KPK Dalami Lebih 10 Laporan yang Masuk dari Sumbar

KPK Dalami Lebih 10 Laporan yang Masuk dari Sumbar

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kedua dari kiri) diskusi yang diadakan Perkumpulan Integritas, Yayasan Auriga dan Pusako Universitas Andalas di Padang, Selasa (22/1/2019). (Foto: Rahmadi)

Langgam.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima lebih dari 10 laporan masyarakat dari Sumatra Barat (Sumbar) berhubungan dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup selama 2019.

Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam diskusi yang diadakan Perkumpulan Integritas, Yayasan Auriga dan Pusako Universitas Andalas. Diskusi tentang perbaikan tata kelola kebijakan dalam upaya penyelamatan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia itu, diadakan di Hotel Grand Inna, Padang, Selasa (22/1/2019).

Menurut Laode, dari laporan yang masuk tersebut, belum tentu semua terindikasi tindak pidana korupsi. Untuk mengetahui lebih lanjut KPK akan melakukan klarifikasi nantinya.

"Laporan tersebut adalah yang berhubungan dengan Sumber Daya Alam saja dari masyarakat, belum tentu juga korupsi. Nanti akan kita klarifikasi lagi," kata Laode.

Menurut Laode salah satu fokus KPK adalah memberantas korupsi di sektor SDA. Ini karena SDA merupakan masa depan sebuah negara. Pengelolaan SDA yang salah bisa menghancurkan sebuah negara seperti terjadinya berbagai bencana diantaranya banjir dan longsor.

Selain itu, SDA merupakan salah satu sektor pemasukan yang besar bagi negara seperti perkebunan, tambang, dan perkebunan.

"SDA adalah penyumbang pemasukan negara yang besar, termasuk SDA yang ada di Sumatra Barat, " kata Laode.

Ia berharap agar kebijakan anggaran untuk sektor lingkungan hidup bisa diperbaharui di masa yang akan datang.

"Kita berharap kebijakan anggaran sektor lingkungan hidup ini bisa diperbaiki di masa depan, supaya semua anggaran tersebut tepat guna, tepat sasaran, dan tidak bisa dicuri," katanya.

Laode juga mengajak agar masyarakat bersama-sama menjagsumber saya seperti hutan dan lingkungan. (Rahmadi/HM)

Baca Juga

Mencari Pimpinan Pemberantasan Korupsi: Perspektif Antropologis - 'Ntah Ado Antah Indak'
Mencari Pimpinan Pemberantasan Korupsi: Perspektif Antropologis - 'Ntah Ado Antah Indak'
Miko Kamal
Firli dan Salah Presiden
Ditunjuk Jadi Ketua KPK, Nawawi Ingin Kembalikan Kepercayaan Masyarakat
Ditunjuk Jadi Ketua KPK, Nawawi Ingin Kembalikan Kepercayaan Masyarakat
Pemkab Dharmasraya meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pemerintah daerah terbanyak kedua di Provinsi
Berhasil Selesaikan Sertifikasi Aset, Pemkab Dharmasraya Terima Penghargaan dari KPK
Rombongan Roadshow Bus KPK 2023 telah hadir di Kota Payakumbuh pada Jumat (6/10/2023). Sebelumnya, Roadshow Bus KPK 2-23 sudah mengunjungi
Roadshow Bus KPK Hadir di Payakumbuh, Wako Ajak ASN Berperan Lawan Korupsi
Tahanan Polres Pariaman | Remisi untuk Napi
Seorang Tersangka Kasus Korupsi Meninggal di Rutan Padang