Langgam.id - Masa tanggap darurat bencana banjir bandang yang melanda Nagari Padang Laweh Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar berakhir, Jumat (24/1/2020). Namun, masyarakat setempat mengaku masih was-was.
Masa tanggap darurat yang ditetapkan terhitung dari 18 sampai 24 Januari 2020, resmi berakhir dan ditutup Wakil Bupati Tanah Datar H. Zuldafri Darma, Jumat (24/1/2020), di Posko Bencana Padang Laweh Malalo.
Wabup Zuldafri Darma mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan. Terutama yang berada di zona merah. “Kita berdoa semoga bencana ini tidak terjadi di masa datang. Untuk meminimalisasi korban jiwa, diharapkan masyarakat agar selalu berhati-hati atas kemungkinan yang terjadi. Jika perlu lakukan relokasi bagi masyarakat bermukim di zona merah,” ujarnya, sebagaimana dilansir Humas Pemkab Tanah Datar.
Wabup juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih terhadap seluruh elemen yang telah bekerja keras dan bekerja sama selama masa tanggap darurat.
“Terima kasih dan apresiasi kepada instansi terkait di pemerintah daerah bersama TNI, Polri. Bersama masyarakat dan relawan terus bekerja sama di berbagai kegiatan bersifat darurat. Seperti pendataan awal korban, kerusakan infrastruktur, pembersihan lokasi terdampak bencana, normalisasi sungai, survei lokasi dan penyaluran bantuan kepada pengungsi, dapur umum dan banyak lagi kegiatan lainnya. Semoga semua itu menjadi amal ibadah dan dibalas pahala oleh Allah SWT,” ujarnya.
Adapun bantuan dana yang terdata pada posko bencana, tambah Wabup sebesar Rp.596.050.500,-. “Bantuan saat ini tercatat berasal dari bantuan dana siap pakai dari BNPB Rp.250 juta. Kemudian BTT Provinsi Sumbar Rp250 juta, BAZNAS Provinsi sebesar Rp50 juta serta bantuan donatur masyarakat Rp.46.050.500,. Dana ini nantinya akan kita pergunakan sesuai kebutuhan untuk penanganan akibat bencana ini,” ujarnya.
Sementara itu dalam rapat selepas apel gabungan, Sekretaris Daerah Tanah Datar Irwandi mengatakan, sebelum masuk masa transisi untuk melakukan normalisasi sungai, perbaikan infrastruktur dasar masyarakat, dan sebagainya, dapat dimulai dengan merangkum seluruh data risiko, baik risiko bencana sampai risiko ekonomi.
“Risiko itu nyata adanya. Bagaimana kita bekerja sama dalam mendapat data semua risiko. Dari sanalah dasar kita untuk melanjutkan masa tanggap darurat ke masa transisi itu,” ujar Irwandi.
Di kesempatan itu juga Fahmi Rahman seorang tokoh masyarakat menyampaikan, masyarakat di daerahnya masih gamang dan risau serta was-was terhadap potensi bencana susulan.
“Terima kasih kepada seluruh aparat dan masyarakat yang telah bersatu padu turut membantu penanganan bencana ini. Tapi melihat kondisi cuaca kami masih merasa was-was terhadap bencana susulan. Tentu kami berharap selepas masa tanggap darurat ini kami tidak di tinggal habis. Namun kalau bisa kami berharap alat berat tetap di sini. Kami juga siap bersinergi dan bekerja dengan pemerintah atau lainnya tentang langkah yang perlu di lakukan dalam penanganan bencana ini,” ujarnya.
Wali Nagari Padang Laweh Malalo Akhyari di rapat itu juga berharap, normalisasi sungai dan air minum serta air bersih dapat segera diatasi.
“Air bersih menjadi salah satu elemen penting yang sangat dibutuhkan masyarakat. Walau di tepi danau tentu air bersih yang sehat juga sangat diperlukan. Agar jangan sampai masyarakat juga terdampak penyakit lainnya,” tuturnya.
Hadir dalam kegiatan itu, Dandim 0307 Tanah Datar Letkol Inf. Edi S. Harahap, Kapolres Padang Panjang AKBP Sugeng Hariadi, sejumlah pejabat, tokoh masyarakat dan relawan. (*/SS)
