InfoLanggam - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade berterima kasih kepada Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang sudah menandatangani izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) untuk pembangunan Flyover Sitinjau Lauik.
Andre mengungkapkan pembangunan Flyover Sitinjau Lauik yang menghubungkan Kota Padang dan Kabupaten Solok itu bisa segera dimulai.
"Kami sebagai wakil rakyat dari Dapil Sumbar menyampaikan terima kasih pada bro Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang telah menandatangani persetujuan IPPKH untuk pembangunan Flyover Sitinjau Lauik. Ini kabar baik untuk segera menuntaskan pembangunan,” ujar Andre Rosiade, Kamis (26/6/2025).
Andre menjelaskan bahwa setelah pertemuan pada 8 Mei 2025 lalu, Menhut Raja Juli menelepon dan menginformasikan IPPKH untuk pembangunan Flyover Sitinjau Lauik sudah ditandatangani. Dengan penandatanganan itu, Andre mengatakan pembangunan bisa langsung dieksekusi.
"Setelah ditemui beberapa waktu lalu, barusan pihak Kemenhut, Pak Menhut menelepon langsung dan menginformasikan bahwa beliau sudah meneken PPKH sehingga pembangunan Flyover Sitinjau Lauik bisa dieksekusi oleh Hutama Karya," sebut Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI.
Andre berterima kasih atas gerak cepat Menhut Raja Juli sehingga pembangunan bisa segera dimulai. Sekretaris Fraksi Partai Gerindra MPR RI mengatakan hal ini membuktikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serius membantu percepatan pembangunan di Sumatra Barat (Sumbar).
“Ini bukti bahwa pemerintah Presiden Prabowo betul-betuk serius membantu percepatan pembangunan Sumbar sehingga para menteri dan seluruh aparatur pemerintah yang ada di pusat memberikan pelayanan terbaik pada Sumatra Barat," kata Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Fly over ini akan dibangun di kawasan rawan kecelakaan dan tanjakan ekstrem Sitinjau Lauik, yang menghubungkan Kota Padang dan Kabupaten Solok. IPPKH dari KLHK dibutuhkan karena titik pembangunan akan melintasi wilayah hutan lindung.
Andre menyebut, proyek ini sangat strategis karena akan mengatasi permasalahan klasik yang selama ini menjadi momok bagi pengguna jalan, termasuk kecelakaan fatal akibat medan terjal.
Ia mengataakan bahwa seluruh dokumen pendukung dari Pemerintah Provinsi Sumbar, Kementerian PUPR, dan instansi terkait telah lengkap. Artinya dengan surat Kemenhut membuat proyek ini bisa segera dimulai.
"Alhamdulillah semua dokumen sudah selesai. Harapan kita, proyek ini selesai tepat waktu dan bisa diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo pada tahun 2027," ujar Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar. (*)
