Langgam.id - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi mengatakan capaian pembebasan lahan jalan Tol Padang-Pekanbaru di Kabupaten Padang Pariaman sudah diangka 61 persen. Pembebasan itu, ditarget tuntas dalam waktu dua bulan kedepan.
"Alhamdulillah capaian kita itu sudah lebih dari 61 persen, capaian pembebasan tanah, "kata Mahyeldi saat di Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (7/6/2022).
Pemerintah daerah bersama pihak terkait berjanji akan terus mengebut pembebasan lahan tersebut. Lahan yang belum bebas, lanjutnya, sudah melalui berbagai proses tahapan.
Ada yang administrasinya sudah lengkap dan sudah sampai ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kemenkeu RI. Kemudian ada juga yang sudah selesai proses di LMAN dan tinggal proses pembayaran, dan lainnya.
Gubernur berharap dalam waktu satu hingga dua bulan kedepan, proses pembebasan tanah tuntas. Jalur tol dari Padang ke Sicincin tetap mejadi prioritas.
"Kemaren saya rapat dengan Dirjen, dan Pak Wakil Gubernur juga rapat koordinasi dengan Kementerian soal ini, insya Allah tol Padang-Sicincin ini tetap menjadi prioritas," katanya.
Dia mengatakan, total keseluruhan bidang tanah yang dibebaskan sekitar 1.600-an, dan tersisa sekitar 622 bidang lagi yang belum dibebaskan. Dirinya meminta itu segera dibebaskan by name by adress. Hal ini dilakukan berkoordinasi dengan Kabupaten Padang Pariaman.
"Saya meminta by name by adress, jadi jelas betul kalau kita ke lapangan yang ini masalahnya apa, 600-an ini siapa dia, berapa luasnya, dan apa masalahnya. Jadi tidak mengambang lagi, ini yang saya minta ke tim supaya bisa dipetakan dan bagaimana langkahnya," katanya.
Mahyeldi menjelaskan tugas Pemprov Sumbar dalam tol ini adalah sosialisasi ke masyarakat, penetapan Penlok, dan membantu pembangunan. Sementara soal pembangunan ada di PT Hutama Karya, sedangkan pembayaran ganti rugi ada di pemerintah pusat.
Baca juga: Sambil Safari, Mahyeldi Ajak Warga Simalanggang Limapuluh Kota Ikut Sukseskan Tol Padang-Pekanbaru
"Walau demikian kita tetap membuat tim untuk percepatan pembebasan tol ini. Kita juga melakukan tracking batas Riau sampai Bukittinggi, kita juga minta pada pemerintah pusat yang ini bisa dimulai di tahun 2023 atau 2024," katanya.
—
