Langgam.id - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendorong mahasiswa ikut terlibat dalam mengawasi pembangunan, sehingga anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Kepala BPKP perwakilan Sumatra Barat Dessy Adin, mengajak mahasiswa untuk terlibat aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pembangunan.
"BPKP hadir untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan meyakinkan anggaran yang dikeluarkan untuk ketercapaian tujuan bernegara," katanya dalam BPKP goes to campus di Convention Hall Universitas Andalas, Selasa (9/5/2023).
Ia mengataian BPKP melakukan fungsi pengawasan atas pencapaian tujuan bernegara salah satunya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Dessy banyak menyoroti pembangunan proyek strategis di Sumatra Barat terutama pembangunan jalan tol. Ia tahu di Sumatra Barat lahan adalah masalah yang paling krusial.
Dituturkannya, pembangunan dapat dilakukan apabila persoalan lahan sudah selesai dengan pihak terkait seperti pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. “Sayangnya pembebasan lahan di Sumatra Barat tidak semudah membalikkan telapak tangan,” ujarnya.
Ia juga mendapat kabar baik sebagian tanah di jalur tol sudah dibebaskan dan berharap pembangunannya dapat segera rampung dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Sementara itu, Wakil Rektor IV Universitas Andalas Dr. Hefrizal Handra, M.Soc mengemukakan melalui kuliah umum ini, tidak hanya mengenalkan kelembagaan BPKP kepada mahasiswa tetapi juga mengenalkan pentingnya pengawasan partisipatif dalam pembangunan.
Menurutnya pengawasan berbasis partisipatif yang melibatkan multi pihak, akan mendorong penyelenggaraan pembangunan tepat sasaran sesuai dengan tujuan berbangsa dan bernegara.
Oleh karena itu, ia menilai upaya BPKP dengan tagline "mahasiswa sobat pengawasan dan kolaborasi mengawal negeri, menjadi upaya untuk mengoptimalkan pengawasan pembangunan, agar berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.
"Mahasiswa menjadi komponen penting dalam pengawasan pengelolaan dan penggunaan keuangan negara serta pembangunan," ungkapnya.(*/FS)
