Bagaimana nasib bakal calon kepala daerah yang sudah mendapat rekomendasi dari Partai Golkar? Apakah rekomendasi untuk ikut Pilkada 2024 bisa dilanjutkan atau akan ditinjau ulang?
Itulah pertanyaan yang muncul, setelah Menteri Energi Sumber Daya Manusia, Bahlil Lahadalia, terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Bahlil, mantan Menteri Investasi, kader Golkar dari ufuk timur, dan mengaku bukan anak siapa-siapa di Jakarta, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Golkar, dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Jakarta, Rabu (21/8).
Sebenarnya, pertanyaan tentang nasib calon kepala daerah dari Partai Golkar, sudah muncul sejak Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mendadak mundur dari jabatan ketua umum partai berlambang pohon beringin ini. Airlangga yang tak hadir dalam Munas, tapi dipuji Presiden Jokowi sebagai politisi besar, teknokrat sejati, dan orkestrator ekonomi, mundur dari Ketua Umum Partai Golkar, sejak Minggu (11/8).
Begitu Airlangga mundur, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) yang didapuk sebagai Plt Ketua Umum Partai Golkar,
sempat memberi penjelasan soal calon kepala daerah dari Golkar. Dalam konfrensi pers pada Selasa (21/8), AGK menegaskan bahwa rekomendasi calon kepala daerah dari Partai Golkar di Pilkada 2024, belum ada yang final.
"Berkaitan dengan penetapan cakada dan cawakada dari Partai Golkar, prosesnya sudah berjalan, saya sampaikan di sini bahwa penetapan yang fix itu belum ada satu pun. Itu nanti akan ditetapkan oleh DPP berikutnya berupa form persetujuan B.1-KWK," kata Agus Gumiwang Kartasasmita, sebagaimana diwartakan CNN Indonesia, Selasa (20/8),
Menurut AGK yang bersama pengurus DPP Partai Golkar, termasuk Ketua MPR Bambang Soesatyo, sukses melaksanakan Rapimnas dan Munas, semua keputusan bisa berubah, selama belum ada penandatanganan surat B.1 KWK untuk didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). AGK juga mengatakan, keputusan final baru akan diteken oleh ketua umum dan kepengurusan yang akan datang setelah Munas.
Meski begitu, AGK berharap ketua umum baru definitif tak melakukan perubahan karena prosesnya sudah dilakukan dengan panjang. Kecuali untuk beberapa daerah tertentu yang dimungkinkan bisa berubah. "Jadi pada dasarnya tidak akan ada perubahan kecuali daerah-daerah yang memang harus kita perhatikan secara khusus, dan nanti itu adalah merupakan tugas dari ketua umum terpilih," kata AGK.
Pernyataan terakhir AGK ini, didukung banyak kader Golkar di daerah-daerah. Memang sudah seharusnya, rekomendasi pencalonan kepala daerah yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh DPP Partai Golkar dipimpin Airlangga Hartarto, tidak dirubah lagi oleh pengurus baru dipimpin Bahlil Lahadalia. Bukan hanya karena menghargai Airlangga yang sukses mengembalikan kejayaan Golkar menyerupai era Akbar Tandjung, tapi untuk menghargai "proses" dan "berproses" di Golkar.
Adapun Bahlil Lahadia sendiri, dalam jumpa pers usai dirinya terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar, memang diberitakan CNN Indonesia (Rabu, 21/8), membuka peluang merevisi calon kepala daerah yang direkomendasikan ketua umum sebelumnya, Airlangga Hartarto. Namun, Bahlil dalam pemberitaan yang sama juga menegaskan, Golkar sebagai partai dewasa. Karenanya, ia tak akan sekonyong-konyong mengubah keputusan yang dianggap sudah baik.
Kita tentu sepakat dengan Bahlil. Bahwa Golkar adalah partai dewasa. Bahkan partai tertua di Indonesia. Tak mungkin, Golkar bersikap kanak-kanak, mengubah rekomendasi yang sudah diberikan kepada calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Apalagi, syarat dan rukun sudah dipenuhi. Pendaftaran calon dalam Pilkada juga tinggal menghitung hari.
Adapun Bahlil Lahadalia sendiri, saat berpidato dalam penutupan Munas Partai Golkar, sudah terang benderang memberi penjelasan soal Pilkada 2024. Dihadapan Presiden Jokowi Presiden terpilih Prabowo Subianto, Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan, dan Ketua-Ketua Umum Parpol, Bahlil Lahadalia menegaskan, Partai Golkar memasang target menang minimal 60 persen dalam Pilkada 2024.
"Di depan mata, kita akan menghadapi Pilkada. Di dalam Munas, karena kemarin sudah dalam berbagai diskusi, perdebatan panjang, kita memasang target, dan setiap parpol pasti punya keinginan untuk bisa menang. Kami menargetkan, dalam Pilkada, agar bisa menang minimal 60 persen dalam kontestasi tersebut," tegas Bahlil Lahadalia, seraya meminta seluruh kader Partai Golkar, untuk bekerja keras, memenangkan calon kepala daerah yang didukung Partai Golkar.
Bahlil dalam pidato penutupan Munas Partai Golkar juga menegaskan, dirinya bersama pengurus kecil yang dibentuk, akan menuntaskan surat rekomendasi pencalonan kepala daerah sesegera mungkin. Sehingga, sebelum tanggal 27 Agustus 2024, Partai Golkar dapat menyelesaikan dokumen B.1. KWK yang siap didaftarkan ke KPU.
Bahkan, Bahlil juga menegaskan, bila tak ada halangan, Kamis ini (22/8), SK Kemenkum HAM (tentang kepengurusan DPP Partai Golkar), sudah selesai. Setelahnya, pengurus kecil yang dibentuk akan tidur di Slipi (kantor DPP Partai Golkar). Untuk menyelesaikan formulir atau dokumen B.1. KWK bagi bakal calon kepala daerah dan bakal calon wakil kepala daerah yang akan didaftarkan Partai Golkar kepada KPU.
Bukan itu saja, Bahlil Lahadalia dipengujung pidato, juga akan memperkuat peran DPD 1 Partai Golkar (pengurus provinsi), dalam proses pencalonan kepala daerah. Nanti, ketua-ketua DPD 1 , arus hadir untuk menyaksikan. Jadi, DPP hanya menyaksikan. Tapi yang memberikan untuk DPD II (pengurus kabupaten/kota) itu nanti adalah DPD I. Supaya kita kembalikan dan kita perkuat marwah DPD 1," tegas Bahlil Lahadalia
Terakhir, Bahlil Lahadalia juga bertanya kepada peserta Rapimnas dan Munas XI Partai Golkar, apakah siap berjuang memenangkan Pilkada? Setelah semua kader menyatakan siap, Bahlil pun menutup pembahasan soal pilkada dengan mengatakan, kalau sudah begitu, terus mau takut apa? Bahlil memang fenomenal. Mazhabnya adalah kompetisi. Ia telah mencatat sejarah gemilang sebagai ketua Golkar pertama setelah reformasi yang berusia di bawah 50 tahun.
Dan, Pilkada 2024 adalah ujian pertama kepemimpinan Bahlil Lahadalia di Partai Golkar. Apakah, Bahlil bersama kepengurusan baru DPP Partai Golkar yang diusulkan Bahlil tak lebih dari seratus orang, sanggup mengulang sukses Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto yang memenangkan Pileg dan Pilpres?
Atau jangan-jangan, setelah dipimpin Bahlil, tak lagi masuk barang tuh? He he.
*Anggota DPRD dari Golkar
