Langgam.id - Ombudsman sebut Balai Konservasi Sumbar Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat maladministrasi terhadap pembukaan jalur pendakian Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Marapi Sumatera Barat.
Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Perwakilan Sumbar, Adel Wahidi mengatakan, pihaknya menduga ada potensi maladministrasi yang dilakukan BKSDA Sumbar disaat gunungapi bersatutus level II (Waspada).
Ia mengatakan, setelah ditelusuri, SOP yang dibuat BKSDA Sumbar tidak sesuai dengan level waspada yang sudah ditentukan oleh PVMBG, salah satunya tidak boleh berkegiatan atau mendekati kawah dalam radius 3 km meter.
"Sangat disayangkan, BKSDA dalam menyusun SOP pendakian ini tidak dimasukan bahwa status Gunung Marapi berstatus level II dan tidak boleh mendekati kawah radius 3km meter. Pada SOP itu hanya ada larangan untuk tidak berkemah di sekitar kawah atau puncak, bukan larangan untuk mendekat," jelasnya dihubunggi langgam.id, Jummat, (8/12/2023).
Ia mengatakan, dari awal memang terlihat tidak ada ketentuan yang dibuat oleh BKSDA tentang itu, begitu juga dengan website dan aku media sosial BKSDA Sumbar.
"Karena itu kami menduga ada maladministrasi BKSDA yang tidak memasukan kententuan sesuai dengan himbauan PVMBG tidak boleh medekati radius 3km dari puncak," tuturnya.
Ia melanjutkan, dalam hal ini pihaknya juga akan menelusuri lebih dalam SOP pendaki di posko pendakian, karena ada beberapa pesyaratan yang harus dipenuhi oleh pendaki seperti peralatan.
"Jangan-jangan BKSDA Sumbar mengizinkan pendaki untuk mendaki padahal sudah jelas tidak memenuhi syarat untuk mendaki," jelasnya.
Ade mengatakan, ketika pendakiam sistem booking online TWA Gunung Marapi yang dibuka pada Juli 2023 juga luput dari perhatian pemerintah dan pihak terkait yang terlibat.
"Sayangnya kejadian ini juga luput dari perhatian orang-orang yang diajak rapat sama BKSDA seperti Basarnas, Dinas Pariwisata, Bupati Agam dan Tanah Datar serta Pemerintah Provinsi Sumbar.
Seharusnya pihak tersebut juga memperhatikan aspek keselamatan bagi pendaki," jelasnya.
Ia mengatakan, pihaknya akan
melakukam investagasi kelapangan terhadap kejadian yang menewaskan 23 korban jiwa itu.
"Boleh jadi nanti ada pemangilan kepada BKSDA Sumbar. Ini dugaaan kelalaian yang sudah betul-betul menyebabkan hilang nyawa sesorang dan materi. Semua lembaga yang memberikan izin terkait pendakian ini juga harus bertangung jawab," imbuhnya.
Respons BKSDA Sumbar
Plh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat, Dian Indriati mengatakan, jauh sebelum reaktivasi digaungkan garda terdepan konservasi telah bekerja sepenuh hati memasang papan himbauan dan petunjuk jalur pendakian.
Ia melanjutnya, adanya sistem booking online bertujuan agar masyarakat yang sebelumnya ratusan naik ke atas untuk melihat kawah dapat dibatasi karena beresiko tinggi.
"Namun petugas yang terbatas terkadang tidak dapat membendung mereka untuk naik walau tanpa bekal mendaki yang memadai dan gunung api yang beresiko tinggi," ujarnya, Jumat, (8/12/2033).
Ia mengatakan, pembukaan sistem booking online pada 24 Juli 2023 juga dilakukan dengan dukungan berbagai pihak untuk menunjang pariwisata Provinsi Sumatera Barat, meningkatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan dan penguatan fungsi kawasan itu sendiri.
"Pembayaran melalui booking online untuk PNBP masuk ke negara dan bayar ditempat adalah untuk menaikkan perekonomian masyarakat sekitar kawasan karena dikelola oleh 3 nagari. Yaitu Batu Palano, Aie Angek dan Koto Baru termasuk untuk sampah, rescue dan asuransi," jelasnya.
Pendakian Sistem Booking Online Turut Diresmikan Wagub Sumbar
Meskipun berstatus waspada level II Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tetap saja meresmikan pendakian booking online bersama BKSDA Sumbar.
Hal dilihat langgam.id pada Jummat, (8/12/2023) dari website resmi pemerintah Sumbar, peresmian itu dilakukan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy di Sumatera Barat Convention Hall, Padang 24 Juli 2023.
Saat itu, Audy Joinaldy mengatakan Gunung Marapi merupakan TWA pertama di seluruh Indonesia yang menerapkan sistem pendakian online. Inovasi ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumbar.
Dijelaskan Audy, lewat sistem booking online ini nantinya para pendaki dapat melakukan pendakian dari tiga pintu TWA Gunung Marapi, yaitu melalui Batu Palano yang
berlokasi di Kabupaten Agam, serta melaui Koto Baru dan Aia Angek yang berlokasi di Kabupaten Tanah Datar.
Kami mulai dari pemerintah daerah, mulai dari provinsi hingga nagari sangat mengapresiasi dan mendukung inovasi sistem booking online ini, diharapkan dengan adanya sistem ini dapat mendatangkan lebih banyak wisatawan, khususnya para pendaki dan pecinta alam datang ke Sumatera Barat," ujar Audy. (*/Yh)
