Launching Konsultasi Publik di Padang, Mahfud Md: Membuat Kebijakan Perlu Diskusi Dulu

Pilkada Serentak Tidak Tunda

Menkopolhukam Mahfud MD. (Foto: Humas Pemprov Sumbar)

Langgam.id – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polhukam RI) Mahfud Md meluncurkan Program Konsultasi Publik dengan Tungku Tigo Sajarangan di Auditorium Gubernur Sumbar, Rabu (16/9/2020) malam. Program tersebut bertujuan meminta pandangan masyarakat di 10 provinsi tentang masalah-masalah kebangsaan dan kebersatuan bangsa untuk mengambil kebijakan.

“Poin dari peluncuran ini pertama kita ingin memperkokoh ikatan kebangsaan dan kebersatuan kita sebagai bangsa tetapi karena akan membuat kebijakan perlu ada diskusi publik dulu, untuk itu tadi sudah dibagi kuisioner,” katanya.

Mahfud menambahkan, dari kuisioner yang dibagikan tersebut, akan diketahui pandangan-pandangan masyarakat. Sehingga nantinya, dari situ dapat diketahui masalah yang harus diatasi.

“Kebijakan itu untuk disampaikan kepada pemerintah, kebijakan untuk memperkokoh kebangsaan kita ini, persatuan dan kesatuan kita,” ujarnya.

Baca juga: Berdialog di Sumbar, Mahfud MD: Kita Ingin Memperkokoh Ikatan Kebangsaan

Selain meluncurkan program itu, Mahfud juga membuka Dialog Kebangsaan dan serta menyerahkan masker dan faceshield secara simbolis dalam program Gerakan Indonesia Tertib (GIT) dan Duduak Basamo di Auditorium gubernuran, Rabu (16/9/2020) malam.

Ia juga mengingatkan dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 harus menetapkan protokol kesehatan demi keselamatan bersama.
“Vaksin yang kita punya hari ini yakni vaksin adaptasi kehidupan baru, karena pemerintah sedang menyiapkan vaksin yang sedang diuji klinis, untuk itu terapkan disiplin protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan atau handsanitizer serta menjaga jarak,” katanya. (Rahmadi/ABW)

Baca Juga

Warga negara (Citizen Lawsuit) menuju PTUN Padang mendaftarkan gugatan. (Foto: LBH Padang)
Bupati hingga Gubernur Sumbar dan Kapolda Digugat Warga ke PTUN, Buntut Bencana Ekologis
Petugas KAI menutup perlintasan liar selebar dua meter di Padang Pariaman. (Foto: Humas KAI Divre II Sumbar)
KAI Divre II Sumbar Tutup Perlintasan Liar di Padang Pariaman
Massa aksi membakar ban dan menutut keadilan kematian Karim di Balai Kota. (Foto: Fajar Hardiansyah/Langgam.id)
Tuntutan Massa Aksi Kasus Kematian Karim: Copot Kepala Satpol PP Padang, Polisi Usut Tuntas
Pimpinan Perum Bulog Kantor Wilayah Sumbar, R. Darma Wijaya. (Foto: Buliza Rahmat/Langgam.id)
Perum Bulog Sumbar Akui Harga Minyakita Masih Tembus HET, Distribusi Diklaim Aman
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Eviyandri. (Foto: Buliza Rahmat/Langgam.id)
DPRD Sumbar Akan Bentuk Pansus, Usut 371 Buruh Perusahaan Kelapa Dipecat dan Tak Digaji
Massa aksi melakukan penyegelan Balai Kota Padang. (Foto: Fajar Hardiansyah/Langgam.id)
Tuntut Keadilan Pengamen Karim, Massa Segel Balai Kota