Langgam.id - Ekonom Universitas Andalas Endrizal Ridwan menyebutkan tingginya disparitas (perbedaan) inflasi antara daerah di Indonesia dengan Sumatra Barat karena konektivitas. Konektivitas ini juga mempengaruhi persediaan komoditas seperti makanan dan minuman yang juga termasuk indikator inflasi.
Ia mencontohkan Kota Bukittinggi dengan angka inflasi 7,76 persen dan Riau yang hanya 6,06 persen. Atau antara Sumbar yang mencatat inflasi 7,43 persen dan Riau 5,89 persen.
"Bukitinggi atau Sumatra Barat secara umum itu kan daerah tujuan wisata. Kalau kita lihat komponen yang memicu inflasi, itu ada dari makanan dan minuman serta transportasi. Ini semua adalah sektor-sektor yang melekat ke pariwisata," kata Endrizal saat dihubungi Langgam.id, Selasa (03/01/2023).
Menurutnya, sebagai daerah wisata, Bukittingi akan banyak dikunjungi oleh masyarakat, khususnya wisatawan domestik. Akan banyak jual beli disana, termasuk makan, belanja oleh-oleh, dan belanja lainnya. Hal ini kata Endrizal membutuhkan supply bahan dari kabupaten dan kota yang menyokong Bukittinggi.
Seandainya konektivitas dan infrastruktur tidak baik, maka baik arus barang atau pun arus orang bisa terhambat. "Kalau terjadi macet, truk barang susah masuk, dan segala macamnya, itu arus barang terhambat. Ketika itu terjadi, maka inflasi akan tinggi," ujar pengajar di Fakultas Ekonomi Unand itu.
Melihat tren satu tahun kebelakang, karena hal ini, Endrizal menilai inflasi di Sumatra Barat relatif akan lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya.
Ia membandingkannya dengan Pekanbaru (Riau). "Katakan lah Pekanbaru, ada jalan tol yang bagus, arus barang masuk dan keluar dari wilayah itu, akan relatif lebih lancar dibandingkan dengan daerah-daerah di Sumatra Barat," ucapnya.
Sedangkan aliran arus barang ke Sumbar atau ke Bukittinggi, Endrizal menilai konektivitasnya masih kurang.
"Kalau seandainya tidak bisa juga menyiapkan jalan tol secepat mungkin dan membuat konektivitas dari dan ke Sumatra Barat lebih lancar daripada sekarang, maka bisa dijamin tingkat inflasi Sumatra Barat, tidak akan lebih jauh tinggi daripada di Riau atau rata-rata nasional," ujarnya.
Infrastruktur seperti jalan ini, menurutnya, juga menentukan rantai pasok barang dan jasa lanjut Endrizal.
Endrizal mengatakan, untuk menjaga dan mengurangi disparitas antar wilayah di Sumbar, Pemerintah Provinsi harus mengidentifikasi rantai pasok ini. "Jika daerah mampu mengidentifikasi misalnya, dimana supply barang/jasa yang berkurang dan dimana supply yang berlebih, kemudian bisa melalui kebijakan daerah melakukan konektivitas antar daerah yang kelebihan komoditi dengan daerah yang kekurangan komoditi. Itu bisa menjadikan inflasi itu merata antar wilayah," tuturnya.
Meski demikian, pada satu sisi, Endrizal melihat tingginya inflasi ini bisa dimanfaatkan secara positif. Karena dengan adanya inflasi, seharusnya menurutnya, akan menggenjot produksi domestik Sumatra Barat.
"Kalau tidak bisa barang yang dikonsumsi di Sumbar didatangkan dari luar, itu kan harus diproduksi orang sumbar sendiri. Itu menguntungkan," ucapnya.
Pemerintah dan produsen swasta harus menggenjot produksi lokal tersebut jelasnya. Ini menjadi kesempatan ketika harga tinggi di Sumbar dibandingkan dengan harga di luar.
Terpisah, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Medi Iswandi ketika ditanya langgam.id Selasa (03/01/2023) soal jalan tol, ia mengatakan tim sedang bekerja di lapangan.
"Tol seksi Padang-Sicincin pembebasannya (lahan -red) sudah 96 persen," ucapnya saat ditemui di kantor Bappeda Sumbar. Ia menyebutkan pada 2024 jalur itu diperkirakan sudah rampung.
Baca Juga: Tol dari Riau ke Arah Padang, Jokowi: Selesainya Kapan, Saya Tak Bisa Bicara
Adapun lahan yang masih belum dibebaskan, itu terkait belum diketahui siapa pemiliknya. "Ketika tim survei ke lapangan, yang punya tanah atau tanaman tidak ada atau tidak hadir. Tentu ditelusuri lagi, siapa yang punya tanaman/tanah. Atau tanah ini orangnya merantau, harus dicari lagi jadinya," ucap Medi.
Bertepatan, saat ditemui Medi baru selesai rapat soal jalan tol dari arah Pekanbaru menuju Padang. Rute yang dari arah Pekanbaru tersebut sudah hampir rampung dan akan digunakan. Ia mengatakan akan ada sosialisasi ke masyarakat di nagari yang ada di Payakumbuh dan 50 Kota. Saat ini kata Medi masih ada masyarakat yang masih belum menerima secara utuh kehadiran tol tersebut. (Dharma Harisa/SS)
