Langgam.id — Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Barat memperkuat kerja sama antar daerah sebagai langkah mitigasi menghadapi berbagai risiko tekanan inflasi ke depan.
Upaya tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) TPID Triwulan III 2026 yang digelar TPID Sumbar bersama TPID kabupaten dan kota se-Sumatera Barat serta sejumlah pemangku kepentingan di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Kamis (17/9/2026).
HLM tersebut menjadi forum untuk mengevaluasi perkembangan inflasi sekaligus memastikan langkah pengendalian yang dilakukan berjalan efektif.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar, Yozawardi Usama Putera, saat menyampaikan arahan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan, pengendalian inflasi perlu terus diperkuat.
Menurutnya, sejumlah risiko perlu diantisipasi, mulai dari gangguan produksi, cuaca ekstrem, peningkatan permintaan hingga kendala distribusi.
Karena itu, kerja sama antar daerah atau KAD dari daerah surplus ke daerah defisit perlu terus didorong untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga.
“Pengendalian inflasi perlu terus diperkuat, termasuk untuk memitigasi risiko tekanan inflasi ke depan,” ujar Yozawardi menyampaikan arahan Gubernur Sumbar.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Abdul Majid Ikram menambahkan, daerah juga perlu mengantisipasi potensi tekanan inflasi yang dipengaruhi kondisi eksternal.
Salah satunya dampak peningkatan tensi geopolitik yang dapat berpengaruh terhadap harga energi dan nilai tukar.
Sebelumnya, tekanan inflasi Sumbar meningkat pada Triwulan II 2026. Kondisi tersebut terutama dipicu kenaikan harga cabai merah akibat gangguan produksi yang dipengaruhi tingginya curah hujan di sejumlah sentra hortikultura.
Kelompok transportasi juga mengalami peningkatan tekanan inflasi seiring kenaikan harga energi global yang berdampak pada harga BBM nonsubsidi dan tarif angkutan udara.
Memasuki Triwulan III 2026, tekanan inflasi mulai menurun. Pada Agustus 2026, inflasi tahunan Sumbar tercatat 3,76 persen (yoy).
Sementara itu, inflasi bulanan tercatat 0,18 persen (mtm) dan inflasi tahun kalender sebesar 1,23 persen (ytd).
Penurunan tersebut antara lain didukung membaiknya pasokan sejumlah komoditas pangan, khususnya bawang merah. Kondisi itu didukung peningkatan produktivitas melalui penerapan Good Agricultural Practices (GAP).
Meski tekanan inflasi mulai melandai, TPID Sumbar menilai langkah pengendalian tetap perlu diperkuat agar inflasi kembali berada dalam kisaran target nasional sebesar 2,5 persen plus-minus 1 persen.
Salah satu langkah yang ditegaskan dalam HLM TPID Triwulan III 2026 yakni memperkuat KAD berbasis business-to-business (B2B).
Kerja sama tersebut antara lain dilakukan dengan memfasilitasi hubungan antara produsen di daerah surplus dengan off-taker di daerah defisit melalui business matching.
Selain memperkuat pasokan, pola kerja sama tersebut diharapkan dapat membantu menjaga kelancaran distribusi dan mengurangi risiko gejolak harga antar daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Sumbar juga memberikan apresiasi kepada daerah yang dinilai paling responsif dalam upaya pengendalian inflasi.
Tiga daerah yang mendapat apresiasi tersebut yakni Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, dan Kota Padang Panjang.
Apresiasi juga diberikan kepada daerah yang aktif melaksanakan operasi pasar, yakni Kabupaten Pasaman Barat, Kota Bukittinggi, dan Kabupaten Agam.
Penguatan koordinasi antar daerah dan pemangku kepentingan tersebut menjadi bagian dari strategi TPID Sumbar dalam menghadapi berbagai risiko inflasi, sekaligus menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga di seluruh kabupaten dan kota di Sumbar. (HER)
