Hal yang menarik meskipun tidak mengejutkan adalah posisi Indonesia sebenarnya mengalami penurunan cukup tajam. Pada 2025, Indonesia masih berada di peringkat ke-40, dan pada 2024 bahkan sempat menempati posisi ke-27. Mengapa negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam mampu secara konsisten berada di atas kita?

Pertama dan yang paling mendasar, kita dapat melihat adanya pola inkonsistensi dalam jalan kita menuju daya saing tinggi sebagai sebuah bangsa. Dalam hal inovasi, yang secara luas disepakati sebagai sumber utama daya saing modern, Indonesia masih berada pada taraf menengah. Kita belum mampu melakukan lompatan inovasi sebagaimana dilakukan oleh Tiongkok, Malaysia, Thailand, maupun Vietnam. Pembaca yang tertarik menelusuri pola ini secara lebih rinci dapat merujuk pada tulisan penulis berjudul “Innovating Indonesia: Strategic Paths to be Adopted from Neighbouring Countries” (2022).

Intinya sederhana. Negara-negara tersebut memiliki strategi inovasi yang jelas, konsisten, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Mereka membangun fondasi inovasi secara bertahap, lalu menjadikannya sebagai sumber daya saing nasional. Salah satu fondasinya adalah ketersediaan sumber daya manusia (knowledge workers). Untuk itu, diperlukan kampus dan pendidikan vokasi yang hebat. Sayangnya, kita sering kali justru melemahkan fondasi yang telah lama dibangun. Kita gemar membangun narasi baru, melupakan dan tidak terhubung dengan narasi lama, dan pada akhirnya tidak mampu memaksimalkan keduanya.

Kita secara kolektif seolah lupa bahwa bangsa ini telah melewati begitu banyak fase penting dalam sejarah pembangunan. Padahal ini seharusnya bisa menjadi modal berharga untuk berdaya saing. Dalam praktiknya, kita justru kerap kembali ke titik awal. Banyak program tidak pernah benar-benar tuntas. Kebijakan berubah-ubah, sementara dasar pemikirannya sering kali tidak cukup jelas untuk dipahami publik.

Dalam ekonomi terdapat konsep opportunity cost atau biaya peluang. Setiap pilihan kebijakan selalu mengandung konsekuensi atas peluang lain yang dikorbankan. Sebagai contoh, daripada melanjutkan dan memperkuat kerja-kerja inovasi yang selama ini telah diselenggarakan oleh universitas sebagai pusat inovasi, pemerintah justru memilih berinvestasi sangat besar pada program makan gratis. Demikian pula, daripada membangun ekosistem inovasi berbasis teknologi tepat guna (frugal innovation) yang lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia, pemerintah justru memilih jalur koperasi ritel yang bersifat top-down. Bukan berarti kedua kebijakan tersebut tidak berguna sama sekali. Namun, pertanyaannya adalah apakah pilihan tersebut merupakan prioritas yang paling strategis jika tujuan utamanya adalah meningkatkan daya saing bangsa?

IMD secara tegas menyatakan bahwa daya saing suatu negara pada dasarnya bersumber dari daya saing dunia usahanya. Tugas utama pemerintah adalah memastikan bahwa dunia usaha memiliki lingkungan yang memungkinkan mereka memaksimalkan potensi, produktivitas, dan kontribusinya secara optimal. Dalam konteks ini, kita sesungguhnya sedang mempersulit diri sendiri. Kita tidak membuat jalan menuju daya saing menjadi sederhana, tetapi justru memilih jalan yang lebih sulit, padahal kesulitan tersebut sesungguhnya tidak perlu ada.

Jalan Lain

Pelajaran penting lainnya dari laporan IMD adalah kenyataan bahwa hampir semua negara yang berada pada peringkat teratas memiliki satu kesamaan mendasar: institusi yang kuat, jelas, dan dapat dipercaya. Dunia usaha adalah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, pelaku usaha memerlukan kepastian, terutama dari sisi hukum dan implementasinya.

Negara-negara kecil seperti Singapura dan Swiss secara konsisten berada di posisi atas bukan semata-mata karena ukuran ekonominya, tetapi karena mereka mampu menghadirkan kepastian aturan, penegakan hukum yang konsisten, dan institusi yang dipercaya. Demikian pula Tiongkok, yang secara konsisten mampu mempertahankan posisi kompetitifnya melalui kepastian arah pembangunan dan kapasitas institusional yang kuat.

Kita belum mampu bersaing dalam inovasi teknologi mutakhir karena berbagai alasan dan keterbatasan. Kita juga belum mampu bersaing dari sisi infrastruktur. Namun, sesungguhnya kita tidak seharusnya kalah dalam hal penegakan hukum, kejelasan aturan, dan rasa keadilan. Bangsa ini telah melewati berbagai masa sulit: 1945, 1965, dan 1998. Semua pengalaman tersebut sesungguhnya mengajarkan satu hal yang sama, yakni bahwa kemakmuran dan kepastian hukum merupakan fondasi penting bagi kemajuan bangsa. Sayangnya, sebagian pemimpin kita masih memandang keduanya seolah tidak dapat berjalan beriringan. Justru sebaliknya: kemakmuran yang berkelanjutan hanya dapat tumbuh di atas kepastian hukum yang kuat.

Tidak perlu melihat terlalu jauh untuk memahami bagaimana institusi yang kuat dapat menjadi pembeda. Ambil contoh Sumatra Barat. Hampir tidak ada yang membantah bahwa sektor pariwisata dapat menjadi lokomotif perekonomian daerah ini. Masyarakat Minangkabau dikenal ramah-tamah, terbuka, dan menjunjung tinggi nilai penghormatan terhadap tamu. Namun pertanyaannya, mengapa keramahan tersebut belum sepenuhnya termanifestasi ke dalam ranah formal? Contoh lain dapat ditemukan dalam persoalan yang tampak sederhana, seperti ketidakjelasan harga, tarif parkir yang tidak transparan, atau berbagai pungutan yang tidak jelas dasar maupun penggunaannya.

Semuanya serba tidak jelas. Dan justru di situlah persoalannya. Ketidakjelasan tersebut tidak selalu dipandang sebagai masalah yang harus segera diperbaiki. Sebaliknya, dalam banyak kasus, ruang ketidakjelasan justru dibiarkan, bahkan dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk kepentingan pribadi dan kroni. Padahal, bagi wisatawan maupun investor, pengalaman-pengalaman kecil seperti inilah yang membentuk persepsi tentang kualitas suatu daerah. Daya saing pada akhirnya bukan hanya tentang jalan raya, gedung tinggi, atau angka pertumbuhan ekonomi. Daya saing juga dibangun melalui kepastian, kejelasan, dan kepercayaan.

Mungkin sudah saatnya kita menempuh jalan yang berbeda: jalan berdaya. Jalan yang dibangun di atas konsistensi kebijakan, keberpihakan pada inovasi, dan penguatan institusi yang adil serta dapat dipercaya. Di tengah dunia yang semakin tidak pasti, bangsa yang mampu menghadirkan kejelasan aturan, konsistensi penegakan hukum, dan tata kelola yang baiklah yang pada akhirnya akan memenangkan persaingan. Tanpa itu semua, kita akan terus berada di pusaran mediocrity; terlalu lama berada di taraf emerging market developing economy; tidak bisa melompat seperti Tiongkok dan Malaysia.

Sesungguhnya, jalan menuju daya saing bukanlah jalan yang rumit. Kita hanya perlu konsisten membangun inovasi, memperkuat institusi, dan menghadirkan kepastian hukum. Ironisnya, bukan karena kita tidak mengetahui jalannya, melainkan karena kita terus memilih jalan yang berbeda.

Kebijaksanaan Melayu: jika sesat di ujung jalan, kembalilah ke pangkal jalan. Dan jalan menuju berdaya saing itu, sejatinya sederhana. Hanya, bisa jadi kita sedang memilih jalan tak berujung atau malah jalan buntu.

*Penulis: Donard Games (Guru Besar Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas)

The post (Masih) Ada Jalan Lain appeared first on Langgam.id.

Low Back Pain merupakan keluhan yang sangat umum dialami perawat. Aktivitas sehari-hari seperti mengangkat pasien, membantu pasien berpindah tempat tidur ke kursi roda, mendorong tempat tidur, hingga mempertahankan posisi membungkuk dalam waktu lama memberikan tekanan yang besar pada tulang belakang dan otot punggung. Jika dilakukan berulang tanpa teknik yang benar, kondisi tersebut dapat memicu cedera dan nyeri kronis.

Keluhan ini bukan sekadar rasa pegal biasa. Nyeri punggung bawah dapat mengganggu kenyamanan bekerja, menurunkan produktivitas, meningkatkan kelelahan, bahkan berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan yang diterima pasien.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap perawat di salah satu rumah sakit pendidikan, ditemukan adanya hubungan yang kuat antara beban kerja fisik dengan keluhan Low Back Pain. Semakin tinggi beban kerja fisik yang dialami perawat, semakin besar pula keluhan nyeri punggung bawah yang dirasakan. Temuan ini memperkuat berbagai penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa aktivitas fisik berat dan dilakukan secara berulang merupakan salah satu faktor penting penyebab Low Back Pain pada perawat.

Temuan ini memberikan gambaran bahwa kesehatan perawat perlu menjadi perhatian bersama. Selama ini rumah sakit lebih banyak berfokus pada keselamatan pasien, padahal keselamatan tenaga kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mutu pelayanan rumah sakit. Perawat yang sehat secara fisik akan mampu memberikan pelayanan yang lebih aman, efektif, dan berkualitas.

Upaya pencegahan Low Back Pain sebenarnya dapat dilakukan melalui berbagai cara. Rumah sakit perlu memastikan jumlah tenaga keperawatan yang memadai sehingga beban kerja dapat terbagi secara proporsional. Selain itu, pelatihan mengenai teknik ergonomi dalam mengangkat dan memindahkan pasien perlu dilakukan secara berkala agar perawat menggunakan postur tubuh yang benar saat bekerja.

Selain pelatihan ergonomi, rumah sakit juga perlu membangun budaya keselamatan kerja melalui evaluasi beban kerja secara berkala, penyediaan alat bantu pemindahan pasien, serta mendorong pelaporan dini apabila perawat mengalami keluhan muskuloskeletal. Pemanfaatan alat bantu tersebut dapat mengurangi tekanan pada tulang belakang ketika memindahkan pasien sehingga risiko cedera dapat ditekan. Di sisi lain, perawat juga dianjurkan menjaga kebugaran tubuh melalui olahraga ringan, melakukan peregangan otot selama bekerja, serta tidak mengabaikan keluhan nyeri yang muncul berulang.

Menjaga kesehatan perawat bukan hanya demi kesejahteraan tenaga kesehatan itu sendiri, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. Ketika perawat bekerja dalam kondisi yang sehat dan aman, pasien pun akan memperoleh pelayanan yang lebih optimal.

Oleh karena itu, perhatian terhadap beban kerja fisik perawat hendaknya menjadi salah satu prioritas dalam pengelolaan sumber daya manusia di rumah sakit. Mencegah Low Back Pain bukan hanya mengurangi risiko cedera, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam menciptakan pelayanan keperawatan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, menjaga kesehatan perawat bukan semata-mata melindungi tenaga kesehatan, tetapi juga memastikan setiap pasien memperoleh pelayanan yang aman, bermutu, dan berkesinambungan. Perawat yang sehat adalah fondasi penting bagi sistem pelayanan kesehatan yang berkualitas. Oleh karena itu, pencegahan Low Back Pain harus menjadi komitmen bersama antara perawat, manajemen rumah sakit, dan para pemangku kebijakan.

*Penulis: Ns. Sidaria, M.Kep (Dosen Fakultas Keperawatan Univeristas Andalas)

The post Waspadai Low Back Pain pada Perawat: Beban Kerja Fisik yang Sering Terabaikan appeared first on Langgam.id.

Oleh
Habieb Aulia Sufi
Peneliti Keadilan Ekologis & Analis Kebijakan LBH Padang

“Jadi apa saja yang selamat dari galodo kemarin, Pak?”

Ali tersenyum kecil.

“Alhamdulillah… anak dua, istri satu, sama dua helai seng.”

Tangannya menunjuk ke atap rumah darurat berukuran lima kali enam meter yang kini ia tempati. Di antara lembaran seng baru pemberian Yayasan Al Azhar, terselip dua helai seng kusam yang ia pungut dari puing-puing rumah lamanya. Itulah satu-satunya bagian rumah yang berhasil ia selamatkan.

“Katanya rumah sementara,” kata Ali, “tapi saya sudah hampir tujuh bulan di sini. Buat saya, ini sudah rumah tetap.”

Sebelum galodo datang, Ali sedang membangun rumah tumbuh. Rumah yang dibangun sedikit demi sedikit, mengikuti kemampuan ekonomi keluarganya. Tahun ini seharusnya rumah itu selesai. Tinggal satu petak kecil lagi yang belum dikerjakan, cukup untuk memarkir mobil kalau-kalau ada keluarga yang berkunjung.

“Utang rumahnya baru lunas bulan lalu,” kata istrinya.

Ia tertawa pelan.

“Utangnya lunas. Rumahnya juga selesai.”

Kami tertawa. Tetapi saya memastikan tawa saya tidak lebih keras daripada tawa tuan rumah.

Rumah Ali berdiri sekitar lima puluh meter dari sungai. Dalam ukuran sehari-hari, jarak itu terasa aman. Sungai kecil itu lebih menyerupai parit yang tenang daripada ancaman.

Namun galodo menghapus semua ukuran yang selama ini dipercaya warga.

Dalam semalam, alur air yang sempit di dekat rumah lama meraka berubah menjadi hamparan batu selebar lebih dari dua ratus meter. Dari lereng bukit hingga tepian Danau Maninjau, bentang alam yang selama puluhan tahun dikenali warga berubah bentuk. Sawah-sawah hilang, jalan kampung terputus, sekolah terkubur, dan sungai yang dahulu menjadi penopang kehidupan berubah menjadi jalur kehancuran.

Saya mengunjungi Ali di Jorong Labuah, Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Dari udara, kampung ini tampak seperti sebuah punggungan sempit yang diapit oleh beberapa cekungan sungai yang berhulu langsung ke perbukitan di sekitarnya. Sebelum galodo, bentang itu tampak biasa saja. Setelahnya, galodo tanpa ampun telan mengubah kampung ini. Kampung ini. Sudah kehilangan geografinya.

Ali termasuk yang beruntung. Rumah darurat itu berdiri di atas tanah milik orang tuanya. Banyak warga lain tidak memiliki pilihan serupa. Mereka ditawari hunian tetap di tempat yang jauh dari kampung asal, tanpa kepastian bagaimana mereka akan melanjutkan hidup. Ali kini bekerja serabutan. Kadang menjadi buruh harian, kadang memukat ikan di Danau Maninjau. Istrinya yang dulu berjualan di kantin SDN 14 Labuah kehilangan mata pencaharian setelah sekolah tempatnya mencari nafkah ikut terkubur galodo.

Teman-teman pembaca Langgam. Yang hilang bukan hanya rumah. Rumah memang bisa dibangun kembali. Tetapi tidak dengan mudah orang membangun kembali sawah (apalagi di atas ladang batu), sungai yang menghantarkan air, jalan menuju ladang, sekolah tempat anak-anak belajar, pasar tempat hasil panen dijual, atau rasa aman yang membuat seseorang berani merencanakan hari esok.

Negara menghitung berapa banyak rumah yang berhasil dibangun setelah galodo. Tetapi warga menghitung berapa banyak kehidupan yang belum bisa mereka jalani kembali.

Maka teman-teman. Yang hilang adalah ruang hidup.

Lalu mengapa warga memilih membawa persoalan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara?

Pengadilan memang tidak bisa mengembalikan sawah yang tertimbun batu. Hakim juga tidak mungkin menggeser sungai ke jalurnya semula atau membangun kembali kampung yang telah terkubur.

Karena sebetulnya, lewat gugatan ini, warga tidak sedang meminta hakim melakukan semua itu. Yang diminta warga lebih mendasar. Yaitu meminta negara memperbaiki cara memperlakukan ruang tempat masyarakat hidup.

Gugatan itu menyasar ke hulu, ke lereng-lereng gunung, ke kawasan hutan, ke peta tata ruang, ke dokumen-dokumen yang selama ini menentukan bagaimana sebuah wilayah boleh digunakan. Karena disanalah pangkal persoalannya.

Ali dan sekitar enam ribuan warga Sumbar lainnya tidak kehilangan rumah karena hujan semata. Rumah mereka hanyut karena ruang yang seharusnya melindungi kehidupan telah kehilangan fungsinya sedikit demi sedikit. Hutan di hulu menyusut, daerah aliran sungai terus menerima tekanan, tata ruang berjalan seolah risiko bencana adalah urusan yang bisa dipikirkan belakangan. Ketika semua itu bertemu dengan hujan yang ekstrem, galodo tinggal menunggu waktu.

Karena itulah warga meminta negara mengevaluasi tata ruang, meninjau kembali Kajian Lingkungan Hidup Strategis, memulihkan daerah aliran sungai, merehabilitasi kawasan hutan, memperkuat mitigasi bencana, dan menegakkan hukum terhadap perusakan lingkungan. Daftar itu memang terdengar sangat birokratis. Namun bagi Ali, daftar tersebut punya arti yang sangat sederhana, apakah kampungnya masih memiliki kesempatan untuk menjadi tempat hidup yang aman.

Saya tidak melihat tuntutan-tuntutan itu sebagai kumpulan dokumen yang harus dipenuhi pemerintah. Saya melihatnya sebagai upaya menyambung kembali hubungan yang sempat terputus. Hubungan antara gunung dengan sungai. Sungai dengan sawah. Sawah dengan dapur keluarga. Dapur dengan sekolah anak-anak. Hubungan-hubungan kecil yang sering luput dari perhatian kita, dan yang tidak pernah dianggap penting oleh pengurus negara, padahal di situlah kehidupan sehari-hari berlangsung.

Maka bagi saya, gugatan ini tidak hanya semata-mata mempersoalkan keputusan administrasi pemerintah. Tetapi mempertanyakan cara negara membaca sebuah wilayah. Apakah gunung hanya dilihat sebagai kawasan produksi? Apakah sungai cukup dipahami sebagai saluran air? Apakah tata ruang berhenti sebagai peta yang tersimpan di kantor pemerintahan? Atau semuanya dipandang sebagai satu kesatuan yang menopang kehidupan orang-orang seperti Ali.

Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar besar jadinya, sebab karena selama ini kita memang terlalu terbiasa memisahkan hutan dari kampung, sungai dari sawah, dan kebijakan dari kehidupan sehari-hari. Padahal bagi warga yang tinggal di kaki gunung, semuanya adalah satu cerita yang sama.

Sekarang bagaimana seumpamanya gugatan ini berhasil dimenangkan?

Suatu malam ketika hujan turun deras di lereng Maninjau. Kali ini berbeda sebab Ali dan masyarakat Jorong Labuah tidak lagi harus terbangun berkali-kali untuk memastikan suara gemuruh yang datang dari arah gunung bukan galodo. Sebab hutan di hulu mulai dipulihkan, daerah aliran sungai dijaga, dan lereng-lereng yang selama ini terus kehilangan tutupannya perlahan kembali menjalankan fungsinya. Gunung kembali menyimpan air, bukan mengirimkannya sekaligus ke kampung-kampung di bawah.

Saya rasa, inilah arti rehabilitasi hutan yang paling mudah dipahami. Bukan soal berapa batang pohon yang ditanam, melainkan berapa banyak orang yang bisa tidur lebih tenang ketika hujan turun.

Kalau tata ruang akhirnya benar-benar dihitung ulang dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan, mungkin rumah tumbuh yang pernah dibangun Ali tidak perlu lagi berakhir menjadi puing. Kampung-kampung yang rapuh tidak lagi diperlakukan sebagai ruang kosong yang siap menerima apa pun atas nama pembangunan.

Lalu, “Huntara berdiri, tapi periuk nasi kami mati.”

Rumah memang bisa dibangun dalam hitungan minggu. Kampung tidak.

Kampung membutuhkan sawah, jalan menuju kebun, sekolah yang kembali dibuka, pasar yang kembali ramai, dan pekerjaan yang membuat orang tidak terpaksa meninggalkan tanah tempat mereka dibesarkan.

Kalau gugatan ini benar-benar mengubah cara negara bekerja, bisa saja ukuran keberhasilan pemulihan juga ikut berubah. Keberhasilan tidak lagi dihitung dari berapa banyak rumah yang selesai dibangun, melainkan berapa banyak orang yang benar-benar bisa melanjutkan hidupnya.

Barangkali itulah yang selama ini dicari Ali. Bukan rumah baru. Kesempatan untuk hidup biasa lagi.

Sebuah tuntutan sederhana yang justru paling sulit dipenuhi oleh sistem hukum kita yang korup. Di sinilah kita bisa melihat mengapa langkah hukum yang diambil oleh warga Sumatera Barat ini terasa berbeda, kalau tidak bisa disebut muluk.

Biasanya, gugatan lingkungan hidup di Indonesia bergerak dalam koridor yang cukup sempit. Rakyat menggugat karena ada satu perusahaan tambang yang merusak sawah, atau ada satu pabrik yang membuang limbah ke sungai. Tuntutannya pun cenderung seragam, cabut izinnya, hentikan proyeknya, atau bayar ganti ruginya.

Namun, apa yang sedang diuji di PTUN Padang saat ini adalah sesuatu yang jauh lebih luas. Warga tidak sedang menunjuk satu korporasi. Mereka sedang menggugat keseluruhan arsitektur pengelolaan ruang hidup mereka. Ketika sembilan pejabat publik, dari Presiden hingga jajaran Bupati, diseret ke pengadilan, yang dipersoalkan bukan lagi selembar kertas izin operasional. Yang digugat adalah cara negara mengelola risiko ekologis. Warga meminta perombakan total pada cara kerja birokrasi, bagaimana Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dihitung, bagaimana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dievaluasi pasca bencana, dan bagaimana koordinasi penanggulangan bencana tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Ini adalah gugatan yang mencoba memperbaiki pondasi rumah yang rapuh, bukan sekadar menambal atapnya yang bocor.

Namun, kita harus buru-buru menahan diri agar tidak jatuh dalam romantisisme hukum. Putusan pengadilan, seprogresif apa pun itu, tetaplah selembar kertas di atas meja hakim. Ia adalah awal, bukan akhir dari segalanya.

Belajar dari banyak ruang sidang lain di Indonesia. Ketika warga Jakarta memenangkan gugatan warga negara terkait polusi udara beberapa tahun lalu, langit Jakarta tidak serta-merta berubah biru keesokan harinya. Begitu juga ketika petani Kendeng memenangkan putusan hukum melawan izin pabrik semen, mesin-mesin tidak langsung berhenti tanpa adanya tubuh-tubuh warga yang terus bertahan mengawal tanah mereka di tapak. Putusan pengadilan hanya memberikan kita sebuah senjata hukum yang sah. Yang mengubah kenyataan material di lapangan tetaplah implementasi yang jujur, pengawasan yang ketat, ketekunan gerakan warga, kawalan media, dan ketegasan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan setiap baris kalimat dalam putusan itu benar-benar mendarat di bumi.

Pada akhirnya, hakim memang akan mengetukkan palu di ruang sidang PTUN Padang. Ketukan yang kemudian mempengaruhi ruang hidup masyarakat. Kehidupan yang berlangsung di lereng gunung, di tepian sungai, di sawah yang terkubur batu, di jalan yang putus, dan di kampung-kampung yang masih berusaha bangkit.

Karena itu, kemenangan hukum baru benar-benar berarti ketika gunung kembali mampu menahan air, sungai kembali menghidupi warga, sawah kembali ditanami, anak-anak kembali bersekolah tanpa menghantar nyawa, dan masyarakat dapat menata masa depannya tanpa terus-menerus dihantui bencana berikutnya. Jika itu yang lahir dari gugatan ini, maka yang dimenangkan bukan hanya sebuah perkara di PTUN Padang. Yang dimenangkan adalah cara baru memandang hubungan antara hukum, negara, dan ruang hidup.

The post Mengapa Kemenangan Hukum Belum Tentu Menjadi Kemenangan Warga appeared first on Langgam.id.

Ekonomi Indonesia pada triwulan I-2026 masih tumbuh kuat secara tahunan, tetapi kehilangan akselerasi secara kuartalan. Data terbaru menunjukkan Produk Domestik Bruto tumbuh 5,61 persen y-on-y pada triwulan I-2026, sedangkan secara q-to-q terkontraksi -0,77 persen. Angka tahunan memberi kesan ekonomi tetap solid, tetapi kontraksi kuartalan memberi pesan lebih penting bagi pengambil kebijakan: mesin ekonomi tidak berhenti, tetapi tenaganya melemah. Karena itu, pemerintah dan Bank Indonesia perlu membaca struktur pertumbuhan secara hati-hati, bukan hanya merayakan angka tahunan.

Struktur data lapangan usaha memperlihatkan pelemahan momentum tidak merata. Beberapa sektor masih tumbuh tinggi secara tahunan. Penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh 13,14 persen y-on-y, dengan subsektor makan minum naik 15,20 persen. Transportasi dan pergudangan tumbuh 8,04 persen, informasi dan komunikasi tumbuh 7,14 persen, jasa kesehatan tumbuh 7,62 persen, dan perdagangan besar-eceran tumbuh 6,26 persen. Angka ini menunjukkan permintaan jasa, mobilitas, konsumsi harian, dan aktivitas digital masih memberi dukungan ke ekonomi.

Akan tetapi, data kuartalan memberi gambar berbeda. Banyak sektor utama melemah secara q-to-q. Pertambangan dan penggalian turun -8,20 persen, konstruksi turun -4,47 persen, pengadaan listrik dan gas turun -5,23 persen, pendidikan turun -6,89 persen, serta jasa kesehatan turun -5,50 persen. Bahkan industri pengolahan, yang menjadi tulang punggung transformasi ekonomi, masih tumbuh 5,04 persen y-on-y, tetapi turun -1,01 persen q-to-q. Ini menandakan permintaan jangka pendek dan aktivitas produksi belum cukup kuat untuk menjaga akselerasi.

Pelemahan industri perlu menjadi perhatian serius. Industri pengolahan nonmigas tumbuh 5,14 persen y-on-y, tetapi hampir stagnan secara kuartalan dengan kontraksi -0,08 persen q-to-q. Beberapa subsektor memang mencatat pertumbuhan tinggi, seperti industri mesin dan perlengkapan 21,93 persen y-on-y, industri barang logam, komputer, elektronik, optik, dan peralatan listrik 10,35 persen, serta industri makanan dan minuman 7,04 persen. Akan tetapi, sejumlah subsektor strategis melemah: industri alat angkutan turun -5,02 persen y-on-y, industri karet, barang dari karet dan plastik turun -9,01 persen, serta industri pengolahan tembakau turun -4,05 persen. Pola ini menunjukkan pertumbuhan manufaktur belum merata dan masih rentan terhadap tekanan biaya, kurs, permintaan, serta pembiayaan.

Sumber pelemahan momentum juga datang dari daya beli. Pertumbuhan upah Indonesia pada triwulan III-2025 hanya sekitar 1,94 persen, sedangkan inflasi konsumen pada Mei 2026 mencapai 3,08 persen. Selisih ini menekan upah riil. Rumah tangga harus mengalokasikan pendapatan lebih besar untuk kebutuhan pokok, energi, transportasi, dan cicilan. Akibatnya, konsumsi barang tahan lama serta belanja berbasis kredit tertahan. Pertumbuhan perdagangan besar-eceran sebesar 6,26 persen y-on-y memang masih positif, tetapi subsektor perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasinya hanya tumbuh 1,03 persen y-on-y serta turun -1,65 persen q-to-q. Data ini memperkuat sinyal bahwa konsumsi bernilai besar mulai tertahan.

Suku bunga tinggi memperberat tekanan tersebut. Setelah keputusan 18 Juni 2026, BI Rate berada di 5,75 persen. Pada saat yang sama, yield SBN 10 tahun berada di sekitar 7,14 persen. Biaya modal tinggi menekan kredit investasi, kredit modal kerja, KPR, pembiayaan kendaraan, dan ekspansi usaha. Ketika pembiayaan mahal, perusahaan menunda investasi dan rumah tangga mengurangi konsumsi berbasis cicilan. Ini menjelaskan mengapa ekonomi dapat tumbuh kuat secara tahunan, tetapi tetap melemah secara kuartalan.

Rupiah yang berada sekitar Rp17.835 per dolar AS pada Juni 2026 juga memperbesar tekanan biaya. Depresiasi kurs menaikkan harga bahan baku impor, barang modal, komponen industri, energi, dan kewajiban valas. Perusahaan menghadapi pilihan sulit: menaikkan harga jual atau menerima margin yang lebih tipis. Keduanya dapat melemahkan momentum. Jika harga naik, daya beli makin turun. Jika margin turun, investasi dan produksi tertahan.

Premi risiko Indonesia yang mahal memperburuk situasi. Equity risk premium Indonesia mencapai 7,40, sedangkan CDS 10 tahun sekitar 142,49 pada Juni 2026. Pasar menuntut kompensasi besar karena membaca risiko fiskal, nilai tukar, regulasi, dan kredibilitas kebijakan. Kondisi ini membuat investor lebih defensif dan memperbesar biaya pembiayaan ekonomi. Dalam situasi seperti ini, kenaikan bunga tambahan di atas 5,75 persen sulit dibenarkan sebagai kebijakan dasar, karena estimasi output gap sekitar -2 persen menunjukkan ekonomi belum mengalami overheating.

Pemerintah perlu merespons pelemahan momentum dengan kebijakan yang langsung menyasar akar masalah. Pertama, jaga stabilitas rupiah tanpa menekan sektor riil secara berlebihan. Kedua, turunkan premi risiko melalui disiplin fiskal, kepastian regulasi, dan komunikasi kebijakan yang konsisten. Ketiga, lindungi daya beli kelompok rentan agar konsumsi tidak jatuh lebih dalam. Keempat, perkuat sisi penawaran melalui logistik, energi andal, pembiayaan produktif, dan iklim investasi.

Pertumbuhan 5,61 persen y-on-y pada triwulan I-2026 tetap patut dicatat positif. Akan tetapi, kontraksi -0,77 persen q-to-q memberi peringatan keras. Indonesia tidak sedang kekurangan angka pertumbuhan, tetapi sedang menghadapi pelemahan tenaga dorong. Tanpa perbaikan daya beli, biaya modal, stabilitas rupiah, dan kredibilitas kebijakan, pertumbuhan tinggi hanya akan tampak kuat di permukaan, sementara fondasi momentum terus melemah.

*Penulis: Syafruddin Karimi (Guru Besar Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas)

The post Pelemahan Momentum Ekonomi appeared first on Langgam.id.

Padahal, jika menengok sejarah, kaum muda justru selalu berada di garis depan perubahan. Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, hingga Reformasi 1998 memperlihatkan bahwa setiap generasi memiliki cara sendiri dalam memaknai dan memperjuangkan Indonesia. Ironisnya, setelah perubahan itu terjadi, generasi yang pernah dipuji sering kali menjadi kelompok yang meragukan nasionalisme generasi sesudahnya.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perdebatan tentang nasionalisme anak muda sesungguhnya bukan hal baru. Hampir setiap generasi yang lebih tua cenderung memandang generasi berikutnya memiliki komitmen kebangsaan yang lebih lemah dibandingkan generasinya sendiri. Karena terus diulang, anggapan itu akhirnya diterima sebagai sesuatu yang seolah-olah benar.

Survei Populix pada 2023 menunjukkan lebih dari 60 persen responden dari Generasi X, milenial, dan Generasi Z sama-sama menilai semangat nasionalisme kaum muda mengalami penurunan. Menariknya, persepsi tersebut juga hidup di kalangan generasi yang selama ini paling sering dituduh mengalami krisis nasionalisme. Dengan kata lain, narasi tentang melemahnya nasionalisme tidak hanya diproduksi oleh generasi yang lebih tua, tetapi juga telah diinternalisasi oleh sebagian kaum muda sendiri.

Namun, benarkah nasionalisme generasi muda memang sedang menurun?

Berbagai penelitian justru memberikan gambaran yang lebih kompleks. Survei Lembaga Survei Indonesia pada April 2026 menunjukkan bahwa 98 persen responden mengaku bangga menjadi orang Indonesia. Sebagian besar bahkan menyatakan sangat bangga. Penelitian Supratiknya (2021) juga menemukan bahwa identitas nasional kaum muda berada pada kategori yang cukup tinggi. Temuan Litbang Kompas pada 2025 memperlihatkan kecenderungan serupa. Generasi Z tetap menunjukkan tingkat kebanggaan yang tinggi terhadap Indonesia.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan nasionalisme generasi muda tidak dapat dipahami hanya dengan pertanyaan apakah rasa cinta kepada Indonesia meningkat atau menurun. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana generasi muda memaknai dan mengekspresikan kecintaan itu.

Selama ini nasionalisme sering diukur melalui ukuran yang dibentuk oleh pengalaman generasi sebelumnya. Kedekatan dengan simbol-simbol negara, penghormatan terhadap tradisi, atau keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial kerap dijadikan tolok ukur utama. Ketika generasi muda menampilkan bentuk ekspresi yang berbeda, mereka kemudian dinilai memiliki nasionalisme yang lebih lemah.

Cara pandang seperti itu menyederhanakan persoalan. Dalam kajian sosiologi generasi, setiap generasi dibentuk oleh pengalaman sejarah, lingkungan sosial, dan perkembangan teknologi yang berbeda. Perubahan konteks tersebut turut mengubah cara individu membangun hubungan dengan bangsanya. Perbedaan ekspresi tidak dengan sendirinya menunjukkan perbedaan tingkat komitmen.

Hal itu tampak dalam Survei Litbang Kompas mengenai Hari Kebangkitan Nasional tahun 2025. Makna Hari Kebangkitan Nasional relatif dipahami secara serupa oleh berbagai kelompok usia. Namun, ketika diminta menilai kondisi Indonesia saat ini, responden yang lebih muda cenderung memberikan penilaian yang lebih kritis dibandingkan kelompok usia yang lebih tua.

Temuan ini menarik karena menunjukkan bahwa bagi sebagian generasi muda, nasionalisme tidak selalu diwujudkan melalui penerimaan tanpa syarat terhadap keadaan. Mencintai Indonesia juga berarti berani melihat persoalan, menyampaikan kritik, dan menginginkan perubahan. Kritik tidak selalu bertentangan dengan nasionalisme. Dalam banyak keadaan, kritik justru lahir dari keinginan agar bangsa ini menjadi lebih baik.

Pada saat yang sama, generasi muda hidup dalam lingkungan yang jauh lebih terbuka dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh bersama internet, media sosial, dan arus informasi global yang membuat batas-batas geografis semakin kabur. Mereka mengonsumsi budaya dari berbagai negara, tetapi pada saat yang sama juga memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia melalui ruang digital. Mereka bekerja dalam jaringan global, tetapi tetap membangun kehidupan di Indonesia. Keterhubungan dengan dunia tidak serta-merta mengurangi keterikatan kepada tanah air.

Karena itu, nasionalisme generasi muda perlu dipahami sebagai sesuatu yang terus berubah mengikuti perubahan masyarakat. Nasionalisme bukanlah konsep yang beku. Ia selalu menemukan bentuk-bentuk baru sesuai dengan tantangan zamannya. Yang tetap adalah komitmen untuk menjaga Indonesia, sementara cara mengekspresikannya dapat berbeda dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Barangkali yang perlu kita pertanyakan bukanlah apakah generasi muda masih mencintai Indonesia. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah kita bersedia menerima bahwa setiap generasi memiliki cara yang berbeda dalam mencintai bangsanya. Nasionalisme tidak kehilangan maknanya karena berubah bentuk. Justru kemampuannya menyesuaikan diri dengan perubahan zaman membuatnya tetap hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

*Penulis: Sartana, M.A. (Dosen Psikologi Sosial Fakultas Kedokteran Universitas Andalas)

The post Salah Paham tentang Nasionalisme Anak Muda appeared first on Langgam.id.

Sejarah Indonesia tidak pernah dapat dipisahkan dari sejarah gerakan mahasiswa. Sejak masa perjuangan kemerdekaan, mahasiswa telah menjadi bagian dari denyut kehidupan bangsa. Mereka hadir bukan sebagai kelompok yang mengejar kekuasaan, melainkan sebagai kelompok intelektual yang membawa gagasan, kritik, dan semangat pembaruan. Dari masa mempertahankan kemerdekaan, masa Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, Reformasi 1998, hingga era demokrasi saat ini, suara mahasiswa hampir selalu muncul pada setiap persimpangan sejarah bangsa. Hal itu menunjukkan bahwa keberadaan mahasiswa bukanlah fenomena sesaat, melainkan salah satu institusi sosial yang telah tumbuh bersama Republik Indonesia.

Karena itu, melihat gerakan mahasiswa semata-mata sebagai gangguan terhadap stabilitas pemerintahan merupakan cara pandang yang terlalu sempit. Dalam negara demokrasi, kritik merupakan bagian dari mekanisme menjaga kualitas pemerintahan. Ketika mahasiswa menyampaikan aspirasi, pada hakikatnya mereka sedang menjalankan salah satu fungsi warga negara, yaitu berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa. Pemerintah tidak harus selalu sepakat dengan setiap tuntutan, tetapi suara tersebut layak didengar, dipertimbangkan, dan dijawab secara terbuka.

Pemerintah dan Mahasiswa Berasal dari Akar yang Sama

Menariknya, tidak sedikit tokoh yang kini berada di pemerintahan, parlemen, birokrasi, maupun dunia politik yang dahulu juga aktif dalam organisasi mahasiswa. Mereka pernah memimpin demonstrasi, menyusun kajian kebijakan, atau mengorganisasi diskusi kritis di kampus. Pengalaman tersebut membentuk karakter kepemimpinan mereka sebelum akhirnya memasuki ruang pengambilan keputusan negara.

Kesadaran historis ini penting untuk terus dihidupkan. Pemerintah dan mahasiswa sesungguhnya bukan dua dunia yang saling asing. Banyak pejabat hari ini pernah berdiri di posisi mahasiswa kemarin. Sebaliknya, mahasiswa hari ini adalah calon pemimpin bangsa pada masa depan. Jika kedua kelompok menyadari kesinambungan sejarah tersebut, maka hubungan yang terbentuk tidak lagi didasarkan pada kecurigaan, melainkan pada kesadaran bahwa keduanya merupakan bagian dari perjalanan panjang bangsa Indonesia.

Mahasiswa Bukan Lawan Pemerintah

Dalam praktik politik, sering kali hubungan pemerintah dan mahasiswa digambarkan seperti dua kubu yang saling berhadapan. Ketika mahasiswa turun ke jalan, muncul kesan bahwa pemerintah sedang menghadapi musuh politik. Padahal, dalam banyak kasus, mahasiswa tidak sedang memperebutkan kekuasaan. Mereka lebih sering menyampaikan kritik terhadap kebijakan, proses pengambilan keputusan, atau dampak kebijakan yang dianggap belum sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Karena itu, paradigma hubungan tersebut perlu diubah. Mahasiswa sebaiknya dipandang sebagai mitra kritis dalam demokrasi. Mitra kritis bukan berarti selalu membenarkan pemerintah, tetapi juga bukan berarti selalu menentangnya. Posisi ini memungkinkan mahasiswa menyampaikan kritik yang tajam, sementara pemerintah tetap membuka ruang dialog tanpa merasa kehilangan wibawa. Pemerintahan yang percaya diri justru menunjukkan kedewasaannya dengan kesediaan mendengar kritik secara langsung.

Mendengar sebagai Bentuk Kepemimpinan

Salah satu ciri pemerintahan yang matang adalah kemampuan mendengar sebelum mengambil keputusan. Mendengar bukan sekadar memberikan kesempatan berbicara, melainkan juga kesediaan memahami alasan, data, dan kekhawatiran yang disampaikan oleh pihak lain. Dalam konteks ini, mahasiswa membawa perspektif akademik yang sering kali dapat memperkaya proses perumusan kebijakan.

Mendengar juga tidak identik dengan mengabulkan seluruh tuntutan. Pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan berbagai aspek hukum, ekonomi, sosial, dan politik. Namun, ketika pemerintah menjelaskan alasan menerima atau menolak suatu usulan secara terbuka, kepercayaan publik dapat tumbuh. Dialog yang jujur sering kali lebih efektif daripada komunikasi yang hanya berlangsung melalui pengeras suara di jalanan.

Pemerintah yang Akomodatif dan Korektif

Pemerintah yang akomodatif adalah pemerintah yang tidak alergi terhadap kritik. Ia membuka ruang komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa, tanpa memandang kritik sebagai ancaman. Sikap ini memperlihatkan keyakinan bahwa kebijakan publik selalu dapat disempurnakan melalui masukan dari berbagai pihak.

Di sisi lain, pemerintah yang korektif adalah pemerintah yang bersedia memperbaiki kebijakan apabila ditemukan kelemahan atau dampak yang tidak diharapkan. Kemampuan mengoreksi diri bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sistem demokrasi, perubahan kebijakan berdasarkan evaluasi merupakan hal yang wajar selama dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Menjaga Kemurnian Gerakan Mahasiswa

Kemurnian gerakan mahasiswa merupakan modal utama agar suara mereka tetap dipercaya masyarakat. Gerakan mahasiswa akan memiliki legitimasi yang kuat apabila lahir dari kajian akademik, kepedulian sosial, dan kepentingan publik, bukan karena dorongan kepentingan politik jangka pendek atau kepentingan kelompok tertentu.

Di sisi lain, pemerintah juga memiliki kepentingan untuk menghormati independensi tersebut. Dialog dengan mahasiswa hendaknya tidak diarahkan untuk mengendalikan atau mengooptasi gerakan mereka. Ruang dialog justru akan lebih bermakna apabila mahasiswa tetap bebas menyampaikan kritik, sementara pemerintah tetap bebas menjelaskan argumentasi kebijakannya. Hubungan yang sehat lahir dari saling menghormati, bukan dari saling menguasai.

Membangun Forum Dialog Nasional Mahasiswa Indonesia

Sudah saatnya Indonesia memiliki mekanisme dialog yang lebih terlembaga antara pemerintah dan mahasiswa. Salah satu gagasan yang dapat dipertimbangkan adalah penyelenggaraan Pertemuan Besar Mahasiswa Indonesia yang mempertemukan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi dengan pemerintah secara berkala.

Forum tersebut bukan dimaksudkan untuk menggantikan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, melainkan menjadi saluran tambahan yang memungkinkan aspirasi disampaikan secara langsung. Dalam forum itu, mahasiswa dapat mempresentasikan hasil kajian mereka mengenai isu-isu strategis, sedangkan pemerintah dapat menjelaskan dasar kebijakan, tantangan implementasi, dan rencana perbaikannya. Dengan demikian, diskusi tidak hanya berhenti pada kritik, tetapi juga menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti.

Dari Demonstrasi Menuju Dialog yang Produktif

Demonstrasi merupakan hak yang dijamin dalam negara demokrasi dan tetap menjadi salah satu bentuk penyampaian pendapat. Namun, apabila tersedia ruang dialog yang efektif dan dipercaya kedua belah pihak, sebagian persoalan mungkin dapat dibahas lebih awal tanpa harus menunggu eskalasi di jalanan.

Hal ini bukan berarti menghilangkan demonstrasi, melainkan memperkaya pilihan mekanisme komunikasi. Ketika pemerintah secara konsisten membuka pintu dialog, mahasiswa memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumentasi secara lebih mendalam. Sebaliknya, apabila dialog tidak menghasilkan titik temu, ruang penyampaian pendapat melalui mekanisme yang sah tetap merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.

Menciptakan Sejarah Baru Hubungan Pemerintah dan Mahasiswa

Indonesia memiliki peluang untuk membangun tradisi baru dalam hubungan antara pemerintah dan gerakan mahasiswa. Selama beberapa dekade, hubungan keduanya sering dipersepsikan sebagai hubungan yang konfrontatif. Padahal, tidak semua kritik harus berakhir dengan pertentangan, dan tidak semua perbedaan pandangan harus dipahami sebagai permusuhan.

Sejarah baru itu dapat dimulai dengan membangun budaya saling mendengar. Pemerintah memperoleh manfaat berupa masukan dari kelompok intelektual muda, sedangkan mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memahami kompleksitas penyelenggaraan negara. Hubungan seperti ini lebih mencerminkan semangat demokrasi deliberatif, yaitu penyelesaian persoalan melalui dialog yang rasional dan terbuka.

Kampus sebagai Mitra Pemikiran Bangsa

Perguruan tinggi memiliki sumber daya akademik yang sangat besar. Dosen, peneliti, mahasiswa, dan pusat-pusat studi menghasilkan berbagai penelitian yang dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan publik. Oleh karena itu, aspirasi mahasiswa sebaiknya dipandang sebagai bagian dari ekosistem pengetahuan yang dapat memperkaya proses pemerintahan.

Apabila hasil kajian mahasiswa didengar secara sistematis, pemerintah memperoleh akses terhadap perspektif yang beragam. Sebaliknya, mahasiswa juga dapat belajar bahwa penyusunan kebijakan memerlukan pertimbangan multidisiplin dan kompromi antarkepentingan. Interaksi semacam ini akan memperkuat budaya berbasis pengetahuan dalam pemerintahan.

Menuju Demokrasi yang Lebih Dewasa

Demokrasi yang dewasa tidak diukur dari seberapa sering terjadi demonstrasi atau seberapa kuat pemerintah mempertahankan kebijakannya. Demokrasi yang matang tercermin dari kemampuan seluruh unsur bangsa untuk mengelola perbedaan melalui dialog, argumentasi, dan penghormatan terhadap konstitusi serta hukum yang berlaku. Dalam konteks itu, mahasiswa tetap memiliki hak untuk mengkritik, sementara pemerintah memiliki kewajiban untuk mendengar dan menjelaskan kebijakannya secara terbuka.

Pada akhirnya, mahasiswa dan pemerintah memiliki tujuan yang sama, yaitu Indonesia yang lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera. Jika hubungan keduanya dibangun sebagai kemitraan yang kritis, independen, dan saling menghormati, maka lahirlah budaya politik baru: pemerintah yang tidak takut mendengar, mahasiswa yang tidak berhenti berpikir, dan demokrasi yang semakin matang. Sejarah hubungan yang selama ini sering diwarnai jarak dan konfrontasi dapat berkembang menjadi sejarah kolaborasi yang tetap menjaga independensi masing-masing. Dengan semangat itulah, Pertemuan Besar Mahasiswa Indonesia yang melibatkan BEM dari seluruh penjuru negeri dapat menjadi simbol lahirnya babak baru bukan untuk menghapus kritik, melainkan untuk memastikan bahwa setiap kritik memperoleh ruang yang layak untuk didengar, dipertimbangkan, dan, apabila diperlukan, menjadi dasar tindakan korektif demi kepentingan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia.

*Penulis: Yazid Bindar (Guru Besar Teknik Pangan dan Kemurgi, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung)

The post Mahasiswa Didengar, Pemerintah yang Akomodatif dan Korektif appeared first on Langgam.id.

Pada akhir 2024, kapitalisasi pasar seluruh saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) mencapai sekitar Rp12,3 ribu triliun, angka yang luar biasa besar. Namun pada periode yang sama, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) justru melemah sekitar 2,6 persen secara tahunan. Artinya, meskipun ukuran pasar membesar, nilai saham rata-rata justru merosot.

Setahun berselang, gambarannya jauh lebih dramatis: pada pertengahan Maret 2025, IHSG anjlok lebih dari 6 persen hanya dalam satu hari, hingga memaksa Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan (trading halt) untuk meredam kepanikan pasar. Ini bukan sekadar angka di layar monitor, melainkan kecemasan nyata jutaan investor yang menaruh uang dan harapan mereka di pasar modal.

Guncangan tidak hanya datang dari dalam negeri. Eskalasi konflik di Timur Tengah yang mengancam jalur Selat Hormuz sejak akhir Februari 2026 ikut memukul keras harga saham di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Nilai rupiah yang sempat menunjukkan tanda-tanda stabil kembali tertekan, bahkan sempat menyentuh level terlemah dalam sejarahnya.

Dalam dunia keuangan yang semakin terhubung seperti sekarang, krisis di belahan dunia lain bisa terasa langsung di kantong investor Jakarta hanya dalam hitungan menit. Sebagai negara berkembang, Indonesia memang lebih rentan dibandingkan negara maju: volatilitas pasar saham kita tercatat di kisaran 21-22 persen, lebih tinggi dibandingkan Malaysia yang hanya sekitar 16 persen.

Di tengah situasi ini, muncul pula persoalan kepercayaan. Sejak Januari 2026, lembaga indeks saham global bergengsi, MSCI (Morgan Stanley Capital International), membekukan kenaikan bobot dan penambahan saham Indonesia ke dalam portofolio indeks globalnya, dan pembekuan itu diperpanjang lagi pada April lalu. Alasannya bukan karena fundamental ekonomi Indonesia lemah, melainkan karena masalah transparansi struktur kepemilikan saham dan dugaan praktik perdagangan yang terkoordinasi. Bagi investor asing yang mengelola dana triliunan dolar, kejernihan informasi adalah segalanya: begitu informasi tidak jelas, mereka memilih angkat kaki, dan ketika uang asing keluar, pasar kita ikut terguncang. Pekan lalu, dalam tinjauan tahunannya, MSCI memang masih mempertahankan status Indonesia sebagai pasar berkembang (emerging market), tetapi menurunkan peringkat arus informasi kita dan memberi peringatan: jika perbaikan tidak terlihat signifikan hingga peninjauan November 2026, opsi yang lebih berat bukan tidak mungkin dipertimbangkan.

Tantangan tidak berhenti di situ. Dunia usaha kini juga dihadapkan pada tuntutan yang jauh lebih luas daripada sekadar mencari untung. Investor global hari ini tidak hanya bertanya, “Berapa keuntungan perusahaan ini?”, tetapi juga, “Apakah perusahaan ini peduli pada lingkungan? Apakah ia memperlakukan karyawannya dengan baik? Apakah tata kelolanya bersih?” Tiga pertanyaan ini dikenal dengan singkatan ESG: Environmental (lingkungan), Social (sosial), dan Governance (tata kelola). Perusahaan yang abai terhadap ESG kini semakin sulit mendapatkan pendanaan dari investor besar dunia.

Lalu siapakah yang paling menentukan apakah sebuah perusahaan bisa bertahan di tengah semua tekanan ini? Jawabannya: sang manajer atau lebih tepatnya, kemampuan manajerial yang ia miliki. Para ahli manajemen menyebutnya managerial ability, dan ini bukan sekadar soal gelar akademik atau jabatan. Kemampuan manajerial adalah kapasitas nyata seorang pemimpin dalam membaca situasi, mengambil keputusan tepat, mengelola risiko, dan memimpin organisasi melewati badai. Teori Upper Echelons yang dikembangkan oleh Hambrick dan Mason sejak 1984 menegaskan bahwa nasib sebuah perusahaan sangat ditentukan oleh cara pandang dan kualitas orang-orang yang duduk di puncak pimpinannya.

Penelitian yang saya dan tim lakukan di Indonesia membuktikan hal ini secara nyata. Perusahaan yang dipimpin manajer berkemampuan tinggi terbukti lebih jarang mengalami kejatuhan harga saham yang tiba-tiba dan tajam. Mengapa? Karena manajer yang kompeten tidak membiarkan informasi buruk menumpuk dan tersembunyi. Mereka mengelola komunikasi dengan investor secara jujur dan transparan. Ketika tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada bom waktu yang siap meledak di pasar. Sebaliknya, manajer yang lemah cenderung menyembunyikan kabar buruk, dan ketika kebenaran itu akhirnya terkuak, pasar bereaksi keras dengan menjual saham besar-besaran dalam waktu singkat.

Yang menarik, temuan ini terasa lebih kuat pada perusahaan keluarga, dan ini sangat relevan bagi Indonesia, karena sekitar 95 persen perusahaan yang terdaftar di BEI adalah perusahaan keluarga. Perusahaan keluarga memiliki keunikan tersendiri: pemiliknya tidak hanya menjaga keuntungan finansial, tetapi juga nama baik keluarga yang telah dibangun selama beberapa generasi. Motivasi menjaga reputasi inilah yang justru mendorong praktik tata kelola yang lebih baik dan lebih konsisten dalam menerapkan prinsip keberlanjutan. Ketika kemampuan manajerial yang tinggi berpadu dengan semangat menjaga warisan keluarga, hasilnya adalah perusahaan yang lebih stabil dan lebih dipercaya pasar.

Dari semua temuan ini, ada benang merah yang bisa kita tarik: stabilitas pasar modal bukanlah semata-mata urusan regulator atau kebijakan pemerintah. Ia dimulai dari ruang rapat setiap perusahaan, dari kualitas keputusan yang dibuat oleh para manajer setiap harinya. Ketika ribuan perusahaan yang terdaftar di bursa masing-masing dikelola dengan baik dan transparan, efeknya akan terasa ke seluruh pasar seperti sungai besar yang jernih karena sumber-sumber kecilnya dijaga bersih.

Ini berarti ada pekerjaan rumah bagi semua pihak. Bagi para pelaku usaha, sudah saatnya investasi pada kualitas pemimpin dianggap sepenting investasi pada mesin atau teknologi. Merekrut manajer yang cakap, melatih kemampuan pengambilan keputusan, dan membangun budaya keterbukaan di dalam perusahaan bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan di era yang penuh ketidakpastian. Bagi pemerintah dan regulator seperti OJK dan BEI, tantangannya adalah memastikan bahwa pertumbuhan jumlah perusahaan yang masuk bursa juga diikuti peningkatan standar tata kelola, bukan sekadar mengejar rekor jumlah IPO.

Bagi masyarakat biasa, termasuk jutaan orang yang kini mulai berinvestasi melalui reksa dana atau saham, ada satu pelajaran sederhana yang bisa dipetik: sebelum membeli saham sebuah perusahaan, tanyakan dulu siapa yang mengelolanya dan bagaimana rekam jejaknya. Harga saham bisa naik turun karena banyak faktor yang tidak bisa kita kendalikan, tetapi kualitas pemimpin perusahaan adalah sesuatu yang bisa kita pelajari dan memiliki value tersendiri. Manajer yang baik adalah penjaga nilai investasi Anda yang paling pertama dan paling utama.

Indonesia sedang berada di persimpangan penting. Pasar modal kita tumbuh pesat, jumlah investor terus bertambah, dan semakin banyak perusahaan yang memilih melantai di bursa. Namun pertumbuhan tanpa kualitas adalah pertumbuhan yang rapuh. Yang kita butuhkan bukan hanya lebih banyak perusahaan di bursa, tetapi lebih banyak pemimpin yang benar-benar mampu — pemimpin yang tidak hanya piawai menghasilkan laba hari ini, tetapi juga bijak menjaga keberlanjutan perusahaan untuk anak cucu. Sebab pada akhirnya, kapal yang kuat bukan hanya soal ukurannya, melainkan soal siapa yang memegang kemudinya.

*Penulis: Prof. Masyhuri Hamidi, S.E., M.Si., Ph.D., CFP, CRP, QWP (Guru Besar Corporate Finance, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas)

The post Corporate Finance di Era Keberlanjutan: From Managerial Ability to Market Stability appeared first on Langgam.id.

Permintaan terbuka Wakil Gubernur Sumatra Barat, Vasco Ruseimy, telah disampaikan kepada Menteri Kebudayaan agar Sumatra Barat ditetapkan sebagai daerah istimewa pada momen malam puncak peringatan 100 tahun Jam Gadang (20/6). Ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah perasaan kolektif kita bahwa Minangkabau adalah sesuatu yang istimewa memang masih berakar pada kenyataan empiris, ataukah ia kini lebih banyak hidup sebagai romantisasi masa lalu?

Pertanyaan ini penting karena status keistimewaan tidak cukup hanya ditopang oleh kebanggaan masa lalu. Ia harus diwujudkan dalam praktik sosial, kualitas sumber daya manusia, daya saing ekonomi, serta kemampuan masyarakatnya dalam membangun peradaban yang relevan dengan tantangan zaman. Jika tidak, maka keistimewaan hanya akan menjadi simbol tanpa substansi.

Di tengah pergulatan ekonomi global, disrupsi teknologi, dan perubahan geopolitik dunia, kita perlu kembali merenungkan peradaban seperti apa yang sedang dan akan dibangun oleh masyarakat Minangkabau. Pertanyaan ini sesungguhnya bukan sekadar wacana intelektual. Ia menyangkut arah masa depan sebuah masyarakat: apakah Minangkabau akan tetap menjadi pelopor peradaban, atau justru menjadi penonton dari perubahan-perubahan besar yang terjadi di sekitarnya.

Satu hal yang dapat kita sepakati bersama adalah bahwa peradaban Minangkabau pada masa lalu tumbuh subur di atas fondasi ilmu pengetahuan. Ranah Minangkabau pernah menjadi pusat pendidikan, pusat pergerakan, dan pusat pembaruan pemikiran di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Dari surau-surau lahir ulama, intelektual, dan negarawan. Dari tradisi merantau lahir jaringan ekonomi dan sosial yang melampaui batas geografis.

Namun demikian, kejayaan masa lalu tersebut bukan sekadar hasil dari keberadaan lembaga pendidikan. Ia lahir dari tradisi dialektika, keterbukaan terhadap gagasan, dan kemampuan mengubah pengetahuan menjadi tindakan nyata. Filosofi “karena tungku yang bersilang maka nasi pun masak” menggambarkan bahwa kemajuan hanya mungkin tercipta ketika terjadi perjumpaan ide, perdebatan, dan kolaborasi.

Sayangnya, jika kita menengok kondisi hari ini, keunikan Sumatra Barat tampaknya semakin sulit dibedakan dari banyak provinsi lain di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi kita relatif biasa-biasa saja. Prestasi sumber daya manusia tidak lagi menonjol secara nasional. Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan agama memang masih eksis, tetapi dapat diperdebatkan apakah keduanya masih menjadi rujukan utama sebagaimana dahulu.

Jika demikian adanya, maka bisa jadi Minangkabau hari ini lebih merupakan sebuah idealisasi masa lalu—sesuatu yang pernah melekat kuat, tetapi semakin sulit diwujudkan dalam realitas sehari-hari. Inilah yang menjadikan Sumatra Barat berada di persimpangan jalan: sebuah negeri yang sedang menentukan kembali identitas dan wajah peradabannya.

Ekonom Timur Kuran, ketika menjelaskan kemunduran dunia Islam, berpendapat bahwa salah satu penyebab utamanya adalah kegagalan membangun institusi ekonomi modern yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Perusahaan di Barat berkembang menjadi entitas yang terpisah dari individu, memiliki tata kelola yang jelas, mekanisme suksesi yang pasti, serta sistem akuntabilitas yang kuat. Sebaliknya, dalam banyak masyarakat kolektivis, termasuk di Timur Tengah dan Minangkabau, relasi personal dan kekerabatan sering kali lebih dominan daripada institusi formal.

Pertanyaannya kemudian: apakah masyarakat Minangkabau mampu mempertahankan kekuatan budaya kolektivisnya sekaligus membangun institusi modern yang profesional? Ataukah kita justru terjebak dalam situasi paradoks, ketika nilai kolektivisme melemah tetapi institusi modern juga belum tumbuh dengan kokoh?

Dimulai dari Mana?

Penulis bersama tim saat ini sedang melakukan penelitian yang didanai melalui program IRN-EQUITY Universitas Andalas tahun 2025. Salah satu fokus penelitian tersebut adalah mengidentifikasi sumber dan kriteria kesuksesan wirausahawan Minangkabau. Melalui diskusi kelompok terarah (focus group discussion) yang melibatkan akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, pelaku usaha, dan ulama (17/6), terdapat beberapa temuan awal yang menarik untuk dicermati.

Pertama, perumusan makna kesuksesan yang berbeda dari paradigma Barat.

Selama ini, kesuksesan kewirausahaan banyak diukur menggunakan paradigma individualistik yang menekankan pertumbuhan laba, tingkat pengembalian investasi, dan akumulasi kekayaan. Belakangan memang muncul indikator nonfinansial seperti keseimbangan hidup dan tanggung jawab sosial. Namun, idealisasi nilai Islam dan budaya Minangkabau menawarkan perspektif yang lebih luas.

Dalam kewirausahaan Islam, harta bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai kemaslahatan. Manusia tidak semata diukur dari seberapa banyak yang dimiliki, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dihadirkan bagi sesama.

Dalam khazanah Minangkabau, konsep baguno menjadi inti dari keberhasilan seseorang. Seseorang dianggap berhasil bukan hanya karena kaya, tetapi karena mampu memberi manfaat bagi keluarga, kaum, nagari, dan masyarakat luas. Dengan demikian, keberhasilan bersifat sosial, spiritual, sekaligus ekonomi.

Pertanyaan kritisnya adalah: apakah generasi Minangkabau hari ini masih dipersiapkan untuk memiliki mentalitas demikian? Bukankah struktur keluarga besar semakin melemah? Peran mamak, datuak, dan bundo kanduang semakin tergerus oleh individualisme modern. Di sinilah keluarga menjadi arena strategis yang akan menentukan apakah Minangkabau tetap berada pada jalur kolektivisme atau bergeser menuju individualisme yang berorientasi pada kepentingan diri semata.

Kedua, institusionalisasi nilai dalam tindakan nyata.

Nilai budaya dan agama hanya akan bertahan apabila diinstitusionalisasikan dalam praktik sehari-hari. Salah satu contoh menarik adalah praktik kontrak bagi hasil seperti paduoan, patigoan, maupun sistem mato di rumah makan. Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa hubungan bisnis dalam tradisi Minangkabau tidak sekadar bersifat transaksional, tetapi juga dibangun di atas kepercayaan dan persaudaraan.

Sayangnya, dalam praktik modern, hubungan kekeluargaan sering kali justru melemahkan komitmen bisnis. Ketiadaan kontrak tertulis, mekanisme pengawasan, dan saksi membuat hubungan usaha rentan terhadap konflik.

Persoalan serupa juga tampak dalam kehidupan sosial sehari-hari. Apakah rasa badunsanak membuat kita terlalu permisif terhadap pelanggaran aturan? Apakah kedekatan sosial menyebabkan praktik parkir liar, pelanggaran lalu lintas, atau berbagai bentuk ketidakdisiplinan publik dibiarkan?

Merokok adalah pilihan pribadi, lalu apa yang kita lakukan secara kolektif manakala perilaku itu merugikan publik?

Pertanyaan-pertanyaan ini tampak sederhana, tetapi sesungguhnya menjadi indikator penting apakah masyarakat mampu membangun peradaban modern.

Peradaban tidak lahir hanya dari slogan, simbol, atau pelabelan “daerah istimewa”. Peradaban lahir dari kemampuan masyarakat mengubah nilai menjadi institusi, dan institusi menjadi perilaku kolektif.

Amerika Serikat membangun peradabannya melalui kapitalisme yang mendorong individualisme, inovasi, dan kewirausahaan teknologi. Tiongkok menempuh jalur berbeda: memadukan budaya kolektivis, kepercayaan berbasis guanxi, dan kepastian institusional untuk menghasilkan lompatan ekonomi dan inovasi.

Minangkabau sesungguhnya memiliki modal sosial yang sangat besar: budaya kolektivisme, tradisi merantau, etos pendidikan, dan nilai-nilai Islam. Tantangannya bukanlah menemukan identitas baru, melainkan mengaktualisasikan kembali modal tersebut dalam konteks abad ke-21.

Di sinilah relevansi agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Upaya memperkuat pendidikan berkualitas (SDG 4), membangun kewirausahaan yang produktif dan inklusif (SDG 8), menjaga keberlanjutan komunitas berbasis budaya (SDG 11), serta memperkuat institusi sosial yang adil dan akuntabel (SDG 16) sesungguhnya sejalan dengan cita-cita peradaban Minangkabau.

Pembangunan ekonomi tanpa penguatan nilai budaya dan institusi hanya akan menghasilkan pertumbuhan tanpa peradaban.

Dalam mitologi Yunani, Prometheus menghadirkan api bagi umat manusia dengan pengorbanan yang sangat besar. Demikian pula dengan peradaban. Ia tidak lahir secara instan. Ia menuntut pengorbanan, kesabaran, dan kerja-kerja senyap yang sering kali tidak segera tampak hasilnya.

Membangun pendidikan yang unggul, memperkuat keluarga, memperbaiki tata kelola, dan menghidupkan kembali budaya intelektual merupakan pekerjaan panjang yang membutuhkan strategic thinkers and doers.

Ketika kita saat ini berada di persimpangan jalan, negeri kolektivis ini harus menentukan pilihan jalan strategisnya. Pada akhirnya, peradaban tidak lahir dari simbol, slogan, ataupun glorifikasi masa lalu. Ia lahir dari kesediaan suatu masyarakat untuk berinvestasi pada pendidikan, memperkuat institusi, memelihara budaya intelektual, dan menempatkan kepentingan kolektif di atas kepentingan sesaat.

Donard Games (Guru Besar Kewirausahaan Universitas Andalas)

Tulisan ini merupakan bagian dari diseminasi hasil riset LPDP di bawah Kemenristekdikti yang dikelola Program EQUITY (Kontrak No. 4304/B3/DT.03.08/2025).

The post Negeri di Persimpangan Jalan appeared first on Langgam.id.

Manusia membangun peradaban di atas kemampuan membedakan antara yang nyata dan yang tidak nyata. Sejak awal sejarah pengetahuan, benda yang dapat dilihat, disentuh, diukur, dan diverifikasi selalu menjadi titik awal pencarian kebenaran. Namun dalam praktik kehidupan sosial, politik, hukum, bahkan akademik, sering muncul keadaan yang paradoksal. Sebuah benda nyata ada, tersimpan, dan dapat diperiksa, tetapi perdebatan justru berlangsung tanpa menjadikan benda tersebut sebagai pusat pembuktian.

Fenomena ini melahirkan situasi yang menarik sekaligus problematik. Kebenaran tidak lagi ditentukan oleh keberadaan objek yang sesungguhnya, melainkan oleh siapa yang memiliki otoritas untuk berbicara tentang objek tersebut. Akibatnya, realitas yang seharusnya menjadi hakim tertinggi justru digantikan oleh konstruksi argumentasi yang terus berputar tanpa titik akhir. Di sinilah muncul persoalan filosofis yang mendalam tentang apakah kebenaran masih bersumber dari kenyataan, ataukah telah berpindah menjadi hasil keputusan otoritas?

Realitas yang Sesungguhnya Ada

Bayangkan terdapat sebuah benda yang nyata dan otentik tersimpan di suatu tempat. Benda itu bukan cerita, bukan dugaan, bukan pula rekayasa imajinasi. Ia benar-benar ada secara fisik. Keberadaannya dapat diverifikasi apabila akses terhadap benda tersebut diberikan. Dalam logika sederhana, benda tersebut merupakan sumber utama untuk menentukan apakah suatu klaim benar atau salah.

Keberadaan benda nyata ini seharusnya memberikan keuntungan sebagai bukti fisik. Dalam logika ilmu, kehadiran objek empiris memungkinkan proses verifikasi dilakukan secara langsung. Dengan kata lain, kebenaran tidak perlu dicari terlalu jauh karena sumber pengujiannya sudah tersedia. Seluruh hipotesis yang berkembang seharusnya kembali kepada objek tersebut sebagai rujukan terakhir. Realitas menjadi hakim yang memutuskan perdebatan.

Munculnya Hipotesis Ketidakotentikan

Namun situasi berubah ketika muncul kelompok yang menyatakan bahwa benda tersebut tidak otentik. Mereka mengajukan berbagai argumen, analisis, interpretasi, dan dugaan yang mengarah pada kesimpulan bahwa benda tersebut bukanlah sebagaimana yang diklaim. Secara ilmiah, kemunculan hipotesis semacam ini sebenarnya sah dan bahkan diperlukan.

Dalam tradisi ilmu pengetahuan, setiap klaim memang boleh dipertanyakan. Tidak ada larangan untuk meragukan sesuatu. Keraguan adalah bagian dari metode ilmiah. Masalah muncul bukan ketika keraguan itu lahir, melainkan ketika keraguan tersebut berkembang menjadi pusat perhatian sementara objek yang diperdebatkan justru tidak digunakan secara maksimal untuk menguji keraguan itu sendiri. Pada titik ini, perdebatan mulai bergerak menjauh dari realitas menuju wilayah interpretasi.

Jalan Paling Logis yang Sering Tidak Dipilih

Apabila sebuah benda nyata tersedia dan menjadi objek sengketa, maka jalan yang paling logis adalah menunjukkan benda tersebut lalu menguji keotentikannya. Rumus ini sangat sederhana. Objek diperiksa, data dikumpulkan, metode verifikasi diterapkan, dan hasilnya diumumkan. Setelah itu, perdebatan dapat diakhiri berdasarkan fakta yang ditemukan.

Secara filosofis, metode ini disebut sebagai pendekatan berbasis realitas empiris. Kebenaran dicari melalui hubungan langsung dengan objek. Algoritma pembuktian memiliki titik awal yang jelas dan titik akhir yang jelas pula. Seluruh pihak dapat menerima hasilnya karena dasar pengambilan keputusan bukan asumsi, melainkan kenyataan yang sama-sama dapat diamati.

Ketika Algoritma Pembuktian Selesai

Jika pemeriksaan membuktikan bahwa benda tersebut memang otentik, maka sesungguhnya proses logika telah selesai. Tidak ada lagi alasan rasional untuk mempertahankan hipotesis ketidakotentikan. Hipotesis gugur karena bertentangan dengan fakta yang berhasil diverifikasi.

Dalam ilmu pengetahuan, inilah yang disebut sebagai penutupan algoritma pembuktian. Sebuah pertanyaan memperoleh jawaban karena data yang tersedia cukup untuk menghasilkan kesimpulan. Tentu masih mungkin ada penelitian lanjutan, tetapi status dasar persoalannya telah selesai. Perdebatan tidak lagi bergerak pada pertanyaan apakah benda itu otentik, melainkan pada pertanyaan lain yang lebih spesifik.

Ketika Keotentikan Belum Dapat Dipastikan

Keadaan berbeda terjadi apabila pemeriksaan belum mampu membuktikan keotentikan secara sahih. Dalam situasi seperti ini, algoritma pembuktian dapat berakhir dengan kesimpulan sementara bahwa data belum cukup. Tidak semua persoalan harus menghasilkan jawaban mutlak. Terkadang ketidakpastian juga merupakan hasil yang sah.

Namun bisa juga algoritma berlanjut ke arah lain. Penelitian tambahan dilakukan, metode baru digunakan, dan bukti baru dicari. Yang penting, arah pencarian tetap berpusat pada benda nyata yang menjadi objek sengketa. Dengan demikian, seluruh proses tetap memiliki jangkar logis yang jelas.

Pembuktian oleh Pemilik Hipotesa Ketidakotentikan

Masalah yang lebih rumit muncul ketika rumus pembuktian diubah. Alih-alih menjadikan benda nyata sebagai pusat verifikasi, pihak yang berhipotesis tentang ketidakotentikan justru dibebani tugas untuk membuktikan klaimnya secara penuh. Sekilas hal ini tampak masuk akal, tetapi dalam praktik tertentu dapat menciptakan persoalan metodologis.

Mengapa demikian? Karena pembuktian yang dilakukan oleh pihak penggugat sering kali harus dilakukan tanpa akses penuh terhadap objek yang dipersoalkan. Akibatnya, mereka membangun argumentasi berdasarkan indikasi, inferensi, dugaan, atau bukti tidak langsung. Algoritma pembuktian menjadi bergerak di wilayah hipotesis yang saling bertabrakan tanpa pernah menyentuh sumber realitas yang sesungguhnya.

Hilangnya Kriteria Penutupan Algoritma

Ketika objek nyata tidak dijadikan dasar utama verifikasi, algoritma pembuktian kehilangan mekanisme penutupnya. Tidak ada lagi titik yang dapat disepakati sebagai akhir dari perdebatan. Setiap bukti dapat dibalas dengan bukti lain, setiap argumen dapat dijawab dengan argumen baru, dan setiap hipotesis dapat dilawan oleh hipotesis berikutnya.

Keadaan ini menciptakan apa yang disebut sebagai regresi tanpa akhir. Perdebatan terus berlangsung karena tidak ada fondasi bersama yang diterima semua pihak. Kebenaran menjadi sesuatu yang selalu ditunda. Ia tidak pernah benar-benar ditemukan karena proses pencariannya tidak pernah menyentuh realitas yang menjadi sumber persoalan.

Pertarungan Antara Hipotesis dan Hipotesis

Dalam kondisi tersebut, pihak yang meragukan keotentikan membangun bukti hipotetik. Mereka menyusun argumentasi berdasarkan data yang tersedia. Namun bukti hipotetik itu kemudian ditolak menggunakan hipotesis lain yang juga belum diverifikasi oleh benda nyata yang dipersoalkan.

Akhirnya terjadi situasi yang unik. Yang berhadapan bukan lagi realitas melawan dugaan, melainkan dugaan melawan dugaan. Kedua pihak sama-sama bergerak dalam ruang spekulasi. Tidak ada satu pun yang memperoleh legitimasi dari pemeriksaan langsung terhadap objek yang menjadi pusat sengketa. Perdebatan berubah menjadi kompetisi narasi, bukan pencarian fakta.

Paradoks Kesalahan yang Ditetapkan

Lebih jauh lagi, pihak yang mengajukan keraguan dapat dinyatakan salah bukan karena realitas membuktikan mereka keliru, melainkan karena otoritas memutuskan demikian. Dengan kata lain, kesalahan ditetapkan sebelum realitas dijadikan hakim utama. Ini segala menutup pintu untuk membuka realita. Hipotesa logis dapat tertanam kembali dalam benak publik apa gerangan yang sangat ditakuti bila realita harus dibuka.

Di sinilah paradoks muncul. Seseorang dapat dianggap salah berdasarkan pembuktian hipotetik yang lain. Padahal hipotesis yang ia bangun belum pernah diuji secara tuntas terhadap objek nyata yang tersedia. Kesalahan tidak lahir dari konfrontasi dengan fakta, melainkan dari konfrontasi dengan struktur otorisasi.

Otorisasi versus Realitas

Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara kebenaran berbasis realitas dan kebenaran berbasis otorisasi. Dalam kebenaran berbasis realitas, sesuatu dianggap benar karena sesuai dengan fakta yang ada. Otoritas hanya berfungsi membantu proses verifikasi. Ia bukan sumber kebenaran.

Sebaliknya, dalam kebenaran berbasis otorisasi, sesuatu dianggap benar atau salah karena ada lembaga, individu, atau struktur yang memiliki kewenangan untuk menyatakannya. Realitas dapat menjadi faktor pendukung, tetapi bukan lagi penentu utama. Yang menentukan adalah keputusan otoritas itu sendiri.

Bahaya Ketika Otorisasi Menggantikan Fakta

Ketika otorisasi menggantikan fakta, masyarakat berpotensi kehilangan mekanisme objektif untuk menyelesaikan sengketa. Setiap persoalan akan bergantung pada siapa yang memiliki kewenangan, bukan pada apa yang sesungguhnya terjadi. Dalam jangka panjang, keadaan ini dapat mengikis kepercayaan terhadap institusi.

Orang tidak lagi bertanya, apa faktanya. Mereka mulai bertanya, siapa yang berhak menentukan faktanya. Pergeseran ini sangat berbahaya karena mengubah orientasi pencarian kebenaran. Fokus berpindah dari realitas menuju kekuasaan. Padahal sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan tidak selalu identik dengan kebenaran.

Kembali kepada Hakim Realita Benda Nyata

Pada akhirnya, seluruh persoalan ini mengajarkan satu prinsip filosofis yang sederhana namun mendalam. Jika sebuah benda nyata tersedia dan menjadi pusat sengketa, maka benda itulah yang seharusnya menjadi hakim tertinggi. Hipotesis boleh dibangun, keraguan boleh diajukan, dan otoritas boleh memberikan prosedur. Namun semuanya harus kembali kepada realitas yang ada.

Kebenaran memperoleh martabatnya ketika ia bersandar pada kenyataan. Sebaliknya, ketika kenyataan disingkirkan dan digantikan oleh pertarungan otorisasi, maka algoritma pembuktian kehilangan ujungnya. Perdebatan dapat berlangsung tanpa akhir, kesalahan dapat ditetapkan tanpa verifikasi final, dan realitas yang seharusnya menjadi pusat justru berubah menjadi penonton.

Di situlah letak ironi terbesar. Benda nyata tetap diam di tempat penyimpanannya, sementara manusia sibuk memperdebatkan keberadaannya melalui lapisan demi lapisan hipotesis. Realitas ada, tetapi tidak dijadikan penentu. Dan ketika realitas tidak lagi menjadi penentu, maka yang tersisa bukanlah kepastian kebenaran, melainkan perebutan hak untuk mendefinisikan apa yang dianggap benar.

*Penulis: Yazid Bindar (Guru Besar Teknik Pangan dan Kemurgi, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung)

The post Pertarungan Realita dan Otorisasi Keotentikan Objek Nyata Tersembunyi appeared first on Langgam.id.

Indonesia sejak awal dibangun di atas kesadaran akan keberagaman. Kita memahami Indonesia sebagai bangsa multikultural. Semangat itu dirumuskan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Namun, mulitikulturalisme bukanlah sesuatu yang dipahami secara tetap. Cara masyarakat Indonesia membayangkan dan memaknai kemajemukan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman.

Dalam konteks ini, perkembangan teknologi digital merupakan salah satu faktor penting yang mengubah imajinasi masyarakat tentang multikulturalisme Indonesia itu. Jika pada masa lalu keberagaman terutama dibayangkan melalui institusi negara dan media massa, kini ia semakin banyak dialami secara langsung melalui internet dan media sosial.

Benedict Anderson (1983), seorang pemikir kebangsaan, pernah menjelaskan bahwa bangsa pada dasarnya merupakan imagined community atau komunitas yang dibayangkan. Sebagian besar anggota suatu bangsa tidak pernah saling mengenal secara langsung, tetapi mereka merasa menjadi bagian dari komunitas yang sama karena memiliki imajinasi kolektif tentang kebersamaan.

Dalam sejarah Indonesia, sekolah, surat kabar, radio, dan televisi memainkan peran penting dalam membentuk imajinasi tersebut. Melalui berbagai media itu, masyarakat diperkenalkan pada keragaman suku, bahasa, adat istiadat, dan budaya yang membentuk Indonesia. Namun, hubungan dengan keberagaman itu sebagian besar bersifat tidak langsung. Banyak orang mengenal kelompok lain melalui representasi yang disediakan negara dan media, bukan melalui interaksi personal.

Internet mengubah kondisi tersebut secara mendasar. Ruang digital memungkinkan masyarakat dari berbagai daerah berinteraksi secara langsung tanpa dibatasi jarak geografis. Seorang pelajar di Jawa dapat mengikuti kehidupan sehari-hari masyarakat Papua melalui media sosial. Komunitas kreator konten dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara dapat berkolaborasi dalam ruang digital yang sama. Bahkan budaya lokal yang sebelumnya hanya dikenal di wilayah tertentu kini dapat menjadi konsumsi publik nasional dalam hitungan jam.

Fenomena ini menunjukkan bahwa keberagaman tidak lagi hanya dipelajari, melainkan juga dialami. Media sosial membuat masyarakat Indonesia hidup dalam lingkungan komunikasi yang jauh lebih intens dengan kelompok-kelompok yang berbeda latar belakang. Pengalaman semacam ini secara perlahan mengubah cara masyarakat memandang identitas dan perbedaan.

Perubahan tersebut juga terlihat pada semakin populernya berbagai ekspresi budaya daerah di ruang digital. Lagu berbahasa daerah, kuliner lokal, tradisi komunitas, hingga dialek tertentu dapat memperoleh perhatian luas dari pengguna internet di seluruh Indonesia. Yang menarik, apresiasi terhadap budaya lokal kini tidak selalu dimediasi oleh negara sebagaimana terjadi pada masa sebelumnya, melainkan tumbuh melalui interaksi horizontal antarmasyarakat.

Di saat yang sama, internet memperluas cakupan pengalaman multikultural masyarakat Indonesia hingga melampaui batas negara. Generasi muda Indonesia kini tidak hanya berinteraksi dengan sesama warga Indonesia, tetapi juga dengan berbagai komunitas global melalui media sosial, gim daring, platform video, maupun forum digital. Akibatnya, cara mereka memandang identitas nasional menjadi semakin terbuka terhadap pengaruh global.

Karena itu, multikulturalisme Indonesia saat ini berada dalam situasi yang berbeda dibandingkan beberapa dekade lalu. Jika dahulu keberagaman terutama dipahami dalam kerangka nasional, kini keberagaman tersebut semakin berkelindan dengan pengalaman global. Menjadi orang Indonesia tidak lagi berarti hidup dalam ruang budaya yang relatif tertutup, melainkan berada dalam jaringan hubungan yang bersifat lokal sekaligus global.

Tentu saja perkembangan ini tidak sepenuhnya menghadirkan dampak positif. Ruang digital juga memungkinkan penyebaran prasangka, polarisasi, dan konflik identitas secara lebih cepat. Namun, jika dilihat dalam perspektif yang lebih dalam, internet telah memperluas kesempatan masyarakat untuk mengenal kelompok lain secara lebih dekat daripada generasi-generasi sebelumnya.

Di sinilah tantangan sekaligus peluang Indonesia ke depan. Teknologi telah mengubah cara kita membayangkan bangsa dan keberagaman. Persoalannya bukan lagi bagaimana memperkenalkan perbedaan kepada masyarakat, melainkan bagaimana mengelola ruang digital agar perbedaan tersebut menjadi sumber dialog dan solidaritas. Masa depan Bhinneka Tunggal Ika akan sangat ditentukan oleh kemampuan kita menjadikan teknologi sebagai sarana memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat yang semakin terhubung.

*Penulis: Sartana, M.A. (Dosen Psikologi Departemen Psikologi di Univesitasa Andalas)

The post Teknologi Digital dan Imajinasi Baru Tentang Multikulturalisme appeared first on Langgam.id.