Laut Indonesia Terancam, Greenpeace Harap Kebijakan Indonesia Lebih Agraris dan Maritim

Laut Indonesia Terancam, Greenpeace Harap Kebijakan Indonesia Lebih Agraris dan Maritim

Ocean Campaign Leader Greenpeace Indonesia, Afdillah Chudiel (kiri), berbicara di acara Green Press Community yang berlangsung di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta, Kamis (9/11/2023).

Langgam.id - Ocean Campaign Leader Greenpeace Indonesia, Afdillah Chudiel menyebut kondisi laut di Indonesia tengah terancam. Hal ini dikarenakan banyak teknologi yang digunakan untuk menangkap ikan dilautan dan berakhir kepada overfishing.

"Jumlah manusia yang bertambah dan banyak ditemukannya teknologi memungkinkan manusia menangkap ikan dengan jumlah yang luar biasa. Ini menyebabkan laut kita overfishing," ujar Afdillah dalam acara Green Press Community 2023 di Jakarta, tempo hari.

Lebih lanjut, dia menilai aktivitas penangkapan ikan secara eksploitatif dapat merusak ekosistem laut. Terlebih jika para nelayan melakukan aktivitas ilegal dengan menggunakan bom ikan ataupun IUU perikanan.

“Salah satu yang paling terdampak parah dari overfishing adalah Laut Jawa. Kehilangan biodiversitas dan kerusakan ekosistem. Nelayan mencari ikan lebih jauh dan lebih lama dengan biaya yang lebih besar dan hasil tangkap yang lebih sedikit," jelas Afdillah.

Selain itu, dia turut menyoroti persoalan sampah plastik yang dibuang ke laut. Ada sekitar 80% sampah plastik yang berasal dari daratan dan 20% lainnya lagi berasal dari kegiatan masyarakat pesisir.

"Polusi sampah plastik merupakan kegagalan pengelolaan sampah di darat. Sampai saat ini, pemerintah belum mengatasi produsen untuk mengatasi masalah sampah produk mereka dari plastik sekali pakai jadi produk daur ulang. Itu yang jadi masalah. Kita tidak melihat upaya perusahaan untuk pengumpulan sampah mereka," papar Afdillah.

Kemudian ada juga masalah krisis iklim hingga pembangunan dan investasi juga dapat mengancam kondisi laut di Indonesia. Lantas dia mencontohkan ada sekitar 20 kawasan ekonomi khusus yang dibangun dan 16 di antaranya ada di kawasan pesisir sehingga terjadi alih fungsi lahan.

Dengan demikian ia meminta kepada pemerintah untuk mencari strategis pembangunan yang lebih sesuai dengan negara Indonesia. Dimana Indonesia merupakan negara maritim dan agraris sehingga kebijakannya harus berdasarkan apa yang dibutuhkan negara.

"Harusnya kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia adalah kebijakan yang mengedepankan maritim dan agraris karena kita berdiri di atas situasi itu," tuturnya.

Pengelolaan sampah plastik wajib dilakukan untuk mencegah adanya pencemaran lingkungan. Sebab, jika tak diolah dengan baik, sampah plastik beresiko mengendap lebih lama sehingga mencemari lingkungan dalam jangka panjang.

Green Press Community merupakan ajang perdana yang diorganisasi oleh Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (The Society of Indonesian Environmental Journalists/SIEJ) guna menghimpun ide dan memantik gerakan bersama untuk melestarikan lingkungan hidup di Indonesia.

Berlangsung sejak Rabu (8/11), GPC menghadirkan berbagai learning session, talk show, dan konferensi yang melibatkan ratusan peserta dari berbagai kalangan, termasuk pers, organisasi non-pemerintah, dan mahasiswa. (*/Yh)

Baca Juga

Anies-Muhaimin Komitmen Tangani Masalah Iklim
Anies-Muhaimin Komitmen Tangani Masalah Iklim
Ketua SIEJ, Joni Aswira: GPC 2023 Berpotensi Dorong Kolaborasi Atasi Perubahan Iklim
Ketua SIEJ, Joni Aswira: GPC 2023 Berpotensi Dorong Kolaborasi Atasi Perubahan Iklim
Hentikan Praktik Pembakaran Jemari Padi
Hentikan Praktik Pembakaran Jemari Padi
MLH Muhammadiyah Sumbar Ajak Penanaman Mangrove untuk Meningkatkan Ekosistem Pesisir
MLH Muhammadiyah Sumbar Ajak Penanaman Mangrove untuk Meningkatkan Ekosistem Pesisir
BRI Regional Padang Program BRI Menanam
BRI Menanam Targetkan Tanam 5.720 Bibit Pohon Produktif di Sumbar
SIEJ Dorong Isu Lingkungan Hidup Masif Dibincangkan di Ruang Publik
SIEJ Dorong Isu Lingkungan Hidup Masif Dibincangkan di Ruang Publik