Langgam.id – Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, membuat gebrakan dengan menegaskan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Dalam pernyataannya di hadapan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat di Pulau Punjung, Senin (10/03/2025), Annisa menyatakan dengan tegas bahwa dirinya tidak akan meminta sepeser pun dari ASN atau pengusaha untuk mendapatkan jabatan atau proyek pembangunan.
“Saya ingin memastikan bahwa seluruh proses seleksi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berjalan sesuai dengan prinsip meritokrasi, dan pelelangan pekerjaan proyek pembangunan dilaksanakan dengan transparan. Tidak ada pungutan atau permintaan uang dalam bentuk apa pun bagi ASN yang ingin menduduki jabatan tertentu atau pengusaha yang ingin mendapatkan proyek,” tegas Annisa.
Annisa menekankan bahwa setiap ASN memiliki kesempatan yang sama untuk berkarier berdasarkan kompetensi, kinerja, dan integritas. Ia ingin membangun pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Jabatan bukan untuk diperjualbelikan, melainkan diberikan kepada mereka yang benar-benar layak dan mampu mengemban amanah. Demikian juga untuk proyek, hanya untuk perusahaan yang betul-betul mampu menyediakan barang dan jasa sesuai standar kualitas yang sudah ditetapkan,” lanjutnya.
Tak hanya itu, Annisa juga mewanti-wanti agar tidak ada ASN yang mencoba memanfaatkan jalur kekerabatan, termasuk kepada keluarganya, untuk mendapatkan jabatan atau pekerjaan tertentu.
“Saya tidak ingin ada intervensi atau pendekatan kekeluargaan dalam proses seleksi jabatan dan lelang barang dan jasa. Semua harus berkompetisi secara sehat dan profesional,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia meminta ASN untuk fokus bekerja dan menghindari praktik KKN, serta menjalankan tugas sebagaimana mestinya. “Saya ingin ASN di Dharmasraya bekerja dengan penuh dedikasi, melayani masyarakat dengan sepenuh hati, dan tidak terlibat dalam praktik yang merugikan negara maupun rakyat!” ujarnya.
Annisa mengajak seluruh ASN untuk meninggalkan cara-cara lama yang tidak sesuai dengan prinsip good governance dan clean government.
“Sudah saatnya kita berbenah. Tidak ada lagi budaya yang bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi. Semua harus berjalan sesuai aturan, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan dan melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan kinerja ASN.
“Kami akan menindak tegas jika ada praktik yang mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Kalau ada yang mencoba KKN, awas, saya perkarakan anda!” tegasnya.
Dengan kebijakan ini, Annisa berharap dapat menciptakan birokrasi yang bersih, berorientasi pada pelayanan masyarakat, dan menjunjung tinggi nilai profesionalisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. (*/Fs)
