Langgam.id – Masyarakat Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar kembali menegaskan penolakan terhadap rencana pembangunan jalan tol yang melintasi wilayah mereka.
Meski rilis Trase II telah dikeluarkan, masyarakat menilai perubahan jalur tersebut tidak menyelesaikan persoalan karena tetap berpotensi mengorbankan lahan pertanian dan permukiman.
Penolakan itu disampaikan dalam rapat yang digelar di Balai Baruah, Nagari Pandai Sikek, Selasa (29/9/2026).
Dalam rapat tersebut, masyarakat juga membahas perubahan jalur pada Trase II yang disebut bergeser hingga 100 persen ke arah timur. Namun, perubahan tersebut tidak mengubah sikap masyarakat karena jalur baru dinilai tetap berpotensi mengenai lahan pertanian dan permukiman.
Pertemuan dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Dedi Irawan, Ketua dan pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN), Pangulu Nan 20 di Baruah, Sekretaris dan perangkat nagari, Ketua dan anggota BPRN, niniak mamak, tokoh masyarakat serta warga yang terdampak rencana pembangunan tol.
Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar, Dedi Irawan mengatakan pembangunan jalan tol memang memiliki manfaat, tetapi dampak jangka panjang terhadap masyarakat harus menjadi pertimbangan.
Menurutnya, lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan masyarakat tidak bisa disamakan dengan nilai ganti rugi yang diterima sekali.
“Jalan tol yang dibangun di satu sisi memang dibutuhkan, tetapi tolong pertimbangkan berapa banyak penghidupan masyarakat untuk kebutuhan harian, kesehatan, dan sekolah yang harus terkorbankan. Lahan pertanian adalah aset berkelanjutan, sementara ganti rugi tol hanya dinikmati sekali,” ujar Dedi dalam rapat tersebut.
Ia menilai persoalan tersebut tidak sebatas pembebasan lahan ketika akan dilakukan pembangunan.
“Tetapi menyangkut keberlanjutan ekonomi masyarakat dan keberadaan tanah pusako tinggi,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Datuak Rajo Pangulu. Ia menyebut keterbatasan lahan di Pandai Sikek menjadi alasan penting agar pembangunan tol tidak mengorbankan lahan pertanian masyarakat.
Dengan luas wilayah Nagari Pandai Sikek sekitar 1.621 hektare dan jumlah penduduk 5.808 jiwa, menurutnya, ketersediaan lahan yang dapat dimanfaatkan masyarakat semakin terbatas.
“Jika lahan yang sudah sangat terbatas ini diambil untuk jalan tol yang membutuhkan alokasi tanah sangat luas, hak masyarakat atas sumber daya alam akan habis. Untung jalan tol itu sifatnya selamanya bagi pengembang, sedangkan masyarakat pemilik lahan hanya untung satu kali dan kehilangan mata pencaharian selamanya,” katanya.
Selanjutnya, Anggota BPRN Deni Satrial mengatakan pemerintah daerah maupun pihak pelaksana pembangunan perlu menghormati keputusan masyarakat dan tatanan adat yang berlaku di Pandai Sikek.
Menurutnya, keterbatasan lahan di nagari tersebut sudah dirasakan masyarakat. Bahkan, pembangunan rumah warga dalam kondisi tertentu harus mengorbankan lahan parak atau perkebunan.
“Jangan sampai lahan pertanian yang tersisa kembali berkurang karena pembangunan jalan tol. Kondisi lahan di Pandai Sikek sudah sangat terbatas,” ujarnya.
Dalam musyawarah itu, informasi yang Langgam.id peroleh bahwa seluruh elemen masyarakat Nagari Pandai Sikek menyepakati dua poin.
Pertama, tetap menolak seluruh trase jalan tol, baik Trase I maupun Trase II apabila melintasi wilayah Pandai Sikek.
Kedua, masyarakat meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta instansi terkait, termasuk BPJN dan Hutama Karya mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan menghormati tatanan tanah pusako tinggi. (WAN)
