Secara retoris, program ini hadir sebagai janji negara atas hak dasar warganya: hak atas pangan yang layak dan bergizi (Badan Gizi Nasional, 2025). Namun di balik ambisi besar itu, ada pertanyaan yang lebih sunyi namun tak kalah mendesak, khususnya bagi masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, apakah program gizi nasional yang dirancang dengan logika sentralistis ini akan bergesekan dengan tatanan adat yang selama berabad-abad menjadi fondasi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi mereka?

Pertanyaan ini bukan sekadar kekhawatiran romantis terhadap tradisi. Ia menyentuh persoalan yang lebih fundamental, bagaimana negara modern bernegosiasi dengan identitas komunal yang hidup dalam masyarakat adat. Tulisan ini tidak bermaksud menolak program gizi gratis sebagai suatu kebijakan. Cita-cita menghapus stunting dan malnutrisi adalah agenda kemanusiaan yang tidak layak dipermasalahkan.

Yang perlu dipertanyakan adalah cara program itu diimplementasikan; apakah ia membawa serta kesadaran akan kekhasan budaya lokal, ataukah ia hadir sebagai mesin homogenisasi yang diam-diam mengikis apa yang tidak tertera dalam dokumen kebijakan. Tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan itu dari kacamata filosofi sosial-budaya.

MBG dan Ambisi Besar Negara

Program MBG bukan fenomena baru dalam sejarah kebijakan pangan dunia. Negara-negara seperti Brasil melalui Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), India melalui Mid-Day Meal Scheme, dan Jepang melalui sistem kyushoku telah lebih dahulu mengimplementasikan program makan siang untuk anak sekolah. Penelitian menunjukkan bahwa program-program ini, jika dirancang dengan baik, mampu meningkatkan kehadiran siswa, mengurangi stunting, dan memperkuat ketahanan pangan (Bundy et al., 2009). Di Indonesia, MBG hadir dalam konteks darurat gizi yang nyata.

Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 mencatat prevalensi stunting nasional masih di angka 21,6 persen, meski sudah turun dari 24,4 persen pada 2021. Di Sumatera Barat sendiri, angka stunting mencapai 23,3 persen berada di atas rata-rata nasional (Kemenkes RI, 2022). Artinya, intervensi gizi adalah kebutuhan nyata, bukan kebijakan yang datang dari ruang hampa.

Namun, masalah bukan terletak pada niat program, melainkan pada arsitekturnya.
MBG dirancang dengan sistem standarisasi menu nasional, dikelola oleh Badan Gizi Nasional yang baru dibentuk, dan distribusinya melewati rantai birokrasi dari pusat hingga daerah. Logika yang digunakan adalah logika efisiensi dan skalabilitas. Dalam logika ini, keberagaman budaya pangan lokal seringkali menjadi variabel yang diabaikan, bukan variabel yang diintegrasikan.

Makanan sebagai Teks Kebudayaan: Perspektif Minangkabau

Bagi masyarakat Minangkabau, makanan bukan sekadar asupan kalori dan protein. Ia adalah teks kebudayaan yang kaya akan makna. Dalam perspektif semiotika budaya yang dikembangkan Roland Barthes (1957), makanan mengandung sistem tanda yang melampaui nilai gizinya. Makanan berbicara tentang identitas, relasi sosial, dan kosmologi.

Dalam adat Minangkabau, tradisi makan bajamba, makan bersama dengan cara duduk bersila di atas tikar, dengan nasi dan lauk dihidangkan dalam dulang atau talam di tengah-tengah adalah ritual sosial yang menghidupkan nilai kesetaraan dan kebersamaan. Ia bukan sekadar cara makan. Ia adalah cara menjadi komunitas. Dalam upacara adat, baralek (pesta pernikahan), atau musyawarah nagari, makan bajamba berfungsi sebagai medium peneguhan solidaritas sosial dan penghormatan terhadap struktur adat (Navis, 1984).

“Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” adat bersendikan agama,
agama bersendikan kitab suci adalah prinsip kosmologis Minangkabau yang meresap ke dalam setiap aspek kehidupan, termasuk pilihan makanan, cara menyajikan, dan siapa yang memasaknya.

Perempuan dalam sistem matrilineal Minangkabau memegang peran sentral dalam penyiapan makanan. Ini bukan subordinasi, melainkan ekspresi otoritas kultural. Kemampuan memasak mulai dari randang (rendang), gulai, hingga lamang adalah penanda identitas perempuan Minangkabau yang dikaitkan dengan harga diri kaum dan keluarga besar.

Ketika negara mengambil alih fungsi penyediaan makanan anak-anak melalui katering terpusat, ada dimensi kultural yang terdisrupsi tanpa disadari (Blackwood, 2000).

Dua Logika yang Bertemu: Antara Standardisasi dan Kekhasan Lokal

Ketegangan antara MBG dan adat Minangkabau dapat dipetakan melalui dua logika yang berbeda: logika negara yang mengutamakan efisiensi, standardisasi, dan pemerataan, versus logika adat yang mengutamakan partikularitas, kebermaknaan, dan identitas komunal.

Ada perbandingan dimensi nilai adat Minangkabau dengan prinsip MBG. Pertama, dari sumbernya. Makanan di Minangkabau bersumber dari hasil ladang, sawah, dan kebun komunal, termasuk produk lokal seperti rendang dan gulai. Sedangkan program MBG, menunya standar nasional, beras, lauk-pauk generik sesuai panduan gizi Kemenkes.

Kedua, penyiapan makanan di Minangkabau dilakukan oleh perempuan dalam sistem matrilineal yang menjadi bagian dari peran sosial dan identitas. Sementara MBG, dikelola oleh tim pelaksana program (katering atau dapur sentral).

Ketiga, dalam konteks makan bersama di Minangkabau adalah bagian dari tradisi badunsanak. Makan bajamba mengandung dimensi spiritual dan sosial. Sedangkan di MBG, makan bersama bersifat teknis-administratif dan distribusi makanan di sekolah tanpa muatan adat.

Selanjutnya, di Minangkabau relasi kekuasaan dikendalikan oleh Niniak Mamak dan kaum perempuan dalam kaum/suku. Sedangkan MBG dikendalikan birokrasi negara (BPOM, Kemenkes, Kemendikbud). Kemudian, nilai yang diusung di Minangkabau adalah gotong royong, kebersamaan, identitas kultural, kesucian makanan sebagai berkah. Sedangkan di MBG adalah pemerataan gizi, efisiensi, standarisasi, aksesibilitas nasional.

Dari fakta-fakta di atas, tampak bahwa keduanya tidak secara otomatis bertentangan. MBG mengurus hak gizi; adat mengurus identitas budaya. Masalah muncul ketika implementasi MBG tidak menyisakan ruang bagi kekhasan lokal ketika menu ditentukan dari Jakarta, katering dioperasikan tanpa melibatkan perempuan lokal, dan tidak ada mekanisme adaptasi budaya yang sistematis.

Negara, Adat, dan Pertarungan Epistemik
Filsuf politik Will Kymlicka (1995) berpendapat bahwa masyarakat liberal yang adil harus mengakui hak-hak kolektif kelompok budaya, termasuk hak untuk mempertahankan cara hidup dan institusi kultural mereka. Dalam konteks Indonesia, argumen ini relevan ketika menyangkut komunitas adat yang memiliki sistem normatif sendiri seperti Minangkabau
dengan nagarinya. Di sinilah kita memasuki apa yang disebut Boaventura de Sousa Santos (2014) sebagai epistemicide pembunuhan terhadap sistem pengetahuan lokal oleh hegemoni pengetahuan Barat atau negara modern.

Ketika program gizi nasional mengasumsikan bahwa makanan bergizi adalah makanan yang memenuhi standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) versi Kemenkes tanpa mempertimbangkan pengetahuan lokal tentang pangan, maka ia secara tidak
langsung mendeprivilegiasi pengetahuan pangan Minangkabau yang telah teruji selama berabad-abad.

Rendang, misalnya, bukan sekadar makanan enak. Ia mengandung rempah-rempah dengan nilai antioksidan tinggi, protein dari daging yang dimasak lama dengan santan, dan secara tradisional dipercaya memiliki khasiat kesehatan. Penelitian Deni Novia et al. (2017) menunjukkan bahwa rendang kering mengandung protein tinggi dan tahan lama tanpa bahan pengawet unggul dari banyak lauk-pauk generik yang biasa didistribusikan dalam program makan massal. Namun rendang tidak muncul dalam panduan menu MBG nasional, karena biaya produksinya lebih tinggi dari anggaran per porsi yang ditetapkan pemerintah. Ini adalah contoh konkret bagaimana logika anggaran negara dapat menjadi faktor yang secara struktural mengeksklusi kearifan pangan local bukan karena disengaja, tetapi karena desain kebijakan yang tidak mempertimbangkan variasi konteks.

Nagari sebagai Institusi Potensi dan Ancaman

Salah satu kekuatan masyarakat Minangkabau adalah sistem pemerintahan nagari unit terkecil komunitas adat yang memiliki otonomi signifikan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Pasca-otonomi daerah, nagari di Sumatera Barat diperkuat kembali melalui Peraturan Daerah yang mengakui posisinya sebagai unit pemerintahan berbasis adat (Dt. Rajo Penghulu, 2014).

Struktur nagari ini sebenarnya merupakan peluang besar bagi implementasi MBG yang adaptif secara budaya. Niniak mamak (pemimpin adat) dan bundo kanduang (tokoh perempuan adat) memiliki legitimasi yang dalam di tengah masyarakat legitimasi yang tidak dimiliki oleh birokrat dari luar nagari.

Jika MBG dirancang untuk bekerja
sama dengan institusi nagari, bukan melewatinya, maka program ini bisa menjadi jembatan antara agenda gizi nasional dan identitas budaya lokal. Sayangnya, laporan awal implementasi MBG di Sumatera Barat menunjukkan pola yang berbeda. Penyedia katering yang ditunjuk seringkali adalah entitas bisnis dari luar komunitas, dengan menu yang tidak mencerminkan pangan lokal, dan tanpa pelibatan perempuan nagari sebagai pelaku utama (Tempo, 2025). Ini adalah ironi besar program yang
mengklaim berpihak kepada masyarakat justru melewatkan potensi komunitas yang paling dekat dengan penerima manfaatnya.

Ketika negara menjadi satu-satunya penyedia makanan anak-anak, ia secara perlahan mengambil alih fungsi yang selama ini dimainkan oleh keluarga, kaum, dan komunitas nagari. Dalam perspektif Jurgen Habermas (1984), ini adalah gejala kolonisasi lifeworld oleh system ketika logika uang dan kekuasaan birokrasi merasuki ranah kehidupan yang seharusnya diatur oleh komunikasi dan nilai budaya.

Belajar dari Pengalaman Komparatif Brasil dan India

Pengalaman dari negara lain memberikan pelajaran penting. Program PNAE Brasil
dianggap sebagai salah satu program pangan sekolah terbaik dunia justru karena ia mewajibkan 30 persen pembelian bahan makanan dari petani lokal dan mendorong menu yang mencerminkan keberagaman kuliner regional. Ini bukan hanya soal identitas budaya, tetapi juga soal ekonomi, petani lokal mendapat pasar yang stabil, dan komunitas setempat mendapat
rasa memiliki terhadap program (Sidaner et al., 2013).

Sebaliknya, Mid-Day Meal Scheme
India, meski berhasil meningkatkan angka kehadiran sekolah secara nasional menghadapi kritik karena menu yang tidak sensitif terhadap keragaman budaya dan agama. Beberapa insiden serius terjadi ketika menu mengandung bahan yang diharamkan atau dipantangkan oleh kelompok komunitas tertentu, yang berakhir dengan penolakan sosial terhadap program (Laxmaiah et al., 2013).

Dua pengalaman ini menegaskan satu prinsip keberhasilan program pangan publik tidak hanya ditentukan oleh skala dan anggaran, tetapi oleh tingkat sensitivitas budaya yang diintegrasikan ke dalam desain kebijakannya.

Program Makan Bergizi Gratis adalah kebijakan yang lahir dari niat baik dan urgensi nyata. Stunting dan malnutrisi adalah luka bangsa yang harus segera diobati. Namun niat baik saja tidak cukup ia harus berpasangan dengan kebijaksanaan desain. Dan kebijaksanaan desain, dalam konteks Indonesia yang majemuk, mensyaratkan sensitivitas budaya sebagai komponen teknis yang tidak bisa diabaikan.

Bagi masyarakat Minangkabau, pertaruhan yang ada bukan sekadar apakah anak-anak mereka mendapat sarapan gratis atau tidak. Yang dipertaruhkan adalah apakah keberadaan program itu akan menghormati atau mengikis identitas kultural yang selama berabad-abad menjadi tulang punggung kehidupan sosial mereka. Makanan dalam adat Minangkabau adalah bagian dari sistem nilai yang hidup ia menghubungkan manusia dengan leluhurnya, perempuan dengan otoritasnya, dan komunitas dengan kosmologinya, makanan harus diperhatikan kebersihannya supaya tidak keracunan saat mengonsumsikannya.

Jika MBG dibiarkan berjalan tanpa adaptasi kultural yang serius, ia berisiko menjadi instrumen homogenisasi yang diam-diam menggadaikan adat demi efisiensi anggaran. Namun jika dirancang ulang dengan pendekatan yang lebih inklusif melibatkan institusi nagari, memberdayakan perempuan lokal sebagai penggerak dapur, mengadaptasi menu berbasis pangan lokal, dan menjadikan program ini wahana untuk memperkuat ekonomi komunitas maka MBG bisa menjadi kebijakan yang tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga menyehatkan identitas budaya.

Tiga rekomendasi konkret dapat dijalankan kedepannya. Pertama, Badan Gizi Nasional perlu mengembangkan panduan menu adaptif berbasis wilayah, yang mengakomodasi pangan tradisional lokal selama memenuhi standar AKG. Kedua, pengadaan bahan makanan MBG harus memprioritaskan petani dan produsen pangan lokal dalam nagari, mengikuti model Brasil dalam program PNAE. Ketiga, pemerintah daerah Sumatera Barat perlu merumuskan Peraturan Daerah yang secara eksplisit mengintegrasikan kelembagaan nagari ke dalam tata kelola MBG di wilayahnya.

Pertanyaan yang diajukan oleh MBG di Ranah Minang adalah pertanyaan yang lebih tua dari program itu sendiri, bagaimana negara yang plural ini dapat hadir sebagai pelayan, bukan sebagai penyeragam? Jawaban atas pertanyaan itu tidak hanya akan menentukan
keberhasilan satu program, tapi ia akan menentukan watak peradaban kita sebagai bangsa yang
beragam. (*)

Penulis: Riki Saputra (Dosen Program Doktor Studi Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat)

The post MBG di Ranah Minang: Gizi Gratis, Adat Tergadai appeared first on Langgam.id.

Ini bukan sekadar dinamika biasa dalam perjalanan sebuah negara. Ini merupakan indikasi bahwa sistem mengalami peningkatan entropi. Dalam fisika, entropi merupakan ukuran tingkat ketidakaturan dalam suatu sistem. Semakin besar entropi, semakin susah sistem tersebut untuk kembali ke kondisi asal tanpa dukungan energi yang besar.

Saat konsep ini digunakan dalam konteks sosial politik, entropi berubah menjadi metafora yang signifikan. Ia melukiskan situasi di mana peraturan tidak lagi diterapkan secara konsisten, lembaga kehilangan kepercayaan, dan masyarakat mulai bergerak tanpa tujuan yang jelas.

Membaca Tanda-Tanda Awal Ketidakteraturan (Entropi)

Kita dapat mengamati indikasi awal ketidakstabilan pada melemahnya nilai tukar uang. Saat mata uang mengalami penurunan nilai, efeknya dapat segera dirasakan dalam perdagangan global dan aktivitas sehari-hari masyarakat. Kenaikan harga barang impor, pendapatan produksi bertambah, dan inflasi menjadi tidak dapat dielakkan.

Keadaan ini semakin memburuk akibat dinamika global, terutama lonjakan harga energi. Saat harga minyak global tetap tinggi, negara yang mengandalkan impor energi akan mengalami tekanan yang signifikan. Subsidi energi meledak, defisit fiskal bertambah, dan ruang kebijakan semakin sempit. Dalam keadaan semacam ini, pemerintah harus mengambil keputusan sulit antara mempertahankan stabilitas fiskal atau melindungi daya beli masyarakat.

Peningkatan harga bahan bakar sering kali menjadi momen penting. Ini bukan hanya pilihan ekonomi, melainkan juga pilihan politik dan sosial. Saat harga energi meningkat, dampak berantai langsung menyebar ke berbagai sektor. Transportasi, logistik, dan tarif barang kebutuhan utama juga meningkat. Inilah saat ketika ketidakteraturan mulai tumbuh dengan cepat, karena masalah tidak lagi terfokus, tetapi menyebar secara luas.

Ketika Pemimpin Kehilangan Sentuhan Manusia

Momen-momen seperti ini, mutu kepemimpinan sangat berpengaruh. Namun, sering kali kita menyaksikan bahwa tanggapan terhadap isu tidak sebanding dengan tingkat urgensi yang ada. Saat pemimpin lebih mengutamakan menjawab kritik ketimbang menangani masalah mendasar, energi kita sebagai bangsa terbuang sia-sia.

Pemimpin yang defensif terhadap umpan balik menunjukkan bahwa mereka mulai terputus dari masyarakat. Kritik yang seharusnya menjadi saran berharga justru dianggap sebagai bahaya. Akibatnya, ruang percakapan menjadi terbatas dan kebijakan semakin terpinggirkan. Ini adalah resep untuk keburukan dalam situasi yang sudah rumit, karena semakin mengganjal hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Lebih buruk lagi, saat pemimpin terperangkap dalam perdebatan naratif, perhatian terhadap solusi menjadi teralihkan. Energi politik dihabiskan untuk menciptakan citra dan menjaga kekuasaan, sedangkan isu-isu nyata terus tumbuh tanpa penanganan yang memadai. Kehilangan konsentrasi bukan sekadar kekurangan; ini dapat memicu krisis yang lebih serius.

Dampak Sosial yang Mengendap dan Meledak

Saat sistem perekonomian tidak berfungsi dengan baik, hal itu akan berdampak pada aspek sosial kita. Apabila harga barang pokok meningkat dan orang-orang kehilangan pekerjaan, maka masyarakat akan mengalami tekanan. Kekhawatiran akan menjadi isu yang dihadapi banyak orang, dan jika tidak ditangani, hal itu dapat berkembang menjadi konflik sosial.

Keyakinan masyarakat terhadap instansi atau pemerintah merupakan hal pertama yang akan terpengaruh. Saat individu merasakan bahwa sistem tidak lagi mendukung mereka, maka rasa percaya terhadap institusi tersebut akan mulai pudar. Ini adalah kondisi yang berisiko, karena tanpa keyakinan, setiap pilihan yang dibuat akan selalu diragukan dan ditolak.

Apabila ketidakpuasan masyarakat terus meningkat dan tidak ada penyelesaian, maka situasi tersebut dapat meledak dalam bentuk demonstrasi atau protes. Dalam catatan sejarah, situasi semacam ini sering kali memicu kerusuhan. Saat ini, dampak sosial tidak lagi bersifat abstrak, tetapi konkret dan mengancam stabilitas negara.

Kepemimpinan yang Mendengar sebagai Penurun Entropi

Menghadapi situasi ini, keterampilan mendengar merupakan salah satu ciri kepemimpinan yang paling penting. Mendengarkan bukan hanya kegiatan pasif, melainkan proses aktif untuk mengerti realitas dari beragam sudut pandang. Saat pemimpin bisa mendengarkan dengan penuh empati, ia menciptakan kesempatan untuk solusi yang lebih menyeluruh.

Sebaliknya, apabila kritik ditanggapi dengan penolakan atau bahkan kemarahan, maka kesempatan untuk berdialog akan terhalang. Masyarakat akan merasa diacuhkan, dan ketidakpercayaan akan semakin mendalam. Dalam keadaan entropi yang berkembang, kepercayaan menjadi sumber daya yang sangat berharga dan sulit untuk diperoleh kembali.

Pemimpin yang peka juga lebih dapat menangkap tanda-tanda awal dari kemungkinan krisis. Ia tidak menunggu hingga masalah menjadi lebih besar, tetapi mengambil langkah lebih awal dengan pendekatan yang bersifat preventif. Ini adalah tipe kepemimpinan yang peka dan fleksibel terhadap perubahan yang terjadi

Minim Retorika Menuju Implementasi Nyata

Krisis merupakan tantangan bagi efisiensi kepemimpinan. Dalam keadaan seperti ini, retorika sudah tidak memadai. Masyarakat memerlukan langkah konkret yang dapat dirasakan secara langsung. Pernyataan yang menarik tanpa pelaksanaan hanya akan memperburuk pandangan masyarakat.

Keputusan yang diambil harus berlandaskan pada data dan analisis yang mendalam. Keputusan yang diambil secara cepat tanpa dasar yang jelas justru dapat menambah kekacauan. Dalam situasi ini, rasionalitas berperan penting untuk mengurangi entropi.

Pemimpin juga perlu memiliki kemampuan untuk menyampaikan kebijakan secara jelas. Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dapat mendukung masyarakat untuk memahami kondisi yang dihadapi. Dengan begitu, penolakan terhadap kebijakan dapat dikurangi.

Dialog Inklusif sebagai Sarana Stabilisasi

Dalam komunitas yang terpecah, dialog berfungsi sebagai sarana yang sangat vital untuk mengurangi ketegangan. Dengan melibatkan beragam pihak, termasuk mereka yang memiliki sudut pandang berbeda, pemimpin dapat menciptakan konsensus yang lebih luas.

Dialog bukanlah kompromis tanpa nilai, melainkan langkah untuk mencari kesepakatan. Dalam situasi entropi yang tinggi, isolasi politik malah akan mempercepat keterpecahan. Sebaliknya, keterbukaan dalam berdialog bisa menjadi sarana untuk menyerap aspirasi dan menenangkan konflik.

Pendekatan inklusif ini juga meningkatkan rasa kepemilikan terhadap kebijakan yang diterapkan. Saat masyarakat merasa terlibat, mereka akan lebih cenderung untuk mendukung dan ikut serta dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Mengelola Kegaduhan Informasi

Salah satu tanda dari bertambahnya entropi adalah timbulnya kebisingan informasi. Dalam era digital, informasi tersebar dengan cepat, namun tidak selalu benar. Narasi yang bertentangan menciptakan kebingungan dan menambah kecemasan masyarakat.

Dalam keadaan seperti ini, fungsi pemimpin adalah sebagai penyedia informasi yang dapat diandalkan. Komunikasi yang terus-menerus, transparan, dan berdasarkan bukti dapat membantu menenangkan ketegangan. Ketika masyarakat memiliki acuan yang tegas, mereka tidak gampang terpengaruh oleh informasi yang salah.

Pengelolaan data juga terkait dengan kecepatan tanggapan. Dalam dunia yang penuh tekanan, penundaan dalam memberikan penjelasan dapat memperburuk keadaan. Oleh karena itu, sistem komunikasi pemerintah perlu berfungsi dengan cepat dan tepat.

Kejujuran sebagai Fondasi Pemulihan

Menghadapi kenyataan adalah langkah awal untuk keluar dari krisis. Menolak masalah hanya akan memperpanjang rasa sakit. Dalam situasi entropi yang meningkat, kejujuran menjadi landasan yang tak bisa dinegosiasikan.

Pemimpin harus berani mengungkapkan keadaan yang sebenarnya, termasuk rintangan yang dihadapi. Keterbukaan ini krusial untuk membangun kepercayaan dan mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam solusi.

Kejujuran juga membangun harapan yang wajar. Masyarakat kini tidak lagi terperangkap dalam harapan yang tidak realistis, tetapi menyadari bahwa proses pemulihan memerlukan waktu dan kerjasama.

Keberanian Mengoreksi dan Beradaptasi

Tidak ada kebijakan yang tanpa cela. Dalam keadaan yang berubah-ubah, kesalahan merupakan sesuatu yang tak bisa dihindari. Namun yang membedakan kepemimpinan yang tangguh adalah keberanian untuk mengakui dan memperbaiki kesalahan itu.

Penilaian terhadap kebijakan perlu dilaksanakan secara rutin. Jika sebuah kebijakan tidak berhasil, perubahan perlu0 dilakukan tanpa bimbang. Fleksibilitas ini diperlukan untuk memastikan bahwa arah kebijakan tetap sesuai dengan keadaan yang berkembang.

Dalam aspek entropi, fleksibilitas adalah kunci untuk bertahan0 hidup. Sistem yang kaku akan lebih cepat hancur dibandingkan dengan sistem yang bisa beradaptasi.

Kolaborasi sebagai Energi Penyeimbang

Menghadapi entropi yang semakin tinggi tidak dapat ditangani hanya oleh pemerintah. Kolaborasi antar sektor diperlukan untuk menghasilkan solusi yang menyeluruh. Sektor privat, akademisi, dan komunitas sipil berperan vital dalam mempertahankan stabilitas.

Kolaborasi ini perlu didasarkan pada kepercayaan dan tujuan yang sama. Saat semua pihak beroperasi dalam tujuan yang serupa, energi kolektif yang dihasilkan dapat menanggulangi laju entropi.

Metode ini juga menghasilkan variasi dalam solusi. Dengan melibatkan beragam pihak, gagasan yang muncul menjadi lebih bervariasi dan kreatif. Hal ini krusial saat menghadapi tantangan yang rumit

Menghindari Eskalasi yang Tidak Perlu

Dalam situasi yang peka, setiap pilihan memiliki dampak yang signifikan. Karena itu, kehati-hatian menjadi sangat krusial. Pendekatan yang terlalu kuat bisa menyebabkan reaksi berlebihan dan mempercepat peningkatan konflik.

Sebaliknya, metode yang terukur dapat mempertahankan stabilitas tanpa mengorbankan nilai-nilai. Ini memerlukan kebijaksanaan untuk memahami situasi dan menentukan strategi yang sesuai.

Pemimpin perlu bisa mengimbangi antara ketegasan dan kehati-hatian. Dalam konteks ini, keberanian tidak selalu mencerminkan tindakan tegas, melainkan kapasitas untuk menentukan pilihan yang paling benar.

Membangun Harapan sebagai Energi Sosial

Dalam situasi yang peka, setiap pilihan memiliki dampak yang signifikan. Karena itu, kehati-hatian menjadi sangat krusial. Pendekatan yang terlalu kuat bisa menyebabkan reaksi berlebihan dan mempercepat peningkatan konflik.

Sebaliknya, metode yang terukur dapat mempertahankan stabilitas tanpa mengorbankan nilai-nilai. Ini memerlukan kebijaksanaan untuk memahami situasi dan menentukan strategi yang sesuai.

Pemimpin perlu bisa mengimbangi antara ketegasan dan kehati-hatian. Dalam konteks ini, keberanian tidak selalu mencerminkan tindakan tegas, melainkan kapasitas untuk menentukan pilihan yang paling benar.

Mengurangi Entropi dengan Pendekatan Antisipatif

Pada akhirnya, pemerintah harus memimpin dengan bijak dan inklusif pengurangan entropi negeri. Semua elemen bangsa ikut berperan dalam pengurangan entropi negeri ini. Masyarakat berkontribusi dalam memelihara stabilitas dengan sikap yang logis dan keterlibatan secara aktif. Kepemimpinan berperan sebagai penentu arah. Melalui strategi yang cermat, menyeluruh, proaktif, dan berfokus pada solusi, peningkatan entropi dapat dikelola.

Negara ini masih memiliki kesempatan untuk bangkit dari tekanan dengan lebih tangguh. Akan tetapi, kesempatan tersebut hanya bisa dimanfaatkan jika terdapat kesadaran bersama untuk bertindak dengan rasional, jujur, dan penuh tanggung jawab. Dalam keadaan seperti ini, kepemimpinan yang tenang, transparan, dan bersedia bernegosiasi sudah menjadi keharusan yang mendesak.

*Penulis: Yazid Bindar (Dosen dan Guru Besar Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung)

The post Ancaman Naiknya Entropi Negeri appeared first on Langgam.id.

Umumnya orang orang dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks, menyimpan realitas yang tidak tampak di permukaan. Di balik citra keteraturan dan norma, ada rahasia yang ditutup rapat untuk tidak diketahui orang lain yang berdampak buruk ke diri sendiri bila diketahui orang lain. Ini merupakan aib yang ditutup erat erat. Aib pada mulanya adalah penyimpangan dari norma hukum, etika, atau ekspektasi sosial. Namun ketika penyimpangan itu memiliki dampak luas, ia berubah dari sekadar masalah moral menjadi sumber daya strategis.

Aib individu yang tidak terkait dengan publik disimpan yang bersangkutan. Tetapi aib individu yang terkait dengan publik dalam berbagai hal yang merugikan publik menjadi perhatian publik. Aib seperti ini bisa mengalami transformasi menjadi entitas ekonomi. Ia tidak lagi hanya dipahami sebagai sesuatu yang harus disembunyikan, tetapi sebagai sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Nilainya tidak bersifat tetap, melainkan elastis, tergantung pada siapa yang terlibat, seberapa besar dampaknya, dan dalam konteks apa ia muncul. Aib menjadi komoditas yang hidup dalam ekonomi bayangan, tidak tercatat, tetapi sangat aktif.

Mekanisme Harga dalam Transaksi Ekonomi Melindungi Aib

Sebagaimana komoditas pada umumnya, aib memiliki harga. Harga ini ditentukan oleh kalkulasi risiko dan potensi kerugian. Semakin besar dampak yang bisa ditimbulkan oleh terbukanya sebuah aib, semakin tinggi pula nilai ekonominya. Aib seorang figur publik, misalnya, bisa bernilai sangat tinggi karena berpotensi meruntuhkan legitimasi, karier, bahkan stabilitas institusi yang ia wakili.

Penentuan harga ini juga melibatkan negosiasi kompleks antara pihak-pihak yang memiliki akses terhadap informasi. Saksi, dokumen, rekaman, dan jejak digital menjadi aset yang dapat dipertukarkan. Dalam banyak kasus, nilai dari aib tidak hanya terletak pada isi informasi, tetapi juga pada waktu pengungkapannya. Rahasia yang diungkap pada momen tertentu dapat memiliki dampak yang jauh lebih besar dibandingkan jika diungkap pada waktu lain.

Rahasia sebagai Instrumen Kekuasaan

Dalam ekonomi aib, rahasia bukan hanya sesuatu yang disembunyikan, tetapi juga sesuatu yang digunakan. Ia menjadi instrumen kekuasaan. Mereka yang menguasai rahasia memiliki posisi tawar yang kuat. Mereka dapat menekan, mempengaruhi, atau bahkan mengendalikan pihak lain tanpa perlu menggunakan kekuatan terbuka.

Kekuasaan yang berbasis rahasia ini bersifat halus namun efektif. Ia bekerja melalui ancaman implisit: bahwa kebenaran dapat diungkap kapan saja. Dalam kondisi seperti ini, relasi sosial dan politik menjadi tidak lagi transparan. Keputusan tidak selalu diambil berdasarkan rasionalitas atau kepentingan publik, tetapi berdasarkan kalkulasi terhadap risiko terbukanya aib.

Uang sebagai Alat Kontrol dan Perekat Sistem

Uang dalam ekonomi aib memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar alat transaksi. Ia menjadi alat kontrol yang mengikat individu ke dalam jaringan kepentingan tertentu. Ketika seseorang menerima uang untuk menjaga rahasia, ia tidak hanya menerima imbalan, tetapi juga menerima konsekuensi yakni keterikatan pada sistem yang sama.

Keterikatan ini menciptakan loyalitas yang bersifat transaksional. Tidak ada komitmen ideologis atau moral yang mendasari hubungan tersebut. Yang ada hanyalah kepentingan bersama untuk menjaga stabilitas sistem yang dibangun di atas rahasia. Selama aliran uang tetap berjalan, sistem ini dapat bertahan. Namun, begitu aliran tersebut terganggu, potensi konflik dan kebocoran meningkat.

Jaringan Tertutup dan Kolektivitas Diam

Ekonomi aib tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu melibatkan jaringan aktor yang saling terhubung. Jaringan ini bisa mencakup berbagai pihak mulai dari individu yang memiliki akses langsung terhadap aib, hingga perantara yang mengelola informasi, dan pihak yang memiliki kepentingan untuk menutupnya.

Dalam jaringan ini, terbentuk apa yang dapat disebut sebagai kolektivitas diam. Semua pihak memiliki insentif untuk tidak berbicara. Diam menjadi strategi bersama. Setiap individu menyadari bahwa membuka rahasia tidak hanya akan merugikan pihak lain, tetapi juga dirinya sendiri. Dengan demikian, tercipta sistem yang relatif stabil, meskipun dibangun di atas ketidakjujuran.

Peran Media Berbagai Platform dan Konstruksi Narasi

Di era informasi, media berbagai platform memainkan peran penting dalam ekonomi aib. Media tidak hanya menjadi saluran informasi, tetapi juga arena pertarungan narasi. Pihak yang memiliki sumber daya dapat menggunakan media untuk membentuk persepsi publik, mengalihkan perhatian, atau bahkan menciptakan realitas alternatif.

Dalam konteks ini, opini publik menjadi bagian dari komoditas. Persepsi dapat dibentuk, diarahkan, dan bahkan dibeli. Kampanye informasi, disinformasi, dan framing menjadi alat untuk mengelola dampak dari sebuah aib. Dengan demikian, yang dipertaruhkan bukan hanya fakta, tetapi juga bagaimana fakta tersebut dipahami oleh masyarakat.

Normalisasi dan Institusionalisasi Praktik

Seiring waktu, praktik dalam ekonomi aib dapat mengalami normalisasi. Apa yang awalnya dianggap sebagai penyimpangan, perlahan-lahan menjadi bagian dari “aturan main”. Individu yang masuk ke dalam sistem akan menyesuaikan diri, bukan karena mereka setuju, tetapi karena tidak memiliki alternatif yang lebih baik.

Normalisasi ini dapat berkembang menjadi institusionalisasi. Praktik menutup aib dengan uang menjadi sesuatu yang sistemik, bukan lagi insidental. Ia masuk ke dalam prosedur tidak tertulis yang dipahami oleh para pelaku. Dalam kondisi seperti ini, upaya untuk mengubah sistem menjadi jauh lebih sulit, karena ia sudah mengakar dalam struktur sosial dan politik.

Ketimpangan dan Akses terhadap Perlindungan

Ekonomi aib juga mencerminkan ketimpangan dalam masyarakat. Mereka yang memiliki sumber daya finansial dan kekuasaan memiliki kemampuan lebih besar untuk melindungi diri dari konsekuensi aib. Sebaliknya, mereka yang lemah sering kali tidak memiliki akses yang sama.

Ketimpangan ini menciptakan ketidakadilan yang sistemik. Aib tidak lagi diperlakukan secara setara. Ia menjadi alat yang dapat digunakan oleh yang kuat untuk mempertahankan posisi, sementara yang lemah menjadi lebih rentan terhadap eksposur dan sanksi. Dengan demikian, ekonomi aib memperkuat struktur ketimpangan yang sudah ada.

Kerentanan Sistem dan Risiko Kebocoran

Meskipun tampak solid, ekonomi aib sebenarnya sangat rentan. Ia bergantung pada kepercayaan yang rapuh di antara para pelaku. Setiap individu dalam jaringan memiliki potensi untuk membocorkan informasi, baik karena tekanan eksternal, konflik internal, maupun perubahan kepentingan.

Kebocoran ini dapat memicu reaksi berantai. Satu rahasia yang terungkap dapat membuka pintu bagi rahasia lainnya. Dalam situasi tertentu, ini dapat menyebabkan krisis yang meluas, mengguncang institusi dan merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, stabilitas dalam ekonomi aib selalu bersifat sementara.

Aib Beban Individu

Di balik struktur ekonomi dan politik, terdapat dimensi psikologis yang tidak kalah penting. Individu yang terlibat dalam ekonomi aib sering kali harus hidup dengan beban moral dan tekanan mental. Mereka berada dalam kondisi ambivalen dimana di satu sisi mendapatkan keuntungan, di sisi lain menghadapi risiko dan rasa bersalah.

Beban ini dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan. Ketakutan akan terbongkarnya rahasia dapat menciptakan kecemasan yang terus-menerus. Dalam jangka panjang, hal ini dapat merusak integritas individu dan menciptakan budaya ketidakpercayaan yang meluas.

Transparansi sebagai Tantangan Sistemik

Menghadapi ekonomi aib bukanlah perkara sederhana. Transparansi sering kali dianggap sebagai solusi, tetapi implementasinya menghadapi berbagai hambatan. Sistem yang sudah terbentuk memiliki mekanisme pertahanan yang kuat terhadap upaya pembukaan informasi.

Namun demikian, transparansi tetap menjadi elemen penting. Ia harus didukung oleh institusi yang kuat, perlindungan bagi pelapor, dan budaya yang menghargai kejujuran. Tanpa itu, transparansi hanya akan menjadi slogan tanpa dampak nyata.

Peran Etika dan Kesadaran Kolektif

Perubahan dalam ekonomi aib tidak hanya bergantung pada struktur, tetapi juga pada kesadaran kolektif. Masyarakat memiliki peran dalam menentukan apakah praktik ini akan terus berlanjut atau tidak. Ketika masyarakat mulai menolak normalisasi aib sebagai komoditas, tekanan terhadap sistem akan meningkat.

Etika menjadi fondasi penting dalam proses ini. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan akuntabilitas harus diperkuat. Tanpa landasan etis, setiap upaya reformasi akan mudah tergerus oleh kepentingan jangka pendek.

Aib sebagai Cermin Relasi Kekuasaan

Pada akhirnya, ekonomi aib adalah refleksi dari relasi kekuasaan dalam masyarakat. Ia menunjukkan bagaimana informasi, uang, dan kepentingan saling berinteraksi dalam membentuk dinamika sosial. Aib bukan hanya persoalan individu, tetapi bagian dari sistem yang lebih besar.

Selama rahasia memiliki nilai ekonomi, selama kebenaran dapat dinegosiasikan, ekonomi aib akan terus ada. Tantangannya bukan hanya mengungkap aib, tetapi mengubah kondisi yang memungkinkan aib menjadi komoditas. Di sinilah letak perjuangan yang sesungguhnya antara mempertahankan sistem yang nyaman bagi sebagian pihak, atau membangun tatanan yang lebih adil dan transparan bagi semua.

*Penulis: Yazid Bindar (Dosen dan Guru Besar Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung)

The post Transaksi Ekonomi Melindungi Aib appeared first on Langgam.id.

Lebih dari 161 ribu kematian akibat pandemi COVID-19, baik dari jumlah positif maupun terduga tertular COVID-19 di Indonesia telah memberikan pengalaman pahit tapi berharga untuk sistem ketahanan kesehatan nasional. Saat pandemi itu, umumnya rumah sakit mengalami lonjakan pasien yang drastis, kekurangan tenaga medis dan alat kesehatan. Namun di sisi lain, umumnya rumah sakit non-rujukan mengalami penurunan pasien yang berdampak terhadap aspek pembiayaan karena penurunan pendapatan (idle capacity).

Salah satu kebijakan pemerintah untuk mengatasi pandemi ini, di awal 2020 dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Kemudian pada pertengahan 2020, gugus tugas tersebut dibubarkan dan diganti menjadi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 di bawah Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Komite tersebut kemudian dinyatakan telah berakhir masa tugasnya dan dibubarkan melalui Perpres 48/2023 pada Agustus 2023, sehingga pelaksanaan penanganan COVID-19 selanjutnya dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan.

Pertanyaan besarnya adalah apakah negara akan membentuk gugus tugas/ satuan tugas yang baru jika terjadi serangan pandemi selevel Covid-19 atau bahkan lebih besar di masa depan?

Apakah Pusat Krisis Kesehatan (PKK) Kementerian Kesehatan sudah memiliki kapabilitas mengoordinasikan penanggulangan krisis kesehatan tingkat nasional tersebut untuk seluruh rumah sakit yang ada di wilayah nusantara saat serangan pandemi tersebut terjadi?

Mari kita coba bahas dasar pemikiran dan pertanyaan-pertanyaan di atas dalam perspektif Transformasi Ketahanan Kesehatan Indonesia, khususnya ketahanan kesehatan berbasis tanggap darurat pelayanan kesehatan jejaring nasional rumah sakit.

Konstitusi UUD 1945 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Sedangkan dalam menghadapi ancaman wabah penyakit katastropik berskala nasional, sistem fasilitas pelayanan kesehatan nasional diuji bukan hanya oleh kapasitasnya, tetapi oleh kemampuannya dalam mengelola kompleksitas secara terpadu.

Lebih jauh, pengalaman empiris menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan semata keterbatasan kapasitas, melainkan: fragmentasi sistem layanan, lemahnya koordinasi antar rumah sakit, tidak terintegrasinya data secara nasional, serta ketiadaan mekanisme pengambilan keputusan berbasis komando. Akibatnya, banyak rumah sakit mengalami kelebihan beban, sementara fasilitas lain masih memiliki kapasitas yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Indonesia, dengan jumlah cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per Februari 2026 yang telah mencapai 98,74% populasi atau sebanyak 284,6 juta jiwa (BPJS Kesehatan, 2026), menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks. Struktur sistem rumah sakit yang tersebar dan beragam, mencakup rumah sakit pemerintah pusat, pemerintah daerah, militer, kepolisian, BUMN, dan swasta menjadi kekuatan sekaligus potensi kerentanan apabila tidak dikelola dalam satu sistem terpadu.

Dalam konteks tersebut, muncul kebutuhan mendesak untuk mentransformasi sistem ketahanan kesehatan nasional dari sekadar jaringan layanan menjadi sebuah sistem komando terpadu yang mampu bekerja secara adaptif, real-time, dan terkoordinasi dalam menghadapi krisis berskala besar, karena dalam situasi krisis yang dibutuhkan bukan sekadar koordinasi melainkan orkestrasi dalam satu sistem komando.

Untuk itu, diperlukan pembentukan Sistem Komando Nasional Jejaring Rumah Sakit (SKNJRS), yaitu suatu standing system yang bersifat permanen dan dapat diaktifkan secara penuh dalam kondisi darurat kesehatan nasional serta dibangun di atas prinsip; unity of command, integrasi lintas sektor, pengambilan keputusan berbasis data real-time, serta kombinasi antara otoritas sipil dan kapasitas operasional militer.

Rasionalisasi efektifitas dari sistem komando terpadu tersebut tentunya jika jejaring rumah sakit nasionalnya terdiri dari semua rumah sakit yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yaitu sebanyak 3,189 rumah sakit (per Februari 2026), yang terdiri dari rumah sakit pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta.

Adapun Desain Arsitektur SKNJRS yang direkomendasikan berdasarkan kondisi eksisting saat ini terdiri dari struktur organisasi dan markas komando.

Struktur organisasi pada tingkat strategis, Presiden berperan sebagai penentu status darurat kesehatan nasional, didukung oleh komite pengarah lintas kementerian. Untuk organ teknis yang bertanggung-jawab langsung kepada Presiden, dibentuk Satuan Komando Darurat Kesehatan Nasional (SKDKN) sebagai pengendali utama operasional organisasinya, sehingga BNPB mengelola seluruh bencana nasional kecuali sektor kesehatan.

Penggunaan terminology “satuan komando” karena untuk kondisi krisis dibutuhkan sistem organisasi taktis yang lebih efektif sebagai salah satu bentuk implementasi kegiatan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di sektor kesehatan.

Sebagai markas komando utama SKDKN, rumah sakit rujukan nasional RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo menjadi kandidat paling rasional, mengingat posisinya sebagai pusat layanan kesehatan tertinggi dalam sistem nasional. Namun, untuk memastikan efektivitas operasional dalam situasi krisis, diperlukan dukungan kapasitas markas komando taktis dari institusi militer, yaitu RSPAD Gatot Soebroto.

Pendekatan model hybrid command ini menggabungkan legitimasi sipil dengan efektivitas eksekusi militer. Di bawah satuan komando nasional, dibentuk satuan komando sektoral yang mewakili klaster utama rumah sakit masing-masing yaitu, Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, Pemerintah Daerah dan BUMN. Namun untuk operasional taktis lapangan ditetapkan satuan komando regional dan rumah sakit markas komando regional yang bertanggung jawab atas implementasi operasional seluruh rumah sakit di wilayah masing-masing termasuk rumah sakit swasta.

Kunci keberhasilan sistem komando ini terletak pada kemampuan dalam mengelola informasi secara real-time. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan: sistem dashboard nasional, integrasi data seluruh rumah sakit, sistem pemantauan kapasitas tempat tidur dan ICU, serta analitik prediktif berbasis data.

Dalam konteks ini, pembentukan unit seperti Strategic Risk Intelligence Unit (SRIU) menjadi krusial sebagai “otak sistem” yang mampu memberikan peringatan dini dan rekomendasi strategis berbasis data kepada Kepala SKDKN.

Transformasi menuju SKNJRS akan menghasilkan dua dampak strategis yaitu jangka pendek dan jangka Panjang. Dalam jangka pendek, sistem ini akan meningkatkan kecepatan dan efektivitas respons terhadap krisis, menurunkan angka fatalitas, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Dalam jangka panjang, sistem ini akan menjadi fondasi bagi terbentuknya ketahanan kesehatan nasional yang tidak hanya responsif terhadap pandemi, tetapi juga adaptif terhadap berbagai bentuk ancaman ketahanan kesehatan nasional terutama terhadap potensi isu biodefense dan biosecurity global di masa depan. Lebih jauh, sistem ini akan mengubah paradigma pengelolaan rumah sakit dari sekadar penyedia layanan menjadi bagian dari suatu sistem strategis nasional berbasis jaringan dan operasi sistemik.

Ancaman ketahanan kesehatan nasional dimasa depan berupa krisis kesehatan berskala nasional tidak dapat dihadapi dengan pendekatan biasa. Dibutuhkan lompatan paradigma dalam cara negara merancang dan mengelola sistem ketahanan kesehatan nasional itu sendiri. Indonesia bisa saja dinilai oleh pihak asing kekurangan rumah sakit, namun faktanya yang belum dimiliki hari ini adalah sistem yang mampu membuat seluruh rumah sakit tersebut bekerja sebagai satu kesatuan.

Pembentukan Sistem Komando Nasional Jejaring Rumah Sakit (SKNJRS) bukan hanya sebuah opsi kebijakan, melainkan sebuah kebutuhan strategis untuk memastikan terjadinya Transformasi Ketahanan Kesehatan Indonesia, sehingga dalam menghadapi krisis kesehatan di masa depan, negara hadir dengan kapabilitas penuh, terkoordinasi, adaptif dan tangguh. (*)

Teddy Yantaria Riza, Anggota Perdokmil

The post Transformasi Ketahanan Kesehatan Indonesia appeared first on Langgam.id.

Selain banyak dari mereka produk sekolah menengah di era Covid 19 dengan edukasi yang sangat problematis dan terbatas, mereka juga Gen Z digital native yang tumbuh dan berkembang dalam dunia algoritma dengan seribu satu tantangan individual dan sosial.

Tidak saja kecanduan internet, kelelahan mental, FOMO, sulit bersosialisasi, tetapi juga rentan penyalahgunaan teknologi informasi dalam tugas perkuliahan. AI sebagai mesin simulasi kecerdasan yang sejatinya hanya alat bantu semata, justru telah menggantikan peran akal dalam berfikir. Akibatnya, banyak dari mereka nyaris tidak bisa apa-apa tanpa ChatGPT dan sejenisnya. Dengan mutu yang seperti itu, toga wisuda simbol keagungan ilmu pun dikenakan.

Ironi Studi Gen Z di Era AI

Gen Z yang lahir, tumbuh, dan berkembang di tengah era kemajuan teknologi komunikasi informasi, memang tidak bisa berpisah dari dunia digital. Lantaran sejak dini terbiasa dengan laptop, tablet, dan smartphone, maka ketergantungan mereka pada perangkat itu sangat tinggi. Tidak saja untuk interaksi dan kebutuhan hiburan, aktivitas belajar pun tidak bisa tanpa internet sebagai infrastruktur baru.

Survei APJII 2025 mengungkap generasi ini menempati urutan teratas pemakai AI sebesar 43,7% (ugm.ac.id/5/11/25). Bahkan, dalam catatan goodstats.id (6/10/25) berdasar riset Global Student Survey 2025, terbukti empat dari lima mahasiswa global telah memakai GenAI untuk studi. Menariknya, dari 15 negara pengguna AI tertinggi, Indonesia ternyata berada di posisi puncak hingga mencapai 95%.  

Data di atas sangat ambivalen dan paradoks, menggembirakan sekaligus juga mencemaskan. Di mata guru besar dan pakar AI UGM, Ridi Ferdiana, peningkatan penggunaan AI di kalangan anak muda adalah keniscayaan. Sisi positif menurutnya dapat merubah cara belajar dan mengembangkan kreativitas, terlebih teknologi generative AI yang dapat menjadi teman belajar dalam memahami konsep.

Meski begitu, penggunaan berlebih tanpa verifikasi beresiko ketergantungan, bahkan muncul underload dengan resiko menurunnya kemampuan critical thinking, daya ingat, serta efek brain rot karena malas berfikir lantaran otak jarang diasah.

Tragisnya, jika bagi generasi X dan baby boomers teknologi AI dipandang sebatas alat bantu kerja, tetapi bagi Gen Z, menurut Ridi justru bagian integral dan menjadi disruption yang mengubah kehidupan mereka (ugm.ac.id/5/11/25).   

Penyalahgunaan AI di dunia akademik ternyata amat mengkhawatirkan. Riset Jack Brazel, petinggi Turnitin untuk Asia Tenggara, mengungkap 95% responden meyakini adanya praktek itu di institusi pendidikan (perpus.uinjkt.ac.id/24/4/25). Kadek Ayu Sumastri, seorang mahasiswa menggambarkan penyalahgunaan AI di dunia kampus lewat tulisannya “Gen Z dan Jebakan AI: Ketika Kecerdasan Buatan Jadi Teman Curang” (ukm-visi.undiksha.ac.id).

Menurutnya, aplikasi dan platform berbasis AI di dunia pendidikan, dapat menjadi solusi instan banyak masalah yang dihadapi Gen Z, semisal asisten virtual yang bisa menjawab pertanyaan hingga menulis esai. Namun, banyak pula yang tidak menyadari kecanggihan ini potensial disalahgunakan, salah satunya untuk “curang”.

ChatGPT atau aplikas lain misalnya, telah digunakan mahasiswa untuk menjawab pertanyaan atau tugas. Dengan hanya memberi instruksi tertentu, secara cepat dihasilkan jawaban yang jelas dan ringkas. Bahkan ironisnya menurut Kadek, jawaban pun hampir 90% sesuai dengan materi.

Antisipasi Kampus dan Dunia Kerja

Meski tidak bisa digeneralisisr, tetapi gambaran kualitas akademik sebagian wisudawan Gen Z di atas, bisa jadi belum mewakili realita sesungguhnya yang lebih memprihatinkan lagi. Tidak saja makalah, PPT presentasi, jawaban UTS dan UAS, tetapi juga proposal hingga skripsi utuh dibuat tanpa proses dan jerih payah berfikir, tetapi diselesaikan AI dengan berbagai jenis dan fitur aplikasi.

Tragedi akademik intelektual ini masih terus berlanjut dengan akan hadirnya sejumlah jenis AI yang jauh lebih “cerdas”. Ke depan, diprediksi AI akan berubah dari sekedar alat menjadi agen yang mampu menulis laporan, menganalisis data, membuat keputusan sederhana, bahkan mengelola proyek kecil.

AI akan lebih personal, dari peran “asisten” menjadi “rekan kerja” bahkan memiliki kesadaran mandiri, penalaran logis, hingga bisa membaca emosi dan memahami konteks sosial.

Apa yang harus dilakukan kampus dan dunia kerja menyikapi kondisi ini? Tentu saja respon yang diberikan tidak bisa insidental dan parsial. Kampus harus berani menegaskan ulang standar integritas akademik, termasuk pengaturan penggunaan AI secara transparan dan bertanggung jawab.

Evaluasi perlu bergeser dari sekadar produk tertulis menuju proses berpikir melalui dialog, ujian lisan, dan argumentasi gagasan langsung. Dosen perlu meningkatkan peran, dari sekadar transformer pengetahuan menjadi pembimbing intelektual yang berproses. Jika kecepatan AI telah menggantikan kedalaman ilmu, dan efisiensi mengorbankan pergulatan nalar, maka pendidikan kehilangan kemampuan rasional reflektif yang justru sebagai fondasi utamanya.

Meski lulus memenuhi standar formal, tetapi secara substantif di antara mereka belum memiliki kedalaman berpikir. Skripsi pun bisa berubah menjadi produk administratif, yang meski rapi tetapi miskin refleksi.

Dalam konteks seperti ini kampus mesti tidak cukup sekedar membacanya sebagai gejala krisis intelektual, tetapi juga dekadensi nilai, adab, moral, bahkan spritual. Harus diingat bahwa pendidikan bukan sekadar memproduk manusia cerdas, tetapi berintegritas agar tidak potensial melahirkan kerusakan.

Fenomena oknum mahasiswa yang terbiasa mengandalkan kecerdasan buatan dalam proses akademik, tidak berhenti di kampus, tetapi ikut terbawa ke ruang profesi. Karena itu, dunia kerja tidak bisa lagi hanya mengandalkan ijazah sebagai indikator kompetensi.

Seleksi harus lebih menekankan kemampuan berfikir, merespon, berargumen, menganalisis, serta uji integritas dan resiliensi menghadapi realitas. Dunia kerja perlu melakukan pergeseran mendasar dari degree-based hiring menuju skills-based hiring.

Rekrutmen pun tidak lagi cukup bertumpu pada ijazah sebagai kualifikasi akademik formal, tetapi harus menguji kemampuan praktis. Model studi kasus, simulasi kerja, dan problem solving langsung menjadi jauh lebih relevan dibanding hanya sekedar melihat transkrip nilai.

Dengan begitu, setidaknya kualitas wisudawan bisa diuji, apakah sudah sebanding dengan toga atau hanya sekedar produk algoritma. Wallahua’lam

Penulis: Dr. Faisal Zaini Dahlan, M.Ag. | Dosen UIN Imam Bonjol Padang

The post Wisuda Ala Gen Z: Antara Toga dan Algoritma appeared first on Langgam.id.

Pangan selalu menjadi fondasi paling dasar dalam kehidupan bangsa. Dalam konteks Indonesia, pangan beras bukan sekadar komoditas ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial, budaya, dan bahkan politik yang sangat kuat. Setiap perubahan kecil pada harga beras akan langsung terasa dampaknya oleh jutaan rumah tangga, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, menjaga stabilitas harga beras bukan hanya persoalan pasar, melainkan juga persoalan keadilan sosial.

Harga beras dalam negeri harus berada dalam titik keseimbangan yang sensitif. Di satu sisi, harga harus cukup tinggi agar petani memperoleh keuntungan yang layak. Di sisi lain, harga tidak boleh terlalu tinggi sehingga memberatkan konsumen. Ketegangan antara kepentingan produsen dan konsumen inilah yang menjadi inti dari perumusan kebijakan beras nasional. Dalam kondisi ideal, negara hadir untuk memastikan bahwa kedua kepentingan ini tidak saling meniadakan.

Keseimbangan Harga sebagai Titik Tengah Kepentingan

Mayoritas produsen beras di Indonesia adalah petani kecil dengan luas lahan terbatas. Mereka tidak memiliki daya tahan finansial yang kuat untuk menghadapi fluktuasi harga. Ketika harga terlalu rendah, mereka langsung terdampak dalam bentuk penurunan pendapatan yang signifikan. Hal ini dapat berujung pada berkurangnya minat bertani dan pada akhirnya mengancam produksi nasional.

Di sisi lain, konsumen beras di Indonesia mencakup hampir seluruh lapisan masyarakat. Bagi kelompok miskin, beras menyumbang porsi besar dalam pengeluaran harian. Kenaikan harga yang terlalu tinggi akan langsung menurunkan daya beli dan meningkatkan angka kemiskinan. Oleh karena itu, harga beras tidak boleh dibiarkan bergerak liar mengikuti mekanisme pasar semata tanpa intervensi kebijakan.

Realitas Swasembada dalam Beras

Dalam wacana kebijakan, swasembada beras sering didefinisikan sebagai kondisi di mana produksi dalam negeri sama dengan konsumsi dalam negeri. Secara teoritis, kondisi ini tampak ideal karena negara tidak perlu bergantung pada pasokan dari luar. Kemandirian beras menjadi simbol kedaulatan nasional.

Namun, dalam praktiknya, mencapai titik di mana produksi persis sama dengan konsumsi merupakan sesuatu yang sangat sulit. Produksi pertanian dipengaruhi oleh banyak faktor yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan, seperti cuaca, serangan hama, ketersediaan air, serta dinamika input produksi. Di sisi lain, konsumsi juga bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk dan perubahan pola makan.

Pandangan Target Asimptotik

Target asimptotik menawarkan cara pandangan titik temu dalam memahami terhadap swasembada beras Indonesia. Dalam pandangan ini, produksi beras harus diupayakan mendekati tingkat konsumsi yang membawa kondisi keseimbangan harga untuk konsumen dan untuk produsen. Ini tentu selalu terdapat selisih kecil antara produksi dan konsumsi yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya.

Selisih kecil ini bukanlah kegagalan, melainkan bagian dari strategi yang harus dilalui. Bila selisih besar terjadi antara produksi yang jauh lebih kecil terjadi dari jumlah konsumsi, baru ini bisa dinyatakan sebagai sebuah kegagalan. Dengan menjaga produksi sedikit di bawah konsumsi, negara harus menyangga nya dengan impor yang terkendali ketat bukan impor yang tidak terukur. Impor yang terukur dan terkendali ketat dalam konteks ini bukan menjadi tanda ketergantungan, tetapi menjadi alat untuk menjaga stabilitas pasar domestik dalam harga keseimbangan antara ekpektasi konsumen dan ekspektasi produsen.

Impor Instrumen Pengendali

Kekurangan beras yang kecil akibat produksi yang sedikit di bawah konsumsi dapat ditutup melalui impor dalam jumlah terbatas. Kunci dari strategi ini terletak pada pengendalian volume impor agar tidak berlebihan. Jika impor terlalu besar, harga dalam negeri akan jatuh dan merugikan petani. Sebaliknya, jika impor terlalu kecil, harga dapat melonjak dan membebani konsumen.

Dengan kata lain, impor berfungsi sebagai katup pengaman. Ia digunakan secara selektif untuk menyeimbangkan pasar, bukan untuk menggantikan produksi dalam negeri. Kebijakan impor yang tepat akan membantu menjaga harga tetap stabil tanpa merusak insentif bagi petani untuk terus berproduksi.

Dampak Selisih Kecil terhadap Stabilitas Harga

Selisih kecil antara produksi dan konsumsi menciptakan kondisi pasar yang relatif seimbang. Ketika pasokan sedikit lebih rendah dari permintaan, harga cenderung berada pada tingkat yang menguntungkan produsen tanpa terlalu membebani konsumen. Ini merupakan titik keseimbangan yang diinginkan dalam kebijakan pangan.

Jika produksi justru melebihi konsumsi secara signifikan, harga dapat jatuh drastis. Hal ini akan merugikan petani dan berpotensi menurunkan produksi pada musim berikutnya. Sebaliknya, jika kekurangan terlalu besar, harga akan melonjak tinggi dan menimbulkan tekanan sosial. Oleh karena itu, menjaga selisih kecil menjadi strategi yang rasional.

Swasembada beras sebagai Batas yang dilematis untuk Dicapai

Dalam kerangka ini, swasembada bukan lagi dipandang sebagai titik yang harus dicapai, melainkan sebagai batas teoritis yang didekati. Ia menjadi semacam garis batas yang selalu dikejar tetapi tidak pernah benar benar disentuh. Pendekatan ini mengubah cara pandang dari absolut menjadi relatif.

Dengan memahami swasembada sebagai target asimptotik, kebijakan menjadi lebih fleksibel. Negara tidak memaksakan diri untuk mencapai angka yang presisi, melainkan fokus pada menjaga keseimbangan yang dinamis. Ini lebih sesuai dengan realitas sektor pertanian yang penuh ketidakpastian.

Dua Pola Produksi Pangan yang Realistik

Dalam praktik global, terdapat dua pola utama dalam pengelolaan produksi pangan. Pola pertama adalah pola defisit kecil dengan dukungan impor. Pola ini menekankan pada stabilitas harga domestik dan perlindungan konsumen. Negara yang memilih pola ini biasanya memiliki jumlah penduduk besar dan konsumsi tinggi.

Pola kedua adalah pola surplus dengan instrumen ekspor. Dalam pola ini, produksi sengaja didorong melebihi konsumsi sehingga kelebihan dapat dijual ke pasar internasional. Negara seperti Vietnam dan Thailand menjadi contoh dari pendekatan ini. Mereka mampu memanfaatkan keunggulan komparatif dalam produksi beras untuk memperoleh devisa.

Tantangan Mewujudkan Pola Surplus

Meskipun terlihat menarik, pola surplus bukanlah pilihan yang mudah. Untuk mencapai surplus, diperlukan produktivitas tinggi, efisiensi produksi, serta infrastruktur yang memadai. Selain itu, negara juga harus mampu bersaing di pasar global yang sangat kompetitif.

Indonesia menghadapi berbagai kendala untuk mencapai pola ini. Fragmentasi lahan, keterbatasan teknologi, serta tekanan konversi lahan menjadi tantangan serius. Oleh karena itu, mendorong produksi jauh di atas konsumsi bukanlah pilihan yang sederhana dan memerlukan transformasi struktural yang besar.

Dilema Kebijakan antara Idealisme dan Realitas

Indonesia sering kali mendengungkan swasembada sebagai tujuan utama. Secara politik, slogan ini memiliki daya tarik yang kuat karena mencerminkan kemandirian. Namun, dalam praktiknya, kebijakan harus berhadapan dengan realitas yang kompleks.

Jika swasembada dipaksakan secara kaku, risiko yang muncul adalah ketidakseimbangan harga. Produksi yang terlalu tinggi dapat menekan harga di tingkat petani karena belum siap dalam menangani kelebihan produksi sementara produksi yang tidak cukup akan mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif.

Garis Asimptotik sebagai Panduan Kebijakan

Garis asimptotik dapat dipandang sebagai panduan dalam merumuskan kebijakan pangan. Ia memberikan batas bawah dan batas atas yang membantu menjaga keseimbangan. Di satu sisi, produksi tidak boleh terlalu jauh di bawah konsumsi. Di sisi lain, produksi juga tidak perlu dipaksakan untuk melampaui konsumsi secara besar besaran.

Dalam konteks ini, kebijakan menjadi lebih terarah. Negara dapat menggunakan berbagai instrumen seperti subsidi, pengaturan stok, serta impor terbatas untuk menjaga posisi produksi tetap dekat dengan garis tersebut. Ini menciptakan sistem yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Menyeimbangkan Harga Domestik dan Global

Dalam pola surplus, garis asimptotik juga berperan sebagai batas dalam menentukan hubungan antara harga domestik dan harga ekspor. Negara harus memastikan bahwa harga di dalam negeri tetap terjangkau, sementara harga ekspor tetap kompetitif di pasar global.

Ini membutuhkan manajemen yang cermat. Jika harga domestik terlalu tinggi, daya beli masyarakat akan terganggu. Jika terlalu rendah, petani tidak mendapatkan insentif yang cukup. Dalam kondisi surplus, keseimbangan ini menjadi lebih kompleks karena melibatkan pasar internasional.

Refleksi Kebijakan Beras

Pada akhirnya, pengelolaan beras bukan sekadar persoalan produksi, tetapi juga persoalan distribusi, harga, dan keseimbangan kepentingan. Pendekatan asimptotik menawarkan cara pandang yang lebih realistis dan fleksibel dibandingkan pendekatan absolut.

Indonesia perlu melihat swasembada beras bukan sebagai tujuan akhir yang kaku, tetapi sebagai arah yang didekati dengan berbagai instrumen kebijakan. Dengan demikian, stabilitas harga beras dapat terjaga, kesejahteraan petani meningkat, dan kebutuhan konsumen tetap terpenuhi. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, keseimbangan yang dinamis justru menjadi kunci keberlanjutan.

*Penulis: Yazid Bindar (Dosen dan Guru Besar pada Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung)

The post Swasembada Beras Target Asimptotik Berinstrumen Impor appeared first on Langgam.id.

Indonesia perlu memahami situasi ini dengan kacamata yang lebih utuh. Selat Hormuz bukan sekadar jalur minyak mentah. Selat ini adalah nadi perdagangan energi, gas, pupuk, dan bahan antara yang menopang industri manufaktur Asia. Ketika jalur itu terganggu, biaya logistik naik, premi asuransi naik, dan kepastian pengiriman turun. Ketika jalur itu dibuka kembali, tekanan paling tajam memang mereda. Akan tetapi, biaya yang sudah telanjur naik tidak otomatis kembali ke posisi semula. Pelaku pasar tetap menghitung risiko, terutama saat keamanan jalur dan stabilitas kawasan masih bergantung pada gencatan senjata dan negosiasi yang rapuh. Laporan Reuters tentang proposal Iran agar kapal keluar melalui sisi Oman tanpa ancaman serangan justru menunjukkan bahwa pasar maritim belum benar-benar kembali normal. Jalur dibuka, tetapi rasa aman belum pulih penuh.

Dampaknya bagi Indonesia menjalar ke banyak sektor. Sektor yang paling cepat merasakan efeknya adalah energi, logistik, industri pengemasan, makanan dan minuman, farmasi, elektronik, otomotif, dan barang konsumsi. Semua sektor ini bergantung pada plastik, bahan kimia antara, dan kelancaran pengiriman. Data harga yang telah dibahas memperlihatkan bahwa tekanan di pasar petrokimia masih tinggi. Ethylene NEA tercatat US$1.435 per ton, Propylene Korea US$1.305 per ton, dan Butadiene Korea US$2.455 per ton. Pada level resin, PP Injection FEA berada di US$1.320 per ton, HDPE Film FEA US$1.300 per ton, LDPE GPF FEA US$1.530 per ton, dan LLDPE Film FEA US$1.250 per ton. Angka-angka ini menunjukkan bahwa biaya bahan baku plastik tetap tinggi, meski sentimen energi mulai membaik.
Sektor terdampak tidak langsung juga sangat luas. UMKM makanan, minuman, laundry, percetakan, toko kemasan, dan usaha rumah tangga akan merasakan tekanan saat harga botol, gelas, kantong, film pembungkus, dan wadah naik. Rumah tangga juga akan ikut menanggung beban ketika produsen meneruskan kenaikan biaya itu ke harga barang harian seperti air minum kemasan, makanan olahan, produk kebersihan, dan kebutuhan rumah tangga. Karena itu, pembukaan Hormuz tidak hanya relevan bagi pasar minyak. Perkembangan ini menyentuh struktur biaya ekonomi nasional dari hulu sampai hilir.

Lalu, apakah pembukaan Selat Hormuz dapat langsung diartikan sebagai sinyal turunnya harga plastik? Jawabannya tidak. Harga plastik tidak ditentukan oleh satu faktor saja. Plastik lahir dari rantai yang lebih panjang: feedstock seperti nafta dan propana, lalu olefin seperti etilena dan propilena, lalu operasi kompleks petrokimia, baru akhirnya resin. Selama salah satu mata rantai ini masih tegang, harga plastik sulit turun cepat. Data feedstock memperlihatkan kondisi itu dengan jelas. Naphtha CIF NWE tercatat US$950 per ton, Naphtha 1H US$1.135 per ton, Naphtha 2H US$1.006 per ton, dan Propane C+F sekitar US$900,75 per ton. Jadi, meski harga minyak turun, biaya dasar petrokimia masih mahal.

Risiko itu bahkan menjadi lebih serius karena pusat petrokimia juga ikut menjadi sasaran serangan. Reuters melaporkan serangan terhadap kompleks petrokimia terbesar Iran di Asaluyeh serta fasilitas utilitasnya, dan serangan lain terhadap Marvdasht dalam rentang 24 jam. Ini sangat penting. Pabrik petrokimia tidak bisa berjalan lancar tanpa listrik, air proses, oksigen, dan jaringan utilitas yang stabil. Jadi, pembukaan Hormuz hanya meredakan risiko maritim. Risiko produksi petrokimia masih besar. Selama risiko ini belum hilang, pelaku pasar akan tetap menahan stok, memasukkan premi risiko ke harga, dan membeli kepastian dengan biaya tinggi.

Indonesia karena itu harus menjaga kewaspadaan. Pemerintah perlu memantau harga feedstock, resin, dan logistik secara ketat, membuka sumber impor alternatif, serta melindungi sektor prioritas seperti kemasan pangan dan farmasi. Pembukaan Hormuz patut disambut sebagai kabar baik. Akan tetapi, pasar plastik belum benar-benar aman. Optimisme perlu dijaga, kewaspadaan harus diperkuat.

*Penulis: Syafruddin Karimi (Guru Besar dan Dosen pada Departemen Ekonomi, Universitas Andalas)

The post Dampak Ekonomi Perang: Hormuz Dibuka, Plastik Belum Aman appeared first on Langgam.id.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, publik memiliki hak untuk mengetahui secara utuh rekam jejak, integritas, dan potensi konflik kepentingan setiap calon pejabat negara. Namun, realitas menunjukkan bahwa transparansi dalam proses seleksi sering kali berhenti pada formalitas administratif.

Proses panitia seleksi, uji kelayakan dan kepatutan di DPR, hingga pengangkatan oleh presiden seolah menjadi ritual institusional tanpa kedalaman verifikasi etik dan integritas. Informasi yang disajikan ke publik cenderung “bersih”, sementara potensi risiko tersembunyi tidak pernah benar-benar dibuka.

Lebih jauh, jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, lembaga ini sejatinya menjadi benteng moral pelayanan publik—penjaga dari praktik maladministrasi, penyalahgunaan wewenang, hingga ketidakadilan administratif.

Ketika pucuk pimpinan lembaga ini justru terjerat dugaan korupsi, maka yang runtuh bukan hanya reputasi individu, tetapi juga legitimasi moral lembaga. Ombudsman kehilangan posisi etiknya sebagai “hakim moral” birokrasi.

Dari sudut pandang etika publik, kasus ini menunjukkan adanya disonansi antara standar normatif dan praktik nyata. Etika jabatan publik mensyaratkan integritas sebagai fondasi utama, bukan sekadar kompetensi teknokratis.

Namun, proses seleksi kita tampaknya masih terlalu menitikberatkan pada aspek administratif, pengalaman kerja, dan kemampuan presentasi, bukan pada uji integritas yang mendalam dan berkelanjutan.

Bahkan, pertanyaan mendasar muncul: apakah sistem kita benar-benar mampu mendeteksi “integritas semu” yang sering kali tampil meyakinkan di ruang-ruang seleksi?

Secara moralitas, peristiwa ini memperlihatkan krisis karakter dalam kepemimpinan publik. Jabatan yang seharusnya menjadi amanah justru diperalat untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam perspektif agama—apa pun keyakinannya—korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah dan keadilan.

Dalam Islam, misalnya, tindakan ini termasuk dalam kategori ghulul (penggelapan amanah) yang secara tegas dikecam. Artinya, persoalan ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran nilai-nilai transendental yang menjadi dasar kehidupan berbangsa.

Negara dalam hal ini benar-benar “kecolongan”. Namun, menyebutnya sekadar kecolongan justru terlalu lunak. Ini adalah kegagalan dalam membangun sistem pengawasan berlapis yang efektif. Ketika seseorang dengan dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi bertahun-tahun tetap lolos dari seluruh tahapan seleksi—mulai dari pansel, DPR, hingga presiden—maka yang perlu dievaluasi bukan hanya individunya, tetapi keseluruhan arsitektur seleksi pejabat publik.

Jika menoleh ke tingkat global, kasus serupa bukan hal baru. Dominique Strauss-Kahn, mantan Direktur Pelaksana International Monetary Fund, pernah menjadi simbol kredibilitas ekonomi global sebelum kariernya runtuh akibat skandal serius terkait moral.

Begitu pula Lee Myung-bak, mantan Presiden Korea Selatan, yang akhirnya dipenjara karena korupsi setelah melalui proses politik dan seleksi demokratis yang ketat. Dua contoh ini menunjukkan bahwa bahkan sistem seleksi berstandar tinggi sekalipun tidak kebal dari kegagalan membaca integritas personal.

Namun, perbedaan mendasar terletak pada respons sistem. Di banyak negara, skandal semacam ini segera diikuti dengan reformasi sistemik—penguatan mekanisme due diligence, transparansi rekam jejak, hingga pelibatan publik dalam proses pengawasan.

Pertanyaannya, apakah Indonesia akan melakukan hal yang sama, atau justru kembali terjebak dalam siklus lupa dan permisif?

Kasus Hery Susanto seharusnya menjadi titik balik. Transparansi tidak boleh berhenti pada keterbukaan dokumen, tetapi harus menjangkau keterbukaan integritas. Seleksi pejabat publik tidak cukup hanya “terlihat bersih”, tetapi harus benar-benar bersih melalui mekanisme verifikasi yang independen, mendalam, dan berkelanjutan.

Kawal Seleksi Anggota Komisi Informasi Pusat

Berkaca dari kasus Hery Susanto, saat ini juga sedang berlangsung proses seleksi anggota Komisi Informasi Pusat. Proses seleksi di lembaga pengawal keterbukaan infromasi publik ini kita harapkan bukanlah sebagai rutinitas pengisian jabatan, apalagi bagi-bagi jatah kekuasaan, melainkan sebagai momentum koreksi serius atas cara negara membaca integritas calon pejabat publik.

Kasus yang menjerat Hery Susanto menjadi peringatan keras bahwa mekanisme seleksi yang tampak rapi secara prosedural belum tentu mampu menjamin kualitas moral dan integritas substantif. Negara tidak kekurangan aturan, tetapi sering kali lemah dalam memastikan bahwa setiap tahapan seleksi benar-benar menggali rekam jejak secara utuh, terbuka, dan jujur kepada publik.

Panitia seleksi dan DPR yang menyaring calon anggota Komisi Informasi Pusat ini, tidak boleh lagi hanya mengandalkan dokumen administratif, uji kelayakan formal, atau kemampuan retorika para kandidat. Seleksi harus didorong lebih dalam—menyentuh aspek integritas personal, rekam jejak etik, hingga potensi konflik kepentingan yang mungkin tersembunyi.

Prinsip transparansi tidak cukup hanya membuka proses, tetapi juga memastikan bahwa informasi penting tentang calon benar-benar dapat diakses dan diuji oleh publik secara kritis.

Komisi Informasi Pusat adalah garda terdepan dalam menjaga keterbukaan informasi publik. Jika lembaga ini diisi oleh figur yang bermasalah, maka yang runtuh bukan hanya kredibilitas lembaga, tetapi juga kepercayaan publik terhadap agenda transparansi itu sendiri.

Karena itu, seleksi kali ini harus menjadi titik balik: lebih ketat, lebih transparan, dan lebih berani menolak kandidat yang sekadar “terlihat bersih” tanpa jaminan integritas yang nyata. Tanpa itu, negara hanya sedang mengulang kesalahan yang sama—dengan risiko yang sama pula. []

The post Cermin Retak Transparansi Seleksi Pejabat Publik appeared first on Langgam.id.

Di tengah puing-puing kehancuran yang kian menggunung, muncul skeptisisme yang mendalam mengenai apakah ruang bagi kepercayaan masih tersisa. Pertanyaan filosofis yang kini mengemuka bukan sekadar perihal kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran, melainkan apakah aktor-aktor lain seperti Israel akan tunduk pada hasil tersebut nanti—kalau ada, atau justru membiarkan isu pengayaan uranium, keamanan Selat Hormuz dan lainnya tetap menjadi bara yang membakar meja perundingan.

Ketegangan ini memperlihatkan betapa jurang antara perang klasik dan modern telah mereduksi nilai-nilai kemanusiaan menjadi sekadar baris kode algoritma. Jika perang klasik fokus pada pertempuran fisik antar militer demi wilayah, realitas hari ini adalah perang modern yang asimetris.

Di sini, perang yang dikomandoi algoritma meledakkan kiamat etika. Drone, rudal berpemandu, dan serangan siber digunakan bukan hanya untuk melumpuhkan lawan, melainkan untuk menghancurkan infra dan supra struktur. Mengendalikan geopolitik dan ekonomi. Membunuh para pemimpin bahkan populasi lain menjadi musuh eksistensial. Sejalan dengan itu memanipulasi opini publik tanpa perlu deklarasi resmi.

Dalam ekosistem yang serba cepat ini, batas antara kombatan personal militer Angkatan Perang dan Warga Sipil menjadi kabur. Seakan menciptakan sebuah “perang total” yang memobilisasi seluruh sumber daya nasional namun secara bersamaan merenggut rasa aman di setiap sudut kehidupan.

Kengerian ini terus terjadi. Padahal “teks” atau aturan moral telah memberikan batas-batas yang sangat terang. Islam, misalnya, memandu melalui etika bahwa perang hanyalah jalan terakhir untuk membela diri dan keadilan dengan larangan keras untuk tidak melampaui batas (QS. Al-Baqarah: 190).

Prinsip-prinsip luhur yang melarang pembunuhan wanita, orang tua, anak-anak, serta perusakan lingkungan adalah pilar yang seharusnya tidak boleh runtuh meskipun dalam siasat dan serbuan perang yang paling licin, frontal,  berkecamuk sekalipun.

Begitu pula dengan etika Kristiani yang mengedepankan “perang yang adil” untuk melindungi yang lemah, serta Konvensi Jenewa yang secara global melarang serangan terhadap warga sipil, fasilitas publik sarana Kesehatan, Rumah Sakit, Rumah Ibadah dan pasukan penjaga perdamaian PBB. Namun, teks-teks luhur ini seolah menjadi ornamen yang tak berdaya ketika harus berhadapan dengan konteks terjangan rudal di lapangan.

Tragedi yang membentang sejak ujung Februari 2026 menjadi bukti nyata pengkhianatan kekuasaan terhadap nurani. Serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran dan balasan Iran terhadap Israel serta belakangan Lebanon dan proyek vital AS di beberapa negara teluk telah merenggut ribuan nyawa warga sipil melalui kehancuran pemukiman dan sekolah. Data dari berbagai media kredibel menunjukkan angka kematian yang menyayat hati.

Hingga tengah April, perang di Timur Tengah ini mengakibatkan ribuan korban jiwa dan luka-luka. Laporan menunjukkan setidaknya 2.600 orang tewas per 24 Maret 2026 , dengan korban sipil signifikan di Iran, termasuk anak-anak, serta kematian tentara AS dan warga Israel.

Jumlah korban luka dilaporkan melonjak drastis. Angka-angka ini bukanlah statistik semata, melainkan bukti nyata hilangnya nyawa manusia akibat kegagalan para pihak dalam menjaga narasi dan ikhtiar perdamaian.

Oleh karena itu, satu-satunya jalan keluar yang rasional adalah memaksa semua pihak untuk menanggalkan ego militeristik, cengkraman kuku raksasa, koyak geopolitik-keamanan.

Tak solusi lain, kecuali mereka  mesti kembali ke meja runding. Mengubah pemusnahan nyawa menjadi ikhtiar diplomasi dengan kejujuran yang baru. Perang harus dihentikan bukan karena ada pihak yang merasa menang, tetapi karena kesadaran bahwa kemanusiaan telah kalah secara telak.

Tekanan global yang lebih masif diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi peluru yang dilepaskan atas nama “keadilan” yang semu. Sesuai fitrah setiap makhluk di planet ini, tidak ada yang menginginkan kehancuran; semua mendambakan harmoni.

Perdamaian tanpa syarat harus menjadi satu-satunya agenda mendesak di perundingan tahap berikutnya. Pada akhirnya semua berharap, “No War Make Peace” bukan sekadar slogan, melainkan satu-satunya cara agar peradaban manusia tidak berakhir menjadi kepingan-kepingan makhluk berdarah-darah dan lenyapnya kehidupan dengan paksa.*

Shofwan Karim Adalah Pengamat, Penulis Esai, dan Dosen Pascasarjana UM Sumbar.

The post Perang: Algoritma Kiamat Etika appeared first on Langgam.id.

Gen Z yang memiliki dunia dan cara pandang tersendiri, tidak adil hanya dinilai buruk secara sepihak, semisal terlalu lemah, baper, tak berpendirian, over sensitif, tidak imun represi, atau tidak tahan banting. Justifikasi ini justru menyesatkan dan tak lebih dari respon pengalihan problem yang jauh lebih mendasar, yakni kegagalan memahami mereka dan sejatinya mutlak diikuti oleh transformasi cara mendidik yang tepat.

Hidup Dalam Dua Dunia; Memahami Gen Z

Gen Z lahir dan tumbuh di dunia yang jauh berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka hidup pada lanskap digital yang tak pernah benar-benar sunyi. Generasi ini siang malam berada dalam dunia penuh tekanan yang tak kasat mata. Notifikasi yang terus berbunyi, paparan media sosial yang tak berhenti, dan desakan kuat untuk mampu tampil ideal di ruang publik virtual.

Karenanya, mereka sebetulnya memiliki kesadaran emosional yang tinggi, tetapi realitas memaksa mereka lebih rentan pada kecemasan dan tekanan sosial. Mereka bukan lemah, tapi hidup dalam kompleksitas problematik di dunia maya. Maka, ketika dipaksa menghadapi dunia nyata, muncul ketegangan atau mismatch antara habitus digital dan tuntutan realitas sosial. Dunia digital yang serba cepat, instan, dan bisa dikontrol, sama sekali berbeda dari dunia nyata yang lamban, kompleks, dan penuh resistensi.

Mereka terbiasa dengan like and comment. Jika tidak suka bisa scroll, bila terganggu segera block, dan logout manakala sudah lelah. Begitu juga kontrol citra diri yang tak jarang berkamuflase melalui seabrek fitur, serta pilihan semu untuk segera keluar (exit) maupun batal (cancel) dari situasi yang tak disukai. Karenanya, saat menghadapi realitas sosial semisal konflik langsung, penolakan nyata, ataupun tekanan tanpa pilihan, seketika muncul shock psikologis yang luar biasa.

Meski Gen Z kuat secara digital, tetapi rentan eksistensial. Ketegangan terjadi ketika mereka terbentuk oleh habitus digital, tetapi harus hidup dalam struktur sosial riil. Habitus serba cepat, penuh pencitraan, dan validasi eksternal, berhadapan dengan realitas yang butuh ekstra kesabaran serta kesiapan konflik langsung dan terbuka. Mereka juga mengalami overexposure (paparan berlebihan) akibat banjir informasi, tuntutan, dan ekspektasi di satu sisi dengan tekanan sosial yang tinggi di sisi lain.

Akibatnya terjadi eskalasi kecemasan kronis dan perasaan tak berdaya yang berujung kelelahan mental dalam ketidakterlatihan mengelola emosi. Tragisnya, dalam situasi labil ini maka jalan pintas “end game” atau “game over” layaknya permainan digital bisa jadi alternatif spontan bagi Gen Z tanpa pertimbangan panjang dan mendalam.

Sekolah dan Rumah yang Menyamankan

Sebagian besar waktu Gen Z dihabiskan di bangku kelas dan sisanya di rumah. Sebagai objek edukasi, Gen Z adalah produk pendidikan, karenanya tidak keliru jika tragedi yang menimpa mereka dibaca sebagai kegagalan total pendidikan, baik formal maupun informal.

Artinya, sekolah dan rumah tangga mau tidak mau harus ikut serta bertanggungjawab. Harus dijawab, sejauh mana keduanya berfungsi sebagai institusi yang memelihara serta mengoptimalkan fitrah dan potensi Gen Z menuju kedewasaan. Juga sejauh mana proses itu dilakukan secara humanis, integral, balance, universal dan dinamis, dengan memposisikan mereka sebagai manusia utuh, baik aspek fisik, psikis, intelektual, spiritual, maupun sosial.

Apapun yang terjadi pada Gen Z, bukan muncul spontanitas, tetapi akumulasi proses panjang yang dikonstruk dunia sekitarnya. Tak terbantahkan, bahwa sekolah dan rumah adalah lingkungan terdekat yang intens membentuk Gen Z dengan problematika yang multikompleks tersebut.

Sekolah dan rumah mutlak introspeksi diri, sejauh mana internalisasi resiliensi dan kedewasaan emosional dilakukan. Meski mereka fasih menavigasi algoritma, tetapi keliru jika dibiarkan sendiri menghadapi realitas. Harus dipahami bahwa ruang digital sejatinya sepi, meski tampak ramai. Konektivitas yang sangat tinggi, selalu terhubung, tampil, dan berinteraksi, namun paradoksnya keterhubungan itu tidak selalu berarti kedekatan.

Gen Z bisa saja ramai secara sosial di alam maya, tetapi sunyi secara eksistensial di alam nyata. Kondisi ini menjadi lahan subur tumbuh dan berkembangnya kesepian, kecemasan, kehampaan, hingga perasaan tak bermakna. Celakanya, di tengah krisis eksistensial ini sekolah dan rumah, guru dan orang tua, justru serta merta menimpakan kesalahan pada Gen Z, alih-alih membersamai mereka untuk menyemangati, memberi penguatan dan membantu menemukan solusi.

Krisis eksistensial yang diderita Gen Z seperti itu mengindikasikan sekolah cenderung hanya mengukir prestasi akademik, tetapi gagal membaca eksistensi siswa. Begitu pula keluarga, meski hadir secara fisik, namun nyaris absen secara emosional. Sekolah dan rumah dituntut bertransformasi dari corak lama dengan disiplin yang kaku, relasi hierarkis yang kering, serta minim ruang dialog.

Gen Z harus dididik dengan penuh empati, karena butuh ruang aman untuk bicara, dipahami, dan menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Sekolah harus menjadi ruang nyaman, bukan sekadar ruang belajar. Guru wajib menjadi pendengar, lebih dari sekedar pengajar. Keluarga pun harus menjadi tempat pulang yang nyaman bagi psikis, berbagi keluh dan kesah, bukan sekadar tempat tinggal fisik semata. Beri mereka jaminan perlindungan dan kepastian yang menenangkan untuk tidak kehilangan arah dan harapan. Wallahu a’lam

*Penulis: Faisal Zaini Dahlan (Dosen UIN IB Padang)

The post Tragedi Gen Z dan Tugas Berat Pendidikan appeared first on Langgam.id.