Larangan Pejabat/ASN Gelar Open House, Begini Respon Pemprov Sumbar

posko penyekatan, sumbar potensi daerah

Wagub Sumbar Audy Joinaldy. (foto: Rahmadi/langgam.id)

Langgam.id Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 800/2794/Sj tertanggal 4 Mei 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Buka Bersama pada Bulan Ramadan dan Pelarangan Open House/Halalbihalal pada Idul Fitri 1442 Hijriyah.

Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy mengatakan, pihaknya mematuhi SE Mendagri Tito Karnavian yang dikeluarkan, Selasa (4/4/2021). Hal ini mungkin pertimbangan pusat karena adanya peningkatan kasus covid-19.

“Kita patuhi, artinya memang terlihat mungkin secara nasional penyebaran covid-19 dari pengerahan atau kumpul bersama,” ujarnya, Rabu (5/4/2021).

Menurutnya, hal ini disebabkan karena ada droplet akibat makan-makan bersama. Kegiatan  berkumpul bersama mempunyai risiko tinggi, sehingga memang arahan Mendagri harus dipatuhi.

“Makan bersama memang punya resiko cukup tinggi memang, jadi kita patuhilah intinya, perihal larangan berbuka puasa bersama kecuali dalam keluarga inti,” katanya.

Baca juga: Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Larang Buka Bersama dan Open House

Selain itu terang Audy, nantinya akan diteruskan imbauan tersebut kepada bupati wali kota secara resmi. Selain itu nantinya akan ada rapat bersama Polda, bupati, wali kota, dan Polres seluruh daerah untuk membicarakan kelanjutan penanganan covid-19 di Sumbar.

“Kita juga imbau kepada ASN, tidak melakukan open house, seluruh bupati wali kota dan pejabat melakukan hal yang sama. Tujuannya memang ini, mencegah covid-19, kalau halalbihalal boleh tapi pakai zoom,” sebutnya.

Sebagaimana diketahui, Mendagri telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 800/2794/Sj tertanggal 4 Mei 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Buka Bersama pada Bulan Ramadan dan Pelarangan Open House/Halalbihalal pada Idul Fitri 1442 Hijriyah.

Larangan ini diterbitkan karena mencermati terjadinya peningkatan kasus penularan covid-19 khusus pada perayaan Idul Fitri tahun lalu dan pasca libur Natal/Tahun Baru 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut, Tito meminta para gubernur/bupati/wali kota untuk melakukan beberapa langkah.

Yaitu, melakukan pembatasan kegiatan buka bersama tidak melebihi dari jumlah keluarga inti ditambah lima orang selama bulan Ramadhan 1442 H/tahun 2021.

Kemudian, menginstruksikan kepada seluruh pejabat/ASN di daerah untuk tidak melakukan open house/halalbihalal dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 H/tahun 2021. (Rahmadi/yki)

Baca Juga

Kebutuhan Penanganan Bencana, Sumbar Kembali Mendapat Alokasi Khusus Solar 310.800 Liter
Kebutuhan Penanganan Bencana, Sumbar Kembali Mendapat Alokasi Khusus Solar 310.800 Liter
Pemprov Sumbar Perpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Hingga 22 Desember 2025
Pemprov Sumbar Perpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Hingga 22 Desember 2025
Ilustrasi Samsat Padang. (FOTO: ISTIMEWA)
3 Cara Samsat Padang Maksimalkan Pajak Kendaraan Bermotor, Buruan Jelang Pemutihan 2025 Berakhir
Bencana banjir dan banjir bandang yang melanda Padang beberapa waktu lalu mengakibatkan kerugian infrastruktur ditaksir mencapai Rp264 miliar.
Dampak Bencana Sumbar, Pemprov Catat Kerugian Material Rp1,76 Triliun
Pemprov Rilis Data Bencana Sumbar, 247.402 Warga Terdampak
Pemprov Rilis Data Bencana Sumbar, 247.402 Warga Terdampak
Update Bencana Sumbar: Korban Meninggal 228 Orang, Hilang 98, dan Luka 112 Orang
Update Bencana Sumbar: Korban Meninggal 228 Orang, Hilang 98, dan Luka 112 Orang