Langgar Perda, Satpol PP Padang Panjang Tertibkan Iklan Rokok

Langgam.id-iklan rokok

Personel Satpol PP dan Damkar Padang Panjang menertibkan iklan rokok di salah satu warung. [foto: Pemko Padang Panjang]

Langgam.id – Sejumlah iklan-iklan rokok yang terpasang di warung-warung warga ditertibkan oleh personel Satpol PP dan Damkar Padang Panjang, Rabu (24/11/2021).

Penertiban ini dilakukan sebagai upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Kasi Penegakan Perda Satpol PP dan Damkar Padang Panjang, Idris mengatakan, bahwa di dalam Perda KTR, ada larangan mempromosikan rokok dalam bentuk dan jenis apapun di kota tersebut.

Ia mengungkapkan, Satpol PP dan Dinas Kesehatan (Dinkes) sudah menyosialisasikan perda ini sejak diberlakukannya Perda Nomor 8 Tahun 2009 yang kemudian diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2014.

“Semua yang berkaitan dengan iklan rokok seperti stiker rokok, spanduk rokok dan lain-lain, akan kami cabut dan tertibkan,” bebernya.

“Kepada masyarakat khususnya pemilik warung atau mini market, diminta untuk tidak memberikan fasilitas pemasangan iklan rokok di tempatnya,” harapnya.

Baca juga: Pasar Padang Panjang Bakal Terima Sertifikat SNI dari Mendag

Idri menyebutkan, pihaknya akan terus menertibkan iklan-iklan rokok. Penertiban akan terus dilakukan agar Kota Padang Panjang benar-benar bersih dari iklan rokok.

Selain penertiban kata Idris, pihaknya juga melakukan sosialisasi tentang Perda KTR kepada masyarakat.

Baca Juga

Kepala Satpol PP Kota Padang Chandra Eka Putra
Satpol PP Sebut Pengamen Karim Diamankan Lantaran Ngamuk Bawa Sajam
ASN WFH Setiap Jumat Mulai April 2026
ASN WFH Setiap Jumat Mulai April 2026
Gubernur Sumbar Mahyeldi berkunjung ke redaksi Langgam.id, Selasa (31/3/2026)
Dari Mural Redaksi hingga Suguhan Destinasi Histori Sumbar
Menteri Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi
Istana Pastikan Harga BBM Belum Naik 1 April 2026
Antrean kendaraan mengisi BBM di SPBU
Gubernur Klaim Stok BBM Sumbar Masih Aman
1.265 Posbankum Terbentuk di Sumbar, Menteri Hukum: Akses Keadilan Semua Masyarakat
1.265 Posbankum Terbentuk di Sumbar, Menteri Hukum: Akses Keadilan Semua Masyarakat