Langgam.id – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatra Barat (Sumbar) meminta pemerintah provinsi setempat untuk segera melakukan verifikasi titik panas yang terdeteksi di Sumbar.
Menurut Peneliti Walhi Sumbar Indah Suriani, pemerintah jangan hanya mengandalkan data citra satelit terkait pemantauan titik panas. Tetapi perlunya langkah verifikasi terhadap titik panas tersebut.
Kata Indah, verifikasi ini penting untuk memastikan apakah titik panas itu benar-benar tidak berpotensi berkembang menjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Jika tidak segera diperiksa, titik panas yang awalnya terdeteksi satelit berisiko menjadi sumber kebakaran dan menambah beban kabut asap di Sumbar,” ujarnya Kamis (3/9/2026).
Ia mengatakan, kondisi itu semakin penting diperhatikan karena kualitas udara di sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar sudah berada dalam kategori tidak sehat.
Indah mengakui terdapat indikasi kabut asap yang saat ini melanda sejumlah wilayah Sumbar merupakan asap kiriman dari provinsi lain di sekitar Sumbar.
“Namun, kondisi itu tidak semestinya membuat pemerintah mengabaikan potensi sumber asap dari wilayah sendiri,” ungkapnya.
“Pemprov Sumbar perlu memastikan tidak ada titik panas yang berkembang menjadi karhutla. Di sisi lain, komunikasi dengan daerah tetangga juga harus diperkuat untuk menangani asap lintas wilayah,” sambung Indah.
Indah menilai penanganan kualitas udara tidak cukup hanya dengan memantau angka dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pemerintah perlu mengambil langkah konkret ketika kualitas udara memburuk, termasuk mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat yang tetap harus bekerja dan beraktivitas di luar ruangan.
“Perlu diperhatikan juga karena saat ini ketika kualitas udara memburuk, bagaimana dengan masyarakat yang bekerja di luar, bagaimana masyarakat yang perlu beraktivitas di luar,” jelasnya.
Karena itu, lanjut Indah, Walhi Sumbar mendorong Pemprov Sumbar mengambil kebijakan yang lebih tegas terkait kondisi kualitas udara saat ini.
“Termasuk mempertimbangkan penetapan status udara agar masyarakat mengetahui tingkat risiko yang sedang dihadapi,” ujar Indah.
Indah mengungkapkan, informasi mengenai kualitas udara harus disampaikan secara berkelanjutan. Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas agar dapat menyesuaikan aktivitas, terutama ketika kondisi udara semakin buruk.
“Langkah strategis ini perlu diambil oleh pemerintah provinsi, semacam bagaimana penetapan status udara saat ini sehingga masyarakat menjadi tahu, karena perlu keberlanjutan dari informasi,” tuturnya.
Ia menegaskan, memburuknya kualitas udara tidak bisa dipandang semata sebagai persoalan lingkungan.
“Dampaknya langsung berkaitan dengan kesehatan dan keberlangsungan aktivitas masyarakat,” pungkasnya. (WAN)
