Penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) baru-baru ini menandai langkah yang diharapkan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk Sumatera Barat. Bank Nagari, sebagai salah satu bank daerah yang beroperasi di Sumbar, menyambut baik kebijakan ini dengan rencana penurunan bunga kreditnya. Namun, meski kebijakan ini dianggap sebagai stimulus ekonomi yang dapat meningkatkan konsumsi dan investasi, terdapat pertanyaan mendasar mengenai seberapa besar dampaknya dalam menghapus kemiskinan dan menurunkan pengangguran, terutama di kalangan masyarakat miskin yang selama ini sulit mengakses kredit formal.
Suku Bunga Rendah: Apakah Benar Menghapus Kemiskinan?
Secara teori, suku bunga yang lebih rendah seharusnya mempermudah masyarakat dalam mengakses pinjaman dan meningkatkan likuiditas di pasar. Hal ini dapat mendorong konsumsi rumah tangga, investasi bisnis kecil, dan pada akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, permasalahan yang muncul di tingkat akar rumput adalah bagaimana kebijakan ini bisa dirasakan oleh golongan masyarakat yang paling membutuhkan, yakni masyarakat miskin.
Kelompok masyarakat miskin di Sumatera Barat, seperti halnya di banyak daerah lain, sering kali menghadapi kendala besar dalam mengakses kredit dari lembaga formal seperti bank. Mereka terganjal oleh persyaratan administratif yang sulit dipenuhi, kurangnya jaminan, serta rendahnya tingkat literasi keuangan. Sebagai hasilnya, mereka lebih sering berurusan dengan rentenir, yang menawarkan pinjaman dengan bunga tinggi tanpa syarat yang rumit, meski pada akhirnya sangat merugikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa meski suku bunga BI diturunkan, hal tersebut tidak serta merta membawa solusi bagi masalah kemiskinan.
Tugas Bank Nagari: Mengamalkan Nilai-Nilai ABSSBK
Sebagai bank milik daerah, Bank Nagari memiliki peran strategis dalam membangun kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. Dalam konteks sosial dan budaya Sumbar, prinsip-prinsip ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Sistem ini mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial, kebersamaan, dan kesejahteraan bersama, yang seharusnya diintegrasikan ke dalam kebijakan ekonomi dan perbankan daerah.
Selama masih ada rentenir yang menjerat masyarakat miskin di Sumbar, selama itu pula ABS-SBK belum sepenuhnya diamalkan dalam sistem ekonomi daerah. Bank Nagari, sebagai representasi perbankan milik daerah, seharusnya menjadi garda terdepan dalam menghapus praktek rentenir yang merugikan. Tugas ini bukan hanya sekedar bisnis, melainkan misi sosial yang selaras dengan visi dan nilai-nilai yang dianut masyarakat Sumbar. Bank Nagari harus mampu menyediakan akses kredit yang lebih inklusif, dengan bunga yang terjangkau, dan persyaratan yang tidak memberatkan masyarakat miskin. Hal ini bisa diwujudkan melalui skema kredit mikro, program pembiayaan syariah, atau produk keuangan lain yang dirancang khusus untuk kelompok rentan.
Mekanisme Penyesuaian: Pasar vs Kebutuhan Sosial
Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, menyatakan bahwa penyesuaian kebijakan bank terhadap suku bunga acuan akan terjadi secara bertahap, dengan mempertimbangkan mekanisme pasar dan hukum supply-demand. Pernyataan ini memang masuk akal dari sudut pandang ekonomi. Namun, jika penyesuaian ini terlalu lama atau terlalu lambat, maka peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi dan investasi bisa terhambat. Lebih dari itu, proses ini bisa gagal mencapai kelompok yang benar-benar membutuhkan dorongan ekonomi, terutama mereka yang terjerat dalam kemiskinan.
Bank Nagari harus memastikan bahwa kebijakan-kebijakannya tidak hanya selaras dengan mekanisme pasar, tetapi juga dengan kebutuhan sosial. Sebagai bank daerah yang beroperasi di bawah semangat ABS-SBK, strategi bisnis Bank Nagari seharusnya bukan sekedar mengejar pertumbuhan kredit dan keuntungan semata, melainkan juga berperan aktif dalam memerangi praktek-praktek rentenir yang merugikan masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan memperkuat jaringan keuangan inklusif yang memberikan solusi bagi masyarakat miskin.
Menyeimbangkan Pertumbuhan dan Keadilan Sosial
Target pertumbuhan kredit Bank Nagari yang moderat sebesar 8 persen pada tahun ini adalah sebuah langkah positif dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi. Namun, agar pertumbuhan ini tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, Bank Nagari harus memastikan bahwa akses kredit benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang selama ini kesulitan mengakses layanan perbankan. Suku bunga rendah memang menjadi salah satu faktor pendorong, tetapi faktor lainnya, seperti kemudahan syarat administrasi dan edukasi keuangan, harus turut diprioritaskan.
Dengan demikian, kebijakan penurunan suku bunga yang dilakukan BI dan respons positif dari Bank Nagari perlu dilihat dari perspektif yang lebih luas. Perbankan daerah ini harus mampu menjadi agen perubahan yang bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan nilai-nilai ABS-SBK yang dianut masyarakat Sumatera Barat. Hanya dengan cara inilah praktek rentenir dapat dihilangkan, dan masyarakat miskin bisa benar-benar terbebas dari jeratan kemiskinan yang mereka hadapi selama ini.
*Penulis: Prof. Dr. Syafruddin Karimi, SE. MA (Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Andalas)
