Lebih 2 Ribu Koperasi Aktif di Sumbar, Baru 1.254 Punya Sertifikat NIK

Langgam.id – Terdapat 2.003 koperasi yang aktif di Sumatra Barat (Sumbar). Dari jumlah tersebut, baru 1.254 koperasi  atau 62,61 persen yang memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK).

Dari 19 kabupaten dan kota, pesentase tertinggi pemilik sertifikat NIK, yakni Kabupaten Pesisir Selatan 115 dari 122 koperasi (94,26 persen). Disusul Kota Padang Panjang 44 dari 48 (91, 67 persen).

Data tersebut dirilis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumbar di situs resmi Pemprov, Senin (8/7/2019).

Selain dua daerah itu, empat lainnya berkisar di angka 97 persen. Yakni Kota Sawahlunto 50 dari 57 koperasi, Kabupaten Solok 70 dari 80, Pasaman Barat 94 dari 108 dan Dharmasraya 47 dari 54.

Berikutnya, Kabupaten Limapuluh Kota 99 dari 117 koperasi (84,62 persen) dan Agam 103 dari 130 (79,23 persen). Lalu, Pasaman 40 dari 56 (71,43 persen) dan Tanah Datar 101 dari 144 (70,14 persen).  Kemudian, Kota Pariaman 44 dari 71 (61,97 persen) dan Payakumbuh 48 dari 80 (60 persen).

Lalu, Kota Solok 27 dari 46 (58,70 persen), Solok Selatan 32 dari 56 (57,14 persen) dan Padang Pariaman 49 dari 102 (48,04 persen).

Kemudian, Kota Padang 235 dari 550 (42,73 persen) dan Kepulauan Mentawai 9 dari 23 (39,13 persen). Terakhir, Bukittinggi 30 dari 88 (34,09 persen) dan Sijunjung baru 17 koperasi 71 (23,94 persen).

Data ini merupakan hasil optimalisasi penataan data koperasi yang digelar Dinas Koperasi dan UKM Sumbar pada Jumat (5/7/2019).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh kepala bidang yang membidangi data Koperasi dan UKM serta enumerator dari kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Selain itu, juga Kepala Bagian Data Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM RI Catur Susanto yang menjadi pembicara.

Dinas Koperasi dan UKM melansir, kegiatan itu bertujuan untuk pemutakhiran, Sinkronisasi dan validasi data koperasi tahun 2019. “Serta percepatan penerbitan Sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi).”

Selain itu, juga merupakan penilaian terhadap data Koperasi dan UKM untuk mendapatkan dana DAK tahun 2020 bagi Kabupaten/Kota dari Kementerian Koperasi dan UKM RI. (*/SS)