Kritik Fahri Hamzah Pada KPU Terkait Pemilihan Tertutup di 2024, Ini Saran 2Indos

Kritik Fahri Hamzah Pada KPU Terkait Pemilihan Tertutup di 2024, Ini Saran 2Indos

Advokat dan Direktur Politik Perundang-undangan 2Indos Khalid Akbar.

Langgam.id - Kritik keras Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah pada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari ditanggapi Advokat dan Direktur Politik Perundang-undangan 2Indos Khalid Akbar. KPU disarankan tidak memberi pernyataan yang menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

"Pimpinan penyelenggara Pemilu pusat, baiknya mampu menjaga sikap. Tidak memberikan pernyataan-pernyataan yang menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Langgam.id, Senin (2/1/2023).

Menurut Khalid, sebagai sarjana hukum tata negara dengan spesialisasi kajian hukum dan politik, Hasyim paham perihal adanya cacat hukum pada Undang-Undang Pemilu. Kemudian, lanjutnya, mampu menjelaskan dengan argumentasi-argumentasi hukum logis terkait sistem proposional terbuka.

Sistem proposional terbuka sudah diterapkan sejak Pemilu 2009 sampai 2019. Kemungkinan besar, juga akan diberlakukan pada Pemilu 2024.

Khalid dengan tegas menyatakan, yang sesuai dengan ruh Pancasila dan UUD 1945, adalah sistem Pemilu proporsional tertutup. Sementara sistem yang berlaku tiga periode terakhir, sistem terbuka, bertentangan dengan UUD 1945.

UUD menyatakan, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan, baik pusat maupun daerah, adalah partai politik. Tetap mempertahankan sistem terbuka, seperti kritik Fahri Hamzah pada KPU, bertentangan dengan lex superior derogate legi inferiori dan stufentheorie dalam asas hukum.

Diketahui, baru-baru ini, Fahri Hamzah mengkritik keras pernyataan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari yang berbicara kemungkinan penerapan sistem proporsional tertutup atau pemilih hanya mencoblos gambar parpol, bukan caleg, di Pemilu 2024. Fahri menilai ada upaya kesengajaan dari partai tertentu untuk mendorong Hasyim agar membantunya berkuasa.

Baca Juga: Hary Efendi Raih Gelar Doktor, Tulis Disertasi Soal Supranatural dalam Pilkada di Sumbar

"Kalau betul Ketua KPU didorong partai politik untuk mengakhiri pencoblosan nama calon pejabat, khususnya wakil rakyat yang kita pilih. Itu artinya, kita sudah masuk era politik partai komunis, yang ingin menguasai dan mengontrol seluruh pejabat publik, khususnya anggota legislatif," kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Jumat (30/12/2022).

Ikuti berita terbaru dan terkini dari Langgam.id. Anda bisa bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update di tautan https://t.me/langgamid atau mengikuti Langgam.id di Google News pada tautan ini.

Baca Juga

Antar Stakeholder Bahas Pencegahan Berita Hoax Jelang Pemilu 2024
Antar Stakeholder Bahas Pencegahan Berita Hoaks Jelang Pemilu 2024
Soal Pemilu 2024, Kapolda Sumbar Sebut Sudah Petakan Kerawanan
Soal Pemilu 2024, Kapolda Sumbar Sebut Sudah Petakan Kerawanan
Pengamat Politik: Anak Muda Sudah Membuka Ruang Berpolitik
Pengamat Politik: Anak Muda Sudah Membuka Ruang Berpolitik
Jelang Pemilu 2024, Ranah Politik Gelar "Ngopi" Bersama Anak Muda Sumbar
Jelang Pemilu 2024, Ranah Politik Gelar "Ngopi" Bersama Anak Muda Sumbar
Lolos Verifikasi KPU, Partai Buruh Sumbar Target Satu Fraksi di Parlemen
Lolos Verifikasi KPU, Partai Buruh Sumbar Bidik Satu Fraksi di Parlemen
Songsong Pemilu 2024, Dosen Ilmu Politik Unand Literasi Kader Partai Buruh
Songsong Pemilu 2024, Dosen Ilmu Politik Unand Literasi Kader Partai Buruh