Launching Konsultasi Publik di Padang, Mahfud Md: Membuat Kebijakan Perlu Diskusi Dulu

Pilkada Serentak Tidak Tunda

Menkopolhukam Mahfud MD. (Foto: Humas Pemprov Sumbar)

Langgam.id – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polhukam RI) Mahfud Md meluncurkan Program Konsultasi Publik dengan Tungku Tigo Sajarangan di Auditorium Gubernur Sumbar, Rabu (16/9/2020) malam. Program tersebut bertujuan meminta pandangan masyarakat di 10 provinsi tentang masalah-masalah kebangsaan dan kebersatuan bangsa untuk mengambil kebijakan.

“Poin dari peluncuran ini pertama kita ingin memperkokoh ikatan kebangsaan dan kebersatuan kita sebagai bangsa tetapi karena akan membuat kebijakan perlu ada diskusi publik dulu, untuk itu tadi sudah dibagi kuisioner,” katanya.

Mahfud menambahkan, dari kuisioner yang dibagikan tersebut, akan diketahui pandangan-pandangan masyarakat. Sehingga nantinya, dari situ dapat diketahui masalah yang harus diatasi.

“Kebijakan itu untuk disampaikan kepada pemerintah, kebijakan untuk memperkokoh kebangsaan kita ini, persatuan dan kesatuan kita,” ujarnya.

Baca juga: Berdialog di Sumbar, Mahfud MD: Kita Ingin Memperkokoh Ikatan Kebangsaan

Selain meluncurkan program itu, Mahfud juga membuka Dialog Kebangsaan dan serta menyerahkan masker dan faceshield secara simbolis dalam program Gerakan Indonesia Tertib (GIT) dan Duduak Basamo di Auditorium gubernuran, Rabu (16/9/2020) malam.

Ia juga mengingatkan dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 harus menetapkan protokol kesehatan demi keselamatan bersama.
“Vaksin yang kita punya hari ini yakni vaksin adaptasi kehidupan baru, karena pemerintah sedang menyiapkan vaksin yang sedang diuji klinis, untuk itu terapkan disiplin protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan atau handsanitizer serta menjaga jarak,” katanya. (Rahmadi/ABW)

Baca Juga

Walikota Padang, Fadly Amran.
Pemko Padang Siapkan Opsi Relokasi bagi Warga Kuranji yang Tinggal di Area Rawan Banjir
Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat akan terus memperkuat pengawasan terhadap travel umrah yang belum mengantongi izin operasional.
Kemenhaj Sumbar Akan Tindak Tegas Travel Umrah Tak Berizin
Mitigasi Banjir, Pemko Padang  Segera Normalisasi Sungai 
Mitigasi Banjir, Pemko Padang  Segera Normalisasi Sungai 
Kewajiban Sipangka Tol dan Hak Publik untuk Tahu
Kewajiban Sipangka Tol dan Hak Publik untuk Tahu
5 Anggota DPR RI Asal Sumbar Belum Lapor LHKPN 2025, dari Andre Rosiade hingga Rahmat Saleh
5 Anggota DPR RI Asal Sumbar Belum Lapor LHKPN 2025, dari Andre Rosiade hingga Rahmat Saleh
LBH Padang Soroti Temuan BPK Rp704 Juta pada Proyek Gedung MUI
LBH Padang Soroti Temuan BPK Rp704 Juta pada Proyek Gedung MUI