Langgam.id– Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, meminta pemerintah pusat dan daerah menyinkronkan program serta anggaran untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Sinkronisasi diperlukan agar penanganan dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025 berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan Mahyeldi saat membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Tahun Anggaran 2026 serta Rencana Kerja Tahun Anggaran 2027 di Bukittinggi, Rabu (14/10/2026).
Mahyeldi mengatakan, keberhasilan pemulihan pascabencana tidak cukup diukur dari penyelesaian pembangunan fisik. Lebih dari itu, pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, memulihkan pelayanan publik, serta memperkuat ketahanan infrastruktur terhadap risiko bencana.
“Apa yang akan dijadikan prioritas itu mesti berdasarkan kebutuhan masyarakat. Orientasinya harus dampak, bukan cuma hasil,” kata Mahyeldi.
Menurutnya, penentuan prioritas pembangunan harus mempertimbangkan tingkat kerusakan, urgensi pelayanan, risiko bencana, serta kesiapan pelaksanaan. Infrastruktur yang dibangun juga harus terintegrasi dengan kebutuhan kawasan, mulai dari akses jalan, penyediaan air minum, sanitasi, fasilitas publik, hingga dukungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota bersama balai serta satuan kerja kementerian/lembaga memperkuat koordinasi dalam menyelaraskan program dengan kebutuhan di lapangan.
Kebutuhan yang belum tertampung dalam program 2026, lanjutnya, harus tetap didata untuk menjadi bahan perencanaan tahun berikutnya. Sementara itu, berbagai kendala pelaksanaan perlu dibahas bersama agar ditemukan solusi yang jelas.
“Agar hasilnya maksimal, pemerintah daerah dan balai harus lancar koordinasinya. Tidak hanya dalam perencanaan, tetapi juga dalam menyelesaikan setiap hambatan,” ujarnya.
Salah satu perhatian dalam pemulihan pascabencana adalah penanganan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak.
Berdasarkan data per 4 Oktober 2026, pembangunan 813 unit huntap yang terbagi dalam lima paket pekerjaan masih berada pada tahap awal. Perkembangan tersebut perlu dipantau dan diselaraskan dengan kesiapan pelaksanaan serta kebutuhan masyarakat penerima manfaat.
Mahyeldi menekankan pentingnya akurasi data dan koordinasi lintas kewenangan, terutama dalam penanganan huntap di Kabupaten Agam, Lima Puluh Kota, Kota Padang, dan Kabupaten Pesisir Selatan.
Untuk perencanaan 2027, ia meminta kesiapan lahan, dokumen teknis, data penerima manfaat, serta dukungan pengoperasian dan pemeliharaan diperhatikan sejak awal.
Penyelarasan pendanaan melalui APBN, APBD, dan transfer ke daerah juga perlu dilakukan sesuai ketentuan agar pelaksanaan program tidak tumpang tindih.
Menurut Mahyeldi, rapat koordinasi tersebut harus menghasilkan kesepakatan konkret mengenai pelaksanaan kegiatan 2026, prioritas kebutuhan 2027, serta langkah penyelesaian berbagai kendala. Setiap kesepakatan harus memiliki penanggung jawab dan jadwal tindak lanjut yang jelas.
Sementara itu, Kepala Bidang Infrastruktur dan Wilayah Bappeda Provinsi Sumbar, Widya Prima Hatta, mengatakan rapat koordinasi berlangsung selama dua hari, 13–14 Oktober 2026. Kegiatan tersebut melibatkan sekitar 203 peserta dari instansi vertikal, kementerian/lembaga bidang infrastruktur, Pemprov Sumbar, serta pemerintah kabupaten dan kota.
Forum ini bertujuan menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Selain itu, pertemuan dimanfaatkan untuk mengidentifikasi hambatan dan merumuskan langkah percepatan pelaksanaan program.
Berdasarkan laporan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V per 6 Oktober 2026, terdapat 56 kegiatan dengan status pelaksanaan yang beragam. Sebagian paket pekerjaan telah terkontrak, sedangkan sebagian lainnya masih dalam proses lelang.
Data tersebut menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi perkembangan pekerjaan dan menentukan tindak lanjut yang diperlukan.
Widya menambahkan, koordinasi pemulihan tidak hanya dilakukan pada sektor infrastruktur. Rapat koordinasi berikutnya akan membahas bidang perencanaan pembangunan manusia serta bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam.
Melalui sinkronisasi lintas sektor dan lintas pemerintahan, Pemprov Sumbar berharap program pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih terarah. Kebutuhan prioritas masyarakat diharapkan tertangani sesuai kewenangan dan kemampuan pendanaan, sehingga pelayanan publik kembali berfungsi dan pembangunan daerah menjadi lebih tangguh terhadap bencana. (HER)
