RAPBN 2027 membawa pesan optimistis: pendapatan negara meningkat, belanja tetap tumbuh, dan defisit dijaga. Optimisme itu diperlukan untuk menggerakkan ekspektasi pelaku usaha dan masyarakat. Anggaran tetap harus berpijak pada perhitungan yang tahan terhadap guncangan. Kredibilitas fiskal tidak lahir dari angka target yang tinggi. Kredibilitas tumbuh ketika pemerintah mampu menjelaskan dasar target, risiko penyimpangan, dan langkah koreksi yang akan ditempuh. Tanpa itu, optimisme mudah berubah menjadi ilusi.
Pemerintah menargetkan pendapatan negara Rp3.426 triliun, tumbuh 6,8 persen dari outlook 2026. Belanja mencapai Rp4.097,2 triliun atau naik 3,9 persen, sedangkan defisit diarahkan sebesar 2,4 persen produk domestik bruto. Kerangka tersebut memakai asumsi pertumbuhan 6 persen, inflasi 2,5 persen, kurs Rp17.500 per dolar AS, serta imbal hasil SBN 10 tahun sebesar 6,9 persen (Pemerintah Republik Indonesia, 2026).
Target pendapatan 6,8 persen masih mungkin dicapai. Jika ekonomi riil tumbuh 6 persen dan inflasi berada di sekitar 2,5 persen, ekonomi nominal dapat berkembang mendekati 8,5 persen. Basis pajak pun berpeluang membesar. Hubungan itu tidak bekerja otomatis. Penerimaan tetap bergantung pada laba perusahaan, konsumsi, impor, harga komoditas, dividen BUMN, kepatuhan wajib pajak, serta kemampuan administrasi menutup kebocoran.
Ruang kesalahan tetap sempit karena berbagai risiko dapat muncul bersamaan. Pertumbuhan yang lebih rendah mengurangi laba, konsumsi, dan setoran pajak. Normalisasi harga komoditas menekan penerimaan negara bukan pajak. Perdagangan global yang lesu melemahkan ekspor. Rupiah yang melemah dapat menambah sebagian penerimaan dalam rupiah, tetapi juga meningkatkan biaya impor, subsidi, bunga, dan tekanan harga. Satu asumsi yang meleset dapat memengaruhi banyak pos.
Reuters melaporkan perkiraan ekonom Permata Bank bahwa defisit dapat melebar ke kisaran 2,7-2,9 persen PDB jika pertumbuhan hanya sekitar 5,2 persen (Reuters, 2026). Perkiraan ini menunjukkan pentingnya uji ketahanan fiskal. Pemerintah perlu memublikasikan skenario konservatif untuk pertumbuhan, kurs, harga komoditas, dan imbal hasil SBN. Publik juga perlu mengetahui belanja yang tetap dilindungi, belanja yang dapat ditunda, serta bantalan kas yang tersedia.
Strategi penerimaan tidak boleh terus menekan kelompok yang sudah patuh. Pemerintah perlu memperluas basis pajak, mengintegrasikan data, memperbaiki layanan, memberi kepastian aturan, dan menutup celah penghindaran. Reformasi yang sehat mengejar kepatuhan lebih luas dan kebocoran lebih kecil. Negara dapat meningkatkan pendapatan tanpa mengganggu modal kerja, konsumsi, serta investasi yang menjadi sumber penerimaan masa depan. Kepastian kebijakan menjaga kepercayaan dunia usaha terhadap agenda reformasi perpajakan.
Di sisi belanja, kenaikan 3,9 persen lebih tepat disebut ekspansi terukur. Jika PDB nominal tumbuh sekitar 8-9 persen, rasio belanja terhadap PDB berpotensi mengecil. Belanja negara belum cukup kuat menjadi mesin utama pertumbuhan. Dampak stimulus bergantung pada komposisi. Anggaran harus mengutamakan infrastruktur produktif, perlindungan daya beli yang tepat sasaran, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan program yang menarik investasi swasta.
Satu rupiah untuk proyek yang mangkrak tidak setara dengan satu rupiah untuk irigasi, konektivitas, layanan kesehatan primer, atau peningkatan keterampilan kerja. Pemerintah harus menilai setiap program berdasarkan keluaran, hasil, jadwal, dan penanggung jawab. Spending review perlu menghentikan kegiatan berdaya ungkit rendah serta memindahkan anggaran ke program yang cepat menghasilkan manfaat. Disiplin fiskal berarti memilih prioritas secara tegas, bukan memotong semua pos secara seragam.
Asumsi kurs dan imbal hasil SBN juga menuntut kewaspadaan. Keduanya menentukan biaya utang, ruang belanja, dan kepercayaan investor. Jika biaya pembiayaan naik ketika penerimaan melemah, pemerintah menghadapi tekanan dari dua arah. Pengelolaan kas, jadwal penerbitan utang, dan komunikasi kebijakan harus adaptif. Kredibilitas lahir dari kesiapan menghadapi skenario buruk, bukan dari keyakinan bahwa skenario tersebut tidak akan terjadi.
RAPBN 2027 tidak perlu kehilangan ambisi. Pemerintah perlu mendisiplinkan ambisi dengan transparansi, skenario risiko, dan kualitas eksekusi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar tercapainya pendapatan Rp3.426 triliun atau terserapnya belanja Rp4.097,2 triliun. Publik akan menilai anggaran dari kemampuannya menjaga daya beli, menciptakan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, dan bertahan ketika asumsi berubah. Di situlah kredibilitas RAPBN 2027 benar-benar diuji.
*Penulis: Syafruddin Karimi (Guru Besar Departemen Ekonomi Universitas Andalas)
