Kita tahu, kita takut bicara, nanti diinterogasi pula. Saya sebut sajalah, APH terlibat dalam aksi tambang emas ilegal ini. Pemerintah mangeggek, bak petani bertemu harimau kala sore dalam rimba.

Kematian tak wajar adalah risiko dari usaha berisiko tinggi yang tak berizin. Sudah bertunas mucung, sudah berdaun bibir berkata, “jaga lingkungan kita, nanti datang bencana.” Tak didengar. Didengar namun dilupakan. Dilupakan, datang lagi kematian.

Rasa-rasanya, sebutan lain dari sombong, saya adalah satu-satunya, yang punya data paling lengkap soal emas Minangkabau. Ratusan sumber   Belanda saya punya. Saya dibantu kawan pula. Saya buat novel sejarah emas, cinta, perbudakan dan kekuasaan. Masalahnya: belum terbit pula.

Menata tambang emas

Emas Sumbar ditambang sejak tahun 1666 oleh VOC. Pertama di Hindia Belanda. Jauh sebelumnya ada sekitar 200 lokasi rakyat mendulang emas. Hanyut-hanyut saja di sungai. Emas itu dinamakan ameh urai. Terurai oleh air. Tampak-tampak saja. Tak ada alat berat. Sekarang dikeruk bumi. Pakai izin tidak, bayar pajak tidak, royalti tidak, BPJS tidak, asuransi tenaga kerja tidak. Uang untuk lingkar ilegal saja.

Ditegah, awak kanai gertak. Bisa meletus geren. Rakyat mau yang instan saja, disuruh urus izin, tak pandai. Pandai, banyak tetek bengek dan lama. Untuk urusan lingkungan memang lama. Yang sebentar, beli mie ke warung. Jika izin diurus, walau lama, kita aman. Ada yang menjaga. Rusak lingkungan Anda kena denda. Ada tata cara, ada aturan main. Tidak kucing-kucingan. Uruslah.

Di zaman Belanda diurus, ditata, diawasi. Pada 1901 dikeluarkan izin konsesi tambang emas sebanyak 102 lokasi. Ratusan ribu hektare. Konsesi 75 tahun. Pasti. Jelas. Uang dia bawa ke Amsterdam.

Baru sepekan lalu, sembilan nyawa melayang di lubang tambang ilegal Sijunjung. September 2024 di Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, puluhan penambang tertimbun longsor di lokasi tambang emas. Sebanyak 15 orang tewas, di tanah yang sama yang dulu diincar Verbeek dan Maatschappij Java.

Emas adalah logam mulia, karena izinnya tidak gampang. Harganya mahal. Bayangkan sampai sekarang ada 300 tambang ilegal. Tak berizin. Tapi, ada puliha izin koperasi tambang emas yang sudah diajukan gubernur ke pusat.

Pada 13 Maret 2025, Gubernur mengirim surat resmi Nomor 540/249/MB/III/DESDM-2025 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara di Jakarta. Isinya: usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) seluas 13.354,69 hektare di tujuh kabupaten, termasuk 5.588,52 hektare di Solok Selatan yaitu di Abei yang dulu dikuasai Verbeek. Pada 30 Juni 2025, Gubernur menyusulkan tambahan 4.278,86 hektare untuk Dharmasraya, Pasaman dan Pasaman Barat. Total hampir 17.633 hektare untuk rakyat, bukan untuk satu cukong.

Menetapkan WPR bukan sekadar menorehkan garis di peta lalu meneken stempel. Ini menyangkut status kawasan hutan lindung dan hutan konservasi, sempadan sungai, kawasan karst, daerah resapan air, tata ruang provinsi, Amdal, hingga overlay dengan izin-izin lain yang sudah ada.

Sumbar nan rancak ini dan kita puja-puji ini bukan tanah kosong. Di sini, ada ekosistem yang menjadi hulu lima daerah aliran sungai besar yang menghidupi Sumatera bagian tengah. Salah surat, salah izin berarti bencana yang lebih besar lagi di kemudian hari.

Masalahnya, masyarakat termasuk sebagian penambang sering tidak sabar menunggu proses yang memang panjang ini. Yang penting bisa menggali sekarang. Yang penting hari ini ada emas, soal sungai yang akan keruh tahun depan, soal hutan yang gundul, soal galodo yang akan datang, itu urusan nanti.

Mentalitas instan inilah yang justru menjadi sekutu paling setia bagi mafia tambang. Karena cukong tidak butuh Amdal. Ia butuh masyarakat yang lebih takut miskin hari ini ketimbang takut tenggelam besok.

Sekarang, menambang emas adalah baik, tapi haris diatur. Emas ini, sudah ditambang jauh ke belakang, setidaknya sejak zaman Nabi Sulaiman. 

Jika disebut, prajurit Nabi Sulaiman pernah sampai ke Pasaman Barat, sekarang. Percaya tidak?

“Maka disuruhkan Hiram beberapa kapal kepada Baginda dengan tolongan hamba-hambanya dan dari pada segala rakyatnyapun beberapa orang yang tahu berlayarlah mereka itu serta dengan hamba Raja Sulaiman ke Ofir, diambilnya dari sana emas empat ratus lima puluh talenta banyaknya, yang dibawanya kepada Baginda Raja Sulaiman.” (Kitab Tawarikh Yang Kedua, ayat 18)”

Tiga tahun lamanya berlayar pulang pergi dari Kerajaan Nabi Sulaiman ke Ofir, suatu tempat yang menurut laporan perjalanan Belanda, analisa-analisa serta puisi tua dari Portugal, ada di Minangkabau dekat Gunung Pasaman. 

Sebuah puisi, tertua, mungkin tentang Sumatera:

Dikatakan bahwa negeri ini

Dimasuki gelombang laut yang memisahkannya

Dari pulau mulia Sumatra yang sebelumnya bersatu;

Dulu bernama Quersoneso

Karena tanahnya menghasilkan emas yang bersinar

Karena itu ditambahkan kata Aurea; Sebab Ofir yang ada dalam bayangan mereka puisi

Bab X Bait 124 Hal 427 Buku Puisi Lusiadi (1572) Luis Vas de Camoes.)

Jadi emas Pulau Emas ini tak main-main. Yang main-main kita, seperti saya waktu remaja dulu, sudah terbenam matahari masih main bal. Tak taat aturan. Aturan di kita tidak ditegakkan. Yang menegakkan ada masalah dalam pikirannya.

Jadi jika sekarang emas ditambang secara liar, malu kita pada sejarah. Jangan mempermalukan ranah Minang pada dunia luar. Mari taat hukum. Jaga dan lestikan lingkungan, sambil menikmati hasilnya. Suai?(**)

The post Payung Patah Tangkai, Emas dari Tambang Ilegal appeared first on Langgam.id.

Jika diakumulasikan dengan dua universitas negeri besar di Padang, Universitas Andalas dan Universitas Negeri Padang, angka pencari ilmu di kota ini melampaui seratus ribu jiwa. Ribuan anak muda dari berbagai provinsi tetangga seperti Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatra Utara Bagian Selatan, Sumatra Selatan bagian utara, hingga Kepulauan Riau setiap tahunnya datang memadati koridor-koridor kampus. Kendati demikian, status sebagai salah satu kota tujuan pendidikan paling favorit tidak boleh membuat Padang terlena dalam zona nyaman. Kompetisi antarwilayah kian ketat, dan ekspektasi generasi muda terhadap ekosistem perkotaan telah berubah secara drastis. Padang hari ini dituntut untuk berpikir strategis dan visioner, melampaui sekadar penyedia ruang kelas dan ijazah.

Menghadapi masa depan, urgensi mempertahankan dan mengembangkan identitas Kota Pelajar harus diletakkan dalam kerangka regulasi yang mapan dan sistematis. Mahasiswa bukan sekadar komoditas ekonomi penunjang bisnis indekos atau rumah makan, melainkan aset intelektual yang membentuk denyut nadi kebudayaan dan inovasi kota. Oleh karena itu, tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana mentransformasikan Padang menjadi ruang hidup yang ramah, inklusif, dan ekonomis bagi para pencari ilmu. Kota yang ramah pelajar adalah kota yang mampu menekan biaya hidup tanpa menurunkan kualitas hidup, sebuah formula penting untuk menjaga daya saing wilayah dalam jangka panjang.

Intervensi Tiga Ranah

Komitmen ini harus diwujudkan melalui intervensi kebijakan konkret pada tiga lapisan kebutuhan hidup mahasiswa: primer, sekunder, dan tersier. Pada sektor kebutuhan dasar atau primer yang mencakup sandang, pangan, dan papan, otoritas terkait perlu hadir sebagai regulator yang melindungi kantong pelajar.

Sektor papan atau hunian sering kali menjadi beban terberat bagi mahasiswa rantau, yang tentunya juga berdampak membebani pendapatan ekonomi para orang tua/wali mereka. Apalagi jamak diketahui publik, nilai Uang Kuliah Tunggal tak pernah merangkak turun, melainkan sebaliknya. Merujuk pada data makro BPS Kota Padang mengenai Indeks Harga Konsumen dalam berita resmi statistik tahun 2025, kelompok pendidikan serta penyediaan makanan dan minuman/restoran secara konsisten menjadi salah satu pendorong inflasi tahunan, yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar 3,53 persen dan 1,27 persen.

Kenaikan harga indeks komoditas ini secara riil berdampak langsung pada biaya operasional hidup harian mahasiswa. Regulasi zonasi dan standardisasi tarif indekos berdasarkan fasilitas dapat menjadi langkah awal untuk mencegah spekulasi harga sewa yang tidak rasional di sekitar area kampus. Sementara untuk sektor pangan dan sandang, kolaborasi dengan ritel modern serta penyedia logistik dapat diarahkan melalui program insentif pajak daerah bagi pelaku usaha yang bersedia memberikan harga khusus bagi kalangan akademis.

Selanjutnya, mobilitas yang efisien merupakan urat nadi dari produktivitas mahasiswa. Sektor sekunder seperti transportasi publik harus didesain untuk mendukung pergerakan dari hunian menuju pusat-pusat pembelajaran. Integrasi transportasi massal yang andal dengan skema tarif subsidi mutlak diperlukan. Pemerintah Kota Padang sebenarnya telah memiliki modal transportasi yang baik melalui bus Trans Padang. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Padang tahun 2024, tarif reguler bus ini adalah Rp3.500, namun khusus untuk pelajar diberlakukan tarif bersubsidi sebesar Rp1.500. Kebijakan diskon tarif sekunder berbasis subsidi seperti ini harus terus dipertahankan, diperluas jangkauan koridornya, dan diintegrasikan secara penuh untuk menyasar seluruh klaster perguruan tinggi guna meringankan beban finansial mobilitas harian para mahasiswa rujukan.

Tidak kalah penting adalah pemenuhan kebutuhan tersier yang meliputi hiburan, seni, budaya, dan rekreasi. Mahasiswa membutuhkan ruang ketiga di luar kampus dan tempat tinggal untuk menyegarkan pikiran, berdiskusi, dan menumbuhkan kreativitas. Akses terhadap fasilitas olahraga milik pemerintah, museum, Taman Budaya, gedung pertunjukan seni, hingga destinasi wisata lokal seperti Pantai Padang atau kawasan Kota Tua seharusnya tidak menjadi barang mewah yang sulit dijangkau. Sektor rekreasi yang terjangkau akan membentuk ekosistem kota yang seimbang, tempat di mana kesehatan mental dan kreativitas generasi muda dirawat dengan baik.

Sinergi Pentahelix

Strategi eksekusi dari seluruh gagasan ini bertumpu pada satu instrumen legal yang sederhana tetapi berdampak masif, semisal regulasi diskon khusus melalui kartu identitas pelajar dan mahasiswa. Kebijakan ini dapat diwujudkan melalui regulasi daerah yang memberikan insentif bagi penyedia jasa dan ritel untuk memberlakukan potongan harga khusus. Bandung dan Yogyakarta kabarnya sudah menerapkan hal ini.

Konkritnya, cukup dengan menunjukkan kartu pelajar atau kartu mahasiswa yang sah saat bertransaksi, mereka dapat menikmati fasilitas khusus ini di berbagai sektor usaha yang telah bekerja sama. Pola kemitraan ini menciptakan simbiosis mutualisme; pelaku usaha mendapatkan kepastian volume pasar yang loyal dari ratusan ribu mahasiswa, sementara mahasiswa mendapatkan jaminan biaya hidup yang rasional.

Secara reflektif, keberhasilan mentransformasikan visi ini akan menjadi momen pembuktian apakah Padang benar-benar menghargai statusnya sebagai Kota Pelajar atau sekadar menjadikannya jargon historis semata. Keberpihakan anggaran dan regulasi yang progresif adalah cerminan dari pemikiran visioner para pembuat kebijakan.

Penting dicatat, menjadikan kota ini ekonomis bagi mahasiswa bukan berarti mendegradasi nilai ekonomi kota, melainkan sebuah investasi jangka panjang untuk menanam modal sosial. Ketika para lulusan memiliki memori kolektif yang indah dan produktif tentang kota ini, mereka akan menjadi duta-duta terbaik yang mempromosikan Padang ke kancah nasional maupun internasional pada masa depan.

Sungguh pun begitu, mewujudkan Padang sebagai kota pelajar yang ideal tidak dapat dilakukan dengan cara-cara konvensional yang lambat. Seluruh pihak harus bersinergi secara aktif dan menanggalkan ego sektoral demi masa depan daerah. Upaya besar ini tidak boleh hanya bertumpu pada pundak rektor perguruan tinggi atau kebijakan walikota semata yang memiliki keterbatasan birokrasi. Perubahan nyata akan terjadi ketika kalangan pengusaha perhotelan, transportasi swasta, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kuliner, komunitas-komunitas kreatif, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang pendidikan, serta penyedia jasa strategis lainnya di Kota Padang ikut ambil bagian secara aktif tanpa harus menunggu instruksi formil.

Lebih jauh, UMKM dapat mempelopori gerakan warung ramah kantong mahasiswa, komunitas kreatif menyediakan ruang kolaborasi serta diskusi gratis, dan LSM mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak pada kesejahteraan pelajar. Melalui sinergi pentahelix yang solutif, terintegrasi, dan gotong royong multisektor tersebut, Padang akan mampu berdiri tegak sebagai mercusuar pendidikan yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga unggul sebagai ruang hidup yang humanis serta bersahabat bagi generasi masa depan. Sediakah kita mengeksekusinya bersama? Wallahualam.

*Penulis: Mohammad Isa Gautama (Dosen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang)

The post Menimbang Padang Sebagai Kota Pelajar Seutuhnya appeared first on Langgam.id.

Kondisi seperti ini tidak bisa ditutupi hanya dengan pidato optimisme. Rakyat merasakan kenyataan secara langsung dalam kehidupan mereka. Pedagang kecil melihat pembeli mulai berkurang. Buruh mulai khawatir terhadap kemungkinan pemutusan hubungan kerja. Pegawai mulai takut tempat kerjanya melakukan pengurangan karyawan akibat penurunan pendapatan perusahaan. Anak muda mulai merasa sulit memperoleh pekerjaan baru. Semua keadaan ini menciptakan tekanan psikologis yang meluas di masyarakat. Dalam situasi seperti itu, rakyat membutuhkan pemimpin yang mampu membaca kegelisahan secara jernih, bukan pemimpin yang sibuk mempertahankan citra seolah-olah keadaan tetap baik-baik saja.

Tanda-Tanda Krisis Ditangkap oleh Rakyat

Rakyat modern bukan lagi masyarakat yang sepenuhnya bergantung pada informasi resmi pemerintah. Di era digital, masyarakat memantau sendiri perkembangan ekonomi melalui media sosial, berita internasional, data nilai tukar, harga kebutuhan pokok, dan pendapat para ekonom. Pelemahan nilai rupiah misalnya, menjadi simbol yang sangat mudah dipahami oleh masyarakat sebagai tanda adanya tekanan ekonomi. Ketika rupiah melemah terus-menerus, masyarakat segera menghubungkannya dengan kenaikan harga barang, ancaman inflasi, dan melemahnya daya beli. Rakyat yang memiliki pengetahuan ekonomi bahkan mulai membandingkan kondisi sekarang dengan pengalaman-pengalaman krisis sebelumnya.

Kekhawatiran terhadap potensi krisis ekonomi muncul dalam berbagai bentuk persepsi masyarakat. Ada yang melihatnya sebagai ancaman sementara akibat tekanan global. Ada pula yang menganggapnya sebagai tanda lemahnya ketahanan ekonomi nasional. Terlepas dari perbedaan persepsi itu, satu hal yang sama adalah munculnya keresahan sosial. Keresahan ini tidak boleh dianggap remeh. Dalam sejarah berbagai negara, krisis besar sering kali diawali oleh akumulasi ketidakpercayaan rakyat terhadap kemampuan negara mengendalikan keadaan. Ketika rasa cemas terus bertumbuh tanpa adanya komunikasi yang menenangkan, maka kepanikan sosial dapat berkembang lebih cepat daripada kerusakan ekonomi itu sendiri.

Pemimpin Sedang Menghadapi Ujian

Situasi ekonomi yang penuh tekanan merupakan ujian bagi seorang pemimpin. Pada masa tenang, pemimpin dapat fokus menjalankan program programnya tanpa kondisi turbulen. Namun pada masa sulit, karakter kepemimpinan diuji secara nyata. Dalam kondisi seperti ini, rakyat tidak hanya menilai kebijakan, tetapi juga menilai sikap moral, cara berbicara, ketenangan emosi, dan kemampuan pemimpin memahami penderitaan masyarakatnya. Pemimpin yang gagal membaca suasana batin rakyat akan semakin jauh dari masyarakat, sementara pemimpin yang mampu merangkul kegelisahan rakyat akan memperoleh kepercayaan sosial yang besar.

Ujian ini menjadi lebih berat ketika pemerintah menjalankan berbagai program konsumtif yang menyedot anggaran besar negara. Dalam situasi ekonomi yang stabil, program-program tersebut mungkin masih dapat diterima masyarakat. Namun ketika ancaman krisis mulai muncul, rakyat mulai mempertanyakan prioritas penggunaan APBN. Masyarakat ingin melihat negara lebih fokus menjaga ketahanan ekonomi, melindungi lapangan kerja, memperkuat sektor produktif, dan memastikan kebutuhan dasar rakyat tetap terjangkau. Dalam kondisi seperti ini, evaluasi terhadap program-program yang dianggap tidak mendesak menjadi tuntutan rasional dari masyarakat.

Menenangkan Rakyat adalah Prioritas Utama

Dalam menghadapi tanda-tanda krisis ekonomi, salah satu tugas paling penting seorang pemimpin adalah menenangkan rakyat. Namun penenangan bukan berarti menutupi kenyataan. Rakyat justru lebih mudah panik apabila mereka merasa pemerintah tidak jujur terhadap kondisi yang sebenarnya terjadi. Pemimpin yang mencoba menampilkan optimisme berlebihan di tengah kesulitan nyata rakyat berisiko kehilangan kepercayaan publik. Sebaliknya, pemimpin yang terbuka mengenai tantangan ekonomi biasanya lebih dihormati karena dianggap jujur dan bertanggung jawab.

Penenangan rakyat harus dilakukan melalui kombinasi antara komunikasi yang empatik dan tindakan nyata yang terukur. Pemimpin perlu menjelaskan kondisi ekonomi dengan bahasa yang mudah dipahami rakyat, tanpa menyederhanakan masalah secara berlebihan. Pada saat yang sama, rakyat juga perlu melihat adanya langkah konkret untuk mengurangi tekanan ekonomi. Ketika rakyat melihat pemimpinnya bekerja serius menghadapi masalah, maka rasa percaya akan tetap terjaga meskipun situasi sulit belum sepenuhnya selesai.

Kritik Rakyat Bukan Ancaman Negara

Dalam kondisi ekonomi yang mulai menunjukkan tanda-tanda krisis, kritik dari rakyat seharusnya dipandang sebagai bentuk kepedulian terhadap negara. Kritik yang disampaikan ekonom, akademisi, mahasiswa, pelaku usaha, maupun masyarakat umum sesungguhnya merupakan alarm sosial yang penting bagi pemerintah. Kritik adalah mekanisme koreksi agar negara tidak berjalan terlalu jauh menuju kesalahan yang lebih besar. Pemimpin yang bijak akan memanfaatkan kritik sebagai bahan evaluasi dan bukan sebagai ancaman terhadap kekuasaan.

Bahaya terbesar muncul ketika kritik dianggap sebagai serangan personal yang harus dilawan secara emosional. Ketika pemerintah mulai sibuk menyerang balik pengkritik, maka fokus penyelesaian masalah dapat bergeser menjadi konflik antara penguasa dan masyarakat. Kondisi ini sangat berbahaya dalam situasi ekonomi sensitif. Rakyat membutuhkan ketenangan dan solusi, bukan pertunjukan pertengkaran politik. Karena itu, pemimpin perlu menunjukkan kedewasaan dengan menerima kritik secara proporsional dan memisahkan antara kritik substantif dengan serangan politik yang tidak sehat.

Hindari Narasi Defensif dan Emosional

Narasi defensif sering kali menjadi jebakan komunikasi bagi pemimpin di tengah tekanan ekonomi. Ketika setiap kritik dijawab dengan pembelaan diri yang berlebihan, maka masyarakat akan melihat pemerintah lebih sibuk menjaga citra dibandingkan menyelesaikan masalah. Sikap defensif juga menciptakan kesan bahwa pemerintah tidak siap menerima kenyataan di lapangan. Dalam kondisi seperti ini, publik menjadi semakin sensitif terhadap setiap ucapan pemimpin.

Selain itu, sikap emosional dalam merespons kritik dapat memperburuk suasana sosial. Pernyataan spontan yang menyerang pihak tertentu, menyalahkan masyarakat, atau meremehkan keresahan rakyat dapat memicu ketidakpercayaan yang lebih luas. Pemimpin harus menyadari bahwa setiap kata yang diucapkan di tengah situasi sulit memiliki dampak psikologis besar terhadap masyarakat. Karena itu, kehati-hatian dalam berbicara menjadi bagian penting dari kepemimpinan krisis.

Jangan Menyalahkan Rakyat yang Gelisah

Keresahan rakyat terhadap kondisi ekonomi adalah sesuatu yang wajar. Ketika masyarakat mulai takut kehilangan pekerjaan, takut harga kebutuhan pokok naik, atau takut masa depan ekonomi keluarganya memburuk, maka kecemasan sosial akan muncul secara alami. Dalam situasi seperti ini, sangat tidak bijaksana apabila pemerintah justru membangun narasi yang menyalahkan rakyat karena dianggap terlalu pesimis atau terlalu kritis.

Pemimpin perlu memahami bahwa kegelisahan rakyat lahir dari pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang penghasilannya menurun tentu akan cemas. Orang yang usahanya sepi tentu akan takut. Orang yang melihat nilai rupiah terus melemah tentu akan khawatir. Karena itu, pendekatan komunikasi yang merangkul jauh lebih efektif dibandingkan pendekatan yang konfrontatif. Rakyat ingin didengar dan dipahami, bukan dihakimi karena rasa takut yang mereka rasakan.

Bahaya Narasi Heroik di Tengah Kesulitan

Dalam kondisi ekonomi yang penuh tekanan, masyarakat biasanya lebih menghargai kesederhanaan sikap dibandingkan narasi heroik yang berlebihan. Ketika rakyat sedang susah mencari penghasilan, pidato-pidato kemenangan yang terlalu optimistis justru dapat menimbulkan kesan bahwa pemimpin tidak memahami penderitaan rakyatnya sendiri. Masyarakat ingin melihat pemimpin yang hadir sebagai bagian dari perjuangan bersama, bukan pemimpin yang terlihat terlalu nyaman dengan kekuasaannya.

Narasi heroik yang tidak sesuai dengan realitas sosial dapat menciptakan jarak emosional antara pemimpin dan rakyat. Pemimpin perlu menunjukkan empati melalui sikap yang tenang, rendah hati, dan fokus pada solusi. Dalam masa sulit, rakyat lebih mudah percaya kepada pemimpin yang berbicara seperlunya tetapi bekerja nyata, dibandingkan pemimpin yang terlalu sering membuat pernyataan besar namun tidak dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Lebih Banyak Bekerja daripada Berbicara

Masa-masa tanda krisis ekonomi menuntut kepemimpinan yang efektif, bukan kepemimpinan yang terlalu banyak retorika. Rakyat menunggu tindakan nyata yang mampu menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kehidupan mereka. Karena itu, pemimpin sebaiknya lebih banyak bekerja secara konkret daripada terlalu sering memberikan pernyataan spontan ke publik. Setiap ucapan yang tidak tepat dapat menimbulkan gejolak baru di masyarakat maupun di pasar.

Pemimpin yang terlalu percaya diri di depan publik juga berisiko menciptakan ekspektasi yang sulit dipenuhi. Dalam situasi yang tidak pasti, sikap hati-hati justru menunjukkan kedewasaan kepemimpinan. Pemimpin tidak perlu tampil seolah mampu mengendalikan seluruh keadaan secara sempurna. Yang dibutuhkan rakyat adalah pemimpin yang serius bekerja, terbuka terhadap evaluasi, dan mampu mengambil langkah cepat ketika situasi berubah.

Merangkul Kelompok Kritis sebagai Mitra

Kelompok-kelompok kritis di tengah masyarakat seharusnya tidak diposisikan sebagai lawan negara. Akademisi, ekonom, mahasiswa, media, dan masyarakat sipil memiliki peran penting dalam memberikan perspektif terhadap kondisi bangsa. Dalam situasi sulit, dialog dengan kelompok kritis justru dapat membantu pemerintah memperoleh masukan yang lebih kaya dan objektif. Pemimpin yang membuka ruang komunikasi akan lebih mudah memperoleh kepercayaan publik dibandingkan pemimpin yang menutup diri dari kritik.

Merangkul kelompok kritis juga menunjukkan kepercayaan diri yang sehat dalam demokrasi. Negara yang kuat bukan negara yang sunyi dari kritik, melainkan negara yang mampu mengelola kritik menjadi energi perbaikan. Ketika rakyat melihat pemerintah bersedia mendengar berbagai pandangan, maka rasa memiliki terhadap negara akan semakin kuat. Sebaliknya, jika kritik dibalas dengan kemarahan atau pendekatan personal, maka polarisasi sosial akan semakin dalam.

Introspeksi terhadap Belanja Negara

Tanda-tanda tekanan ekonomi seharusnya menjadi momentum introspeksi mendalam terhadap penggunaan APBN. Pemerintah perlu mengevaluasi apakah program-program yang dijalankan benar-benar produktif dan mendesak bagi kepentingan rakyat. Dalam situasi ekonomi sulit, setiap anggaran negara harus diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, menjaga daya beli masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja.

Program-program konsumtif yang lebih menonjolkan simbol atau pencitraan politik perlu ditinjau ulang secara bijaksana. Rakyat ingin melihat negara hadir untuk melindungi kehidupan mereka secara nyata. Dalam situasi penuh tekanan, legitimasi moral pemerintah sangat ditentukan oleh kemampuan mengelola anggaran secara hati-hati dan berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat. Ketika rakyat melihat negara berhemat demi keselamatan ekonomi bersama, maka rasa percaya publik akan lebih mudah tumbuh.

Kepemimpinan yang Dibutuhkan Rakyat

Pada akhirnya, rakyat tidak menuntut pemimpin menjadi manusia tanpa kesalahan. Rakyat memahami bahwa tekanan ekonomi global dapat mempengaruhi keadaan nasional. Namun rakyat berharap pemimpin memiliki kejujuran, empati, ketenangan, dan keberanian untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dianggap kurang tepat. Dalam masa sulit, kualitas moral kepemimpinan jauh lebih penting dibandingkan pencitraan politik.

Pemimpin yang mampu menjaga hubungan emosional dengan rakyat akan memiliki kekuatan sosial besar untuk menghadapi ancaman krisis. Ketika rakyat merasa didengar dan dirangkul, maka solidaritas nasional akan tumbuh lebih kuat. Namun apabila rakyat merasa diabaikan, disalahkan, atau dianggap sebagai ancaman karena kritik mereka, maka ketidakpercayaan akan berkembang menjadi persoalan yang lebih serius. Karena itu, mendengarkan rakyat sebelum krisis membesar bukan hanya pilihan politik, melainkan kebutuhan moral dan kebutuhan sejarah bagi setiap pemimpin bangsa.

*Penulis: Yazid Bindar (Dosen dan Guru Besar Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung)

The post Tanda Tanda Krisis Menuntut Pemimpin Yang Inklusif dan Responsif appeared first on Langgam.id.

Sembilan Nyawa dan Mitos ‘Musibah Alam’
Libur panjang pertengahan Mei 2026 dibuka dengan kabar duka dari Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Sembilan orang penambang emas tanpa izin (PETI) tewas tertimbun hidup-hidup di dalam lubang galian yang longsor setelah hujan deras mengguyur kawasan itu. Tubuh mereka terkubur di bawah tanah yang selama bertahun-tahun terus dilukai dan dilubangi demi emas.

Ruang publik segera dipenuhi narasi yang terasa familiar: kronologi evakuasi yang dramatis, potret pilu keluarga korban, hingga pernyataan-pernyataan normatif dari pemangku kebijakan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan cepat menyebut tragedi ini sebagai akibat “kelalaian penambang”, sementara aparat penegak hukum memilih hemat bicara.

Padahal bagi publik Sumatera Barat, kematian di lubang tambang bukanlah peristiwa baru. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Barat mencatat sedikitnya 46 orang telah meninggal akibat aktivitas tambang emas ilegal sejak 2020. Namun setiap kali korban berjatuhan, penjelasan yang muncul hampir selalu sama: hujan ekstrem, musibah alam, atau kenekatan individu yang melanggar hukum.

Cara pandang seperti ini berbahaya karena menggiring publik pada fatalisme, seolah-olah tragedi tersebut adalah takdir yang tidak mungkin dicegah. Narasi tentang “penambang serakah” membuat kita berhenti bertanya lebih jauh: mengapa aktivitas berisiko tinggi seperti ini bisa berlangsung bertahun-tahun di lokasi yang sama? Mengapa lubang-lubang maut itu tetap terbuka bahkan setelah puluhan nyawa melayang?
Kita perlu menantang cara pandang tersebut.

Tragedi di Sijunjung bukan sekadar musibah alam, dan bukan pula semata-mata soal kelalaian individu di tingkat tapak. Ketika praktik destruktif yang mengancam keselamatan jiwa dibiarkan beroperasi secara masif selama bertahun-tahun, maka kematian bukan lagi kecelakaan. Ia telah berubah menjadi produk dari sebuah kegagalan sistemik.

Ketika Peta Melucuti Penyangkalan Otoritas
Sains spasial memiliki sifat alami yang dingin, objektif, dan menolak kompromi. Ketika pemerintah dan aparat penegak hukum berlindung di balik retorika normatif, lembar-lembar citra satelit dan kueri algoritma geospasial mampu bekerja sebagai saksi mata yang tidak bisa disuap. Jika kita menarik garis koordinat tepat ke ground zero tempat runtuhnya tanah yang merenggut sembilan nyawa di Sijunjung, pada titik koordinat 0°35’21.15″S dan 100°52’33.53″E, lalu membedahnya melalui pemodelan Google Earth Engine (GEE), seluruh pembelaan diri otoritas publik langsung runtuh seketika.

Melalui kacamata Spatial Storytelling, bentang alam lokasi bencana ini tidak lagi tampak sebagai gundukan tanah acak, melainkan sebuah ruang yang kerentanan ekologisnya telah dikalkulasi secara presisi oleh alam. Model elevasi digital (DEM SRTM) menunjukkan bahwa titik galian maut tersebut berada di wilayah perbukitan dengan kemiringan lereng mencapai 16,3 derajat, yang masuk dalam kategori lereng agak curam. Di atas bentang fisik yang miring seperti ini, keberadaan tegakan pohon berkambium dengan akar yang dalam adalah harga mati; mereka bertindak sebagai jangkar biologis yang menjaga stabilitas tanah.

Namun, apa yang direkam oleh satelit pemantau lingkungan global (Global Forest Change) justru memperlihatkan sebuah luka robek yang fatal. Tepat pada tahun 2023, titik koordinat tersebut terekam mengalami kehilangan tutupan hutan (forest cover loss) secara masif. Kupasan vegetasi atas yang sangat segar ini, hanya berselang tiga tahun sejak tren fatalitas korban PETI di Sumatra Barat mulai meroket pada 2020. Adalah bukti tak terbantahkan bahwa benteng hijau penyangga lereng tersebut telah dikuliti habis demi membuka akses galian terbuka.

Kedok aktivitas tambang emas ilegal berwujud alluvial mining atau metode “dompeng” ini semakin telanjang ketika kita mengukur kedekatan spasialnya dengan urat nadi hidrologi setempat. Analisis jaringan sungai menunjukkan bahwa titik runtuhan galian terbuka tersebut hanya berjarak 100,9 meter dari koridor aliran anak sungai terdekat. Para penambang didorong untuk mengeruk material tepat di sempadan sungai, memotong kaki lereng perbukitan yang rapuh, dan secara mekanis mempercepat laju kejenuhan air di dalam tanah hulu.

Dampaknya menjadi mengerikan ketika kita memperluas unit analisis spasial secara makro ke seluruh skala Kabupaten Sijunjung. Melalui pemisahan piksel (raster masking) yang ketat, kita dapat melacak di mana tepatnya konsentrasi penggundulan hutan terjadi sepanjang tren mematikan dari tahun 2020 hingga 2023.

Hasilnya mencengangkan sekaligus mengerikan: pada tahun 2020, dari total 2.770 hektar hutan yang hilang di Sijunjung, sebanyak 2.056 hektar (74,2%) terjadi tepat di dalam koridor sempit 100 meter dari tepi sungai. Pola anomali ini konsisten melompat pada tahun 2021 dengan 2.716 hektar (72,9%), tahun 2022 dengan 2.633 hektar (76,4%), dan meledak pada tahun 2023 di mana 3.553 hektar (76,5%) dari total 4.638 hektar kehancuran hutan di kabupaten ini menumpuk di zona sempadan sungai.

Secara akumulatif, lebih dari 10.900 hektar sabuk hijau hidrologis Sijunjung telah diamputasi hanya dalam kurun waktu empat tahun. Karakteristik spasial yang merayap mengikuti urat nadi sungai ini adalah bukti empiris tak terbantahkan bahwa episentrum penggundulan hutan di Sijunjung bukan digerakkan oleh perladangan biasa, melainkan murni oleh akselerasi ugal-ugalan aktivitas pertambangan emas alluvial.

Namun, skandal ekologis ini baru benar-benar telanjang ketika kita menguji titik koordinat maut tersebut ke dalam dokumen hukum tata ruang resmi daerah. Saat data satelit disandingkan dengan layer Aset Penutup Lahan RTRW Sumatera Barat, terungkap sebuah fakta hukum yang ironis: wilayah tempat sembilan nyawa tertimbun itu secara legal-formal tercatat sebagai kawasan Perkebunan/Kebun, yang diverifikasi menggunakan pemutakhiran citra satelit resolusi tinggi SPOT 6.

Fakta ini menjadi hantaman keras bagi dalih otoritas. Di atas kertas dokumen perencanaan daerah, negara mendelineasi ruang tersebut sebagai zona budidaya tanaman kebun, sebuah bentang alam yang seharusnya menjadi penyangga ekonomi agraria hijau dan ruang kelola yang aman bagi masyarakat. Namun, realitas di tingkat tapak justru memperlihatkan sebuah anomali yang brutal. Ruang yang dicap sebagai “perkebunan” oleh dokumen resmi pemerintah itu telah dikupas habis, dikeruk kakinya, dan diubah paksa menjadi palung-palung galian terbuka yang mematikan.

Kontras spasial ini memperlihatkan sebuah kebenaran yang pahit: ada jurang pemisah yang menganga antara hukum yang tertulis di atas meja-meja birokrasi dengan apa yang dibiarkan terjadi di lapangan. Ketika fungsi ruang “Perkebunan” bertransformasi menjadi lubang PETI ugal-ugalan tanpa ada satu pun peluit sanksi yang ditiup oleh pengawas tata ruang, kita tidak sedang melihat ketidaktahuan teknis. Kita sedang menyaksikan pengkhianatan terhadap peta rencana tata ruang yang sengaja dipelihara di bawah meja otoritas. Melalui sains spasial, kita bisa literally menunjuk hidung otoritas: maut yang menjemput sembilan penambang itu bukan disebabkan oleh takdir curah hujan, melainkan kulminasi dari pembiaran bentang alam yang kehancuran legalitas dan sempadan sungainya telah terbaca secara benderang dari langit, musim demi musim, tahun demi tahun.

Figur 2 & 3: Bukti Alih Fungsi Lahan Radikal di Sijunjung. Sandingan Citra Satelit Google Earth Pro menunjukkan transformasi brutal bentang alam di sekitar lokasi kejadian longsor (pin merah).

Pada desember 2020 (atas), area tersebut masih berupa tutupan tajuk perkebunan/hutan rakyat yang hijau dan rapat. Namun, pada tahun 2024 (bawah), area yang sama telah dikuliti habis dan berubah menjadi mining scars (luka galian cokelat) terbuka yang merayap di sepanjang koridor sungai.

Mengapa Mereka Menggali? Menolak Penghakiman, Membongkar Perangkap Struktural
Ketika sains spasial berhasil menelanjangi carut-marut tata ruang dari langit, analisis keadilan ekologis (ecological justice) mengharuskan kita turun ke bumi. Pertanyaan mendasar yang harus dilemparkan untuk meruntuhkan dinding fatalisme birokrasi bukanlah “siapa yang melanggar hukum?”, melainkan: Mengapa manusia-manusia di tingkat tapak rela mempertaruhkan nyawa di bawah lereng yang rapuh?

Narasi arus utama kerap terjebak pada kesimpulan yang malas: penambang kecil salah karena mereka serakah, nekat, dan melawan hukum demi mendapat keuntungan instan. Ini adalah bias kelas yang nyata. Di dalam realitas ekonomi-politik agraria pedesaan Sumatera Barat, lubang tambang tradisional jarang sekali lahir dari keserakahan, melainkan dari keterdesakan sosial yang ekstrem.

Ketika data penutup lahan RTRW mencatat ground zero bencana secara legal-formal sebagai kawasan “Perkebunan/Kebun”, di sana sebenarnya tersembunyi sebuah tragedi agraria yang sunyi.
Perkebunan rakyat dan pertanian hulu, yang seharusnya menjadi jangkar ekonomi dan pelindung bentang alam, kian hari kian terhimpit. Lanskap pedesaan terus mengalami dislokasi akibat kepungan ekonomi ekstraktif skala besar, ketimpangan penguasaan lahan, hingga degradasi lingkungan yang menurunkan produktivitas tanah secara drastis.

Ketika permukaan tanah tidak lagi mampu memberikan jaminan isi dapur untuk hari esok karena ruang kelola rakyat kian menyempit, maka tanah terpaksa robek dan dikupas ke dalam. Bagi komunitas yang terpinggirkan, masuk ke bawah palung maut adalah satu-satunya pilihan rasional yang tersisa untuk menyambung hidup. Menuduh mereka sebagai penjahat lingkungan adalah sebuah ironi yang keji, sementara struktur besar yang memicu kemiskinan mereka tetap melenggang bebas.

Impunitas Hukum dan Kemandulan Otoritas di Bawah Meja
Di sinilah letak puncak pengkhianatan sistemik itu: negara hadir bukan untuk melindungi ruang hidup warganya, melainkan menampakkan diri dalam bentuk “Pembiaran Spasial.” Peta RTRW dibikin, zona lindung dipatok, dan data satelit mendeteksi kerusakan yang merayap di 10.900 hektar sempadan sungai Sijunjung musim demi musim.

Namun, pelanggaran dinormalisasi bertahun-tahun. Sulit membayangkan bahwa PETi bukanlah komoditas unggulan Kabupaten Sijunjung
Ketika maut akhirnya menjemput dan tanah runtuh menimbun sembilan nyawa, respons otoritas selalu bergerak di dalam siklus reaktif yang sama: datang saat evakuasi mayat, memasang garis polisi, lalu menggelar razia musiman yang teatrikal. Pola penegakan hukum ini lumpuh dan tebang pilih sejak dalam pikiran. Hukum hanya tajam ke bawah, menyasar para buruh tambang dan masyarakat tradisional di lapis paling bawah yang tidak memiliki jaring pengaman sosial.

Sementara itu, aktor intelektual di balik layar, para cukong penyuplai alat berat yang mengeruk keuntungan besar, rantai pasok merkuri ilegal, dan para pemodal yang menggerakkan mesin-mesin alluvial mining di sempadan sungai, tetap menikmati impunitas hukum yang absolut. Mereka tidak tersentuh oleh jerat hukum maupun deteksi spasial aparat, bersembunyi dengan aman di balik tameng birokrasi dan perlindungan politik, membiarkan rakyat kecil menanggung seluruh risiko lingkungan dan kematian.

Menuntut Audit Tata Ruang dan Pemulihan Hak Tapak
Tragedi demi tragedi yang merenggut hingga 46 korban jiwa di Sumatera Barat sejak tahun 2020 adalah lonceng kematian bagi narasi transisi pembangunan daerah yang diklaim berkelanjutan. Kita tidak akan pernah mencapai keadilan ekologis yang sejati selama ruang hidup masyarakat di tingkat tapak dibiarkan rapuh, tak dilindungi, dan dikorbankan demi akumulasi kekayaan segelintir pemodal.

Sudah saatnya kita berhenti menormalisasi kematian massal di lubang tambang sebagai sekadar ‘musibah alam akibat curah hujan’. Publik harus mendesak adanya tindakan konkret yang radikal: Audit Tata Ruang secara total dan menyeluruh terhadap pemanfaatan kawasan hutan dan sempadan sungai di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Sijunjung. Pemerintah tidak boleh lagi menutup mata atas jurang pemisah yang menganga antara fungsi ruang di atas kertas dengan realitas destruktif di lapangan.

Lebih dari sekadar penegakan hukum, yang mendesak hari ini adalah pemulihan hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan aman bagi masyarakat tapak, sekaligus penyediaan alternatif ekonomi yang memanusiawakan. Menghentikan PETI tidak akan pernah berhasil dengan moncong senjata atau bakar-bakar tenda penambang; ia hanya bisa selesai ketika negara mengembalikan kedaulatan agraria rakyat di permukaan tanah. Sebelum itu dilakukan, setiap jengkal tanah yang runtuh di Sijunjung akan terus mendakwa negara sebagai pelaku utama di balik hilangnya nyawa warga negaranya sendiri.

The post Kebun yang Berubah Jadi Kuburan: Membaca Pembiaran Spasial Tambang Maut Sijunjung appeared first on Langgam.id.

Dalam pendekatan sosial-politik, hubungan antara penguasa dan pemilik modal sering menjadi pusat perhatian karena keduanya memiliki kapasitas besar dalam menentukan arah kebijakan publik. Kekuasaan politik memiliki kewenangan membuat aturan, sedangkan modal ekonomi memiliki kemampuan mempengaruhi proses politik melalui pendanaan, akses, dan pengaruh ekonomi. Ketika keduanya berpadu secara tidak terkendali, lahirlah struktur oligarkis yang dapat melemahkan demokrasi, mempersempit ruang keadilan, dan memperbesar ketimpangan sosial.

Negara Sebagai Sistem yang Dapat Mengalami Sakit

Negara yang sehat ditandai oleh keseimbangan antara kekuasaan, hukum, ekonomi, dan partisipasi rakyat. Hukum bekerja secara adil, institusi publik menjalankan fungsi secara profesional, dan masyarakat memiliki ruang untuk mengawasi kekuasaan. Dalam keadaan seperti itu, pembangunan dapat berlangsung relatif stabil karena terdapat kepercayaan publik terhadap negara.

Sebaliknya, negara sakit muncul ketika mekanisme pengawasan melemah dan kekuasaan mulai bekerja untuk kepentingan kelompok tertentu. Penyakit negara tidak selalu tampak secara langsung dalam bentuk keruntuhan ekonomi. Kadang ia muncul perlahan melalui korupsi kecil, manipulasi kebijakan, menurunnya kualitas pelayanan publik, dan meningkatnya ketimpangan sosial. Jika dibiarkan terus berkembang, penyakit tersebut dapat berubah menjadi krisis struktural yang mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan nasional.

Makna Persamaan Tingkat Sakit Negara

Tingkat Sakit Negara dapat dimodelkan melalui pendekatan simbolik berikut:

S_N = {(P_K * M_O)^2 + C_K + M_P + G_B + H_E + U_S}/{D_P + I_N + T_R + R_I}

Persamaan tersebut menggambarkan bahwa Tingkat Sakit Negara (S_N) dipengaruhi oleh berbagai faktor negatif yang memperbesar kerusakan negara, lalu diimbangi oleh faktor-faktor penahan yang berfungsi menjaga kesehatan sistem nasional. Semakin besar unsur pembilang dan semakin kecil unsur penyebut, maka semakin tinggi tingkat sakit negara.

Persamaan ini bukan rumus matematika empiris seperti dalam fisika atau teknik, melainkan model konseptual untuk menjelaskan dinamika sosial-politik. Rumus tersebut mencoba menunjukkan bahwa kerusakan negara tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan hasil interaksi banyak faktor yang saling memperkuat satu sama lain.

Relasi Kekuasaan Politik dan Modal Ekonomi

Dalam persamaan tersebut, P_K melambangkan kekuasaan politik dan M_O melambangkan kekuatan modal atau oligarki. Kedua unsur ini dikalikan dan dipangkatkan dua, menunjukkan bahwa hubungan antara kekuasaan dan modal memiliki efek yang sangat besar terhadap kesehatan negara.

(P_K * M_O)^2

Kekuasaan politik memiliki kemampuan membuat regulasi, menentukan distribusi sumber daya, dan mengendalikan aparat negara. Sementara itu, modal ekonomi memiliki kemampuan membiayai aktivitas politik, menguasai pasar, serta mempengaruhi opini publik. Ketika keduanya saling berpadu tanpa pengawasan kuat, maka lahirlah struktur dominasi yang sulit dikendalikan oleh masyarakat biasa.

Efek kuadrat dalam persamaan menunjukkan bahwa hubungan tersebut bersifat berlipat-lipat ganda. Semakin erat penyatuan kekuasaan dan modal, dampak kerusakan yang ditimbulkan meningkat jauh lebih cepat dibanding kenaikan hubungan itu sendiri. Pada tahap tertentu, negara dapat kehilangan kemampuan menjaga keadilan sosial karena kebijakan lebih banyak diarahkan untuk melindungi kepentingan elite dibanding kepentingan rakyat luas.

Konflik Kepentingan dan Manipulasi Kebijakan

Faktor berikutnya adalah konflik kepentingan (C_K) dan manipulasi kebijakan (M_P). Konflik kepentingan muncul ketika pejabat publik menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, kelompok bisnis, keluarga, atau jaringan politik tertentu. Dalam keadaan demikian, kebijakan negara tidak lagi sepenuhnya dibuat berdasarkan kebutuhan publik.

Manipulasi kebijakan terjadi ketika hukum, regulasi, atau proyek pembangunan diarahkan untuk menguntungkan kelompok tertentu. Undang-undang dapat dirancang agar sesuai dengan kebutuhan pemilik modal besar. Tender proyek dapat diarahkan secara terselubung. Perizinan sumber daya alam dapat diberikan kepada kelompok yang memiliki kedekatan politik. Akibatnya, negara kehilangan netralitas dan berubah menjadi alat distribusi keuntungan bagi jaringan kekuasaan tertentu.

Gratifikasi dan Korupsi Sistemik

Korupsi (G_B) menjadi salah satu unsur penting dalam meningkatnya tingkat sakit negara. Korupsi tidak hanya berupa pencurian uang negara secara langsung, tetapi juga mencakup budaya gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, dan praktik transaksional dalam birokrasi.

Ketika korupsi berubah menjadi budaya sistemik, biaya ekonomi nasional meningkat drastis. Pelayanan publik menjadi lambat dan mahal. Keadilan hukum menjadi dapat diperjualbelikan. Proyek pembangunan kehilangan efisiensi. Pada akhirnya rakyatlah yang menanggung akibat terbesar dari sistem yang rusak tersebut.

Korupsi yang berlangsung lama juga merusak moral sosial. Masyarakat menjadi terbiasa melihat kekuasaan sebagai sarana memperkaya diri. Kejujuran dianggap kelemahan, sementara manipulasi dianggap kecerdikan. Dalam situasi seperti itu, penyakit negara tidak lagi berada pada level administratif, tetapi sudah memasuki level budaya.

Hereditas Kekuasaan dan Dinasti Politik

Variabel H_E menggambarkan hereditas kekuasaan atau pewarisan kekuasaan secara dinastik. Kekuasaan yang diwariskan melalui hubungan keluarga, jaringan bisnis, atau kelompok elite tertentu berpotensi mempersempit ruang demokrasi.

Dalam sistem seperti ini, kompetisi politik tidak lagi ditentukan terutama oleh kualitas gagasan dan kapasitas kepemimpinan, tetapi oleh kedekatan terhadap pusat kekuasaan. Jabatan publik berubah menjadi warisan sosial-politik. Negara perlahan bergerak dari sistem meritokrasi menuju oligarki tertutup.

Dinasti politik juga memperbesar kemungkinan konflik kepentingan karena hubungan keluarga sering bercampur dengan pengelolaan kekuasaan dan bisnis. Akibatnya, keputusan publik lebih mudah dipengaruhi kepentingan internal kelompok penguasa dibanding kepentingan masyarakat umum.

Ultimatum Rakyat Sebagai Gejala Krisis

Dalam kondisi tertentu, akumulasi ketidakpuasan sosial melahirkan apa yang dapat disebut sebagai ultimatum rakyat (U_S). Ultimatum ini muncul ketika masyarakat merasa sistem negara tidak lagi mampu melindungi kepentingan mereka.

Bentuknya dapat berupa demonstrasi besar, gelombang kritik publik, ketidakpercayaan terhadap institusi negara, hingga meningkatnya konflik sosial. Ultimatum rakyat merupakan tanda bahwa negara telah memasuki fase ketegangan serius. Dalam banyak kasus sejarah, runtuhnya legitimasi publik menjadi awal dari krisis politik yang lebih besar.

Ketika rakyat kehilangan kepercayaan terhadap negara, maka stabilitas nasional ikut terganggu. Pemerintah mungkin masih memiliki kekuasaan formal, tetapi kehilangan legitimasi moral di mata masyarakat.

Demokrasi Sebagai Sistem Imun Negara

Pada bagian penyebut persamaan terdapat unsur demokrasi dan kontrol publik (D_P). Demokrasi dalam konteks ini bukan hanya prosedur pemilu, tetapi kemampuan rakyat mengawasi kekuasaan secara nyata.

Semakin kuat partisipasi publik, kebebasan pers, oposisi politik, dan masyarakat sipil, maka semakin kecil peluang penyalahgunaan kekuasaan. Demokrasi berfungsi seperti sistem imun yang mendeteksi dan membatasi penyimpangan sebelum berkembang menjadi penyakit kronis.

Negara yang memiliki kontrol publik kuat cenderung lebih tahan terhadap praktik oligarki. Penguasa tidak mudah bertindak sewenang-wenang karena selalu berada dalam pengawasan masyarakat.

Integritas Institusi dan Transparansi

Faktor berikutnya adalah integritas institusi (I_N) dan transparansi (T_R). Integritas institusi berarti lembaga negara bekerja secara profesional, independen, dan berdasarkan hukum. Pengadilan, aparat pengawas, dan birokrasi harus mampu menjalankan fungsi tanpa tekanan politik maupun ekonomi.

Transparansi memungkinkan publik mengetahui bagaimana keputusan dibuat dan bagaimana anggaran digunakan. Semakin transparan suatu negara, semakin sulit praktik manipulasi dan korupsi dilakukan secara tersembunyi.

Sebaliknya, sistem yang tertutup cenderung memelihara penyimpangan. Ketika informasi dikendalikan secara sempit, rakyat kehilangan kemampuan melakukan pengawasan efektif terhadap kekuasaan.

Resiliensi Institusi dan Etika Bangsa

Resiliensi institusi dan etika bangsa (R_I) merupakan daya tahan moral negara terhadap kerusakan sistemik. Faktor ini mencakup budaya hukum, kualitas pendidikan, etika publik, dan kesadaran moral masyarakat.

Negara dengan moral sosial yang kuat lebih mampu menghadapi godaan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Walaupun menghadapi tekanan ekonomi atau konflik politik, negara tetap memiliki fondasi etis yang menjaga stabilitas nasional.

Etika publik sangat penting karena hukum formal saja tidak cukup menjaga negara tetap sehat. Ketika masyarakat mulai menormalisasi manipulasi dan ketidakjujuran, maka kerusakan negara akan berlangsung lebih cepat dibanding kemampuan hukum memperbaikinya.

Kurva Negara Sakit

Hubungan antara Tingkat Sakit Negara (S_N) dan tingkat penyatuan kekuasaan dengan modal dapat digambarkan dalam bentuk kurva pangkat dua.

Kurva tersebut menunjukkan bahwa pada tahap awal, hubungan penguasa dan modal mungkin tampak tidak terlalu berbahaya. Namun ketika relasi itu semakin kuat dan terkonsentrasi, tingkat kerusakan negara meningkat sangat cepat.

Negara biasanya melewati beberapa tahapan: sehat, mulai gejala, sakit ringan, sakit berat, kritis, hingga kronis. Pada tahap awal gejalanya mungkin hanya berupa pelayanan publik buruk atau korupsi kecil. Namun dalam jangka panjang dapat berkembang menjadi ketimpangan sosial ekstrem, lemahnya hukum, dan hilangnya legitimasi negara.

Gejala Sosial Negara Sakit

Negara yang mengalami sakit struktural biasanya memperlihatkan berbagai gejala sosial dan politik. Utang meningkat, kualitas sumber daya manusia melemah, hukum kehilangan keadilan, dan kesenjangan sosial semakin besar.

Dalam kondisi seperti itu sering muncul fenomena “hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas”. Kelompok kecil elite menikmati akumulasi kekayaan luar biasa, sementara sebagian besar rakyat menghadapi kesulitan ekonomi. Kritik publik dibatasi, oposisi dilemahkan, dan ruang demokrasi menyempit.

Gejala-gejala tersebut menunjukkan bahwa negara mengalami krisis legitimasi. Negara masih berdiri secara administratif, tetapi kepercayaan rakyat terhadap sistem mulai menurun.

Jalan Penyembuhan Negara

Penyembuhan negara memerlukan reformasi struktural dan moral sekaligus. Penguatan kontrol publik, independensi hukum, transparansi, dan reformasi birokrasi menjadi langkah penting untuk memperbaiki sistem negara.

Selain itu, pemisahan yang sehat antara kekuasaan politik dan kepentingan bisnis juga sangat diperlukan. Negara harus mampu menjaga agar kebijakan publik tidak sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan modal.

Pendidikan etika dan budaya hukum juga memiliki peran besar. Negara yang sehat bukan hanya dibangun oleh kekuatan ekonomi, tetapi juga oleh moralitas publik dan kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga keadilan bersama.

Negara Sehat dan Masa Depan Bangsa

Pada akhirnya, kesehatan negara ditentukan oleh kemampuan menjaga keseimbangan antara kekuasaan, modal, hukum, dan rakyat. Negara yang terlalu dikuasai oligarki berisiko kehilangan orientasi pelayanan publik dan berubah menjadi alat kepentingan elite.

Sebaliknya, negara yang memiliki demokrasi kuat, institusi berintegritas, transparansi tinggi, dan moral sosial yang sehat akan lebih mampu menghadapi berbagai tantangan zaman. Dalam keadaan seperti itu, pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keadilan sosial dan kepercayaan publik.

Negara sehat bukan sekadar negara kaya. Negara sehat adalah negara yang mampu menjaga martabat rakyatnya, menegakkan keadilan secara setara, dan memastikan bahwa kekuasaan tetap bekerja untuk kepentingan bersama, bukan untuk segelintir kelompok yang menguasai modal dan pengaruh politik.

*Penulis: Yazid Bindar (Dosen dan Guru Besar Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung)

The post Diagnosa Sakit Negara Faktor Relasi Penguasa-Pengusaha dan Pengusaha-Penguasa appeared first on Langgam.id.

Daripada jadi penyakit, jadi pikiran, lebih baik saya tulis. Didengar atau tidak, urusan belakang. Urusan depan, memikirkan jika 1 juta ton abu vulkanik di Marapi hanyut. Abu itu sekarang menyebar dan menumpuk.

Ini namanya mitigasi bencana. Tahu, tapi tak dilaksanakan. Jikapun dilakukan, tasakang dekat air mancur. Ada masjid, kafe dan kerangka hotel di sana. Lokasinya sepadan sungai.

Setelah Kuranji, rasanya ini sungai terpendek di Sumbar. Tipikal sungai pantai barat. Pendek, terjal, seras, berbatu dan belum apa-apa sudah sampai saja ke laut.

Galodo datang dari hulu di sungai pendek itu. Menyapu apa saja. Kafe di bibir sungai. Jembatan. Rumah ibadah. Semua jadi saksi.

Sungai punya hak atas wilayahnya sendiri. Sempadan bukan garis di peta. Ia ruang bernapas bagi air. Ketika ruang itu dirampas, sungai mengambilnya kembali. Cepat atau lambat.

Lalu siapa yang memberi izin? Siapa yang membiarkan? Siapa pula yang kini bertanggung jawab?

Lembah Anai bukan sekadar nama jalan. Bukan sekadar lintas Padang–Bukittinggi. Ia koridor ekologi. Ia jalur sejarah. Ia etalase Sumatera Barat. Air terjunnya menyambut setiap pelancong.

Tapi di balik keindahan itu ada sengketa. Lama mengendap. Antara ekonomi dan keselamatan. Antara investasi dan tata ruang. Antara hari ini dan hari esok.

Banyak yang menyatakan kepada saya, mereka jengkel. Melihat di daerah bencana ada kafe dan masjid. Silakan. Kenyataan, sesuatu yang menurut takaran akal sehat tidak terjadi, justru dipertontonkan.

Bangunan berdiri di tempat yang seharusnya kosong. Beton ditanam di tanah yang pernah disapu air.

Orang lupa. Atau pura-pura lupa.

Masjid memang rumah Tuhan. Tapi ia tetap bangunan. Tetap tunduk pada hukum alam. Air tak peduli pada nama yang tertulis di papan. Ia hanya tahu jalan turunnya.

Akal sehat berkata: jauhi bantaran. Pengalaman berkata: jangan ulangi. Tapi yang terjadi sebaliknya.

Saya pernah menulis ini di Singgalang. Lembah Anai adalah kisah kelalaian, kebodohan, dan kecongkakan. Juga ketidaktegasan. Sebuah dosa sosial. Padahal kawasan ini jantung kepentingan 40 persen rakyat Minangkabau.

Sengketa pengusaha dan pemerintah berlarut. Salah satunya karena surat balasan BPKHTL Wilayah I Medan tak dibaca utuh. Surat 29 Agustus 2024 itu tegas: bukan izin, bukan rekomendasi, bukan bukti kepemilikan. Hanya menunjukkan posisi lokasi terhadap kawasan hutan. Tapi sudah cukup untuk dijadikan tameng.

Data bicara lebih keras. Ketika Lembah Anai tertutup, sembilan kabupaten/kota tersengat. Padang, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, Lima Puluh Kota, Padang Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh, Pasaman. Sembilan wilayah ini menyumbang 40,28 persen PDRB Sumbar. Urat nadinya putus dalam hitungan jam.

Jarak Padang–Bukittinggi melonjak. Dari 91 kilometer jadi 134 kilometer. Naik 47 persen. Setiap hari 2.418 kendaraan barang melintas. Lebih dari separuhnya truk roda enam ke atas. Tulang punggung logistik Sumbar dipotong setengahnya.

Kajian Dishub Sumbar memperkirakan kerugian Rp 80 hingga Rp 166 miliar per tahun. Per hari setara Rp 585 juta. Uang yang menguap dari kantong sopir dan pengusaha.

Mana yang didahulukan: kepentingan umum atau hak pribadi bersertifikat di kawasan lindung? Fikih punya kaidah: la darar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Kemudaratan wajib dihindari.

Inilah yang membuat orang jengkel. Bukan pada kafe. Bukan pada masjid. Tapi pada cara kita melupakan.

Maka kemudian, kita sudah punya jalur via Malalak. Kenapa tidak dibuka satu lagi via Tambangan? Kalau mau. Kalau tidak, apa boleh buat.

Pepatah terkenal di dunia: “Tak satu jalan ke Roma.” Lahir dari kenyataan. Bukan dari teori.

Roma dibangun bukan dengan satu jalur. Tapi dengan banyak. Karena pendirinya tahu: satu jalan bisa putus. Satu jembatan bisa runtuh. Satu lembah bisa hanyut.

Sumbar juga begitu. Tak boleh bergantung pada satu urat nadi. Lembah Anai penting. Tapi ia bukan satu-satunya. Malalak sudah terbukti. Tambangan menunggu.

Lihat Bandung Raya. Ada sekitar delapan pilihan gerbang tol di sana. Delapan pintu masuk dan keluar. Delapan kemungkinan. Kalau satu macet, ada tujuh. Kalau satu tutup, ada tujuh. Itulah kota yang berpikir ke depan. Bukan kota yang menunggu bencana.

Sumbar masih punya satu pintu utama. Lembah Anai. Sisanya jalur cadangan yang belum benar-benar siap. Kita sebagai satu suku bangsa jangan lapuk oleh hal yang tidak perlu.

Catatan Gamawan Fauzi untuk saya: 

“Ada yang belum sempat ditulis. Sampai tahun delapan puluhan, jalan Silaiang itu sangat terjal dan sempit. Pernah rombongan mahasiswa Unand mengalami kecelakaan di sana, dan banyak yang meninggal.

Lalu Pak Sabri Zakaria dengan tekun dan sabar “menatah” dinding batu cadas itu dengan pahat. Beliau membawa serombongan orang Jawa untuk mengerjakannya. Akhirnya jalan itu menjadi lebar dan tanjakannya semakin landai.

Bayangkan sebelum itu dikerjakan — mobil harus bergiliran menaiki tanjakan. Mobil dari arah Bukittinggi dan Batusangkar menunggu di atas sampai semua mobil dari bawah selesai naik.

Jalan Sicincin–Malalak adalah jalan alternatif yang mulai dibangun tahun 2007. Namun karena jalan baru, masih butuh waktu sampai tanah dinding perbukitannya stabil.”

Begitu benarlah, panjang cerita Lembah Anai itu. Menghabiskan energi melayani sengketa bangunan di sepadan sungai. Sungai berbahaya. Masih ada satu juta ton abu vulkanik Marapi yang belum hanyut.

Cara menghargai diri sendiri, kita tahu melakukannya. Cara menegakkan wibawa pemerintah, kita tahu polanya. Jika mau membuat tontonan, sebaiknya jangan. Urusan banyak.

Lembah Anai menunggu keputusan. Bukan menunggu pidato. Bukan menunggu rapat. Air tak peduli pada notulen. Abu tak peduli pada tanda tangan.

Yang ditunggu hanya satu: ketegasan.

Namun, nyinyir benar kita, juga tak ada guna. Barabab nanti kita ke telinga kerbau. Berteriak ke telinga kuali.

Kita semua, juga saya, punya mata. Bukan mata ikan asin. Jadi? Suka hatilah. Dosa tanggung sendiri-sendiri. Selamat jumpa di akhirat kelak. (***)

The post Tentang Sengketa Lahan Lembah Anai: Mata Kita bukan Mata Ikan Asin appeared first on Langgam.id.

Apapun jalur itu layak ditutup, kalau mau. Kalau tidak, mari kita “nikmati” saja segenap masalahnya. Kawan saya lulusan Belanda, S2 pula, punya catatan. Novelia Musda namanya, menulis di Harian Singgalang 17 Desember 2025 dengan judul “Alternatif untuk Zaman Kini – Jalan Kayu Tanam ke Tambangan Sudah Ada Sejak Zaman Lampau”. Biar panjang tulisan saya ini, dikutipkan saja mana yang perlu. Sebagai berikut:

Jalur lama itu bukan dongeng. Satu jalur historis dari pesisir barat Sumatera ke pedalaman Minangkabau adalah dari Kayu Tanam ke Tambangan, Batipuh, via Bukit Ambacang. Rujukannya tulisan EB Kielstra tentang Sumatera Barat 1819-1825 dan HM Lange (1852) tentang pasukan Hindia Belanda di Sumatera Barat. Catatan yang tua, tapi nyata.

Ceritanya begini. Letnan Kolonel Antonie Theodore Raaff, komandan militer Belanda di Sumatera Barat, tiba di Kayu Tanam pada 24 Desember 1821. Ia sedang mencari jalan tercepat dari Padang ke pos Belanda di Simawang untuk menghadapi Kaum Paderi. Tiga jalur pribumi sudah ditolaknya: via Saning Bakar (yang pernah dilewati Raffles), Jalan Bukit Tujuh yang dipakai penduduk VI Kota, yakni Pandai Sikek, Koto Baru, Koto Laweh, Aie Angek, Paninjauan, Singgalang, dan Jalan Jawi yang dipakai penduduk IV Kota seperti Balingka, Koto Tuo, dan Koto Gadang. Yang terakhir ini, kata Novelia, kemungkinan jalur Malalak sekarang.

Di Kayu Tanam, Raaff dapat informasi soal jalan via Bukit Ambacang. Rutenya: Padang, Jambak, Ulakan, Pakandangan, Kayu Tanam, Tambangan, Sipinang, Simawang. Jalan dari Kayu Tanam dibuat melingkar naik di pinggang hingga ke puncak bukit dan menurun ke Tambangan dengan rerata kemiringan sedang, 20 sampai 22 derajat. Puncaknya 900 meter. Lebarnya, menurut Novelia, kemungkinan sampai 2 meter karena dipakai mengangkut artileri berat. Jalur ini intensif dipakai dari 1821 sampai 1833.

Baru pada 1833, atas perintah Gubernur Jenderal Van den Bosch, jalan Lembah Anai dibuat. Dan inilah yang menarik: tanggal 23 September 1833, Van den Bosch memerintahkan dua anggota Komisi Ilmu Pengetahuan Alam Hindia Belanda, Burger dan Korthals, melakukan survei apakah mungkin dibuat jalan di jalur tersebut. Burger menyebut jalan tersebut sangat sulit dibuat tapi bukan tidak mungkin, sementara Korthals lebih pesimis lagi dengan menganggapnya mustahil. Pada prinsipnya keduanya tidak merekomendasikan. Tapi Van den Bosch tetap memerintahkan pengerjaan, dan pada 3 Oktober 1833 dimulailah konstruksi serentak, dari Padang Darat oleh Burger dan Letnan HM Lange, dari bawah oleh Haccou. Panjang ruas Kayu Tanam-Padang Panjang 17 km, dengan 6 km di Lembah Anai itu sendiri.

Lalu datang rel. Persiapan pembangunan jalur kereta api dimulai 1873, konstruksi 1887, dan segmen Lubuk Alung-Padang Panjang yang melewati Lembah Anai selesai 1 Juli 1891. Terowongan Lembah Anai juga rampung di tahun yang sama. Seluruh jalur Teluk Bayur-Sawahlunto sepanjang 155,5 km baru tuntas 1 Januari 1894, dengan tenaga “orang rantai”, tawanan dari penjara-penjara di Jawa, dan insinyur didatangkan dari Inggris karena orang Belanda sendiri angkat tangan menghadapi kontur ekstremnya. Yang sering luput: jalur kereta api itu, menurut catatan Koran Sulindo, dibangun sejajar atau di atas jalan pedati Van den Bosch. Artinya jalan dan rel berbagi satu koridor sempit yang sama, yang kini sama-sama rentan galodo.

Sejak itu jalur Bukit Ambacang pelan-pelan ditinggalkan orang Eropa, meski pribumi masih memakainya. Ini titik balik yang sering kita lupa: Lembah Anai itu inovasi Belanda, bukan warisan leluhur kita. Nenek moyang kita justru menghindari lembah itu. Bahkan ahli ilmu alam Belanda sendiri pun sudah memperingatkan: mustahil. Tapi tetap dipaksakan.

Yang menohok dari catatan Novelia, data geologi kawasan ini sebenarnya sudah ada sejak RDM Verbeek menerbitkan kajian topografi dan geologi Sumatera Barat pada 1883. Tapi hasil-hasil relevan dari disiplin ilmu tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal apakah untuk perencanaan pembangunan fisik, identifikasi potensi sumber daya alam, termasuk antisipasi bencana. Riset 150 tahun tersimpan rapi di jurnal, tak sampai ke meja pengambil kebijakan. Inilah jenis kelalaian yang ongkosnya kita bayar tiap kali galodo turun.

Maka usulan Novelia jelas: Dengan kondisi jalan Lembah Anai yang semakin rawan sekarang, ada baiknya jalur lama Kayu Tanam ke Tambangan ini diselidiki kembali sebagai alternatif. Jarak tempuhnya tidak akan jauh beda, tapi resiko jalur ini kemungkinan besar tidak sebesar jalur Lembah Anai karena tidak mengikuti jalur sungai yang sifatnya fluktuatif.

Dan ini hitungan yang masuk akal. Jalan tol Padang-Pekanbaru butuh terowongan 3,5 km atau fly over, proyek bertahun-tahun. Jalur Kayu Tanam-Tambangan, kata Novelia, bisa diupayakan dalam waktu kurang dari setahun jika digarap sungguh-sungguh, dengan kontur dan lebar jalan yang representatif tentu saja.

Sampai di sini, izinkan saya menyebut julukan yang sejak tadi saya tahan. Novelia menjuluki Lembah Anai dengan satu kata: jalur maut. Barangkali sudah ribuan orang yang telah meninggal sejak jalan Belanda tersebut dibuat pada 1833, kuli pembangun jalan, penumpang pedati dan kereta kuda, korban perampokan, korban konflik, kecelakaan kereta api dan kendaraan bermotor sepanjang dua abad, ditambah korban galodo dan longsor. Bukan angka kecil. Bukan pula bencana yang baru kemarin sore.

Jadi, mari kita kembali ke pertanyaan awal: tutup atau biarkan?

Tutup permanen barangkali terlalu drastis, dan saya sudah bilang di awal, jangan melontong saja. Tapi tutup sementara, sambil membuka dan mempersiapkan jalur Kayu Tanam-Tambangan yang sudah ada sejak zaman lampau itu, kenapa tidak? Belanda yang membangun Lembah Anai pada 1833 punya alasan militer dan ekonomi yang masuk akal di zamannya, meski para ahlinya sendiri sudah memperingatkan. Kita di tahun 2026, dengan data geologi dua abad, dengan korban yang sudah ribuan, dengan galodo yang berulang tiap beberapa tahun, apa alasan kita tetap bertahan di jalur maut itu?

Dan, Lembah Anai sekarang bersengketa pula. Sebelumnya juga. Habis waktu oleh “ketidakmengertian” kedua belah pihak. Kecek langik inyo nan janiah, kato bulan inyo nan tarang. Kita orang banyak ini, kost di Sumatera Barat. Numpang lewat saja boleh di Lembah Anai, tapi jangan ikut campur.

Bagaimana akal lagi? Akal kita banyak, akal pemerintah khusus untuk hal ini, “tertumbuk ladang ke ngarai,” diam saja dia. Tak tentu yang akan dikerjakan. Kata urang Piaman, “lah tatumbuak gala ka napa.”

Namun, inilah kenaifan paling agung zaman kontemporer di Minangkabau setelah DIM.

Nenek moyang kita memilih Bukit Ambacang. Mungkin ada hikmahnya. Mungkin sudah saatnya kita rendah hati, mendengar mereka. (*)

The post Tutup Saja Jalan Lembah Anai, Ada Jalur Lain Sejak Zaman Belanda appeared first on Langgam.id.

Indonesia menghadapi banyak gejala yang menunjukkan meningkatnya tekanan terhadap sistem kebangsaan. Masyarakat mulai merasakan ketidakpastian ekonomi, polarisasi sosial, ketidakpercayaan terhadap hukum, serta kegelisahan politik yang semakin meluas. Gejala ini terlihat dalam percakapan publik sehari-hari, media sosial, ruang akademik, hingga lingkungan birokrasi. Ketika keresahan kolektif mulai menjadi atmosfer nasional, maka sesungguhnya negara sedang menghadapi ancaman yang lebih besar daripada sekadar perlambatan ekonomi.

Persoalan terbesar bukan hanya hadirnya masalah, melainkan munculnya berbagai vektor penggerek instabilitas yang bekerja bersamaan. Vektor-vektor ini saling memperkuat dan membentuk lingkaran tekanan yang terus membesar. Ketika tekanan ekonomi memperbesar kemarahan sosial, lalu ketidakadilan hukum memperbesar ketidakpercayaan politik, maka negara bergerak menuju kondisi rapuh. Dalam titik tertentu, stabilitas bisa berubah menjadi ilusi yang bertahan hanya karena belum ada pemicu besar yang meledak.

Harga Bahan Bakar dan Ledakan Tekanan Ekonomi

Kenaikan harga bahan bakar memiliki dampak yang sangat luas terhadap kehidupan masyarakat. Energi adalah penggerak utama distribusi barang dan jasa. Ketika harga bahan bakar naik, maka biaya logistik ikut meningkat, harga kebutuhan pokok terdorong naik, dan daya beli masyarakat menurun. Efek ini terasa terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang sebagian besar pendapatannya habis untuk kebutuhan dasar sehari-hari.

Masalahnya bukan hanya soal angka inflasi. Kenaikan harga bahan bakar menciptakan tekanan psikologis yang besar. Masyarakat melihat kenaikan itu sebagai tanda bahwa negara semakin sulit melindungi kebutuhan dasar rakyat. Ketika rakyat mulai merasa bahwa hidup menjadi semakin mahal sementara penghasilan tidak meningkat, maka rasa frustrasi sosial tumbuh perlahan. Frustrasi yang terus menumpuk dapat berubah menjadi kemarahan kolektif.

Dalam sejarah banyak negara, kenaikan harga energi sering menjadi pemicu gejolak sosial dan politik. Hal itu terjadi karena energi berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Ketika masyarakat kesulitan membeli bahan bakar, membayar transportasi, atau memenuhi kebutuhan pangan akibat naiknya biaya distribusi, maka stabilitas sosial menjadi rentan. Kondisi ini menjadi lebih berbahaya ketika pemerintah tidak mampu menghadirkan komunikasi publik yang menenangkan dan solusi yang meyakinkan.

Kepemimpinan Eksklusif dan Terputusnya Ikatan Emosional

Kepemimpinan nasional seharusnya menjadi perekat sosial bagi seluruh elemen bangsa. Pemimpin bukan hanya administrator negara, tetapi simbol pemersatu masyarakat. Ketika kepemimpinan dipersepsikan eksklusif, dekat hanya dengan kelompok tertentu, dan tidak merangkul seluruh elemen masyarakat, maka jarak emosional antara negara dan rakyat mulai terbentuk.

Jarak emosional ini sangat berbahaya karena menciptakan rasa keterasingan. Sebagian masyarakat mulai merasa tidak menjadi bagian dari arah perjalanan negara. Mereka melihat kekuasaan hanya berputar di lingkungan elite tertentu. Akibatnya muncul rasa kecewa, apatisme, dan bahkan permusuhan terhadap institusi negara. Dalam jangka panjang, kondisi ini memperlemah legitimasi pemerintahan.

Kepemimpinan yang tidak inklusif juga memperbesar polarisasi politik. Kelompok yang merasa dekat dengan kekuasaan akan semakin dominan, sementara kelompok yang merasa diabaikan menjadi semakin keras dalam kritik dan perlawanan. Ketika polarisasi membesar, ruang dialog mengecil. Politik berubah menjadi pertarungan emosional yang mengikis persatuan nasional. Negara akhirnya tidak lagi dipandang sebagai rumah bersama, melainkan arena perebutan pengaruh antarkelompok.

Ancaman Akuisisi Kekuasaan di Luar Konstitusi

Dalam negara modern, ancaman terhadap kekuasaan tidak selalu datang melalui kudeta militer terbuka. Ancaman dapat hadir melalui infiltrasi pengaruh dari luar pemerintahan yang memiliki akar kuat di dalam pemerintahan itu sendiri. Kelompok-kelompok tertentu dapat membangun jaringan ekonomi, politik, birokrasi, dan keamanan yang memungkinkan mereka memiliki kemampuan mempengaruhi arah negara secara signifikan.

Bahaya terbesar muncul ketika kondisi darurat atau emergensi sosial berhasil diciptakan atau dimanfaatkan untuk mengubah konfigurasi kekuasaan. Dalam kondisi masyarakat yang panik dan penuh ketidakpastian, langkah-langkah luar biasa sering dianggap dapat diterima. Di titik inilah model akuisisi kekuasaan di luar mekanisme konstitusional dapat bergerak secara perlahan. Negara seolah tetap berjalan normal, tetapi pusat kendali sesungguhnya mulai bergeser.

Fenomena seperti ini sering diawali oleh pelemahan kepercayaan publik terhadap institusi resmi. Ketika rakyat tidak lagi percaya pada demokrasi, parlemen, hukum, dan pemimpin formal, maka muncul ruang kosong kekuasaan. Ruang kosong itu kemudian diisi oleh kelompok-kelompok berkekuatan ekonomi, jaringan oligarki, atau aktor non-formal yang memiliki akses besar terhadap sumber daya dan pengaruh politik. Ini merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan negara hukum.

APBN yang Rentan dengan Beban Fiskal yang Membesar

Kondisi APBN merupakan salah satu indikator kesehatan negara. Ketika struktur anggaran lebih dominan untuk belanja rutin dan subsidi sementara pendapatan negara jauh dari target, maka negara menghadapi tekanan fiskal yang serius. Pemerintah harus mencari pembiayaan tambahan melalui utang atau pengurangan belanja pembangunan.

Subsidi memang diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial, terutama dalam kondisi ekonomi sulit. Namun subsidi yang terlalu besar tanpa produktivitas ekonomi yang memadai dapat menciptakan ketergantungan fiskal yang berbahaya. Negara menjadi lebih sibuk mempertahankan stabilitas jangka pendek dibanding membangun fondasi ekonomi jangka panjang. Akibatnya kemampuan negara menciptakan pertumbuhan produktif menjadi melemah.

Jika kondisi ini terus berlangsung, maka risiko defisit akan semakin besar. Ketika pendapatan negara tidak mampu menutup pengeluaran, pemerintah akan meningkatkan utang. Dalam jangka panjang, beban bunga utang dapat menyerap sebagian besar anggaran negara. Situasi ini berpotensi menciptakan lingkaran fiskal berbahaya di mana negara terus berutang hanya untuk mempertahankan operasional dan subsidi sosial.

Kegaduhan Sosial Politik dan Melemahnya Rasionalitas Publik

Kegaduhan sosial politik yang intensif merupakan salah satu tanda meningkatnya entropi sosial dalam negara. Ruang publik dipenuhi konflik opini, propaganda, pertarungan identitas, dan perang narasi yang berlangsung tanpa henti. Media sosial mempercepat penyebaran emosi kolektif sehingga masyarakat hidup dalam suasana tegang yang terus menerus.

Dalam situasi gaduh berkepanjangan, kemampuan masyarakat untuk berpikir rasional mulai melemah. Isu-isu sensasional lebih mudah menarik perhatian dibanding diskusi substansial mengenai solusi bangsa. Politik akhirnya berubah menjadi pertunjukan emosional yang menguras energi sosial. Masyarakat dipaksa hidup dalam keadaan marah, curiga, dan mudah terprovokasi.

Kegaduhan yang terus dipelihara juga menguntungkan sebagian elite politik. Ketika rakyat sibuk bertengkar dalam isu identitas dan sentimen emosional, perhatian terhadap masalah mendasar seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, dan lemahnya tata kelola menjadi berkurang. Akibatnya persoalan struktural negara tetap tidak terselesaikan sementara konflik sosial semakin membesar.

Hukum Tebang Pilih Membawa Krisis Kepercayaan Publik

Negara hanya dapat bertahan kuat apabila hukum dipercaya masyarakat. Hukum bukan sekadar kumpulan aturan, melainkan simbol keadilan. Ketika masyarakat mulai melihat hukum diterapkan secara tebang pilih, maka kepercayaan terhadap negara perlahan runtuh. Hukum yang tajam kepada rakyat kecil tetapi tumpul kepada elite menciptakan luka sosial yang sangat dalam.

Krisis keadilan memunculkan rasa marah yang sulit dipadamkan. Masyarakat mulai percaya bahwa kekuasaan dan uang dapat membeli perlindungan hukum. Dalam situasi seperti itu, rakyat kehilangan keyakinan bahwa kerja keras, kejujuran, dan kepatuhan terhadap aturan akan membawa keadilan. Ini merupakan pukulan serius terhadap moral sosial bangsa.

Ketika hukum kehilangan legitimasi moral, masyarakat mulai mencari jalur lain untuk memperoleh keadilan. Tekanan massa, pengadilan opini publik, hingga tindakan di luar mekanisme hukum formal menjadi semakin sering terjadi. Jika kondisi ini terus berkembang, maka negara berisiko mengalami degradasi otoritas hukum secara sistemik.

Korupsi Sistemik Membawa Kerusakan Fondasi Moral Negara

Korupsi yang bersifat sistemik jauh lebih berbahaya dibanding korupsi individual. Dalam korupsi sistemik, penyalahgunaan kekuasaan telah menjadi bagian dari mekanisme normal birokrasi dan politik. Korupsi tidak lagi dianggap penyimpangan, tetapi menjadi budaya yang diterima secara diam-diam dalam sistem.

Dampaknya sangat luas. Anggaran negara bocor, kualitas pembangunan menurun, pelayanan publik memburuk, dan biaya ekonomi meningkat. Investor kehilangan kepercayaan, masyarakat kecil semakin terpinggirkan, dan kesenjangan sosial melebar. Negara kehilangan efisiensi karena sebagian besar energi habis untuk mempertahankan jaringan kepentingan koruptif.

Lebih berbahaya lagi, korupsi sistemik menghancurkan moral publik. Generasi muda melihat bahwa keberhasilan lebih mudah dicapai melalui kedekatan politik dan manipulasi dibanding kompetensi dan integritas. Ketika nilai moral bangsa mengalami kerusakan, maka negara kehilangan fondasi etik yang diperlukan untuk bertahan dalam jangka panjang.

Politik Curi Start untuk Kekuasaan 2029

Politik curi start menuju 2029 menunjukkan bahwa sebagian elite lebih fokus mempersiapkan perebutan kekuasaan dibanding menyelesaikan persoalan bangsa saat ini. Mesin politik mulai bergerak terlalu dini melalui pembentukan citra, konsolidasi jaringan, mobilisasi dukungan, hingga perang opini di ruang digital.

Akibatnya perhatian terhadap kepentingan rakyat menjadi terpecah. Kebijakan publik berisiko dibuat bukan berdasarkan kebutuhan nasional, tetapi berdasarkan kepentingan elektoral. Program sosial dan pembangunan dapat berubah menjadi alat pencitraan politik. Negara akhirnya terjebak dalam kampanye permanen yang melelahkan.

Persaingan elite yang terlalu intensif juga meningkatkan potensi konflik internal. Setiap kelompok mulai membangun basis kekuatan masing-masing, termasuk melalui pengaruh ekonomi dan birokrasi. Jika tidak dikendalikan, kondisi ini dapat menciptakan fragmentasi elite yang melemahkan stabilitas pemerintahan dan memperbesar polarisasi sosial di masyarakat.

Demokrasi Semu Membawa Hilangnya Harapan Kolektif

Demokrasi tidak cukup hanya diukur dari keberadaan pemilu. Demokrasi sejati lahir ketika rakyat merasa memiliki kedaulatan nyata dalam menentukan arah negara. Namun ketika demokrasi hanya menjadi prosedur formal sementara keputusan penting dikendalikan elite tertentu, maka lahirlah demokrasi semu.

Demokrasi semu sangat berbahaya karena menciptakan sinisme kolektif. Rakyat mulai percaya bahwa suara mereka tidak lagi menentukan masa depan bangsa. Partisipasi politik menjadi formalitas, sementara kepercayaan terhadap partai politik, parlemen, dan institusi negara terus menurun. Dalam kondisi seperti itu, demokrasi kehilangan ruhnya.

Hilangnya kepercayaan terhadap demokrasi dapat melahirkan dua kemungkinan ekstrem. Sebagian masyarakat menjadi apatis dan tidak peduli terhadap negara. Sebagian lainnya justru terdorong mendukung model kekuasaan yang lebih keras dan otoriter dengan alasan efektivitas. Kedua kondisi ini sama-sama berbahaya karena mengancam keberlangsungan demokrasi dan stabilitas nasional.

Merekat Negeri dari Gerekan Instabilitas

Seluruh vektor instabilitas yang muncul sesungguhnya saling berkaitan dan saling memperkuat. Tekanan ekonomi memperbesar keresahan sosial. Ketidakadilan hukum memperbesar kemarahan publik. Korupsi sistemik melemahkan kapasitas negara. Kegaduhan politik mempercepat polarisasi. Demokrasi semu menghancurkan kepercayaan rakyat. Ketika seluruh faktor ini bergerak bersamaan, maka negara memasuki fase ketidakpastian yang serius.

Indonesia masih memiliki kesempatan untuk keluar dari situasi tersebut. Namun itu membutuhkan keberanian melakukan reformasi yang mendalam. Negara harus menghadirkan kepemimpinan yang merangkul, penegakan hukum yang adil, pengelolaan ekonomi yang sehat, serta demokrasi yang benar-benar memberi ruang bagi partisipasi rakyat. Tanpa itu, berbagai vektor instabilitas akan terus bekerja menggerus fondasi kebangsaan.

Pada akhirnya, kekuatan sebuah negara tidak hanya diukur dari cadangan devisa, kekuatan militer, atau besarnya pertumbuhan ekonomi. Kekuatan sejati negara terletak pada kepercayaan rakyat terhadap sistem yang menaunginya. Ketika rakyat percaya bahwa negara hadir untuk melindungi, menegakkan keadilan, dan memberi harapan masa depan, maka bangsa akan mampu bertahan menghadapi tekanan apa pun. Tetapi ketika kepercayaan itu runtuh, maka instabilitas hanya tinggal menunggu momentum untuk berubah menjadi krisis besar.

*Penulis: Yazid Bindar (Dosen dan Guru Besar di Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung)

The post Vektor Penggerek Instabilitas Negeri appeared first on Langgam.id.

Pernyataan ini, yang tampak pragmatis dan solutif di permukaan, sesungguhnya menyimpan ketegangan epistemik yang dalam sebuah perdebatan tentang hakikat ilmu pengetahuan, fungsi pendidikan tinggi, dan tanggung jawab negara terhadap warganya. Pertanyaan yang perlu diajukan bukan sekadar mana prodi yang relevan atau tidak.

Pertanyaan yang jauh lebih fundamental adalah, relevan menurut siapa, dan untuk kepentingan apa? Apakah ilmu pengetahuan memang tidak relevan, ataukah negaralah yang gagal menyiapkan ekosistem ekonomi dan lapangan kerja yang mampu menyerap lulusan dari berbagai disiplin ilmu?
Inilah yang menjadi gugatan intelektual tulisan ini.

Tulisan ini ditulis bukan untuk membela prodi yang memang tidak produktif, melainkan untuk menggugat logika instrumental yang menjadi dasar kebijakan tersebut logika yang mereduksi ilmu pengetahuan menjadi alat produksi, dan mereduksi manusia terdidik menjadi sekadar tenaga kerja terlatih. Dalam tradisi filsafat pendidikan, ini bukan soal relevansi, melainkan soal siapa yang berhak mendefinisikan relevansi itu sendiri.

Memahami Logika di Balik Kebijakan

Kebijakan penutupan prodi tidak relevan lahir dari satu premis utama, pendidikan tinggi harus menghasilkan lulusan yang siap kerja. Secara kasar, ini adalah visi pendidikan yang berpusat pada market demand, permintaan pasar tenaga kerja menjadi acuan utama dalam merancang
kurikulum dan menentukan keberlangsungan sebuah program studi. Dalam terminologi filsafat
pendidikan, ini merupakan manifestasi dari instrumentalisme pandangan bahwa pendidikan semata-mata berfungsi sebagai instrumen pencapaian tujuan eksternal (Dewey, 1916).

Pada konteks kebijakan Indonesia kontemporer, tujuan eksternal itu adalah daya serap tenaga kerja di sektor industri. Masalahnya, instrumentalisme yang terlalu dominan berpotensi menghancurkan nilai intrinsik ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmuwan seperti Wilhelm von Humboldt, pendiri Universitas Berlin yang menjadi model universitas modern, berargumen bahwa universitas bukan sekolah kejuruan (Mayer, 2021).

Universitas adalah tempat di mana ilmu pengetahuan dalam arti seluas-luasnya dikembangkan secara bebas, tanpa tekanan pasar. Ketika universitas mulai tunduk pada logika pasar secara mutlak, ia berhenti menjadi universitas dalam pengertian yang sesungguhnya.

“Pendidikan bukan persiapan untuk hidup, pendidikan adalah hidup itu sendiri.” John
Dewey, Democracy and Education (1916).
Apakah kebijakan Kemendikbudristek secara sadar menolak warisan intelektual ini? Tidak ada yang tahu pasti. Namun yang jelas, ketika sebuah kementerian menggunakan “tidak relevan dengan dunia kerja” sebagai satu-satunya kriteria penutupan prodi, mereka secara implisit
menerima pasar sebagai hakim tertinggi bagi ilmu pengetahuan dan itu adalah pilihan ideologis yang perlu dikritisi.

Dua Diagnosis yang Berbeda atas Satu Gejala

Tingginya angka pengangguran lulusan perguruan tinggi di Indonesia memang merupakan fakta yang tidak bisa diabaikan. Badan Pusat Statistik (2024) mencatat bahwa tingkat
pengangguran terbuka di kalangan lulusan diploma dan universitas masih berada di angka yang mengkhawatirkan sekitar 5,2 persen dari total angkatan kerja terdidik pada Februari 2024.

Pertanyaannya bukan apakah masalah ini nyata, melainkan, apa akar penyebabnya? Ada dua narasi besar yang bersaing dalam menjawab pertanyaan ini. Narasi pertama, yang dianut kebijakan Kemendikbudristek, adalah narasi mismatch, lulusan perguruan tinggi tidak terserap karena
kompetensi yang mereka miliki tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Jika prodi ditata ulang, maka mismatch berkurang, dan pengangguran menurun.

Narasi kedua, yang lebih jarang didengar namun sama kuatnya secara empiris, adalah narasi kegagalan structural, pengangguran terjadi bukan karena lulusan tidak kompeten, melainkan
karena struktur ekonomi Indonesia belum mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas dalam jumlah yang memadai. Indonesia masih sangat bergantung pada sektor informal (59,11 persen tenaga kerja berada di sektor informal per Agustus 2023, menurut BPS), dan sektor formal berbasis pengetahuan yang mampu menyerap sarjana belum berkembang cukup signifikan (BPS, 2023).

World Bank (2023) dalam laporannya tentang ketenagakerjaan di Indonesia menegaskan bahwa masalah utama bukan kualitas lulusan, melainkan ketidaksiapan sektor di Indonesia untuk
menyerap tenaga kerja terdidik dalam skala besar. Ini adalah persoalan investasi, industrialisasi, dan kebijakan ekonomi makro, bukan persoalan kurikulum perguruan tinggi semata.

“Indonesia menghadapi tantangan struktural, perekonomiannya belum menghasilkan cukup lapangan kerja formal berkualitas tinggi untuk menyerap jumlah pekerja terdidik yang terus bertambah.” World Bank, Indonesia Jobs Report (2023). Dengan kata lain, jika memang ada masalah, maka solusinya seharusnya bukan menutup prodi, melainkan membangun ekosistem industri yang lebih kompleks dan mampu
mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu termasuk prodi Pendidikan, filsafat, sejarah, sastra, dan seni dalam rantai nilai ekonomi modern.

“Kerangka analitis di atas menunjukkan bahwa adanya ketegangan antara prodi yang tidak relevan dan negara gagal menyiapkan lapanga kerja, bukan hanya perdebatan teknis, melainkan pertarungan ideologis tentang siapa yang bertanggung jawab atas masalah pengangguran terdidik di Indonesia.

Siapa yang Berhak Mendefinisikan ‘Relevansi’?

Ini adalah pertanyaan paling fundamental yang perlu dijawab secara filosofis. Dalam episteme Foucauldian, definisi tentang prodi apa yang ‘relevan’ atau ‘tidak relevan’ adalah ekspresi dari relasi kuasa (Foucault, 1972). Ketika negara melalui kementerian memposisikan dirinya
sebagai otoritas tunggal yang menentukan relevansi ilmu, ia sedang melakukan apa yang oleh Bourdieu disebut sebagai kekerasan simbolik, memaksakan definisi tertentu tentang nilai pengetahuan kepada seluruh komunitas akademik tanpa proses deliberasi yang memadai (Bourdieu, 1998). Relevansi adalah konsep yang kontekstual, historis, dan politis.

Sejarah menunjukkan bahwa prodi-prodi yang pernah dianggap tidak relevan seringkali menjadi fondasi bagi kemajuan yang paling revolusioner. Teori relativitas Einstein tidak langsung relevan dengan
industri saat ia dirumuskan. Kajian Mendel tentang genetika kacang polong selama bertahun-tahun dianggap esoteric hingga menjadi fondasi seluruh bioteknologi modern. Penelitian tentang cahaya
ultraviolet yang dianggap “tidak berguna” pada abad ke-19 akhirnya melahirkan teknologi laser, WiFi, dan perawatan kanker.

Relevansi sejati prodi bukan sesuatu yang bisa diramalkan oleh birokrasi, apalagi dalam horizon jangka pendek. Ilmu yang tampak abstrak atau tidak relevan hari ini mungkin adalah kunci teknologi yang akan mengubah dunia dua puluh tahun mendatang. “Semua prodi adalah relevan” yang tidak relevan adalah sistem ekonomi yang terlalu sempit untuk mengakomodasinya” John Henry Newman (1852).

Wacana Sekjen kemdiktisaintek untuk menutup prodi yang tidak relevan bukan semata kebijakan teknis administrasi pendidikan. Ia adalah sebuah pernyataan ideologis tentang bagaimana negara memandang ilmu pengetahuan, manusia, dan masa depan. Ketika “relevansi”
didefinisikan secara sepihak oleh negara berdasarkan ketersediaan lapangan kerja saat ini, yang sesungguhnya terjadi adalah privatisasi makna ilmu pengetahuan oleh pasar. Namun justru di sinilah beban tanggung jawab negara yang paling berat, bukan hanya menyiapkan lulusan yang
siap kerja, melainkan menciptakan kondisi di mana berbagai bentuk kecerdasan manusia termasuk yang tidak mudah dikuantifikasi dalam tabel kompetensi industri dapat menemukan tempatnya
yang bermartabat.

Ada tiga hal yang perlu dipertegas. Pertama, masalah pengangguran lulusan perguruan tinggi di Indonesia adalah masalah struktural ekonomi, bukan semata persoalan tidak relevannya
sebuah prodi. Solusi yang tepat adalah investasi masif dalam ekosistem industri berbasis pengetahuan, bukan penutupan prodi.

Kedua, ilmu-ilmu Pendidikan bukanlah sebuah beban dalam sistem Pendidikan, mereka adalah infrastruktur peradaban. Menutupnya atas nama relevansi pasar
adalah tindakan yang dalam jangka panjang, justru akan melemahkan kapasitas bangsa untuk berpikir kritis dan beradaptasi dengan perubahan. Ketiga, negara memiliki tanggung jawab
konstitusional untuk menciptakan lapangan kerja yang layak, bukan sebaliknya menyalahkan prodi-prodi yang ada atas kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut. Pendidikan atau ilmu keguruan adalah baagian dari ladang ilmu pengetahuan, membunuh ilmu atas nama lapangan kerja bukanlah solusi. Tetapi hal ini secara tidak langsung adalah bentuk
pengakuan dari pemerintah atas kegagalan bahwa negara menyerah atau tidak mampu lagi menyediakan lapangan kerja untuk rakyatnya dan membangun ekonomi yang cukup kaya dan beragam untuk menampung segala bentuk kecerdasan warganya. Hal ini adalah kemunduran yang tidak perlu kita terima. (*)

Penulis: Riki Saputra (Dosen Filsafat Program Doktor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat)

The post Membunuh Ilmu atas Nama Lapangan Kerja: Negara Gagal, Prodi yang Ditutup? appeared first on Langgam.id.

Kontroversi tersebut berangkat dari banyak dimensi yang saling terkait. Mulai dari besarnya alokasi anggaran dalam APBN hingga pada persoalan teknis seperti kualitas makanan yang disajikan. Bahkan penggunaan istilah gratis sendiri memunculkan pertanyaan karena kata gratis dapat berkonotasi pemberian dari pemerintah yang baik hati padahal ini dibiaya oleh anggaran negara. Dalam konteks ini MBG menjadi lebih dari sekadar program sosial tetapi juga cermin bagaimana negara berkomunikasi dan mengelola ekspektasi publik.

Kontroversi Alokasi Anggaran Negara

Salah satu sumber utama perdebatan adalah besarnya alokasi anggaran yang digunakan untuk program ini. Dalam kondisi fiskal yang memiliki banyak prioritas seperti infrastruktur pendidikan kesehatan dan subsidi energi penggunaan dana dalam jumlah besar untuk MBG memunculkan pertanyaan tentang prioritas kebijakan. Banyak pihak mempertanyakan apakah program ini benar benar menjadi kebutuhan paling mendesak dibandingkan kebutuhan lainnya yang juga krusial.

Di sisi lain pendukung program berargumen bahwa investasi pada gizi adalah investasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Argumen ini tidak sepenuhnya keliru namun tetap menyisakan ruang kritik terutama terkait efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Tanpa mekanisme evaluasi yang ketat program dengan anggaran besar berpotensi mengalami pemborosan atau bahkan penyimpangan.

Manfaat yang Diperdebatkan

Dari sisi manfaat MBG juga tidak lepas dari sorotan. Secara teoritis penyediaan makanan bergizi dapat meningkatkan kesehatan dan kemampuan belajar anak anak. Namun implementasi di lapangan sering kali tidak seideal konsepnya. Pertanyaan muncul apakah makanan yang diberikan benar benar memenuhi standar gizi yang diharapkan atau hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif program.

Lebih jauh lagi terdapat perdebatan mengenai dampak jangka panjang program ini. Apakah MBG mampu mengubah pola konsumsi masyarakat atau hanya memberikan solusi sementara tanpa mengatasi akar masalah gizi seperti kemiskinan dan ketimpangan akses pangan. Jika program hanya bersifat kegratisan tanpa pendekatan struktural maka manfaatnya bisa jadi terbatas.

Metoda Belanja dan Potensi Inefisiensi

Metoda belanja anggaran dalam program MBG juga menjadi titik kritis yang perlu diperhatikan. Proses pengadaan bahan makanan distribusi hingga pengolahan melibatkan rantai yang panjang dan kompleks. Setiap tahap membuka potensi inefisiensi bahkan kebocoran anggaran. Dalam sistem birokrasi yang belum sepenuhnya transparan risiko ini menjadi semakin besar.

Selain itu pendekatan yang terlalu terpusat dalam pengelolaan anggaran dapat mengurangi fleksibilitas di tingkat daerah. Padahal kebutuhan dan kondisi setiap daerah berbeda. Tanpa mekanisme adaptasi lokal program berisiko tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan preferensi masyarakat setempat. Hal ini dapat mengurangi efektivitas program secara keseluruhan.

Tantangan Pelaksanaan di Lapangan

Pelaksanaan program MBG di lapangan menghadapi berbagai tantangan yang tidak sederhana. Distribusi makanan dalam skala besar membutuhkan koordinasi yang kuat antara berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat daerah hingga pelaksana di tingkat lokal. Keterlambatan distribusi atau masalah logistik dapat langsung berdampak pada kualitas layanan yang diterima masyarakat.

Selain itu kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting. Tidak semua daerah memiliki tenaga yang terlatih dalam pengelolaan makanan bergizi dalam jumlah besar. Tanpa pelatihan yang memadai kualitas pelaksanaan program dapat bervariasi dan tidak konsisten. Hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan antar wilayah.

Kualitas dan Keamanan Pangan

Isu kualitas dan keamanan pangan menjadi salah satu aspek yang paling sensitif dalam program ini. Makanan yang disediakan tidak hanya harus bergizi tetapi juga aman untuk dikonsumsi. Kasus keracunan atau makanan yang tidak layak konsumsi dapat merusak kepercayaan publik terhadap program secara keseluruhan.

Pengawasan yang ketat menjadi kunci dalam menjaga standar kualitas. Namun dalam praktiknya pengawasan sering kali menghadapi keterbatasan baik dari sisi sumber daya maupun sistem. Tanpa pengawasan yang efektif risiko penurunan kualitas sulit dihindari. Ini menjadi tantangan serius yang harus diatasi agar program tidak justru menimbulkan masalah baru.

Kontroversi Istilah Gratis

Penggunaan istilah gratis dalam MBG menjadi perdebatan tersendiri. Secara semantik kata gratis memberikan kesan bahwa tidak ada biaya yang harus ditanggung. Padahal dalam konteks negara semua program dibiayai oleh anggaran publik yang berasal dari pajak dan sumber pendapatan lainnya. Dengan demikian istilah gratis dapat dianggap menyesatkan jika tidak dipahami secara kritis.

Sebagian kalangan berpendapat bahwa istilah yang lebih tepat adalah makan bergizi biaya negara. Istilah ini dianggap lebih jujur dan transparan karena menegaskan bahwa program tersebut dibiayai oleh rakyat melalui mekanisme negara. Perubahan istilah ini bukan sekadar soal bahasa tetapi juga soal cara pandang terhadap hubungan antara negara dan warga.

Dimensi Politik dalam Penamaan Program

Dalam perspektif politik penggunaan kata gratis tidak dapat dilepaskan dari strategi komunikasi. Kata ini memiliki daya tarik yang kuat dan mudah diterima oleh masyarakat luas. Dalam konteks politik elektoral istilah gratis dapat meningkatkan popularitas kebijakan dan memperkuat citra pemerintah sebagai pihak yang memberikan manfaat langsung kepada rakyat.

Namun pendekatan ini juga memiliki risiko. Jika masyarakat terlalu fokus pada aspek gratis maka kesadaran tentang sumber pembiayaan dan tanggung jawab bersama dapat melemah. Hal ini dapat mengurangi tekanan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Dalam jangka panjang kondisi ini tidak sehat bagi tata kelola pemerintahan.

Menuju Transparansi dan Akuntabilitas

Untuk menjawab berbagai kontroversi tersebut diperlukan upaya serius dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program. Informasi mengenai alokasi anggaran proses pengadaan hingga hasil evaluasi harus terbuka dan mudah diakses oleh publik. Dengan demikian masyarakat dapat menilai secara objektif apakah program ini berjalan sesuai dengan tujuan.

Selain itu partisipasi publik juga perlu diperkuat. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi juga bagian dari proses pengawasan. Dengan keterlibatan yang lebih luas potensi penyimpangan dapat diminimalkan dan kualitas program dapat terus ditingkatkan. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa MBG benar benar memberikan manfaat yang optimal.

Refleksi atas Arah Kebijakan Publik

Kontroversi seputar MBG pada akhirnya menjadi refleksi yang lebih luas tentang arah kebijakan publik di Indonesia. Program sosial yang besar selalu membawa konsekuensi yang kompleks baik dari sisi ekonomi sosial maupun politik. Oleh karena itu setiap kebijakan harus dirancang dengan pertimbangan yang matang dan berbasis pada data serta evaluasi yang berkelanjutan.

Mengganti cara pandang dari gratis menjadi biaya negara dapat menjadi langkah awal untuk membangun kesadaran yang lebih kritis. Dengan memahami bahwa setiap program memiliki biaya yang ditanggung bersama masyarakat dapat lebih aktif dalam mengawasi dan mengevaluasi kebijakan. Pada akhirnya tujuan utama bukan hanya memberikan bantuan tetapi juga membangun sistem yang adil transparan dan berkelanjutan bagi seluruh warga negara.

*Penulis: Yazid Bindar (Dosen dan Guru Besar pada Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung)

The post Dimensi Sosial dan Politik Makan Bergizi Gratis Tepatnya Biaya Negara appeared first on Langgam.id.