Malunya sebuah negeri bukan berarti negeri itu tidak boleh memiliki kesalahan. Tidak ada bangsa yang sempurna. Malu adalah kesadaran moral bahwa ada sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Malu adalah kemampuan untuk berhenti sejenak dan bertanya apakah cara kita mengelola negara masih sesuai dengan nilai yang kita ucapkan. Persoalannya menjadi sangat serius ketika kesalahan tidak lagi melahirkan rasa bersalah, tetapi justru melahirkan strategi untuk membela diri. Pada saat itulah kesalahan mulai dilembagakan dan keburukan mulai dianggap sebagai kelaziman.

Korupsi Sebelum Uang Dibelanjakan

Korupsi yang paling berbahaya tidak selalu dimulai ketika uang negara berpindah ke rekening seseorang. Korupsi dapat dimulai jauh sebelumnya, yaitu ketika sebuah program direncanakan dengan kepentingan yang tidak lagi berpusat pada kebutuhan rakyat. Perencanaan dapat menjadi pintu pertama masuknya kepentingan sempit. Program dirancang, prioritas ditentukan, lokasi dipilih, kebutuhan dihitung dan anggaran disusun. Semua terlihat administratif dan sah. Tetapi di balik itu dapat terdapat pertanyaan yang lebih mendasar: untuk siapa sesungguhnya program tersebut dibuat?

Korupsi dalam perencanaan adalah korupsi terhadap akal sehat negara. Ketika kebutuhan rakyat dikalahkan oleh kepentingan proyek, maka kerusakan telah terjadi bahkan sebelum anggaran digunakan. Negara mungkin tetap dapat menunjukkan dokumen perencanaan, indikator keberhasilan dan laporan administrasi. Tetapi jika manfaat utamanya tidak kembali kepada rakyat, maka yang telah diselewengkan bukan sekadar uang, melainkan arah pembangunan. Negara akhirnya bekerja keras untuk menghasilkan sesuatu yang belum tentu benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Kebohongan sebagai Benteng

Lebih menyedihkan lagi ketika kebohongan berubah menjadi instrumen membela diri. Ketika sebuah kebijakan dikritik, yang dilakukan bukan memeriksa kritik tersebut dengan jujur, tetapi mencari alasan untuk membantahnya. Ketika kegagalan terjadi, kesalahan dilemparkan kepada keadaan. Ketika janji tidak tercapai, definisi keberhasilan diubah. Ketika masyarakat mempertanyakan kenyataan, narasi baru diproduksi untuk menutupi kenyataan lama. Negara akhirnya tidak hanya mengelola program, tetapi juga mengelola persepsi.

Kebohongan yang dilakukan sesekali mungkin masih dianggap sebagai kelemahan manusia. Tetapi kebohongan yang menjadi mekanisme pertahanan kekuasaan adalah persoalan yang berbeda. Ia menciptakan budaya di mana pengakuan terhadap kesalahan dianggap kelemahan, sementara kemampuan mempertahankan citra dianggap sebagai kecerdasan politik. Padahal negara yang sehat bukan negara yang tidak pernah salah. Negara yang sehat adalah negara yang berani mengakui kesalahan sebelum kesalahan tersebut menjadi kebiasaan.

Undang-Undang yang Dicari Celahnya

Hukum seharusnya menjadi batas yang membedakan kepentingan publik dari kepentingan pribadi. Tetapi rasa malu muncul ketika undang-undang diperlakukan bukan sebagai pedoman keadilan, melainkan sebagai teks yang dapat dicari celahnya. Pertanyaannya bukan lagi apakah tindakan itu patut, melainkan apakah tindakan itu masih dapat dibuat tampak legal. Bukan lagi apakah keputusan itu adil, melainkan apakah keputusan itu dapat dilindungi oleh prosedur.

Inilah perbedaan antara legalitas dan moralitas hukum. Sesuatu dapat saja dibuat tampak sesuai prosedur, tetapi belum tentu adil. Sebuah keputusan dapat memiliki tanda tangan lengkap, tetapi tetap menyimpan persoalan moral. Sebuah kebijakan dapat memiliki dasar hukum, tetapi masih dapat dipertanyakan kepatutan dan manfaatnya bagi masyarakat. Bila hukum terus-menerus diperlakukan sebagai permainan mencari celah, maka hukum akan kehilangan wibawa. Rakyat akhirnya belajar bahwa aturan bukan sesuatu yang harus dihormati, tetapi sesuatu yang harus dipelajari cara menghindarinya.

Ketika Kejujuran Menjadi Musuh

Di negeri yang sehat, orang yang mengatakan kebenaran seharusnya mendapat perlindungan. Ia mungkin tidak selalu menyenangkan, tetapi keberadaannya penting. Ia adalah alarm ketika sistem mulai menyimpang. Ia bertanya ketika orang lain diam. Ia meminta bukti ketika orang lain hanya meminta kepercayaan. Ia mengatakan bahwa ada masalah ketika banyak orang sedang sibuk mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja.

Namun sistem yang telah terlalu lama dibangun di atas pembenaran akan merasa terganggu oleh kejujuran. Orang yang jujur dapat dicap sebagai pembangkang, pengganggu, tidak loyal, tidak memahami keadaan, bahkan dianggap tidak mencintai negeri. Ini merupakan pembalikan moral yang sangat berbahaya. Orang yang mengingatkan kesalahan dimusuhi, sementara orang yang menyembunyikan kesalahan dianggap membantu. Jika keadaan seperti itu terus berlangsung, masyarakat akan belajar satu hal yang sangat buruk: kejujuran adalah risiko, sedangkan kepatuhan adalah keselamatan.

Negeri yang Serba Dipalsukan

Kepalsuan kemudian berkembang menjadi budaya. Prestasi dipoles agar tampak lebih besar. Kekurangan disembunyikan agar tidak terlihat. Dokumen yang diperlukan dipalsukan. Citra dibangun lebih cepat daripada substansi. Keberhasilan dipublikasikan dengan sangat meriah, sementara kegagalan diperlakukan sebagai sesuatu yang sebaiknya tidak dibicarakan. Negara akhirnya mempunyai dua wajah: wajah yang dipertontonkan kepada masyarakat dan wajah yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Kepalsuan menciptakan jarak antara kenyataan dan narasi. Pemerintah dapat berbicara tentang keberhasilan, tetapi masyarakat merasakan persoalan yang berbeda. Pemerintah dapat menunjukkan angka, tetapi rakyat mengalami kehidupan dalam bentuk yang lebih konkret. Pemerintah dapat mengatakan keadaan terkendali, tetapi masyarakat dapat merasakan kecemasan. Ketika jarak antara narasi dan kenyataan semakin lebar, yang hancur bukan hanya citra pemerintah. Yang hancur adalah kepercayaan masyarakat terhadap informasi resmi.

Persekongkolan sebagai Instrumen

Kerusakan negara tidak selalu dilakukan seorang diri. Kepentingan dapat bertemu dalam jaringan yang tidak selalu terlihat. Orang politik bertemu kepentingan bisnis. Kepentingan ekonomi bertemu kepentingan birokrasi. Kepentingan kekuasaan bertemu kepentingan komunikasi. Masing-masing dapat memperoleh keuntungan dari keadaan yang sama tanpa harus secara terbuka mengakui adanya persekongkolan.

Yang membuat persekongkolan berbahaya adalah kemampuannya menggunakan institusi formal sebagai perlindungan. Keputusan tampak resmi. Dokumen tampak lengkap. Prosedur tampak dijalankan. Namun hasil akhirnya berulang kali menguntungkan lingkaran yang sama. Masyarakat kemudian sulit membedakan mana keputusan yang lahir dari kepentingan publik dan mana keputusan yang sesungguhnya merupakan hasil pertemuan kepentingan. Negara menjadi tampak berjalan melalui institusi, tetapi di belakang institusi dapat bekerja jaringan kepentingan yang jauh lebih kuat.

Demokrasi yang Berhenti di Kotak Suara

Demokrasi menjadi sangat menyedihkan apabila rakyat hanya diperlakukan penting sampai datang ke kotak suara. Sebelum pemungutan suara, rakyat dipuji sebagai pemilik kedaulatan. Suara mereka disebut sangat menentukan masa depan bangsa. Tetapi setelah suara diberikan, hubungan rakyat dengan proses demokrasi seolah terputus. Rakyat menunggu hasil, sementara seluruh proses setelahnya berlangsung melalui lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan menentukan dan menetapkan hasil.

Di sinilah lahir pertanyaan paling mendasar tentang demokrasi: apakah suara rakyat benar-benar menjadi sumber hasil, atau hanya menjadi bahan yang kemudian diolah oleh sistem? Dalam pandangan kritis, kecurigaan akan semakin besar apabila masyarakat merasa bahwa pemenang telah ditentukan sejak awal dan lembaga-lembaga demokrasi hanya menjalankan skenario yang telah tersedia. Klaim semacam ini tentu harus dibuktikan melalui fakta, audit, dan mekanisme hukum apabila hendak dinyatakan sebagai kenyataan. Tetapi bahkan sebagai persepsi politik, ia sudah merupakan persoalan serius. Sebab demokrasi tidak hanya membutuhkan hasil yang sah secara administratif. Demokrasi membutuhkan keyakinan masyarakat bahwa hasil tersebut lahir dari suara mereka.

Ketika Pemenang Sudah Ditentukan

Demokrasi yang sehat tidak boleh membuat rakyat merasa bahwa hasil pemilu adalah sesuatu yang sudah ditentukan sebelum suara mereka dihitung. Bila masyarakat mulai percaya bahwa angka dapat diolah, hasil dapat direkayasa, lembaga dapat dikendalikan dan penetapan pemenang hanyalah formalitas, maka demokrasi kehilangan substansi moralnya. Kotak suara masih ada, surat suara masih dicoblos, penghitungan masih dilakukan, tetapi kepercayaan terhadap prosesnya menghilang.

Karena itu, demokrasi bukan hanya persoalan prosedur. Demokrasi membutuhkan transparansi, pengawasan, keterbukaan data, independensi lembaga, mekanisme keberatan, audit yang dapat dipercaya dan ruang bagi masyarakat untuk memeriksa proses. Pemenang tidak cukup hanya ditetapkan. Pemenang harus dapat dipercaya sebagai hasil pilihan rakyat. Bila rakyat tidak lagi percaya kepada proses yang menghasilkan pemenang, maka kemenangan politik sekalipun sah secara formal dapat membawa beban legitimasi yang berat.

Negeri yang Kehilangan Kepercayaan

Semua keganjilan akhirnya bertemu pada satu titik: hilangnya kepercayaan. Ketika perencanaan dicurigai, kebijakan diragukan. Ketika kebohongan berulang, pernyataan resmi dicurigai. Ketika hukum dicari celahnya, keadilan diragukan. Ketika kejujuran dimusuhi, masyarakat memilih diam. Ketika demokrasi dianggap hanya prosedural, hasil pemilu dipertanyakan. Ketika semua itu terjadi bersamaan, negara memasuki krisis yang tidak terlihat dalam neraca keuangan, tetapi terasa sangat berat dalam kehidupan masyarakat.

Kepercayaan adalah modal yang tidak dapat dibeli dengan uang negara. Pemerintah dapat membangun gedung, jalan dan infrastruktur. Tetapi pemerintah tidak dapat menganggarkan kepercayaan dalam APBN. Kepercayaan hanya dapat dibangun melalui konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Karena itu, ketika kepercayaan hilang, setiap kebijakan akan membutuhkan energi politik yang jauh lebih besar untuk meyakinkan masyarakat. Bahkan kebijakan yang sebenarnya baik pun dapat dicurigai. Negeri tanpa kepercayaan adalah negeri yang selalu berbicara, tetapi semakin sedikit yang benar-benar percaya.

Ketika Hukum Menjadi Komoditas

Hukum seharusnya menjadi tempat bertemunya rakyat yang lemah dengan negara yang kuat dalam posisi yang setara. Namun ketika hukum dipersepsikan sebagai komoditas bisnis, keadilan kehilangan kesuciannya. Akses kepada hukum dapat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi, jaringan, kekuasaan dan kedekatan. Orang yang memiliki sumber daya lebih besar dapat memperoleh bantuan hukum lebih kuat, sementara masyarakat kecil dapat merasa bahwa hukum terlalu mahal untuk mereka perjuangkan.

Yang paling berbahaya bukan hanya ketidakadilan yang benar-benar terjadi, tetapi munculnya keyakinan bahwa keadilan memang dapat dibeli. Begitu keyakinan itu menyebar, hukum kehilangan fungsi moralnya. Masyarakat tidak lagi bertanya siapa yang benar dan siapa yang salah. Mereka mulai bertanya siapa yang memiliki akses, siapa yang memiliki uang, siapa yang memiliki pengaruh dan siapa yang memiliki kekuasaan. Pada saat hukum berubah menjadi transaksi, maka negara hukum perlahan berubah menjadi negara pasar bagi kepentingan hukum.

Rakyat Dibuat Saling Berperang

Di tengah semua keganjilan itu, muncul medan baru berupa media sosial. Ruang yang seharusnya dapat digunakan masyarakat untuk mengawasi kekuasaan justru dapat berubah menjadi arena perang antarmasyarakat. Setiap persoalan dipecah menjadi kubu. Setiap kritik diberi label. Setiap perbedaan pendapat dibuat menjadi permusuhan. Rakyat sibuk saling menyerang sementara persoalan yang seharusnya diperiksa bersama justru kehilangan perhatian.

Inilah salah satu bentuk politik yang paling efektif dimana membuat masyarakat sibuk bertengkar mengenai siapa yang salah, sehingga mereka lupa bertanya mengapa sistemnya menghasilkan masalah tersebut. Ketika netizen sibuk memaki sesama warga, kekuasaan dapat menikmati ruang yang lebih tenang. Ketika masyarakat sibuk memperdebatkan tokoh, substansi kebijakan tenggelam. Ketika identitas politik menjadi lebih penting daripada kebenaran, fakta pun kehilangan tempat. Media sosial akhirnya tidak lagi menjadi ruang demokrasi, tetapi dapat berubah menjadi mesin fragmentasi sosial.

Kekuasaan yang hanya sebagai Singgasana

Dan akhirnya kita sampai pada sumber persoalan yang paling mendasar: manusia yang ingin menjadi pemimpin hanya untuk duduk di singgasana kekuasaan. Ia mengejar jabatan bukan karena ingin memikul beban rakyat, tetapi karena ingin menikmati kehormatan jabatan. Ia mengejar kekuasaan bukan karena ingin menyelesaikan persoalan masyarakat, tetapi karena kekuasaan memberikan fasilitas, pengaruh, akses dan kedudukan.

Pemimpin seperti itu akan memandang rakyat sebagai jalan menuju kekuasaan, bukan sebagai alasan mengapa kekuasaan harus digunakan. Setelah mendapatkan jabatan, rakyat cukup diperlukan ketika membutuhkan legitimasi. Setelah kemenangan diperoleh, perhatian dapat bergeser kepada bagaimana mempertahankan kekuasaan. Program rakyat dapat menjadi alat pencitraan. Keberhasilan dapat menjadi modal politik. Bahkan penderitaan masyarakat dapat berubah menjadi bahan pidato. Di sinilah politik kehilangan makna etiknya. Kekuasaan yang seharusnya menjadi amanah berubah menjadi tujuan hidup.

Penyelamatan Negeri

Malunya negeri bukan terletak pada banyaknya masalah. Malunya negeri adalah ketika kita mengetahui masalah itu, tetapi tidak lagi merasa perlu memperbaikinya. Malunya negeri adalah ketika korupsi dibungkus sebagai administrasi, kebohongan sebagai strategi komunikasi, hukum sebagai permainan celah, kepalsuan sebagai pencitraan, persekongkolan sebagai jaringan kepentingan, demokrasi sebagai prosedur kemenangan dan kekuasaan sebagai singgasana pribadi.

Tetapi rasa malu juga dapat menjadi awal kebangkitan. Sebuah bangsa belum kehilangan harapan selama masih ada manusia yang berani merasa malu terhadap ketidakadilan. Masih ada harapan selama orang jujur belum menyerah. Masih ada harapan selama rakyat mau mengawasi kekuasaan. Masih ada harapan selama hukum dapat dikembalikan menjadi penjaga keadilan, demokrasi dikembalikan menjadi kedaulatan rakyat, dan kepemimpinan dikembalikan menjadi amanah. Negeri ini tidak membutuhkan manusia yang hanya ingin menang. Negeri ini membutuhkan manusia yang bersedia bertanggung jawab setelah menang.

Malu adalah Energi Aktifasi Perubahan

Karena itu, barangkali yang paling kita perlukan sekarang bukan sekadar perubahan pemerintahan, perubahan partai, perubahan pejabat atau perubahan slogan. Kita membutuhkan perubahan dalam cara memandang kekuasaan. Kita harus berhenti menganggap bahwa kemenangan memberikan hak untuk berbuat apa saja. Kita harus berhenti menganggap kritik sebagai musuh. Kita harus berhenti memuliakan orang yang berhasil mempertahankan citra tetapi gagal mempertahankan integritas.

Sebuah negeri akan menjadi kuat bukan ketika rakyat takut kepada kekuasaan, melainkan ketika kekuasaan takut menyalahgunakan kepercayaan rakyat. Negara akan menjadi besar bukan ketika pemimpinnya memiliki singgasana yang tinggi, melainkan ketika rakyatnya memiliki kehidupan yang bermartabat. Dan demokrasi akan menjadi berarti bukan ketika kita sekadar mencoblos, tetapi ketika suara rakyat benar-benar dihormati dalam seluruh perjalanan kekuasaan. Malunya Negeriku pada akhirnya bukan sekadar ratapan. Ia adalah pertanyaan kepada kita semua: masihkah kita mempunyai keberanian untuk merasa malu, ketika kebohongan menjadi biasa, ketidakadilan menjadi sistem, dan kekuasaan mulai lupa bahwa negeri ini bukan milik mereka yang sedang berkuasa?

*Penulis: Yazid Bindar (Guru Besar Teknik Pangan dan Kemurgi, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung)

The post Malunya Negeriku appeared first on Langgam.id.

Polisi yang menangkapnya itu hanya mengantarkan saja. Sesampai di kantor polisi, dia dan kendaraannya diserahterimakan kepada polisi lainnya di kantor polisi. Surat tanda nomor kendaraan (STNK) bermotornya yang tadinya diambil polisi diserahkan kepadanya. Gantinya, dia menyerahkan kunci sepeda motornya.

Setelah memarkir sepeda motornya, dia disuruh masuk ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan sudah banyak orang. Orang-orang yang bernasib sama dengan dirinya: ditangkap karena melanggar peraturan lalu lintas.

Di dalam ruangan ada sekitar 3 orang petugas yang tidak berbaju dinas polisi. Sepertinya petugas sipil yang bekerja di kantor polisi itu.

Setelah menunggu beberapa saat, gilirannya tiba. Di menghadap kepada salah seorang petugas. Setelah dijelaskan kesalahannya, kepadanya ditawarkan dua pilihan. Pilihan pertama, membayar denda kesalahannya ke rekening bank yang sudah disediakan. Nilainya, kata si petugas, sebesar 1 juta rupiah. Jika pilihan ini yang dipilih, sepeda motornya ditahan dulu sampai uang denda ditrasfer.

Pilihan kedua, bayar di tempat. Nilainya jauh lebih kecil dari opsi pertama: 350 ribu rupiah saja. Pilihan ini lebih menarik. Lebih sederhana. Tinggalkan uang 350 ribu rupiah. Tanda terima uang (kuitansi) akan dibuatkan dan setelah itu dia bisa langsung pergi dengan sepeda motornya.

Tanpa pikir panjang, tukang cukur saya itu memilih pilihan kedua. Pilihan yang paling logis. Saya yakin, jika anda menghadapi situasi seperti ini, berkemungkinan besar anda juga akan memilih opsi kedua.

Alasannya bisa macam-macam. Uang keluar lebih sedikit, sepeda motor bisa langsung diambil, risiko kerusakan sepeda motor rusak (jika transfer uang ke bank tidak bisa dilakukan hari itu juga) yang berhujan dan berpanas di tempat parkiran polisi tidak ada, dan risiko-risiko lainnya.

Denda sebesar 350 ribu rupiah dibayarnya lunas. Kuitansi dibuatkan petugas, bukti “denda” sudah dibayar. Dia diarahkan menemui petugas yang ditunjuk untuk itu.

Petugas itu meminta kuitansi pembayaran di dalam ruangan tadi. Diserahkannya. Kuitansi diganti dengan kunci sepeda motornya. Urusan selesai. Dia langsung ke tempat kerja dengan motor mati pajaknya.

Saya bertanya: “Apa bukti bahwa kamu sudah membayar denda?”

“Awalnya kuitansi tadi, Om. Tapi, karena kuitansi itu sudah diambil oleh petugas itu, buktinya jadi tidak ada Om”, jawabnya.

“Sampai di tempat kerja saya jadi mikir, (oknum) polisi dan kawan-kawannya itu pintar juga. Cara kerjanya cukup rapi. Mulai dari polisi yang menangkap dan menggiring saya ke kantor polisi, petugas yang mengganti STNK dengan kunci, petugas yang menerima di ruangan yang menjelaskan metoda pembayaran, dan membuatkan kuitansi serta petugas di luar yang menerima kuitansi dan menggantinya dengan kunci serta sepeda motor milik saya”, tambah anak muda itu.

Bagi sebagian orang, ini mungkin cerita remeh saja. Cerita yang selama ini sering terjadi dan terus berulang-ulang di tengah-tengah masyarakat kita.

Sekitar setahun yang lalu, saya juga mendengar cerita yang mirip-mirip. Cerita itu sudah saya sampaikan kepada komandan polisi setempat. Sampai hari ini tidak ada tindak lanjutnya.

Saya bersemangat menulis cerita ini karena Kapolri baru saja berganti. Jenderal Listyo baru saja digantikan Jenderal Suyudi yang berjanji memperbaiki wajah kepolisian. Janji besarnya ada 6. Tak perlu saya sebutkan satu per satu apa saja itu. Tanya google saja, anda pasti akan mendapatkan jawabannya. Yang jelas, dia ingin benar mengubah perilaku polisi menjadi lebih baik di bawah kepemimpinannya.

Kejadian yang saya ceritakan di dalam tulisan ini terjadi di Padang. Saya yakin, hal yang sama juga terjadi di tempat lain dalam versi yang berbeda-beda dan skala yang mungkin saja lebih besar dari yang saya ceritakan. Atau, mungkin saja skalanya lebih kecil.

Mudah-mudahan cerita ini sampai juga ke telinga Kapolri yang baru. Paling tidak, ada orang dekat Kapolri yang ingin ada perubahan membacanya.

Ingin benar saya polisi se-Indonesia, hingga ini ke atas, berubah. Terwujud jugalah hendaknya semboyan Kapolri Suyudi “Polisi Bersama Masyarakat”.

Penulis: (Miko Kamal, Advokat dan Wakil Rektor III Universitas Islam Sumatera Barat)

The post Kelakuan (Oknum) Polisi yang Harusnya Kapolri Sudah Tahu appeared first on Langgam.id.

Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) lahir dari kebulatan tekad ratusan pemuda dari berbagai daerah di Pandaan, Jawa Timur, pada 28 Juni 1978, sehingga dikenal dengan “Kebulatan Tekad Pandaan”. Organisasi ini terdiri dari Angkatan Muda Siliwangi (AMS), Angkatan Muda Brawijaya (AMUBRA), Angkatan Muda Diponegoro (AMD), Angkatan Muda Sriwijaya (AMSRI), Generasi Muda SOKSI, Generasi Muda KASGORO, dan Generasi Muda MKGR. Semangat tersebut didasari nilai-nilai perjuangan Sumpah Pemuda dengan orientasi kekaryaan.

Zigo Rolanda harus mampu menjawab tantangan zaman sebagai salah satu anak muda Minangkabau yang hadir di pentas politik nasional. Representasi pemuda Minangkabau di panggung politik nasional secara historis tidak terlepas dari identitas masyarakat Minangkabau yang lekat dengan tradisi intelektual, merantau, dan artikulasi politik di ruang publik (mambangkik batang tarandam).

Kehadiran Zigo Rolanda, politisi muda Sumatera Barat yang meniti karier dari Ketua DPRD Solok Selatan hingga menjadi Anggota DPR RI Fraksi Golkar dan kini berada di pucuk pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) tingkat nasional, membuktikan keberlanjutan tradisi kepemimpinan tersebut.

Pencapaian ini sekaligus mengikis anggapan bahwa kepemimpinan OKP nasional selalu didominasi figur yang berbasis di pusat (Jakarta centric), sekaligus menegaskan bahwa kaderisasi politik yang berakar dari daerah memiliki daya tawar tinggi di panggung nasional. Hal ini juga membuktikan bahwa seluruh organisasi kekaryaan Partai Golkar menjalankan kaderisasi yang sangat baik di semua tingkatan.

Sebagai salah satu organisasi kepemudaan yang menjadi laboratorium kaderisasi Partai Golkar, AMPI di bawah kepemimpinan Zigo menghadapi sejumlah tantangan internal dan eksternal. Dalam hal inklusivitas dan merangkul berbagai faksi, AMPI diisi oleh dinamika latar belakang kader yang beragam.

Tugas utama Zigo adalah memastikan AMPI menjadi meeting room sekaligus wadah terbuka yang akomodatif bagi seluruh faksi kader, bukan sekadar ruang eksklusif bagi kelompok tertentu. Dengan demikian, tidak ada lagi konflik seperti yang terjadi pada kepengurusan sebelumnya, yang menyebabkan beberapa kali pergantian Sekjen dan pengurus hingga berujung pada dualisme di tubuh DPP AMPI.

Di tengah apatisme Gen Z dan Milenial, tantangan generasi muda saat ini bukan lagi sekadar retorika politik formal, melainkan isu konkret seperti lapangan kerja, ekonomi kreatif, digitalisasi, dan advokasi kebijakan publik.

AMPI perlu bertransformasi dari mesin politik elektoral menjadi inkubator ide dan solusi nyata dalam mempersiapkan generasi baru menuju 2029. Menjelang kontestasi politik 2029, AMPI harus berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan aspirasi pemuda pemilih pemula dengan agenda strategis Partai Golkar. Terutama, harus mampu memberikan dampak yang lebih nyata di daerah asalnya sendiri, Sumatera Barat.

Puncak kepemimpinan Zigo di tingkat nasional membawa implikasi strategis bagi ekosistem kepemudaan di Sumatera Barat. Efek role model (Inspirational Effect) dari keberhasilan Zigo menjadi pembuktian bagi anak muda Minang bahwa jalur politik dan keorganisasian lokal dapat membawa mereka ke panggung pengambil keputusan tingkat nasional, sekaligus menjadi jembatan aspirasi antara daerah dan pusat.

Latar belakang Zigo yang memahami dinamika daerah dapat membuka akses yang lebih luas bagi pemuda Sumatera Barat, baik dalam jaringan kepemimpinan, program pemberdayaan ekonomi kreatif, maupun penguatan ruang partisipasi politik pemuda daerah di tingkat pusat. Momentum ini juga berpotensi menjadi pendorong kaderisasi lokal, menggairahkan kembali iklim berorganisasi di Sumatera Barat, serta mendorong generasi muda daerah untuk lebih percaya diri dan aktif mengambil peran dalam kepemimpinan publik.

Sebagai ketua umum yang terpilih secara aklamasi, Zigo sudah pasti memiliki daya jual dan koneksi yang sangat baik di tingkat nasional. Hal ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi karier politiknya ke depan.

Seharusnya, posisi tersebut dapat mengantarkannya ke posisi politik yang lebih mentereng, karena dari sejarah yang ada, ketua umum AMPI memiliki jabatan di pemerintahan, salah satunya sebagai menteri maupun wakil menteri.

Terpilihnya Zigo Rolanda bukan sekadar simbol pergantian tampuk kepemimpinan di tubuh AMPI, melainkan ujian nyata tentang bagaimana figur muda berlatar daerah mampu mengonsolidasikan kekuatan politik pemuda nasional secara inklusif, sekaligus memberikan dampak balik yang positif bagi pengembangan potensi pemuda di daerah asalnya. (**)

Penulis: (Yogi Nofrizal, Kader Muda Golkar)

The post Zigo Rolanda, Momentum Kebangkitan Anak Muda Minang di Panggung Politik Nasional appeared first on Langgam.id.

Rangkaian tersebut tidak berdiri sebagai satu peristiwa. Ia berkembang dari satu keputusan ke keputusan berikutnya, sementara sebagian persoalan mengenai modal, aset dan pertanggungjawaban perusahaan terus muncul dalam dokumen pemerintahan, RUPS, DPRD, hingga proses pengadilan.

Rangkaian kerja sama dimulai dengan Kesepakatan Dasar Kerja Sama pada 5 Juli 1994, kemudian dilanjutkan Perjanjian Dasar Kerja Sama pada 20 Juli 1994 dan Akta Nomor 183.

Dalam struktur awal PT ARP, modal dasar ditetapkan sebesar Rp10 miliar. Masing-masing pihak mengambil bagian modal Rp5 miliar. Namun, angka tersebut merupakan bagian modal yang diambil, bukan berarti seluruhnya telah disetor pada saat pendirian.

Setoran awal yang diwajibkan masing-masing pihak adalah Rp3 miliar, sedangkan sisa kewajiban masing-masing Rp2 miliar harus diselesaikan paling lambat 10 tahun sejak pendirian perusahaan, yaitu sampai 20 Juli 2004.

Bagi Pemprov Sumatera Barat, setoran awal Rp3 miliar direalisasikan dalam bentuk tanah sekitar 108 hektare. Sementara pihak swasta diwajibkan melakukan setoran dalam bentuk uang sebesar Rp3 miliar, dengan komponen biaya atau jasa/pekerjaan sebesar Rp300 juta yang termasuk dalam kontribusi pihak swasta.

Dokumen perkara juga mencatat rincian bagian pihak swasta yang terdiri dari Gusman Gaus Rp1,5 miliar, Bambang Riyadi Sugomo Rp1 miliar, Irman Gusman Rp1,25 miliar dan Pian Tanjoeng Rp1,25 miliar.

Tanah 108 Hektare Berasal dari APBD

Tanah yang kemudian menjadi penyertaan modal Pemprov tersebut tidak muncul begitu saja. Pembebasan tanah berlangsung pada periode 1994–1997 menggunakan dana APBD.

Selanjutnya diterbitkan GS Nomor 847, 848, 849, 1180 dan 850 pada 1997. Pada 1 April 1998, Gubernur Sumatera Barat menerbitkan SK Nomor SK-593/116-1998 tentang penyerahan tanah Pemda sebagai penyertaan modal.

Dalam proses pemeriksaan di PN Padang, posisi ini kemudian memperoleh penegasan. Penetapan PN Padang tanggal 18 Januari 2024 menyatakan Pemprov Sumbar terbukti menyetor Rp3 miliar melalui tanah sekitar 108 hektare sebagai penyertaan modal PT ARP.

Dengan demikian, keberadaan tanah tersebut sebagai bagian dari penyertaan modal pemerintah memiliki dasar dokumenter dan telah dinilai dalam proses pengadilan.

Tidak lama setelah pembentukan ARP, pada 9 Agustus 1994 dilakukan Joint Venture Agreement antara PT ARP dan JSEDC Technopark Sdn. Bhd.

Dalam struktur kerja sama tersebut, JSEDC memperoleh porsi 55 persen, sedangkan PT ARP 45 persen. Nilai kontribusi dalam JVA masing-masing tercatat sebesar US$3,30 juta dan US$2,70 juta.

Struktur tersebut kemudian melahirkan PT Padang Industrial Park (PT PIP) yang didirikan pada 30 Januari 1995 berdasarkan Akta Nomor 269.

PIP memiliki modal dasar Rp22 miliar atau 10 juta saham, dengan komposisi 55 persen JSEDC dan 45 persen ARP.

Posisi Pemprov Sumbar menjadi penting dalam struktur ini. Pemerintah daerah tidak menjadi pemegang saham langsung PIP, tetapi kepentingan pemerintah berada melalui penyertaan modal pada PT ARP.

Pada 1995, Perda Sumbar Nomor 5 Tahun 1995 menjadi dasar penyertaan modal daerah dan kemudian disahkan Menteri Dalam Negeri melalui Nomor 573.23-108 tanggal 7 Februari 1996.

Salah satu bagian yang juga muncul dalam uraian permohonan adalah adanya perikatan jual beli lahan yang dilakukan PIP dengan PT Prizaco Indogas, PT Andalas Lumber Products dan Abdul Majid Hamid sebelum terbitnya SK Gubernur 1 April 1998.

Bagian ini penting karena merupakan salah satu rangkaian peristiwa yang perlu dibaca bersama dokumen pertanahan dan dokumen transaksi.

Namun, kedudukan setiap transaksi tersebut harus tetap dibedakan antara apa yang menjadi uraian dalam permohonan dengan apa yang telah dipastikan oleh pengadilan.

Pada 23 September 1998, tanah yang berkaitan dengan proyek kemudian muncul dalam sejumlah Hak Guna Bangunan atas nama PT PIP.

Di sinilah perjalanan aset daerah memasuki fase baru: tanah yang dibebaskan dengan dana APBD dan kemudian diserahkan sebagai penyertaan modal berada dalam struktur perusahaan patungan yang mengembangkan kawasan industri.

Modal Rp 6 Miliar dan Persoalan Realisasi Setoran

Dalam laporan manajemen PT ARP periode 1994–1997 yang dibawa ke RUPS 19 November 1998, tercatat bahwa Rp6 miliar telah ditempatkan.

Secara nominal, angka tersebut sesuai dengan setoran awal Rp3 miliar dari Pemprov dan Rp3 miliar dari pihak swasta.

Namun, uraian perkara mencatat adanya persoalan pada arus kas aktivitas pendanaan. Saldo kas/bank juga disebut tidak menunjukkan adanya setoran modal tunai sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, terdapat catatan mengenai utang PT ARP kepada PT PIP sebesar Rp1.560.416.250.

Fakta-fakta tersebut menjadi bagian dari objek pemeriksaan dan tidak serta-merta dapat diartikan sebagai bukti pemalsuan atau tindak pidana.

Persoalan lainnya berkaitan dengan pencatatan tanah 108 hektare sebagai persediaan lahan, sementara setoran Pemprov disebut dalam uraian perkara diperlakukan sebagai piutang pemegang saham.

Pada 9 Juni 1999 diterbitkan Akta Nomor 2 yang mengubah Pasal 4.4 mengenai mekanisme pembayaran saham.

Dalam perubahan tersebut, pembayaran saham selain melalui uang atau transfer dapat dilakukan melalui penyertaan lahan 108 hektare dengan nilai Rp5.000 per meter persegi, dengan persetujuan pemegang saham.

Dalam uraian permohonan, perubahan tersebut menyebabkan nilai tanah yang sebelumnya dikaitkan dengan Rp3 miliar menjadi sekitar Rp5,4 miliar.

Dari perbedaan tersebut muncul angka Rp2,4 miliar yang dalam uraian perkara dikaitkan dengan capital gain.

Namun, angka tersebut harus ditempatkan secara hati-hati. Dokumen perkara tidak menunjukkan bahwa pengadilan telah menetapkan secara final Rp2,4 miliar tersebut sebagai hak pihak tertentu.

Tambahan APBD Rp7,84 Miliar

Selain tanah, terdapat komponen lain yang tidak boleh dilepaskan dari keseluruhan proyek.

Dalam uraian permohonan disebutkan bahwa Pemprov Sumbar juga mengeluarkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan dan drainase pada 1995/1996 dan 1997/1998 dengan total sekitar Rp7.841.922.256,02.

Namun investasi infrastruktur tersebut disebut tidak diakui sebagai tambahan penyertaan modal.

Fakta ini menambah dimensi ekonomi proyek. Artinya, keterlibatan pemerintah daerah tidak hanya berupa tanah 108 hektare, tetapi juga terdapat pengeluaran APBD untuk pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan kawasan proyek.

Sepuluh tahun setelah perjanjian dasar, batas waktu pelunasan sisa kewajiban modal berakhir pada 20 Juli 2004.

Pada titik tersebut, secara kontraktual masih terdapat sisa kewajiban Rp2 miliar dari masing-masing pihak.

Pemprov telah dinyatakan terbukti memenuhi setoran awal Rp3 miliar melalui tanah. Sementara mengenai realisasi aktual setoran pihak swasta, penetapan PN Padang tidak menyatakan secara final bahwa setoran tersebut nihil. Statusnya menjadi bagian dari pemeriksaan lebih lanjut.

Pembedaan antara kewajiban kontraktual, setoran yang tercatat, dan setoran yang benar-benar terbukti menjadi penting dalam membaca keseluruhan perkara.

DPRD Turun Tangan

Persoalan tidak berhenti setelah batas pelunasan modal. Pada periode berikutnya muncul persoalan mengenai RUPS, laporan tahunan dan status saham. Pada 2010, bukti saham Pemprov disebut tidak dapat diperlihatkan dan laporan tahunan tidak lengkap. Dalam RUPS 31 Maret 2011, persoalan mengenai setoran pihak swasta masih muncul.

Pada 18 Maret 2014, DPRD Sumatera Barat meminta penghentian transaksi jual beli tanah PIP. Kemudian, melalui Keputusan Nomor 29/SB/2014 tanggal 26 Agustus 2014, DPRD meminta penyelesaian aset Pemprov pada PIP, termasuk inventarisasi tanah 108 hektare, evaluasi modal, harga tanah, hasil penjualan dan audit PIP. DPRD juga meminta moratorium dan pengamanan pertanahan.

Pada Juli 2014 tercatat pembayaran sekitar Rp1,53 miliar dari PIP kepada ARP yang dikaitkan dengan pendapatan atau dividen. Penggunaan dan pertanggungjawaban pembayaran tersebut juga muncul dalam keterangan perkara.

Risiko Kehilangan Aset

Pada 2023, persoalan tersebut kembali memperoleh perhatian ketika BPK menyoroti pengelolaan penyertaan modal Pemprov Sumbar pada PT ARP.

BPK Perwakilan Sumatera Barat menyebut pengelolaan tersebut tidak tertib dan terdapat risiko pemerintah daerah kehilangan aset tanah sekitar 108 hektare serta risiko tidak memperoleh dividen dan penerimaan yang berkaitan dengan perubahan HPL menjadi HGB dan penjualan lahan PIP.

Pada 2 Oktober 2023, Pemprov kemudian mengajukan permohonan pemeriksaan PT ARP ke PN Padang. Permohonan tersebut didaftarkan pada 6 Oktober 2023 dengan Nomor 413/Pdt.P/2023/PN Pdg.

Pemeriksaan yang diminta mencakup bukti modal disetor, laporan keuangan, laporan tahunan, transaksi, RUPS dan komposisi saham.

Pada 18 Januari 2024, PN Padang mengabulkan sebagian permohonan dan menunjuk BPKP untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan kekayaan PT ARP, termasuk pembukuan dan transaksi serta meminta keterangan Direksi, Komisaris dan karyawan.

Kini, setelah PT ARP kembali diaktifkan pada 2026, seluruh sejarah tersebut memperoleh relevansi baru.

Perjalanan proyek ini memperlihatkan satu rangkaian panjang: APBD membiayai pembebasan tanah, tanah menjadi penyertaan modal Pemprov, PT ARP masuk dalam struktur PIP, tanah kemudian berada dalam HGB atas nama PIP, pemerintah kembali mengeluarkan anggaran untuk infrastruktur, muncul persoalan realisasi modal dan pencatatan, terjadi transaksi serta penerimaan perusahaan, kemudian DPRD dan lembaga pemeriksa menyoroti pengelolaannya.

Yang telah ditegaskan pengadilan adalah setoran Pemprov sebesar Rp3 miliar melalui tanah sekitar 108 hektare. Sementara berbagai persoalan lain—termasuk realisasi setoran pihak swasta, pencatatan modal, transaksi dan aliran manfaat ekonomi—merupakan bagian yang perlu dibaca berdasarkan dokumen dan hasil pemeriksaan masing-masing.

Karena itu, perjalanan PT ARP–PIP selama lebih dari tiga dekade bukan sekadar sejarah sebuah perusahaan.

Ia merupakan sejarah perjalanan aset publik Sumatera Barat dari APBD, menjadi tanah, menjadi penyertaan modal, masuk ke struktur perusahaan patungan, berkembang menjadi kawasan industri, dan kemudian kembali menjadi objek pemeriksaan.

Di titik inilah seluruh dokumen PT ARP–PIP menjadi penting: bukan untuk membangun tuduhan sebelum pembuktian, melainkan untuk memastikan setiap rupiah APBD, setiap bidang tanah, setiap saham dan setiap manfaat ekonomi yang lahir dari proyek tersebut memiliki jejak pertanggungjawaban yang dapat ditelusuri. (**)

Penulis: (Muhammad Jamil, Dosen dan Direktur Eksekutif Forum Pemuda Sumbar)

The post Jejak 30 Tahun Aset Daerah di Balik Mega Proyek Pemprov Sumbar – ARP-PIP appeared first on Langgam.id.

Brent turun, tetapi risiko energi Indonesia belum tentu ikut mereda. Serangan baru terhadap kapal komersial di Selat Hormuz menunjukkan bahwa kerentanan energi Indonesia tidak cukup dibaca dari harga minyak dunia. Indonesia juga harus memperhitungkan freight, premi asuransi, keterlambatan pelayaran, kebutuhan stok pengaman, dan pergerakan rupiah.

Inilah paradoks yang perlu dicermati. Brent turun dari US$105,28 menjadi US$102,59 per barel, sementara risiko fisik jalur pelayaran justru meningkat. Sebuah kapal komersial dilaporkan terkena proyektil ketika melintasi Hormuz pada malam 28 September. Kebakaran berhasil dipadamkan, kapal tetap berlayar, dan seluruh awak selamat. Pelaku serangan belum diketahui.

Penurunan Brent dapat mencerminkan membaiknya aliran pasokan dari Timur Tengah. Jalur alternatif juga membantu mengurangi kekhawatiran terhadap gangguan ekspor. Kondisi itu memang menekan harga benchmark minyak. Akan tetapi, harga benchmark tidak selalu mencerminkan seluruh biaya impor energi yang harus ditanggung Indonesia.

Ancaman terhadap kapal dapat menaikkan premi asuransi perang. Pemilik kapal juga dapat menaikkan freight untuk mengompensasi risiko yang lebih besar. Operator dapat memperlambat perjalanan, menunda keberangkatan, atau mengubah rute. Importir kemudian membutuhkan modal kerja lebih besar untuk menjaga pasokan tetap aman.

Rangkaian tersebut dapat meningkatkan biaya energi Indonesia meskipun Brent sedang turun. Biaya yang relevan bagi perekonomian bukan hanya harga minyak di pasar internasional. Biaya yang lebih penting adalah harga minyak setelah seluruh ongkos pengiriman, asuransi, pembiayaan, dan risiko kurs diperhitungkan.

Jalur transmisinya dapat bergerak cepat. Kenaikan risiko Hormuz dapat meningkatkan freight dan premi asuransi. Biaya tersebut kemudian menaikkan landed cost energi. Kebutuhan dolar importir bertambah, tekanan terhadap rupiah meningkat, imported inflation menguat, beban subsidi membesar, dan ruang kebijakan Bank Indonesia menyempit.

Titik kritis bagi Indonesia terletak pada kebutuhan devisa. Ketergantungan pada impor migas membuat kenaikan biaya energi segera meningkatkan permintaan dolar. Importir juga dapat mempercepat pembelian untuk mengamankan persediaan. Tekanan terhadap pasar valas karena itu dapat muncul sebelum pelemahan tercatat penuh dalam neraca berjalan.

Pelemahan rupiah kemudian memperbesar tekanan awal. Harga energi yang dihitung dalam rupiah naik ketika dolar menguat. Pemerintah selanjutnya menghadapi dua pilihan yang sama-sama mahal. Pemerintah dapat meneruskan kenaikan biaya ke harga domestik atau menyerap sebagian tekanan melalui subsidi dan kompensasi.

Jika kenaikan biaya diteruskan ke konsumen, inflasi transportasi dan logistik dapat meningkat. Kenaikan tersebut dapat menekan daya beli rumah tangga dan margin perusahaan. Jika pemerintah menahan harga, beban fiskal akan meningkat. Ruang anggaran untuk belanja produktif kemudian dapat menyempit.

Bank Indonesia juga menghadapi trade-off yang semakin berat. Stabilisasi rupiah dan ekspektasi inflasi dapat membutuhkan kebijakan moneter yang lebih ketat. Suku bunga yang tinggi dapat menahan kredit, investasi, dan konsumsi. Ruang kebijakan menjadi semakin terbatas ketika yield obligasi pemerintah Amerika Serikat tetap tinggi.

Tekanan berikutnya dapat muncul di pasar SBN. Investor dapat meminta premi risiko lebih tinggi jika shock energi mulai menekan rupiah dan fiskal. Yield SBN dapat meningkat karena tekanan global dan domestik terjadi secara bersamaan. Kenaikan CDS pada saat yang sama akan memperkuat sinyal bahwa risiko energi telah berubah menjadi risiko makro-finansial.

Pandangan yang lebih optimistis tetap perlu diuji. Pemulihan ekspor Timur Tengah dan kelancaran arus kapal dapat membatasi gangguan pasokan. Penurunan Brent juga dapat menunjukkan bahwa pasar belum melihat ancaman sistemik terhadap produksi minyak. Satu serangan kapal memang belum cukup untuk menyimpulkan bahwa Hormuz akan mengalami gangguan besar.

Masalahnya terletak pada ukuran risiko yang digunakan. Pertanyaan utama bukan hanya apakah Selat Hormuz tetap terbuka. Indonesia juga perlu mengetahui apakah pelayaran melalui jalur tersebut menjadi lebih mahal, lebih lambat, dan lebih tidak pasti. Perubahan biaya dan waktu pengiriman dapat menekan ekonomi meskipun volume minyak global belum turun tajam.

Indonesia tidak cukup hanya memantau Brent. Pemerintah dan pelaku pasar perlu memantau harga minyak fisik, freight, premi asuransi perang, dan arus kapal. Indikator tersebut perlu dibaca bersama USD/IDR, neraca migas, CDS, dan yield SBN. Kombinasi indikator akan memberikan gambaran risiko yang lebih lengkap.

Kebijakan juga perlu bergerak dari respons harga menuju pengurangan kerentanan. Diversifikasi pemasok dapat mengurangi risiko konsentrasi. Fleksibilitas kontrak impor dapat meningkatkan kemampuan beradaptasi. Cadangan energi strategis dapat memperkuat ketahanan pasokan. Efisiensi transportasi dan pengurangan ketergantungan pada BBM impor dapat menurunkan sensitivitas ekonomi terhadap shock eksternal.

Pelajaran dari Hormuz memperlihatkan bahwa harga minyak dunia bukan satu-satunya harga energi yang relevan bagi Indonesia. Harga yang menentukan tekanan ekonomi adalah biaya ketika energi benar-benar tiba di dalam negeri setelah risiko geopolitik, logistik, asuransi, kurs, dan pembiayaan diperhitungkan.

Brent yang turun belum tentu berarti energi menjadi lebih murah bagi Indonesia. Jika risiko pelayaran terus meningkat, minyak dapat terlihat lebih murah di pasar global tetapi tetap lebih mahal bagi perekonomian domestik.

*Penulis: Syafruddin Karimi (Guru Besar Departemen Ekonomi Universitas Andalas)

The post Hormuz Lebih Mahal Meski Brent Turun appeared first on Langgam.id.

Tentu saja slow living tidak hanya bisa berlangsung di desa. Di kota pun bisa. Misalnya, ada pejabat atau pegawai pemerintah yang hidup dan kerjanya sangat slow. Itu jenis slow living lain yang barangkali tidak masuk daftar rekomendasi Instagram.

Tetapi impian tentang hidup yang lambat selalu punya satu persoalan: ia membutuhkan ruang.

Di tempat saya tinggal, di provinsi yang saya dan anda cintai ini, beberapa ruang yang selama ini membuat orang datang untuk mencari ketenangan justru sedang berhadapan dengan sesuatu yang sama sekali berbeda. Sebuah lajur cepat. Sebuah simbol fast living, barangkali. Namanya: jalan tol.

Ada ironi di sini. Orang-orang kota membayangkan desa sebagai tempat untuk memperlambat hidup. Sementara di desa, ruang yang membuat kehidupan semacam itu justru sedang disusun ulang agar dapat dilalui secepat mungkin.

Sumatera Barat membutuhkan konektivitas, tidak ada daerah yang tidak butuh, bukan? Orang perlu bergerak, barang perlu dikirim, kota perlu terhubung. Namun kalau konektivitas memang dibutuhkan, mengapa harus lewat sini?

Jawabannya tidak sesederhana pertanyaannya. Sebab trase bukan sekadar garis di peta.

Di layar, sebuah trase tampak seperti satu garis yang membelah kabupaten dan nagari. Garis itu terlihat bersih, tipis, dan nyaris tanpa beban. Tetapi garis yang sama, ketika diturunkan ke permukaan tanah, bisa berarti sawah, rumah, kebun, jalan kampung, sungai, tanah ulayat, tempat bekerja, ruang tempat sebuah keluarga menyusun kehidupan dari generasi ke generasi.

Terhadap peta. Pemerintah melihat koridor. Masyarakat melihat kampung halaman.

Perbedaan cara melihat inilah yang membuat persoalan trase menjadi menarik, kalau tidak ingin disebut pemicu konflik. Sebab setiap pilihan trase selalu memilih ruang tertentu untuk dilalui dan menghindari ruang yang lain. Ia tidak pernah sepenuhnya netral.

Sejarah pembangunan Tol Padang–Pekanbaru di Sumatera Barat menunjukkan hal tersebut. Trase Padang–Sicincin pernah berubah setelah muncul keberatan dari masyarakat. Pada ruas Payakumbuh–Pangkalan, keberatan terhadap trase juga pernah mendorong perubahan pilihan jalur. Bahkan pada ruas Sicincin–Bukittinggi, perdebatan mengenai jalur masih berlangsung hingga beberapa tahun terakhir. Artinya, trase bukan sesuatu yang jatuh dari langit sebagai satu-satunya kemungkinan. Ia adalah hasil dari pilihan teknis, ekonomi, administratif, dan sosial yang bisa berubah ketika berhadapan dengan ruang yang nyata. Catatan riset mengenai sejarah trase juga menunjukkan berulangnya pola usulan, keberatan, lalu revisi jalur.

Gambar 1. Koridor rencana Tol Padang–Pekanbaru dan wilayah nagari/desa yang beririsan dengan trase. Garis trase terlihat sederhana di peta, tetapi melewati wilayah yang telah memiliki struktur administratif dan kehidupan sosialnya sendiri. Sumber: Data MapServer Perencanaan Ruang, diolah LBH Padang.

Sebab apa yang ada di bawah dan di sekeliling garis tersebut adalah sesuatu yang hidup.

Dalam analisis spasial yang dilakukan LBH Padang, sedikitnya 52 nagari beririsan langsung dengan geometri rute yang kami analisis. Nagari-nagari itu tersebar di lima kabupaten/kota: Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Agam, Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang. Tapi angka 52 saja belum banyak bicara. Karena itu, kami tarik wilayah sejauh 100 meter dari koridor rute, ke kiri dan ke kanan, untuk melihat ruang apa saja yang berada paling dekat dengan jalan yang direncanakan. Luas wilayah ini sekitar 5.073 hektare, atau 50,7 kilometer persegi. Dari seluruh ruang tersebut, sekitar 29,74 kilometer persegi berada dalam kategori pertanian menurut RTRW, sementara sekitar 6,98 kilometer persegi berada dalam konteks permukiman. Dengan kata lain, lebih dari separuh ruang di sekitar koridor ini adalah ruang pertanian.

Angka-angka itu memberi gambaran sederhana tentang ruang yang sedang berhadapan langsung dengan koridor tol. Dari sekitar 5.073 hektare wilayah yang berada dalam jarak 100 meter dari rute, hampir 3.000 hektare masuk kategori pertanian dan hampir 700 hektare lainnya berada dalam konteks permukiman. Jadi, garis yang tampak tipis di atas peta itu sebenarnya masuk ke ruang yang cukup padat dengan aktivitas manusia dan penggunaan lahan.

Salah satu Nagari yang akhir-akhir ini cukup vocal menolak tol adalah Pandai Sikek. Pandai Sikek seperti kebanyakan nagari lainnya, adalah ruang hidup. Di Nagari ini, tanah digambarkan bukan sekadar aset ekonomi, melainkan bagian dari kehidupan masyarakat dengan kepemilikan yang juga bersifat komunal. Mayoritas masyarakat bergantung pada pertanian dan kebun sebagai aktivitas hidup mereka. Karena itu, ketika sebuah trase masuk ke ruang seperti Pandai Sikek. Ada lahan pertanian, jaringan jalan lokal, ruang adat, hubungan antarkampung yang terancam lenyap oleh apa yang dianggap negara sebagai koridor.

Gambar 2. Pandai Sikek: satu garis trase di tengah ruang yang telah memiliki jaringan kehidupan. Citra satelit dan jaringan jalan lokal memperlihatkan bahwa koridor tol berada di dalam lanskap yang sudah digunakan dan terhubung. Sumber: Data spasial Tol Padang–Pekanbaru dan jaringan jalan B5H, diolah LBH Padang

Ada satu hal lain yang tidak muncul dari peta. Dalam percakapan publik tentang rencana trase ini, seorang warga Pandai Sikek pernah menulis bahwa ia sendiri tidak merasa leluasa untuk membicarakan persoalan tersebut secara terbuka, bahkan ketika menggunakan bahasa Minang, bahasa ibunya.

Saya kira kalimat ini tidak perlu dibaca lebih jauh dari yang memang dikatakannya. Ia adalah pengalaman satu orang. Tetapi pengalaman itu tetap penting dicatat. Sebab pembangunan jalan bukan hanya soal tanah mana yang dilewati dan rumah mana yang berada di dekat trase. Ada juga soal siapa yang merasa cukup aman untuk menyampaikan pendapat ketika keputusan tentang ruang hidupnya sedang dibuat.

Selama ini pendapat populer cenderung mengukur kedekatan dengan tol menggunakan jarak dari garis trase. Semakin dekat, semakin dianggap memperoleh manfaat. Cara berpikir ini masuk akal secara geometris, tetapi tidak cukup secara sosial. Sebab jalan tol tidak dapat diakses dari sembarang titik sepanjang trase.

Seseorang bisa tinggal 500 meter dari badan tol tetapi harus berkendara belasan kilometer untuk mencapai pintu masuk. Sebaliknya, seseorang yang tinggal beberapa kilometer lebih jauh mungkin memiliki jalan lokal yang lebih baik dan jalur yang lebih pendek menuju simpang susun.

Karena itu, dalam analisis ini saya membedakan dua hal: exposure dan access.

Exposure adalah kedekatan suatu nagari terhadap koridor. Access adalah jarak yang benar-benar harus ditempuh melalui jaringan jalan menuju titik akses yang secara analitis memungkinkan masyarakat memasuki sistem tol.

Gambar 3. Dekat belum tentu mudah. Lubuk Pandan berjarak sekitar 1,18 km dari koridor, tetapi jarak melalui jaringan jalan menuju titik akses yang dianalisis mencapai sekitar 7,50 km. Sumber: Analisis jaringan B6F, diolah LBH Padang.

Untuk mengujinya, kami memasukkan 1.198 nagari dan desa/kelurahan di Sumatera Barat ke dalam jaringan jalan yang ada. Ini penting karena jalan tol tidak bisa dimasuki dari sembarang tempat. Pengguna hanya bisa masuk melalui titik-titik akses seperti gerbang tol atau simpang susun.

Dalam analisis ini, kami kemudian menentukan sejumlah titik akses yang paling masuk akal secara spasial berdasarkan posisi koridor tol dan jaringan jalan di sekitarnya. Jadi, kami tidak menganggap setiap tempat yang berdekatan dengan jalan tol sebagai pintu masuk tol. Dari situlah jarak dari masing-masing nagari menuju tol kemudian dihitung melalui jalan yang benar-benar tersedia.

Dari 1.198 nagari/desa/kelurahan yang kami analisis, 935 memiliki jalur jalan yang dapat membawa mereka menuju titik akses tol yang kami gunakan dalam perhitungan, sementara 263 lainnya belum memiliki jalur seperti itu dalam jaringan yang kami modelkan.

Angka ini memperlihatkan sesuatu yang cukup penting. Berada dalam wilayah yang dilewati koridor tol tidak otomatis berarti sebuah nagari punya akses yang mudah ke tol. Sebagian memang memiliki jalan yang tersambung ke titik akses. Sebagian lainnya berada cukup dekat dengan koridor, tetapi jaringan jalan di antara keduanya tidak membawa mereka langsung ke sana.

Bahkan bagi mereka yang terhubung, garis lurus ternyata bukan gambaran yang baik mengenai beban perjalanan. Jarak garis lurus median menuju titik akses sekitar 22,96 kilometer, sementara jarak melalui jaringan jalan menjadi sekitar 30,44 kilometer. Rasio mediannya sekitar 1,32. Artinya, dalam banyak kasus, ruang yang terlihat dekat di peta ternyata membutuhkan perjalanan yang jauh lebih memutar ketika diikuti melalui jalan yang benar-benar tersedia.

Sekali lagi, kami membandingkan jarak lurus dari sebuah nagari ke titik akses dengan jarak yang benar-benar harus ditempuh melalui jalan. Jarak lurus menggambarkan kedekatan di atas peta. Jarak melalui jalan menggambarkan perjalanan yang harus dilakukan orang di dunia nyata. Hasilnya menunjukkan adanya selisih yang cukup besar. Sekitar tujuh dari sepuluh jalur yang berhasil dihitung harus menempuh jarak setidaknya 25 persen lebih jauh daripada jarak lurusnya. Dalam analisis jaringan, perbedaan antara kedua jarak ini biasa disebut detour.

Yang menarik, jarak suatu nagari ke badan tol ternyata hampir tidak berkaitan dengan seberapa jauh perjalanan tersebut memutar. Korelasi keduanya hanya sekitar 0,02, atau praktis sangat lemah. Artinya, dekat dengan tol tidak otomatis berarti mudah mencapai tol.

Ini penting karena artinya persoalan tentang berapa jauh trase dari suatu wilayah, tidak lagi menjadi penting. Sebab ternyata persoalan yang lebih relevan bagi kehidupan sehari-hari adalah berapa jauh masyarakat harus berkendara untuk benar-benar memanfaatkan jalan itu?

Di sinilah kita berjumpa dengan paradoks pembangunan infrastruktur modern. Sebuah jalan dapat meningkatkan konektivitas regional sekaligus menciptakan keterputusan lokal.

Tol menghubungkan Padang dengan kota-kota lain. Tetapi bagi rumah yang berada di antara dua simpang susun, jalan itu mungkin justru menjadi batas baru. Jalan lokal yang sebelumnya menghubungkan dua bagian kampung dapat terpotong. Petani tetap harus mencapai sawah. Pedagang tetap harus membawa barang ke pasar. Anak-anak tetap harus pergi ke sekolah. Dan semua aktivitas itu berlangsung bukan di atas garis tol, melainkan di jaringan jalan yang berada di sekelilingnya.

Karena itu, istilah regional connectivity tidak cukup. Kita juga harus berbicara tentang local connectivity.

Perubahan trase yang terjadi sepanjang sejarah pembangunan Tol Padang–Pekanbaru sebenarnya memperlihatkan persoalan ini. Trase Padang–Sicincin pernah mengalami perubahan setelah berhadapan dengan persoalan permukiman dan lahan produktif. Pada ruas Payakumbuh–Pangkalan, Trase 1 yang lebih pendek juga menghadapi penolakan masyarakat di lima nagari. Dalam kasus-kasus tersebut, trase ternyata bukan sesuatu yang sepenuhnya teknis dan final. Ia berubah ketika bertemu dengan ruang sosial.

Dari sini kami menemukan paradoks, sebuah jalan dapat membuat Sumatera Barat semakin terhubung secara regional, tetapi pada saat yang sama tidak membuat semua wilayah di sepanjang koridornya menjadi lebih terhubung secara lokal.

Bagi orang yang melihat peta dari atas, yang tampak adalah satu garis panjang yang menghubungkan Padang dengan wilayah di timur. Bagi orang yang tinggal di sepanjang garis itu, pengalaman ruangnya jauh lebih rumit. Ada yang tanahnya berada di dekat trase. Ada yang jalannya terpotong. Ada yang harus memutar untuk mencapai titik akses. Ada pula yang hanya akan melihat kendaraan tol melintas tanpa pernah benar-benar menggunakannya.

Dilewati tidak sama dengan diakses.

Karena itu, perdebatan dan janji manis tentang Tol Padang–Pekanbaru semestinya tidak berhenti pada pertanyaan apakah Sumatera Barat membutuhkan konektivitas. Yang juga perlu dilihat adalah konektivitas seperti apa yang sedang dibangun, bagaimana ia bertemu dengan ruang lokal, dan siapa yang benar-benar memperoleh akses darinya.

Karena sekali lagi, koridor yang dimaksud di sini itu, adalah kampung halaman banyak orang.

The post Kalau Memang Butuh, Mengapa Harus Lewat Sini? Menguji Spatial Rationale Tol Padang–Pekanbaru appeared first on Langgam.id.

Di hadapan saya ada mesin yang bekerja cepat. Ia membantu mencari bentuk kalimat, mengembangkan gagasan, merapikan struktur, bahkan menawarkan perspektif yang kadang membuat saya berpikir ulang.

Bagi sebagian orang, pemandangan seperti ini mungkin terasa mengkhawatirkan. Bagi saya, justru di sinilah pertanyaan besar tentang manusia dan teknologi dimulai, siapa sebenarnya yang sedang berpikir? Tunggu dulu, untungnya, saya sudah menulis dan disebut penulis, jauh sebelum mesin ini tiba.

Kekhawatiran terhadap teknologi sesungguhnya bukan cerita baru. Ketika mesin cetak berkembang, orang cemas otoritas pengetahuan akan berubah. Ketika televisi masuk ruang keluarga, muncul kekhawatiran manusia akan menjadi penonton pasif.

Ketika internet hadir, orang takut buku kehilangan masa depan. Ketika media sosial tumbuh, masyarakat resah karena informasi bergerak tanpa pagar. Kini Artificial Intelligence menghadirkan kegelisahan baru. Mesin dapat menghasilkan teks, gambar, suara, bahkan membantu menyusun gagasan.

Sebagian orang segera menyimpulkan, manusia akan kehilangan kemampuan berpikir. Saya justru melihat persoalan yang lebih menarik, AI memaksa manusia mendefinisikan kembali apa yang disebut berpikir.

Saya bekerja di wilayah media dan komunikasi. Karena itu, saya memandang teknologi sebagai bagian dari perubahan sosial yang perlu dibaca, bukan sekadar dicemaskan. Media selalu berkembang mengikuti kemampuan manusia mengembangkan teknologi.

Surat kabar mengubah ruang publik. Radio memperluas jangkauan suara. Televisi mengubah budaya visual. Internet mengubah kecepatan distribusi informasi. Platform digital mengubah hubungan antara produsen dan khalayak.

AI kini memasuki lapisan yang lebih dalam, ia ikut membantu manusia memproduksi bahasa dan mengolah informasi. Perubahan ini membawa risiko sekaligus kemungkinan. Di sinilah fungsi literasi media untuk membuat manusia mampu hidup kritis di tengah perubahan tersebut.

Lihat saja skala perubahan itu. Pada April 2026, sekitar 6,12 miliar manusia telah menggunakan internet, setara 73,8 persen populasi dunia. Sekitar 5,83 miliar orang merupakan pengguna unik telepon seluler, sementara jumlah smartphone yang digunakan mencapai sekitar 7,64 miliar perangkat.

Hampir seluruh pengguna internet global, 96,2 persen, mengakses internet melalui telepon seluler setidaknya dalam sebagian aktivitas mereka. Dunia digital telah menjadi ruang hidup manusia dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

AI kemudian masuk ke ruang yang sudah sangat padat itu. Analisis DataReportal pada 2026 memperkirakan platform generative AI seperti ChatGPT, Gemini, Claude, dan platform sejenis menarik sekitar 2,42 miliar pengguna aktif setiap bulan.

Angka itu setara hampir 30 persen populasi dunia, meskipun angka pengguna lintas platform tersebut tidak dapat dibaca sebagai jumlah individu unik. Data lain dari Statista memperkirakan ChatGPT sendiri digunakan sekitar 1,1 miliar orang per bulan pada Juni 2026. Angka-angka ini menunjukkan, AI sudah bergerak keluar dari laboratorium teknologi dan memasuki kebiasaan sehari-hari manusia.

Namun, ada ekonomi besar yang bekerja di balik semua itu. Herbert A. Simon sejak 1971 sudah mengingatkan, dalam dunia yang kaya informasi, kelimpahan informasi justru menciptakan kelangkaan perhatian.

Dalam esainya, Designing Organizations for an Information-Rich World, Simon melihat perhatian sebagai sumber daya terbatas yang harus dialokasikan secara efisien. Gagasan itu kini menemukan kehidupan baru di era platform. Informasi semakin murah, cepat, dan melimpah; perhatian manusia tetap terbatas. Karena itu, pertarungan sesungguhnya bukan lagi sekadar memperebutkan informasi, tetapi memperebutkan perhatian manusia.

Tim Wu kemudian mengembangkan sejarah persoalan itu melalui bukunya The Attention Merchants: The Epic Scramble to Get Inside Our Heads (2016). Menurut Wu, industri media dan periklanan berkembang melalui kemampuan menangkap perhatian, kemudian menjual perhatian tersebut kepada pengiklan.

Model bisnis itu menemukan bentuk baru dalam platform digital. Apa yang tampak gratis sesungguhnya memiliki ekonomi di belakangnya: waktu pengguna, data pengguna, perilaku pengguna, klik, tontonan, pencarian, interaksi, dan preferensi dapat menjadi bagian dari ekosistem komersial.

Angkanya membuat persoalan itu semakin jelas. IAB melaporkan bahwa pendapatan iklan internet di Amerika Serikat mencapai US$294,6 miliar pada 2025, naik 13,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Di dalam ekosistem itu, belanja iklan creator mencapai sekitar US$37 miliar.

Sementara itu, proyeksi Statista yang dikutip DataReportal memperkirakan belanja iklan digital global mencapai 74,4 persen dari seluruh belanja iklan pada 2025. Ekonomi perhatian bukan lagi metafora akademik. Ia telah menjadi mesin ekonomi yang menghasilkan uang dalam skala raksasa.

Di sinilah kita perlu memahami platformisasi. José van Dijck, Thomas Poell, dan Martijn de Waal melalui The Platform Society: Public Values in a Connective World (2018) menjelaskan masyarakat platform sebagai kondisi ketika lalu lintas sosial dan ekonomi semakin disalurkan melalui ekosistem platform global yang digerakkan algoritma dan data.

Mereka menunjukkan tiga mekanisme penting, datafication, commodification, dan selection. Aktivitas manusia diubah menjadi data; data dan aktivitas dapat dikomodifikasi; lalu algoritma ikut menentukan apa yang muncul, siapa yang terlihat, dan apa yang memperoleh perhatian.

Konsep ini melengkapi pembahasan mediatization yang dikembangkan antara lain oleh Stig Hjarvard, Andreas Hepp, dan Knut Lundby. Dalam artikel “Mediatization: Theorizing the Interplay between Media, Culture and Society” (2015), mereka melihat perubahan media dan komunikasi sebagai bagian dari perubahan dalam berbagai bidang kehidupan sosial dan budaya.

Kini platformisasi memperluas medan tersebut. Media masih memediasi kehidupan sosial, tetapi platform ikut menentukan infrastruktur, distribusi, visibilitas, data, dan monetisasi. Jadi, persoalannya bukan mediatization telah selesai; medan mediatization kini semakin kuat dipengaruhi logika platform.

Akibatnya terasa dalam dunia jurnalistik. Dulu sebuah berita mendapatkan perhatian terutama melalui keputusan redaksi, apa yang dianggap penting ditempatkan sebagai headline.

Kini perhatian publik juga bergerak melalui logika platform, apa yang memperoleh klik, komentar, share, watch time, dan interaksi dapat memperoleh distribusi yang jauh lebih luas. Sebuah video pendek dapat melampaui jangkauan berita utama dalam hitungan jam. Headline masih penting, tetapi viralitas mempunyai daya distribusi sendiri.

Dalam ruang platform, sesuatu dapat menjadi besar karena banyak dibicarakan, sementara sesuatu yang sangat penting secara jurnalistik dapat tenggelam karena gagal memenangkan kompetisi perhatian.

Di sinilah terjadi perubahan besar dalam kesadaran manusia. Kita hidup dalam situasi yang mempesona, layar semakin tajam, jaringan semakin cepat, informasi semakin banyak, mesin semakin pintar.

Manusia dapat berbicara dengan siapa saja, mencari apa saja, membeli apa saja, menonton apa saja, dan meminta mesin menyusun sesuatu dalam hitungan detik. Kenyamanan itu nyata. Kemajuan itu nyata. Namun, justru karena begitu mempesona, manusia perlu bertanya: apa yang sedang terjadi pada perhatian kita? Apa yang kita pilih untuk lihat? Apa yang kita abaikan? Siapa yang menentukan pilihan itu?

Saya teringat kalkulator. Tidak ada orang waras yang mengatakan kalkulator membuat manusia berhenti berhitung selamanya. Kalkulator mengambil alih pekerjaan aritmetika tertentu, tetapi manusia tetap menentukan angka apa yang dihitung, mengapa angka itu dihitung, rumus apa yang digunakan, serta apakah hasilnya masuk akal.

AI memiliki kemampuan jauh lebih kompleks, tetapi persoalan dasarnya tetap menarik. Mesin dapat memproses, manusia menentukan arah. Mesin dapat menawarkan jawaban, manusia memeriksa pertanyaan. Mesin dapat menghasilkan kalimat, manusia menentukan makna.

Karena itu, saya kurang tertarik pada pertentangan antara kelompok yang memuja AI dan kelompok yang mencurigai AI. Saya lebih tertarik pada kualitas hubungan manusia dengan mesin.

AI memang mampu menghasilkan teks yang terlihat meyakinkan. Namun, teks yang fasih belum tentu benar. Referensi yang tampak akademik belum tentu ada. Argumen yang terdengar cerdas belum tentu kuat.

Di sinilah manusia tetap memegang pekerjaan paling penting, memverifikasi, menguji, menghubungkan, menafsirkan, dan mengambil tanggung jawab. Semakin cepat mesin menghasilkan informasi, semakin tinggi tuntutan manusia untuk memiliki literasi informasi dan literasi AI.

Dunia pendidikan menghadapi tantangan besar di sini. Melarang mahasiswa menggunakan AI mungkin terlihat sederhana, tetapi persoalan sosialnya jauh lebih besar. Mahasiswa akan hidup di tengah teknologi ini.

Dunia kerja juga akan menggunakannya. Karena itu, tugas pendidikan seharusnya membangun manusia yang mampu menggunakan AI secara kritis. Mahasiswa perlu belajar menyusun pertanyaan, memeriksa sumber, membandingkan informasi, menemukan bias, membaca data, dan membangun argumentasi sendiri.

Dosen tetap penting, bahkan semakin penting, karena fungsi pendidikan bergeser semakin kuat pada pengujian nalar, pembentukan karakter intelektual, dan pendalaman makna.

Saya sendiri merasakan manfaat teknologi itu. Sebuah artikel yang dahulu membutuhkan waktu panjang untuk menemukan struktur kini dapat dikembangkan dengan jauh lebih cepat. Namun, kecepatan itu lahir dari percakapan. Saya memberi gagasan.

Mesin menawarkan kemungkinan. Saya memilih. Mesin merumuskan ulang. Saya mengoreksi. Mesin memperbaiki. Saya menolak bagian yang melenceng. Proses itu berlangsung berulang. Pada akhirnya, tulisan tetap membutuhkan keputusan manusia. AI mempercepat kerja bahasa, manusia tetap menentukan arah pikiran.

Maka, saya kira persoalan paling penting bukan lagi “bolehkah menggunakan AI?” Pertanyaan itu terlalu sederhana. Pertanyaan yang lebih relevan ialah, bagaimana manusia menggunakan AI tanpa kehilangan dirinya sebagai manusia yang berpikir? Kita membutuhkan etika, literasi, disiplin akademik, kemampuan verifikasi, dan kesadaran bahwa teknologi memiliki konsekuensi sosial.

Kita perlu mengembangkan kecakapan baru tanpa membuang kemampuan lama. Membaca tetap penting. Menulis tetap penting. Berdiskusi tetap penting. Mengamati kenyataan tetap penting. Berpikir tetap menjadi pusatnya.

Peradaban memang bergerak karena manusia berpikir. Manusia menciptakan bahasa, tulisan, buku, mesin cetak, kamera, komputer, internet, telepon pintar, platform digital, hingga kecerdasan buatan.

Setiap penemuan memperluas kemampuan manusia sekaligus menciptakan persoalan baru. Karena itu, menyalahkan teknologi setiap kali muncul perubahan sosial terasa seperti menyalahkan kapal karena manusia memilih berlayar. Teknologi lahir dari pikiran manusia. Tantangannya terletak pada bagaimana manusia mengendalikan arah penggunaannya.

Saya tidak terlalu takut pada mesin yang semakin pintar. Saya justru lebih khawatir pada manusia yang berhenti bertanya. Sebab mesin yang canggih tetap membutuhkan arah, sementara manusia yang kehilangan rasa ingin tahu akan mudah menerima apa pun yang disodorkan mesin.

Mesin berpikir mungkin menjadi kenyataan teknologi. Namun masa depan peradaban tetap ditentukan oleh satu pertanyaan yang jauh lebih tua, apakah manusia masih mau berpikir?

Barangkali, inilah paradoks terbesar zaman kita. Manusia menciptakan mesin agar pekerjaan menjadi lebih mudah. Mesin kemudian membuat manusia memiliki lebih banyak waktu. Tetapi waktu yang lebih banyak belum tentu menghasilkan pikiran yang lebih dalam.

Kita dapat memperoleh informasi dalam satu detik, tetapi membutuhkan bertahun-tahun untuk memperoleh kebijaksanaan. Kita dapat membuat tulisan dalam beberapa menit, tetapi membutuhkan pengalaman hidup untuk mengetahui apa yang layak ditulis. Kita dapat membeli hampir segala sesuatu melalui layar, tetapi tetap harus memutuskan apa yang benar-benar kita perlukan.

Mesin boleh semakin pintar. Platform boleh semakin kuat. Algoritma boleh semakin cepat. Perhatian boleh semakin mahal. Tetapi satu yang tak mungkin hilang, manusia harus tetap menjadi pemilik pertanyaan yang sah karena sudah memiliki modal untuk berpikir.

Kini, daya dan level pikir itulah yang perlu ditingkatkan sehingga manusia tidak menyerahkan nasib hidupnya ke mesin. Ini soal daya tahan dalam belajar, yang kalah akan tampak seperti seperti mesin yang berpikir. Sedangkan yang lain, juga tampak macam takut dan membenci kemajuan teknologi.

Suatu saat, saya merasakan AI juga akan udzur seperti teknologi-teknologi sebelum ini, dengan satu syarat, manusia tetap berpikir. Karena manusia terus berpikir dan hadir lagi teknologi baru. Seperti dianjurkan “Pak Ngah” saya, Rene Descartes (1596-1650). Berpikir itu, harus melahirkan pertanyaan yang kritis mendalam dan penuh makna. Maka, aku bertanya maka aku ada. Jadi, jangan cemas dan terlalu cepat apriori, demikian Prof! Hehehe. (*)

Tentang penulis: Pengampu Mata Kuliah Literasi Media
Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

The post Mesin yang Berpikir, Berpikir Hasil Mesin! appeared first on Langgam.id.

Karena itu, ketika DPRD Sumatera Barat (Sumbar) bersama pemerintah daerah membahas perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang sedang dibicarakan sesungguhnya bukan sekadar perubahan redaksi atau penambahan pasal. Yang sedang dipertaruhkan adalah kemampuan kebijakan pendidikan Sumbar menjawab zaman.

Perda Nomor 2 Tahun 2019 ditetapkan pada 22 Mei 2019. Di dalamnya sudah diatur berbagai hal penting, mulai dari kewenangan pemerintah daerah, pengelolaan pendidikan, kurikulum muatan lokal, pendidik dan tenaga kependidikan, penjaminan mutu, pembinaan dan pengawasan hingga pendanaan pendidikan.

Regulasi nasional berubah. Kebutuhan sekolah berkembang. Teknologi masuk semakin dalam ke dunia pendidikan. Tantangan pemerataan belum selesai. Model pembelajaran berkembang. Dan pemerintah daerah membutuhkan instrumen kebijakan yang lebih sesuai dengan persoalan pendidikan Sumbar hari ini.

Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 masih dalam proses pembahasan di tingkat komisi. Maka, perubahan perda harus dibaca sebagai kesempatan untuk memastikan hukum daerah tidak berjalan tertinggal dari kenyataan.

Data BPS memberikan gambaran bahwa pendidikan Sumbar telah bergerak, tetapi masih menyisakan pekerjaan rumah. Pada 2025, Angka Partisipasi Kasar (APK) Sumatera Barat tercatat 106,47 persen untuk SD/sederajat, 94,87 persen untuk SMP/sederajat dan 95,34 persen untuk SMA/sederajat.

Pada saat yang sama, Profil Statistik Pendidikan Provinsi Sumbar 2025 yang dirilis BPS pada April 2026 menggunakan data Susenas Maret 2025 dan memotret berbagai indikator, mulai dari sarana-prasarana, partisipasi sekolah, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah hingga angka putus sekolah.

Angka-angka tersebut mengingatkan kita bahwa persoalan pendidikan tidak selesai hanya karena anak sudah masuk sekolah. Yang harus dipastikan adalah anak bisa bertahan, menyelesaikan pendidikan, memperoleh layanan bermutu, dan mempunyai kompetensi yang relevan dengan kehidupan setelah sekolah.

Di sinilah urgensi perubahan perda menemukan pijakannya. Pertama, perubahan perda perlu memperbarui dasar hukumnya agar sesuai dengan perkembangan regulasi nasional.

Ranperda ini memasukkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah dan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dalam konsideran mengingat.

Ini bukan sekadar urusan teknis peraturan. Permendagri 3/2023 berlaku sejak 2 Maret 2023 dan secara khusus mengatur pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan pada pemerintah daerah.

Sementara Permendikdasmen 8/2026 berlaku sejak 6 Februari 2026 dan mengatur penerima, alokasi, penyaluran, penggunaan, serta pengelolaan dana BOSP. Regulasi ini sekaligus mencabut Permendikdasmen 8/2025.

Artinya jelas bahwa kerangka hukum pendidikan bergerak. Perda daerah pun harus bergerak. Tidak masuk akal jika pemerintah daerah hendak membangun kebijakan pendidikan baru dengan fondasi regulasi yang tidak lagi sepenuhnya mencerminkan keadaan hukum terkini.

Harus Menjadi Penjamin Mutu

Kedua, perubahan perda mempertegas kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi serta peningkatan mutu pendidikan. Ini penting karena kualitas pendidikan tidak muncul dengan sendirinya setelah sekolah berdiri.

Ada guru yang harus terus dikembangkan kompetensinya. Ada kepala sekolah yang membutuhkan dukungan manajerial. Ada sarana yang harus diperbaiki. Ada pembelajaran yang perlu dievaluasi. Ada data yang harus dibaca dan ditindaklanjuti.

Dinas Pendidikan Sumbar sendiri pada 2026 menempatkan peningkatan kualitas pembelajaran dan pendampingan berbasis Rapor Pendidikan sebagai bagian dari agenda kerjanya. Dengan demikian, evaluasi tidak boleh berhenti sebagai laporan. Evaluasi harus menjadi pintu masuk perbaikan.

Pemerintah daerah perlu memiliki keberanian untuk mengetahui sekolah mana yang tertinggal, apa penyebabnya, intervensi apa yang dibutuhkan, dan bagaimana mengukur keberhasilannya. Perda baru harus memberi fondasi agar peningkatan mutu dilakukan secara berkelanjutan, berbasis data, dan terukur.

Ketiga, pengaturan sekolah berasrama atau boarding school diperluas, terutama menyangkut mekanisme pendirian dan pengembangannya.

Ini bisa menjadi instrumen penting untuk mempercepat peningkatan kualitas dan mutu peserta didik, terutama jika dirancang dengan standar akademik, pengasuhan, keamanan, kesehatan, karakter dan tata kelola yang jelas. Namun boarding school jangan berhenti pada pembangunan gedung asrama.

Sekolah berasrama berarti anak hidup lebih lama dalam lingkungan pendidikan. Karena itu, yang dibutuhkan bukan hanya ruang tidur, tetapi sistem pendidikan yang utuh: bagaimana anak belajar, berinteraksi, membangun karakter, memperoleh perlindungan, mengembangkan bakat, dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan.

Ranperda harus memastikan standar tersebut jelas. Jangan sampai istilah boarding school hanya menjadi label baru, sementara kualitas pendidikan dan sistem pengasuhannya tidak berbeda secara berarti.

Muatan Lokal Harus Menjadi Akar

Keempat, perubahan perda menyesuaikan jaminan mutu pendidikan dengan Standar Nasional Pendidikan sekaligus memperkuat muatan lokal dalam pembentukan karakter peserta didik.

Ini adalah bagian yang sangat penting bagi Sumbar. Sebab, pendidikan modern tidak berarti mencabut anak dari akar budayanya. Anak-anak Sumbar perlu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi pada saat yang sama perlu mengenal adat, sejarah, bahasa, sastra, seni dan kearifan lokalnya.

Perda 2/2019 sendiri telah mengatur kurikulum muatan lokal. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah muatan lokal perlu ada. Pertanyaannya, bagaimana membuat muatan lokal benar-benar hidup dalam proses pembelajaran?

Ia harus relevan dengan kehidupan anak, didukung bahan ajar, guru yang memiliki kompetensi, serta mampu berdialog dengan perkembangan teknologi. Dengan begitu, pendidikan Sumbar tidak hanya melahirkan anak yang siap menghadapi dunia, tetapi juga anak yang tahu dari mana dirinya berasal.

Kelima, penguatan pendidikan vokasi menjadi bagian penting dari perubahan perda. SMK harus semakin dekat dengan dunia usaha dan dunia industri. Kurikulum tidak boleh hanya menjawab apa yang dibutuhkan sekolah. Ia juga harus membaca apa yang dibutuhkan dunia kerja.

Karena itu, kemitraan strategis antara SMK dengan dunia usaha dan dunia industri perlu diperkuat. Program pendidikan SMK harus didorong menjadi lebih kreatif, inovatif dan kompetitif. Salah satu instrumennya adalah teaching factory.

Pemerintah daerah dapat memfasilitasi teaching factory pada SMK yang dikelolanya sehingga proses belajar memiliki kedekatan dengan suasana kerja sesungguhnya.

Sumbar sendiri pernah mendapatkan Anugerah Merdeka Belajar 2024, antara lain dengan indikator transformasi pendidikan vokasi yang mencakup pengelolaan SMK sebagai BLUD dan pelaksanaan Teaching Factory.

Artinya, arah tersebut bukan gagasan yang asing. Tinggal bagaimana kebijakan itu diperkuat, diperluas dan dibuat berkelanjutan.

Beasiswa Bukan Sekadar Bantuan

Keenam, ranperda mengatur beasiswa dan bantuan biaya pendidikan melalui program Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Sumbar Hebat. Ini penting karena tidak semua anak memulai perjalanan pendidikan dari garis yang sama.

Ada anak berprestasi yang membutuhkan dukungan untuk terus berkembang. Ada pula anak dari keluarga kurang mampu yang sebenarnya mampu bersekolah, tetapi terhambat oleh biaya.

Maka dua kelompok ini perlu mendapat perhatian: anak-anak berprestasi dan anak-anak dari keluarga yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan.

Beasiswa untuk anak berprestasi merupakan investasi terhadap talenta. Sementara bantuan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu merupakan bentuk perlindungan agar kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi alasan seorang anak kehilangan masa depan.

Data BPS memperlihatkan rata-rata lama sekolah Sumbar pada 2024 sebesar 9,36 tahun untuk laki-laki dan 9,53 tahun untuk perempuan. Angkanya juga menunjukkan kesenjangan antardaerah. Di Kepulauan Mentawai, misalnya, rata-rata lama sekolah tercatat 8,46 tahun untuk laki-laki dan 7,57 tahun untuk perempuan, sementara di Kota Padang masing-masing 11,72 dan 11,62 tahun.

Perbedaan itu menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tidak bisa hanya menggunakan pendekatan seragam. Di sinilah program beasiswa dan bantuan biaya pendidikan harus bekerja secara afirmatif dan berbasis kebutuhan.

BOSDA Harus Membantu Sekolah, Termasuk Sekolah Swasta

Ketujuh, ranperda membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk memberikan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah.

Bantuan ini dapat dimanfaatkan peserta didik di sekolah negeri maupun swasta. Bahkan, dalam kondisi tertentu, bantuan dapat diberikan di luar kewenangan pemerintah daerah sepanjang memenuhi prosedur dan persyaratan yang ditetapkan. Ini menjadi bagian penting karena ekosistem pendidikan tidak hanya dibangun oleh sekolah negeri.

Sekolah swasta juga menjadi bagian dari pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Karena itu, kebijakan daerah tidak semestinya memandang sekolah swasta hanya sebagai pelengkap. Sekolah swasta yang memenuhi ketentuan dan ikut menjalankan fungsi pelayanan pendidikan perlu memperoleh ruang dukungan yang proporsional sesuai regulasi dan kemampuan keuangan daerah.

Namun, BOSDA tidak boleh menjadi cek kosong. Ranperda sudah tepat ketika menegaskan bahwa bantuan tersebut harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta memastikan urusan pemerintahan wajib dan pilihan lainnya telah tercukupi.

Prinsip ini penting. Bantuan pendidikan harus direncanakan secara fiskal, memiliki sasaran yang jelas, transparan, akuntabel, dan tidak tumpang tindih dengan dana BOSP dari pemerintah pusat.

Permendagri 3/2023 memang menjadi salah satu pijakan penting dalam pengelolaan dana bantuan operasional pendidikan oleh pemerintah daerah. Sementara Permendikdasmen 8/2026 telah mengatur secara lebih mutakhir mengenai pengelolaan dana BOSP.

Karena itu, BOSDA seharusnya hadir untuk melengkapi kebutuhan, bukan menggantikan atau menggandakan pembiayaan pusat.

Kedelapan, perubahan perda memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam penerimaan peserta didik melalui SPMB untuk memuat unsur kearifan lokal, dengan tetap menyesuaikan ketentuan nasional mengenai SPMB. Kebijakan penerimaan peserta didik tidak bisa dilepaskan sepenuhnya dari karakter daerah.

Sumbar memiliki kondisi geografis, sosial dan budaya yang beragam. Maka ruang bagi kearifan lokal dapat menjadi bagian dari desain kebijakan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip nasional seperti objektivitas, transparansi, keadilan dan akses pendidikan. Kebijakan daerah justru seharusnya menjadi jembatan antara aturan nasional dan kebutuhan lokal.

Dengan demikian, SPMB tidak hanya menjadi mekanisme administratif menerima murid baru, tetapi instrumen untuk memperluas akses dan menjaga pemerataan.

Kesembilan, ranperda juga memasukkan penyelenggaraan sekolah aman bencana serta pencegahan dan penanggulangan kekerasan di lingkungan sekolah. Bagi Sumbar, ini bukan tambahan yang bersifat kosmetik. Ini kebutuhan nyata.

Sumbar berada di wilayah dengan berbagai risiko bencana, termasuk gempa bumi, tsunami, longsor dan banjir. Karena itu, sekolah tidak cukup hanya mengajarkan matematika, bahasa atau ilmu pengetahuan. Sekolah juga harus mengajarkan bagaimana menyelamatkan diri.

Dinas Pendidikan Sumbar pada 2026 bahkan menjalankan sosialisasi dan simulasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) secara bertahap. Pada salah satu kegiatan di Cabang Dinas Wilayah I, sebanyak 43 wakil kepala sekolah dari SMA, SMK dan SLB mengikuti kegiatan tersebut. Data pemetaan SPAB yang disampaikan Dinas Pendidikan juga menunjukkan dari 765 SMA/SMK/SLB yang dipetakan, 390 satuan pendidikan telah memberikan respons dan 236 sudah atau sedang membentuk Tim SPAB.

Angka itu memberi dua pesan sekaligus. Pertama, program sudah bergerak. Sekolah aman juga tidak hanya berarti bangunan tahan bencana. Dinas Pendidikan Sumbar dalam program Budaya Sekolah Aman dan Nyaman menempatkan keamanan fisik, psikologis, sosial-kultural dan digital sebagai bagian dari lingkungan sekolah yang aman.

Karena itu, pencegahan kekerasan harus menjadi bagian dari tata kelola sekolah, bukan sekadar respons setelah kasus terjadi.

Kesepuluh, ranperda juga memberi perhatian pada peningkatan kemampuan berbahasa asing peserta didik. Ini relevan dengan dunia yang semakin terbuka.

Penguasaan bahasa asing bukan semata soal kemampuan berbicara dengan orang dari negara lain. Ia berkaitan dengan akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, seni, informasi dan kesempatan kerja.

Anak yang memiliki kemampuan bahasa asing memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber belajar global. Tetapi penguatan bahasa asing juga harus dilakukan dengan cara yang tepat.

Jangan sampai penguasaan bahasa asing membuat anak tercerabut dari bahasa dan kebudayaannya sendiri. Justru sebaliknya, bahasa asing harus menjadi jendela untuk melihat dunia, sementara muatan lokal menjadi akar yang membuat anak tetap memiliki identitas.

Dari seluruh perubahan tersebut, terlihat bahwa arah ranperda sebenarnya cukup luas. Ia tidak hanya berbicara tentang BOSDA. Ada beasiswa. Ada bantuan biaya pendidikan. Ada dukungan untuk sekolah swasta. Ada boarding school. Ada muatan lokal. Ada SMK dan teaching factory. Ada SPMB. Ada sekolah aman bencana. Ada pencegahan kekerasan. Ada kemampuan bahasa asing. Dan ada penguatan kewenangan pemerintah daerah dalam peningkatan mutu.

Semua itu menunjukkan bahwa pendidikan sedang ditempatkan sebagai ekosistem. Namun, justru karena cakupannya luas, satu hal tidak boleh dilupakan: setiap kebijakan harus memiliki daya dukung anggaran. Perda tidak boleh menjadi katalog harapan. Ia harus menjadi peta jalan yang bisa dilaksanakan.

Perubahan perda bukan sekadar pilihan administratif. Ia merupakan kebutuhan agar kebijakan pendidikan Sumatera Barat memiliki dasar hukum yang lebih sesuai dengan keadaan sekarang.

Perda boleh lahir dari ruang sidang. Tetapi ukurannya harus terasa di ruang kelas. Apakah anak kurang mampu bisa terus sekolah? Apakah anak berprestasi mendapat kesempatan berkembang Apakah sekolah swasta mendapat dukungan yang proporsional? Apakah sekolah di daerah sulit tidak tertinggal?Apakah lulusan SMK siap memasuki dunia kerja?

Lalu, apakah anak mengenal budayanya sekaligus mampu berbicara dengan dunia? Apakah sekolah aman dari bencana dan kekerasan? Dan apakah setiap rupiah anggaran pendidikan benar-benar menghasilkan manfaat bagi peserta didik?

Jika perubahan perda mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka yang diperbarui bukan hanya peraturan, melainkan cara Sumbar menjaga masa depan generasinya. Sebab, pendidikan tidak pernah sekadar tentang hari ini.

Pada akhirnya, Sumbar butuh Perda Pendidikan yang bukan sekadar benar secara hukum, tetapi benar-benar bekerja untuk mencerdaskan anak bangsa. (**)

Penulis: Muhayatul, SE, M.SI (Ketua Fraksi PAN DPRD Sumbar dan Mahasiswa Doktoral Universitas Negeri Padang)

The post Pendidikan Sumbar Butuh Perda yang Bekerja, Bukan Sekadar Pasal appeared first on Langgam.id.

Hasil MTQ Nasional XXXI di Semarang beberapa hari lalu sejatinya mendesak Sumbar untuk segera melakukan evaluasi dan merancang langkah-langkah strategis, inovatif, dan prediktif. Prestasi kali ini masih kalah dari capaian pada event sebelumnya, yakni pada 2024, yang juga berada di bawah 10 besar.

Bagi daerah lain, posisi ini bisa jadi dipandang sebagai hal biasa. Namun, bagi Sumbar yang membanggakan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, peringkat ini tentunya bukan sekadar angka, tetapi alarm keras yang harus disikapi secara tegas dan serius.

Meski juara MTQ tidak serta-merta menjadi indikator keberhasilan ABS-SBK, kekalahan cukup fatal dalam lomba Al-Qur’an tetap menyisakan tanda tanya besar. Tidak salah jika publik kemudian mengaitkannya dengan komitmen mewujudkan Kitabullah sebagai sandi dalam kehidupan di provinsi yang terkenal religius ini. Karena itu, upaya sungguh-sungguh dari semua pihak mestinya tidak bisa ditawar-tawar dan ditunda-tunda.

Geliat Sumbar di Ajang MTQ

Dalam sepuluh tahun terakhir, Sumbar mencatat dinamika yang cukup menarik di arena musabaqah tingkat nasional. Pada MTQ Nasional XXVI tahun 2016 di Mataram, Sumbar masuk 10 besar di peringkat ketujuh. Dua tahun kemudian, pada MTQ XXVII di Medan, posisi itu menurun di bawah 10 besar, bahkan berada di urutan ke-14.

Namun, kemudian prestasi Sumbar melejit drastis ketika menjadi tuan rumah MTQ XXVIII tahun 2020. Provinsi ini berhasil meraih juara umum dengan 79 poin, sekaligus menjadi pencapaian tertinggi sepanjang mengikuti MTQ Nasional.

Dua tahun kemudian, pada MTQ XXIX di Banjarmasin, meski mengalami penurunan prestasi, Sumbar masih bisa bertahan di urutan kelima dengan mendulang 11 juara. Peringkat itu kembali menurun drastis ke urutan ke-11 pada MTQ XXX di Samarinda tahun 2024.

Harapan untuk meraih kembali posisi papan atas muncul lagi di MTQ XXXI di Semarang pekan lalu. Sejumlah pejabat provinsi menargetkan peringkat lima besar di tengah kondisi anggaran dan persiapan yang terbatas.

Ekspektasi itu mulai memudar ketika banyak kafilah gagal melaju ke babak semifinal, bahkan hanya satu peserta yang berhasil lolos ke final. Akhirnya, Sumbar harus menerima fakta pahit berada di luar 10 besar, di bawah Kaltim, Jateng, DKI Jakarta, Aceh, Jatim, Sumut, Jabar, Sumsel, Banten, Riau, NTB, dan Sulsel.

Selain ajang MTQ Nasional umum yang digelar setiap dua tahun, Sumbar juga aktif mengikuti MTQ Nasional khusus, seperti MTQ Nasional Korpri dan STQH (Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadis). Meski berbeda dalam keluasan ruang lingkup peserta maupun cabang yang diperlombakan sehingga berbeda pula tingkat persaingannya, posisi Sumbar, khususnya di arena MTQ Korpri, patut diapresiasi.

Di event MTQ yang khusus diikuti ASN, baik PNS maupun PPPK, ini, Sumbar wajar dibanggakan. Pada tiga kali penyelenggaraan terakhir, yakni MTQ Korpri VI tahun 2022 di Padang, MTQ VII tahun 2024 di Palangka Raya, dan MTQ VIII tahun 2026 di Makassar, Sumbar berjaya meraih juara umum berturut-turut (hattrick).

Evaluasi, Kolaborasi, dan Talent Scouting

Menurunnya prestasi Sumbar di dua event MTQ Nasional terakhir tentu bukan menjadi bahan untuk saling menyalahkan, apalagi mencari kambing hitam. Justru, mestinya semua pihak yang bertanggung jawab secara moral, sosial, dan struktural berani melakukan evaluasi menyeluruh.

Tak kalah penting adalah penguatan kolaborasi untuk bersama-sama secara holistik dan komprehensif mengidentifikasi serta memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman riil. Semakin kokoh dan solid kebersamaan dengan satu pandangan untuk berkomitmen menuju perbaikan, maka akan semakin terlihat keunggulan, hambatan, prospek, maupun risiko yang akan dihadapi.

Sejumlah pihak tentunya bertanggung jawab, dan lebih dari itu mesti berupaya keras melakukan perbaikan ke depan. Pemprov sebagai pemegang kendali regulasi, anggaran, dan kebijakan tertinggi di daerah menjadi kunci utama yang krusial dan strategis.

Tanpa keterlibatan aktif Pemprov, tentu sebagus apa pun ide dan gagasan program tidak akan memiliki fondasi ekonomi dan hukum yang kuat untuk bergerak maksimal. Jaminan anggaran untuk pelaksanaan program sejak proses awal hingga akhir juga tergantung pada kebijakan Pemprov. Secara umum, totalitas kehadirannya menjadi urat nadi dan suntikan utama bagi kafilah dalam bermusabaqah.

Selain Pemprov, LPTQ menjadi pihak berikutnya yang berperan penting dalam peningkatan kualitas, mutu, dan prestasi kafilah. LPTQ adalah “jantung” dalam pelaksanaan teknis operasional seluruh rangkaian kegiatan permusabaqahan.

Jika Pemprov sebagai penyedia payung hukum dan penyokong anggaran, maka LPTQ adalah eksekutor agar anggaran tersebut menjadi program nyata yang tepat guna. Lembaga ini juga bertanggung jawab atas aspek-aspek teknis dan manajerial, seperti standardisasi dan objektivitas seleksi kafilah.

Di pundak LPTQ terbebani sistem seleksi yang terbebas dari indikasi faktor-faktor di luar kualitas, agar bibit unggul daerah yang bertalenta potensial tidak tereliminasi akibat buruknya sistem.

Selain itu, LPTQ juga bertanggung jawab mendesain program kaderisasi, seperti pembinaan berjenjang dan berkesinambungan (continuous training plan), sehingga tidak kehabisan stok atau hanya mengandalkan wajah-wajah lama. Termasuk juga merancang pola pelatihan agar tidak instan semata ketika menjelang musabaqah.

Penentuan pelatih yang berkompeten, serta tim pendamping yang handal dan teruji, juga menjadi tanggung jawab vital dan krusial bagi LPTQ. Tak kalah penting adalah upaya semacam talent scouting atau pencarian bibit-bibit yang berbakat dan potensial di daerah dan kantong-kantong khusus.

Sumbar cukup banyak memiliki pondok pesantren, madrasah unggul, pondok Al-Qur’an, rumah tahfiz, sanggar kaligrafi, bahkan perguruan tinggi keagamaan yang bisa jadi belum optimal tersentuh selama ini.

Terakhir, belajar dari provinsi lain yang nyaris konsisten berprestasi dari MTQ ke MTQ tentu bukan pula hal yang tabu untuk dilakukan.

Wallahu a’lam.

*Penulis: Faisal Zaini Dahlan (Dosen UIN IB Padang)

The post Dinamika Sumbar Di MTQ Nasional appeared first on Langgam.id.

Pemerintah memilih bahasa yang keras untuk kebakaran hutan dan lahan. Pada 16 September 2026, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan izin dan pengusutan pidana korporasi yang terbukti terlibat karhutla, sekaligus mendorong pemberatan sanksi dalam kerangka yang disebut “terorisme ekologi” (Kurnia Yunita Rahayu, Pembakaran Hutan “Terorisme Ekologi”, Kompas, 18 September 2026). Istilah itu segera menarik perhatian. Akan tetapi, persoalan yang lebih penting justru berada di balik istilah tersebut: apakah ancaman hukuman yang lebih berat cukup untuk mengubah perilaku?

Data cuaca memberi konteks yang genting. BMKG mencatat sekitar 81 persen Zona Musim telah memasuki kemarau pada Dasarian I September. Sebanyak 1.637 titik mengalami lebih dari 60 hari tanpa hujan. El Nino berada pada kategori sangat kuat dengan anomali Nino 3.4 sekitar +2,76 derajat Celsius. Pada 13 September, hotspot berkepercayaan tinggi masih terkonsentrasi di Kalimantan, Papua-Maluku, Sulawesi, dan Sumatra. Cuaca kering memperbesar hazard. Ia membuat vegetasi dan gambut lebih mudah terbakar dan api lebih sulit dipadamkan. Tetapi cuaca tidak menyalakan korek api.

Di titik ini, karhutla perlu dibaca sebagai masalah ekonomi dan institusi. Keputusan pencegahan selalu mengandung kalkulasi biaya. Pemegang lahan dapat membayar investasi pencegahan hari ini, atau menerima risiko kebakaran dengan harapan biaya yang benar-benar jatuh kepadanya tetap lebih kecil. Jika probabilitas terdeteksi rendah, atribusi sulit, proses hukum panjang, dan sebagian biaya pemadaman ditanggung publik, insentif untuk mencegah kebakaran melemah. Masalahnya bukan hanya hukuman terlalu ringan. Masalahnya adalah harga risiko yang terlalu murah.

Ekonomi penegakan hukum memberi kerangka sederhana: expected cost pelanggaran bergantung pada probabilitas terdeteksi, probabilitas terbukti bersalah, dan besar sanksi. Pemerintah kini ingin menaikkan komponen terakhir. Itu dapat memperkuat deterrence. Tetapi jika dua komponen pertama tidak ikut naik, efeknya bisa terbatas. Ancaman sangat berat yang jarang benar-benar diterapkan dapat kalah efektif dibandingkan sanksi proporsional yang hampir pasti dijalankan.

Kasus Sumatera Selatan menunjukkan mengapa kepastian penegakan penting. Polda Sumsel pada 17 September melaporkan 46 perkara karhutla dengan 39 tersangka, termasuk 16 korporasi yang masih menjalani proses hukum. Angka ini memperlihatkan skala penindakan, sekaligus membuka soal yang lebih sulit: bisakah sistem membuktikan asal api, arah rambatan, kelalaian, penguasaan lahan, dan hubungan antara tindakan dengan kerugian secara konsisten? Hotspot bukan identitas pelaku. Lokasi kebakaran juga tidak otomatis membuktikan penyebab hukum.

Karena itu, istilah “terorisme ekologi” sebaiknya menjadi alarm politik, bukan pengganti diagnosis. Label yang keras dapat menegaskan besarnya kerusakan sosial. Di sisi lain, hukum membutuhkan presisi. Semakin berat konsekuensi, semakin tinggi tuntutan terhadap kualitas pembuktian, proportionality, dan due process. Tanpa itu, negara menghadapi dua risiko sekaligus: pelaku sebenarnya bisa lolos karena atribusi lemah, sedangkan pihak yang tidak menyebabkan kebakaran menghadapi ketidakpastian hukum.

Akar persoalan lain adalah externality. Keuntungan dari menghemat biaya pencegahan dapat bersifat privat, sedangkan kerugiannya tersebar. Asap meningkatkan risiko kesehatan, mengurangi produktivitas, mengganggu sekolah dan transportasi, menekan kegiatan ekonomi lokal, serta memaksa pemerintah membayar patroli, water bombing, modifikasi cuaca, dan pemulihan. BMKG mencatat operasi modifikasi cuaca untuk pembasahan gambut dan penanganan karhutla masih berlangsung di sejumlah wilayah pada September. Setiap rupiah untuk respons darurat memiliki opportunity cost karena tidak digunakan untuk kebutuhan produktif lain.

Di sinilah arah kebijakan perlu bergeser dari fire suppression menuju fire-risk pricing. Pertama, integrasikan hotspot, citra satelit, batas konsesi, riwayat kebakaran, dan beneficial ownership agar probabilitas deteksi serta atribusi naik. Kedua, tetapkan standar pencegahan minimum berbasis tingkat risiko: tata air gambut, patroli, embung, sensor, personel, dan peralatan awal. Ketiga, terapkan liability yang kredibel sehingga biaya pemulihan tidak otomatis berpindah kepada publik.

Ada trade-off. Kewajiban yang terlalu berat dapat membebani petani kecil atau usaha yang memiliki kapasitas terbatas. Karena itu, desain kebijakan harus membedakan skala pelaku, tingkat risiko lahan, kemampuan pencegahan, dan rekam kepatuhan. Bantuan teknis tetap diperlukan bagi masyarakat yang membutuhkan cara membuka lahan tanpa bakar. Korporasi dengan aset besar dan risiko tinggi selayaknya menghadapi standar yang lebih ketat dan kewajiban finansial yang lebih besar.

Jika reformasi berhenti pada pemberatan hukuman, skenario lama dapat berulang: kemarau datang, hotspot naik, operasi darurat diperbesar, kasus hukum melonjak, perhatian publik menguat, lalu intensitas menurun setelah hujan kembali. Skenario yang lebih baik mengubah urutannya: risiko dipetakan sebelum musim kering, kewajiban pencegahan diaudit, tanggung jawab jelas, dan biaya kelalaian sudah terlihat sebelum api menyala.

Karhutla tidak akan selesai hanya karena istilah hukumnya semakin keras. Ujian sebenarnya adalah apakah setiap pihak yang menguasai lahan percaya bahwa api dapat dilacak, kelalaian dapat dibuktikan, dan biaya sosial tidak lagi mudah dipindahkan kepada masyarakat. Jika “terorisme ekologi” hendak menjadi lebih dari slogan, negara harus membuat risiko menciptakan api jauh lebih mahal daripada biaya mencegahnya.

*Penulis: Syafruddin Karimi (Guru Besar Departemen Ekonomi Universitas Andalas)

The post Ekonomi Terorisme Ekologi appeared first on Langgam.id.