Langgam.id - Puluhan warga Kabupaten Limapuluh Kota mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar), Jumat (2/10/2020). Mereka menyampaikan aspirasi agar pemerintah memindahkan jalur tol yang ada di wilayahnya. Warga memberi altenatif untuk jalur yang bisa dilewati.
Masyarakat tersebut merupakan perwakilan dari 4 nagari di Limapuluh Kota yang daerahnya terkena proyek jalan Tol Trans Sumatera ruas Padang-Pekanbaru Seksi IV Payakumbuh-Pangkalan. Masyarakat yang menolak pembangunan jalan tol di wilayahnya yaitu dari Nagari Lubuk Batingkok dan Nagari Gurun yang berada di Kecamatan Harau. Kemudian dari Nagari Taeh Baruah dan Nagari Koto Baru Simalanggang yang berada di Kecamatan Payakumbuh.
Perwakilan warga Nagari Lubuk Batingkok, Rahman Syarif Datuk Patiah mengatakan, warga datang atas fasilitasi dari Walhi yang mempertemukan warga dengan DPRD Sumbar karen menolak pembangunan jalan tol di nagarinya. "Kami keberatan tepatnya di Jorong Tigo Balai adanya pembangunan jalan tol, karena melintasi kawasan padat penduduk," katanya yang juga menjabat Sekretaris KAN Nagari Lubuk Batingkok tersebut.
.
Baca Juga: Temui DPRD Sumbar, Puluhan Warga Limapuluh Kota Minta Jalur Tol Dipindahkan
Menurutnya pembangunan jalan tol disebut menghindari pembangunan di hutan lindung, hewan liar, tempat wisata dan tempat lainnya. Namun mengapa tempatnya dilintasi, apalagi terkena balai adat dan musala yang merupakan tempat sakral bagi warga.
Bahkan ada yang lebih parah yaitu dua kampung suku akan habis oleh proyek jalan tol pemukimannya. Sementara dalam undang-undang masyarakat adat jelas dilindungi, namun entah mengapa pihak pembangunan jalan tidak mempertimbangkan itu.
"Kalau seandainya lewat sana, maka hilang identitas orang Minang, sebab orang Minang punya tanah, kalau tidak punya tanah maka bukan orang Minang, tidak bisa ditukar dengan uang. Walau bagaimanapun kami akan bertahan," katanya.
Dia meminta pihak pembangun mengalihkan ke lahan lain yaitu yang bukan padat pemukiman, tidak lahan produktif, tidak tempat sakral dan tempat ibadah. Menurutnya ada lahan lain yang biasa dialihkan, tetapi pihak pembangun sepertinya ingin mencari lahan yang biaya pembangunan tol menjadi lebih murah.
Menurutnya, pemerintah bisa memindahkan ke wilayah lereng Gunung Bongsu. "Masyarakat pada prinsipnya tidak menolak , tapi alihkanlah. Itu ada kawasan lereng Gunung Bongsu lewat lah di sana. Jadikanlah jalan di sana," ujarnya.
Sementara itu, Maipilindo yang merupakan perwakilan Nagari Gurun mengatakan akan banyak warga yang kehilangan mata pencarian karena kehilangan lahan pertanian. Ada sekitar 21 rumah di Nagari Gurun dan lahan pertanian sekitar panjang 3,5 KM.
"Itu dilaluinya, lahan produktif semua itu, sawah semua itu, dampaknya sosial ekonomi jelas hancurlah, kebiasaan masyarakat bertani," katanya yang juga menjabat sebaga Ketua Gapoktan Nagari Gurun tersebut.
Ia mengatakan dirinya tidak punya keahlian lain kalau dipindahkan. Seperti jadi pedagang dirinya tidak pandai. Apalagi membuka lahan baru bisa menghabiskan waktu 20 tahun untuk menyuburkan tanah.
"Kami buka lahan sudah sejak 1969, waktu itu hutan, orang tua kami berjuang, sekarang sudah jadi dan subur, disitu kehidupan kami, disitu anak kami sekolah, sekarang lahan kami malah dihancurkan, jadi hati nurani itu mana, apa pemerintah punya hati nurani atau tidak," katanya.
Dia berharap pemerintah adil dalam bersikap. Jangan ambil lahan masyarakat yang tempatnya hidup. Apalagi kepandaiannya hanya bertani. Pemerintah diharapkan mengalihkan jalan tol.
Sementara itu, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Sumbar Dedi Rinaldi mengatakan pihaknya akan mendiskusikan apa yang menjadi tuntutan warga untuk memindahkan jalan tol.
"Kita akan diskusikan untuk rapat ke dua, insyallah seminimal mungkin kita akan menghindari pemukiman dan menggunakan lahan non produktif," katanya.
Sedangkan soal penggeseran tersebut berada di bawah pemerintah pusat Kementerian PUPR lewat Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Soal penggeseran trase ada hal-hal yang dinilai dan syaratnya seperti menghitung tikungan jalan. "Kita sudah catat, tetapi BUJT juga punya kaidah membangun jalan tol, jadi seminimal mungkin kita menggunakan lahan produktif dan pemukiman," ujarnya.
Diketahui, lokasi warga tersebut termasik dalam proyek tol Seksi IV. Jalan tol Padang-Pekanbaru mempunyai panjang total 254 kilometer dan terbagi menjadi enam seksi, yaitu Seksi I Padang-Sicincin, Seksi II Sicincin-Bukittinggi, Seksi II Bukittinggi-Payakumbuh, Seksi IV Payakumbuh-Pangkalan, Seksi V Pangkalan-Bangkinang dan Seksi VI Bangkinang-Pekanbaru. (Rahmadi/SS)
