansi Masyarakat Peduli Penyiaran (AMPP) Sumbar terhadap Ketua DPRD Sumbar Supardi.
Supardi dilaporkan oleh Ketua AMMP Eko Kurniawan ke Ombudsman Perwakilan Sumbar di Padang pada Kamis (3/1/2022).
Yefri menjelaskan, pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat tersebut. Namun untuk lebih detail, dirinya masih menunggu dari petugas yang melakukan pemeriksaan. Sebab saat ini dirinya juga berada di luar daerah.
"Ombudsman menerima baru sore kemarin. Jadi dokumen itu masih dalam proses pendisposisian ke bagian PVL untuk diperiksa syaratnya," katanya, Jumat (4/2/2022).
Sementara itu, terkait potensi adanya pelanggaran, dia mengatakan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik pasti ada potensi untuk melakulan maladministrasi.
"Namun dugaan untuk laporan ketua DPRD ini belum bisa dirumuskan karena dokumennya belum selesai diperiksa," ucapnya.
Selain itu, menanggapi adanya laporan seperti ini, dia mengatakan, secara umum DPRD kalau ada pertanyaan masyarakat tentang ini, harus dijawab dan berikan penjelasan. Hal ini bagian dari bagamana DPRD memberikan pelayanan.
"Jika masyarakat menanyakan tentang prosedur, maka mereka (DPRD) perlu menjelaskan secara clear tentang prosedur yang dilakukan," ujarnya.
Menurutnya, semua prosedur tentu harus mengacu pada aturan dan undang-undang yang ada.
Sehingga dengan kejelasan prosedur dalam proses seleksi dan lainnya, tidak ada menimbulkan prasangka dan dugaan-dugaan dari pihak lain.
Sebelumnya, terkait tuduhan bahwa DPRD Sumbar tidak transparan dalam proses seleksi komisioner KPID, Supardi membantah.
Supardi mengatakan, bahwa DPRD Sumbar selama ini dalam bekerja sudah sesuai aturan dan Undang-undang.
Baca juga: Seleksi Komisioner KPID, Ketua DPRD Sumbar Dilaporkan ke Ombudsman
Bahkan bisa dibuktikan nantinya bagaimana DPRD bekerja. DPRD juga siap apabila nanti dimintai klarifikasi oleh Ombudsman Sumbar.
"Kalau memang mereka bilang tidak transparan maka nanti kita lihat, apakah DPRD melanggar aturan atau tidak, kita coba ekspos pula nanti tentang itu," kata Supardi.
—
