Luncurkan Gernas Pengendalian Inflasi Pangan, BI Sumbar Targetkan Inflasi Turun 5 Persen

Langgam.id - Kantor Perwakilan BI Sumbar mendorong penurunan inflasi melalui Pencanangan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan.

Ilustrasi. [Foto: pixabay.com]

Langgam.id - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) mendorong penurunan inflasi melalui Pencanangan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Berkolaborasi dengan pemerintah daerah, inflasi Sumbar ditargetkan dapat turun lima persen.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Wahyu Purnama A mengatakan, GNPIP merupakan bentuk aksi nyata yang bersifat nation-wide untuk merespons tingginya tekanan inflasi komoditas pangan bergejolak. Melalui upaya mendorong peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan, sehingga harga pangan dapat dijaga stabil.

Wahyu mengungkapkan, realisasi inflasi Sumbar menjadi peringkat kedua tertinggi secara Nasional. Realisasi inflasi sampai Agustus 2022 terutama didorong oleh kenaikan harga komoditas volatile foods.

Di antaranya, yakni cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, beras, tomat, cabai hijau, daging sapi dan beberapa jenis ikan, sebagai dampak dari keterbatasan pasokan komoditas pangan tersebut akibat curah hujan yang tinggi, kenaikan biaya produksi karena peningkatan harga pupuk dan harga pakan unggas.

"Berdasarkan pemantauan harga pada minggu 1 dan ke 2 September 2022 ini, harga beberapa komoditas volatile food juga menunjukkan tren peningkatan yakni beras, daging ayam ras, daging sapi dan telur ayam ras," ujar Wahyu usai peluncuran pencanangan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan, Senin (19/9/2022).

Di samping itu, kata dia, tekanan inflasi Sumbar juga dipengaruhi oleh kenaikan harga beberapa komoditas administered price, terutama angkutan udara yang pada bulan Juli memiliki andil kedua setelah cabe. Kemudian tarif dasar listrik, dan bahan bakar rumah tangga atau LPG.

"Tantangan pengendalian inflasi tahun 2022 juga semakin meningkat dengan adanya penyesuaian harga BBM bersubsidi pada awal bulan September 2022 ini. Berdasarkan data historis kami, penyesuaian harga BBM akan memberikan tekanan yang tinggi pada inflasi Sumbar," jelasnya.

Wahyu menyebutkan, sehubungan dengan semakin tingginya risiko inflasi tersebut, perlu dilakukan upaya pengendalian inflasi yang lebih intensif dan extra effort dari seluruh anggota TPID untuk menjaga inflasi Sumbar agar dapat lebih terkendali.

"Presiden RI, pada Rakornas Pengendalian Inflasi pada tanggal 18 Agustus 2022 lalu telah memberikan arahan agar semua anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah meningkatkan sinergi dan komitmen dalam menjaga inflasi komoditas pangan dan memperkuat ketahanan pangan dengan mencanangkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di seluruh wilayah di Indonesia," bebernya.

Selanjutnya, Pemerintahan Pusat melalui beberapa Kementerian dan Lembaga juga telah mengeluarkan beberapa arahan dan kebijakan antara lain menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) dalam pengendalian inflasi.

Kemudian, mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan dan pemanfaatan 2 persen Dana Transport Umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi dan tambahan alokasi dana perlindungan sosial.

"Menindaklanjuti arahan Presiden RI dan kebijakan Pemerintahan Pusat dimaksud, telah dilaksanakan Launching GNPIP pertama kali di Jawa Timur tanggal 10 Agustus 2022 yang diikuti dengan pencanangan GNPIP di provinsi lain di Indonesia," katanya.

"Pada hari ini dilaksanakan pencanangan GNPIP di provinsi Sumbar yang dihadiri oleh semua Kabupaten/Kota di Sumbar. Pada GNPIP Provinsi Sumbar ini akan ditandai dengan pencanangan Gerakan Menanam Cabe di pekarangan dan polybag (urban farming) dan pembukaan pasar murah," sambung Wahyu.

Selain itu, lanjut Wahyu, juga ada penandatanganan komitmen bersama untuk mendukung Gerakan GNPIP, pemberian bibit cabe kepada kelompok tani dan kelompok wanita Tani.

"Pencanangan gerakan memproduksi dan menggunakan pupuk organik, pembukaan klaster cabe baru dan program pendampingan digital farming serta pemberian bantuan alsintan dan saprodi," tuturnya.

Untuk pelaksanaan pasar murah atau bazar akan dilaksanakan di Halaman Kantor Gubernur mulai hari ini 19-22 September 2022. Pasar Murah ini akan menyediakan beraneka ragam komoditas pangan dengan harga di bawah harga pasar.

Baca juga: Usai Rapat di Istana Negara, Hendri Septa Siapkan Strategi Pengendalian Inflasi

Dalam kegiatan pasar murah Bank Indonesia juga mendukung pelaksanaan GNPIP dan pasar murah dan juga akan melakukan pelayanan penukaran uang emisi baru serta sosialisasi program cinta, bangga dan paham Rupiah di lokasi pasar murah tersebut.

Dapatkan update berita terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca Juga

Permasalahan baru yang menimpa umat Islam yakni terkait daftar nama-nama ustadz kondang yang terdaftar dalam jaringan radikalisme.
Pergeseran Nilai Muhammadiyah Sumbar dalam Politik?
Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sumbar, Bayu Aryadhi mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi
BP2MI: Tidak Ada Pekerja Migran Indonesia dari Sumbar di Zona Konflik
BNNP Sumbar Gagalkan Penyelundupan Setengah Ton Ganja di Kabupaten Pasaman 
BNNP Sumbar Gagalkan Penyelundupan Setengah Ton Ganja di Kabupaten Pasaman 
Ahmad Hafidz
Nagari Creative Hub: Penggerak Ekonomi Masyarakat
Sebanyak 14 anggota DPR RI dan 4 anggota DPD RI terpilih asal Sumatra Barat untuk periode 2024-2029 telah dilantik pada 1 Oktober 2024
Harta Kekayaan Anggota DPR dan DPD Asal Sumbar: Mulyadi Terkaya, Cerint Iralloza Terendah
Menteri BUMN Erick Thohir telah menyetujui pengalihan lahan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk pengembangan RSUP M Djamil Kota Padang.
Flyover Sitinjau Lauik Segera Dibangun, Andre: Pemenang Lelang Diumumkan 7 Oktober 2024