Ombudsman Desak Polisi Ungkap Motif Penembakan Kasat Reskrim Solok Selatan

Kabag Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, tersangka dalam kasus penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, akan menjalani

Polda Sumbar menggelar konferensi pers kasus penembakan yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ryanto Ulil Anshari. [foto: Dharma Harisa]

Langgam.id - Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat mendesak Kepolisian Daerah Sumatera Barat untuk mengungkap secara transparan motif penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, Ulil Ryanto, yang dilakukan oleh rekannya, Kabag Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar. Kasus ini mencoreng wibawa institusi kepolisian, terutama karena diduga terkait dengan kejahatan lingkungan berupa tambang ilegal.

"Kami turut berduka atas meninggalnya Kasat Reskrim Ulil Ryanto. Ia gugur saat menjalankan tugas menegakkan hukum, namun ironisnya di tangan rekan seprofesi. Motif pembunuhan ini harus diungkap secara terang benderang," ujar Pjs. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumbar Adel Wahidi, Minggu (24/11/2024).

Kasus ini memunculkan dugaan kuat adanya keterlibatan dalam jejaring kejahatan tambang ilegal, khususnya tambang galian C di Solok Selatan. Sebagai seorang perwira yang dikenal aktif menindak tambang ilegal, kematian Ulil Ryanto menjadi tamparan keras bagi upaya penegakan hukum di Sumatera Barat.

AKP Dadang Iskandar telah ditahan dan akan menghadapi proses hukum terkait tindak pidana pembunuhan serta pelanggaran kode etik. Namun, Ombudsman menekankan bahwa pengungkapan motif di balik tindakan ini tidak kalah penting.

"Penegakan hukum terhadap pelaku memang wajib, tetapi membongkar jaringan tambang ilegal yang menjadi latar belakang kasus ini jauh lebih krusial. Tambang ilegal bukan hanya soal sopir truk atau pekerja lapangan, melainkan melibatkan pemilik usaha, logistik, hingga perlindungan tertentu. Ini adalah gurita kejahatan yang harus diberantas," tambahnya.

Tambang ilegal menjadi isu serius di Sumatera Barat. Selain tambang galian C, tambang emas ilegal juga menjadi momok. Sebagai contoh, September lalu, tambang emas ilegal di Nagari Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, longsor dan menewaskan 13 orang.

Kasus kematian Kasat Reskrim Ulil Ryanto dinilai sebagai peluang besar untuk menindak tambang ilegal secara menyeluruh. "Ini harus menjadi pintu masuk penegakan hukum kejahatan lingkungan yang tegas. Institusi kepolisian perlu membuktikan komitmen menjaga wibawa dan integritasnya dengan membongkar jaringan tambang ilegal yang tidak hanya merusak lingkungan, tetapi kini juga telah menelan korban jiwa dari aparat penegak hukum sendiri," tegasnya.

Kepolisian diharapkan mengambil sikap tegas terhadap jaringan tambang ilegal. Selain memberi rasa keadilan bagi almarhum Ulil Ryanto dan keluarganya, langkah ini juga menjadi pesan tegas bahwa tidak ada toleransi terhadap aparat yang melindungi kejahatan lingkungan.

"Ini ujian bagi kepolisian untuk menjaga wibawa dan integritas institusinya. Jangan sampai korban sia-sia, apalagi ketika pelaku adalah bagian dari internal kepolisian sendiri," tutup Adel. (*/Yh)

Baca Juga

Perampokan Dramatis di Agen Brilink Dharmasraya: Penyanderaan, Luka Tembak, dan Uang Raib
Perampokan Dramatis di Agen Brilink Dharmasraya: Penyanderaan, Luka Tembak, dan Uang Raib
Setelah berkas acara pemeriksaan dinyatakan lengkap, Polda Sumbar melimpah tersangka dan barang bukti gadis penjual gorengan
In Dragon, Pembunuh dan Pemerkosa Gadis Penjual Gorengan Segera Disidang
Damri di Solok Selatan Belum Kembali Beroperasi, Ini Penjelasan Pemda
Damri di Solok Selatan Belum Kembali Beroperasi, Ini Penjelasan Pemda
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Sumbar mencatat sebanyak 12 daerah di Sumatra Barat terpapar PMK
103 Kasus PMK Ditemukan pada 12 Daerah di Sumbar dari November 2024-12 Januari 2025
Sempat tertinggal 1-0 dari Borneo FC pada babak pertama putaran kedua Liga 1 BRI Indonesia, Semen Padang FC balas skor jadi 1-3.
Berhasil Comeback, Semen Padang FC Keluar Zona Degradasi Usai Hajar Borneo
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Presiden RI, Prabowo Subianto telah berlangsung sejak 6 Januari 2025 lalu. Beberapa daerah di Sumbar
Belum Dilaksanakan, Program Makan Bergizi Gratis di Padang Tunggu Arahan Pusat