Jawabannya tidak sederhana. BI Rate dapat menurunkan risk premium jika pasar membaca kenaikan suku bunga sebagai bagian dari perubahan kebijakan yang kredibel, konsisten, dan terkoordinasi. BI Rate tidak akan cukup jika pasar melihat kenaikan itu hanya sebagai respons darurat terhadap pelemahan Rupiah, sementara masalah fiskal, subsidi, belanja populis, dan kredibilitas kebijakan tetap belum selesai.

Peristiwa Mei–Juni 2026 memberi pelajaran penting. Bank Indonesia menaikkan BI Rate dari 4,75 persen menjadi 5,25 persen pada 20 Mei 2026. Rupiah sempat menguat secara harian dari sekitar Rp17.695 menjadi Rp17.600 per dolar AS. Akan tetapi, sampai 9 Juni 2026, Rupiah melemah lagi ke sekitar Rp18.050 per dolar AS. BI kemudian menaikkan suku bunga kembali menjadi 5,50 persen. Pada hari itu Rupiah kembali menguat secara harian dari Rp18.170 menjadi Rp18.050. Pola ini menunjukkan bahwa kenaikan BI Rate bekerja sebagai rem jangka pendek, bukan jaminan penurunan risk premium.

Risk premium bergerak mengikuti persepsi risiko, bukan hanya level suku bunga. Investor menilai apakah Indonesia mampu menjaga stabilitas Rupiah, disiplin fiskal, independensi moneter, kualitas belanja, cadangan devisa, dan konsistensi kebijakan. Jika BI menaikkan suku bunga, tetapi CDS tetap naik, maka pasar sedang menyampaikan pesan keras: tambahan imbal hasil belum cukup mengompensasi kenaikan risiko.

Data yang telah dibahas memperlihatkan gejala itu. CDS Indonesia 10 tahun naik dari sekitar 147,276 basis poin pada 20 Mei menjadi 154,810 basis poin pada 9 Juni. Artinya, saat BI Rate naik, sovereign risk premium belum langsung turun. Bahkan, pasar masih meminta premi risiko lebih tinggi untuk memegang eksposur Indonesia. Ini menunjukkan bahwa BI Rate memang penting, tetapi ia tidak berdiri sendiri dalam membentuk kepercayaan investor.

Rupiah juga memperlihatkan cerita serupa. Pada hari keputusan BI, Rupiah dapat menguat karena pasar melihat respons moneter yang tegas. Dalam rentang lebih panjang, Rupiah tetap ditentukan oleh DXY, CDS, arus modal, cadangan devisa, dan kepercayaan terhadap APBN. Jika investor mengkhawatirkan belanja pemerintah, subsidi energi, atau tekanan terhadap bank sentral, kenaikan BI Rate hanya memberi kelegaan sementara.

Di sinilah relevansi istilah “obat pahit” muncul. Kenaikan BI Rate menjadi obat pahit karena ia menukar sebagian momentum pertumbuhan dengan stabilitas. Suku bunga yang lebih tinggi dapat menahan capital outflow dan memperkuat aset Rupiah. Di sisi lain, suku bunga yang lebih tinggi menaikkan biaya kredit, menekan ekspansi usaha, mengurangi konsumsi, dan memperberat beban UMKM. Karena itu, kebijakan ini perlu mendapat dukungan kebijakan lain agar tidak berubah menjadi pengetatan yang mahal bagi ekonomi riil.

Bank Indonesia memahami risiko tersebut. BI menyatakan bahwa likuiditas perbankan dan insentif makroprudensial harus menjaga agar biaya pinjaman tidak terlalu memberatkan UMKM. Insentif likuiditas makroprudensial mencapai sekitar Rp424,7 triliun sampai awal Mei 2026. Kebijakan ini penting karena stabilisasi Rupiah tidak boleh mematikan mesin penciptaan kerja. Jika kredit UMKM tersumbat, kenaikan BI Rate dapat menurunkan tekanan kurs, tetapi melemahkan ekonomi rakyat.

Pertanyaan utama tetap kembali pada risk premium. Untuk menurunkan risk premium, Indonesia perlu meyakinkan pasar bahwa kenaikan BI Rate bukan gerakan panik. Pasar perlu melihat perubahan arah kebijakan yang lebih luas. Pemerintah sudah menaikkan harga BBM nonsubsidi sebesar 32,1 persen, menahan ekspansi belanja tertentu, dan memberi sinyal disiplin fiskal. Langkah ini dapat membantu karena investor membaca penyesuaian harga energi sebagai tanda bahwa pemerintah mulai mengurangi beban fiskal tersembunyi.

Akan tetapi, langkah awal belum cukup. Subsidi BBM, listrik, dan pupuk dilaporkan melonjak 208 persen secara tahunan menjadi sekitar Rp203 triliun per 31 Mei 2026. Angka ini memberi tekanan pada kredibilitas fiskal. Jika subsidi terus membengkak, APBN akan terlihat rapuh, dan CDS sulit turun. Jika pemerintah mengendalikan subsidi secara tepat sasaran, pasar akan melihat ruang fiskal lebih sehat. Risk premium baru dapat turun jika kebijakan fiskal dan moneter bergerak dalam satu arah stabilitas.

Kredibilitas menjadi kata kunci. Investor tidak hanya menghitung BI Rate. Investor menilai apakah pemerintah konsisten menjaga batas defisit, mengelola utang, mengendalikan subsidi, dan menata program belanja besar. Investor juga menilai apakah BI tetap bebas mengambil keputusan berdasarkan stabilitas Rupiah dan inflasi. Jika pasar melihat bank sentral tunduk pada agenda pertumbuhan jangka pendek, risk premium akan naik. Jika pasar melihat BI tegas dan pemerintah mendukung disiplin fiskal, risk premium dapat turun.

Kenaikan BI Rate juga harus berhadapan dengan fakta bahwa cadangan devisa Indonesia tidak sebesar beberapa peer regional. Cadangan devisa Indonesia pada 2026 tercatat sekitar US$144,90 miliar, turun dari 2025. Dalam perbandingan regional, Indonesia berada di bawah Singapura dan Thailand. Bantalan devisa yang lebih terbatas membuat pasar lebih sensitif terhadap pelemahan Rupiah. Karena itu, BI Rate perlu bekerja bersama penguatan cadangan devisa, stabilisasi ekspor, pengelolaan impor, dan arus modal yang lebih sehat.

Apakah BI Rate akan menurunkan risk premium? Bisa, tetapi hanya dengan syarat. Pertama, BI harus menunjukkan konsistensi dalam menjaga Rupiah dan ekspektasi inflasi. Kedua, pemerintah harus memperkuat disiplin fiskal dan menata subsidi agar tepat sasaran. Ketiga, otoritas harus menjaga komunikasi kebijakan yang jernih, tidak kontradiktif, dan berbasis data. Keempat, kebijakan stabilisasi harus tetap melindungi UMKM dan lapangan kerja agar ekonomi riil tidak kehilangan daya tahan.

Kenaikan BI Rate dapat menjadi titik balik jika pasar membaca kebijakan ini sebagai awal pemulihan kredibilitas. Kenaikan BI Rate dapat gagal menurunkan risk premium jika hanya menjadi respons singkat terhadap tekanan pasar. Indonesia tidak membutuhkan suku bunga tinggi semata. Indonesia membutuhkan policy mix yang dipercaya.

Risk premium tidak turun karena BI Rate bergerak naik. Ia turun ketika pasar melihat negara memiliki jangkar kebijakan yang dapat dipercaya: fiskal terkendali, pesan otoritas tidak berubah-ubah, subsidi tidak bocor, cadangan devisa cukup kuat, dan sektor produktif tetap bernapas. BI Rate hanya memberi sinyal pengereman. Yang menentukan arah Rupiah dan pasar ialah apakah pemerintah dan bank sentral mampu mengubah sinyal itu menjadi keyakinan bahwa Indonesia tidak sedang kehilangan kendali.

Penulis: Syafruddin Karimi (Guru Besar Departemen Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas)

The post Apakah Kenaikan BI Rate Akan Menurunkan Risk Premium? appeared first on Langgam.id.

Bencana ini adalah ujian berat, tetapi juga menjadi momentum bagi kita semua untuk membuktikan bahwa Sumatera Barat mampu bangkit lebih kuat. Dinas BMCKTR berkomitmen penuh untuk memulihkan setiap ruas jalan provinsi yang terdampak, dengan pendekatan ‘Build Back Better and Safer’: membangun kembali lebih baik dan lebih tahan bencana.

Pembangunan infrastruktur jalan di Sumatera Barat bukan pekerjaan semalam. Selama bertahun-tahun, Pemerintah Provinsi konsisten meningkatkan kualitas jalan dengan hasil yang terukur. Pada akhir tahun 2024, tingkat kemantapan jalan provinsi berhasil mencapai 70,55 persen. Capaian itu tidak berhenti di sana. Pada akhir 2025, kemantapan terus naik hingga menembus angka 71,10 persen. Sebuah pencapaian yang membuktikan keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga kualitas infrastruktur.

Namun, alam tidak selalu berpihak. Serangkaian bencana yang menghantam berbagai wilayah Sumatera Barat Tahun 2024 dan Tahun 2025 termasuk banjir yang merobohkan Jembatan Tampo di ruas Sitangkai–Tanjung Ampalu pada Mei 2026, memaksa angka kemantapan tersebut turun. Pascabencana, tingkat kemantapan jalan provinsi terkoreksi menjadi 70,60 persen, turun 0,5 poin persentase dari puncak capaian akhir 2025. Setiap poin penurunan itu bukan sekadar angka statistik. Hal tersebut adalah akses yang terputus, perjalanan yang tertunda, dan ekonomi daerah yang sedikit terhambat.

Untuk memulihkan dan membangun jalan provinsi hingga mencapai tingkat kemantapan yang optimal secara keseluruhan, estimasi kebutuhan anggaran mencapai kurang lebih Rp 5,9 Triliun. Angka yang sangat besar. Khusus untuk penanganan dampak bencana, kebutuhan anggaran diperkirakan sekitar Rp1,2 Triliun.

Kesenjangan antara kebutuhan riil dan kemampuan fiskal daerah inilah yang mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merancang strategi pendanaan berlapis, memaksimalkan setiap instrumen anggaran yang tersedia, dari APBD hingga skema pusat.

Strategi Pendanaan Berlapis: Reguler dan Non-Reguler

Dari jalur APBD Provinsi, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp130 Miliar pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) untuk kegiatan rekonstruksi, pemeliharaan rutin, rehabilitasi, penggantian jembatan, serta perencanaan dan pengendalian mutu pekerjaan jalan dan jembatan provinsi. Dana ini menjadi tulang punggung operasional harian yang memastikan jaringan jalan tetap terjaga setiap saat.

Menyadari besarnya kebutuhan yang melampaui kapasitas APBD semata, Pemerintah Provinsi secara aktif mengoptimalkan tiga instrumen pendanaan non-reguler, yakni transfer ke daerah, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dan Inpres Jalan Daerah (IJD) Kementerian PUPR.

Transfer ke kaerah (TKD) untuk provinsi terdampak bencana merupakan salah satu langkah strategis yang paling konkret. Dana TKD senilai Rp 258,47 miliar kini telah resmi masuk ke Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat. Dana ini akan difokuskan pada rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan rutin, serta penggantian jembatan. Dampaknya langsung terasa: 27 ruas jalan sedang dan akan ditangani, termasuk perbaikan 8 unit jembatan yang mengalami kerusakan akibat bencana.

Selain itu, salah satu penanganan skala besar yang sedang berjalan adalah melalui skema Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) pada ruas Simpang Koto Mambang – Balingka (Malalak), dengan usulan anggaran senilai Rp400 Miliar. Proyek ini merupakan salah satu upaya restorasi infrastruktur terbesar yang sedang diperjuangkan. Selanjutnya kita menunggu penanganan Jalan Pasar Baru – Alahan Panjang yang mengalami kerusakan parah akibat bencana Tahun 2025. Dimana menurut BPJN Sumatera Barat dalam proses menunggu DPA Anggaran.

Sementara, untuk jalur Inpres Jalan Daerah (IJD). Pemerintah Provinsi juga aktif mengusulkan bantuan melalui instrumen IJD (Inpres Jalan Daerah) dari Kementerian PUPR untuk Tahun 2026. Ruas-ruas yang masuk dalam usulan strategis beserta estimasi anggaran adalah Manggopoh – Padang Luar (Rp 45 miliar), Guguk Cino – Sitangkai (Rp92 miliar), Abai Sangir – Sungai Dareh (Rp57 miliar), Baso – Piladang (Rp55 miliar), Rawang – Talawi (Rp51 miliar), Batusangkar – Guguk Cino (Rp50 miliar), Pangkalan Koto Baru – Sialang – Gelugur (Rp48 miliar) dan Batas Payakumbuh – Sitangkai (Rp75 miliar). Total usulan IJD 2026 mencapai Rp 442 Miliar. Bersama dana TKD, R3P, dan APBD reguler, total mobilisasi anggaran yang sudah berjalan dan sedang diperjuangkan melampaui Rp 765 Miliar. Angka ini cerminan komitmen nyata, bukan sekadar janji.

Ruas yang Masih Membutuhkan Perhatian

Di tengah kesibukan penanganan, pemerintah tidak menutup mata terhadap kondisi lapangan yang masih menantang. Beberapa ruas dan titik infrastruktur yang masih terdampak dan sedang diperjuangkan penanganannya antara lain:

Manggopoh – Padang Luar: saat ini tengah diusulkan dalam skema Inpres Jalan Daerah (IJD) dengan proyeksi anggaran sebesar Rp45 miliar, yang saat ini sedang dalam tahap kajian serta perencanaan teknis mendalam guna memastikan penanganan pascabencana yang optimal. Kemudian, Matur – Palembayan, yang masih memerlukan penanganan intensif. Selanjutnya, ruas Sitangkai Cs dan kawasan sekitarnya serta Jembatan Tampo (ruas Sitangkai – Tanjung Ampalu) yang roboh akibat banjir Mei 2026, dalam proses pemasangan jembatan sementara (Bailey).

Pemerintah terus memantau perkembangan di lapangan dan tidak akan berhenti berupaya sebelum seluruh akses tersebut pulih.

Tantangan ODOL: Musuh Senyap Infrastruktur

Di luar bencana alam, terdapat ancaman lain yang tidak kalah mengikis umur jalan provinsi: kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL). Kendaraan bermuatan berlebih yang melampaui kapasitas teknis perkerasan jalan merupakan faktor signifikan yang mempercepat kerusakan infrastruktur.

Salah satu ruas yang paling merasakan dampaknya adalah jalur Ombilin – Tanah Datar – Barulak (Ruas Jalan Batusangkar-Ombilin). Ruas strategis ini dilalui secara reguler oleh kendaraan angkutan dengan muatan yang jauh melampaui kapasitas teknis jalan. Akibatnya, umur perkerasan yang semestinya mampu bertahan lebih dari sepuluh tahun dapat habis dalam waktu yang jauh lebih singkat. Kebutuhan pemeliharaan berkala pun meningkat secara signifikan. menekan anggaran yang seharusnya dapat digunakan untuk perluasan dan peningkatan ruas lain.

Penyelesaian persoalan ODOL membutuhkan kolaborasi lintas sektor: penegakan hukum, kesadaran pelaku usaha angkutan, dukungan industri logistik, dan edukasi masyarakat. Bukan persoalan yang bisa diselesaikan oleh satu pihak saja.

Dengan total mobilisasi anggaran yang melampaui Rp 765 Miliar yang merupakan gabungan APBD reguler, Dana TKD, R3P Kementerian PUPR yang sedang berjalan, ditambah usulan IJD 2026 senilai Rp 442 Miliar, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan, pemulihan infrastruktur pascabencana bukan sekadar wacana. Ini adalah kerja nyata, terukur, dan berkesinambungan.

Namun pemerintah memahami dengan jernih bahwa anggaran sebesar apa pun tidak akan mencukupi apabila pemulihan dilakukan secara parsial tanpa keterlibatan semua pihak. Jalan provinsi sepanjang 1.690,50 kilometer adalah aset publik yang dibangun dari pajak rakyat dan bermanfaat bagi jutaan orang setiap harinya.

Karena itu, Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga infrastruktur ini melalui pendekatan Pentahelix: kolaborasi sinergis antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Setiap komponen memiliki peran — dari mematuhi kapasitas beban kendaraan, melaporkan kerusakan jalan, hingga ikut mengawasi progres pembangunan. Mari bersama menjaga jalan provinsi sebagai urat nadi ekonomi Sumatera Barat. Jalan putus, harapan jangan terputus.

Kami memohon dukungan dan partisipasi aktif seluruh masyarakat. Laporkan kerusakan jalan kepada kami, patuhi batas muatan kendaraan, dan jaga bersama aset infrastruktur yang telah kita bangun dengan kerja keras dan pengorbanan besar. Sumatera Barat sedang bangkit dan kita bangkit bersama. (*)

Armizoprades, ST, MT — Kepala Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat

The post Jalan Putus, Harapan Jangan Terputus appeared first on Langgam.id.

Demikian ditulis sejarawan Indonesia, mendiang Profesor Mestika Zed, ketika beliau dengan rendah hati, memberi “kata pengantar” untuk buku saya berjudul “Tambiluak, Tentang PDRI dan Peristiwa Situjuah“. Buku ini dicetak Citra Budaya Indonesia tahun 2008 (ISBN 9789793458175), dan digitalisasi Unversitas Michigan, Amerika Serikat, sejak 13 Juli 2010.

Hampir dua dasawarsa berlalu, pernyataan Profesor Mestika Zed, masih relevan. Memang tidak  banyak politisi di negeri ini yang menaruh minat terhadap sejarah. Khusus di Sumatera Barat, sejak tahun 2000-an ke atas, politisi  yang menaruh minat terhadap sejarah dapat dibilang jari. Selain Fadli Zon yang kini menteri, ada nama  Gamawan Fauzi, Irman Gusman, sejumlah kepala daerah/wakil kepala daerah, dan beberapa pimpinan/anggota DPRD, baik yang sudah mantan, maupun yang masih aktif.

Namun, pekan lalu, saat menghadiri peresmian SMP Islam Darul Hakim yang didirikan Hakim Agung Dr Irfan Fachrudin di Jorong Bumbuang, Situjuah Batua, Limapuluh Kota, saya cukup terkejut, sekaligus angkat topi. Ternyata, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, menaruh minat tinggi terhadap sejarah. Saya tahu, Mahyeldi adalah Ketua Forum Bela Negara dan Ketua DHD 45. Namun, saya mengira, perhatian Buya untuk sejarah, cuma tercurah buat sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama PDRI semata.

Bahkan, harus jujur saya katakan, ekspektasi saya lebih rendah. Saya kira, jabatan Ketua Forum Bela Negara dan Ketua DHD 45 Sumatera Barat yang diemban Mahyeldi, lebih karena faktor beliau gubernur dua periode. Rupanya, perkiraan saya meleset. Mahyeldi, meminjam pernyataan Profesor Mestika Zed dalam “kata pengantar” buku saya, sudah meniru jejak langkah para politisi dari generasi “the founding fathers” yang memiliki apresiasi sejarah amat intens.

Walau dalam pidatonya, Mahyeldi belum sepenuhnya menjadikan sejarah sebagai rujukan dan sekaligus “amuninsi” untuk mengkritisi realitas yang sedang berlangsung. Namun, saat berpidato dalam peresmian SMP Islam Darul Hakim, Mahyeldi boleh dibilang gubernur pembaca sejarah dan menguasai sejarah. Awalnya, Mahyeldi bercerita soal menhir Maek, saksi sejarah peradaban tua dunia yang terhampar di Bukit Barisan, Limapuluh Kota. 

Tak hanya menhir Maek, Mahyeldi juga menyebut soal Gua Lida Ajer di Nagari Tungkar, Kecamatan Situjuah Limo Nagari.  Oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon kepada saya pernah disampaikan, bahwa Goa Lida Ajer dan fosil gigi manusia purba yang ditemukan Eugene Dubois di gua tersebut, merupakan salah satu bukti Indonesia poros peradaban dunia. Apalagi, sampai hari ini, belum ada ahli membantah, fosil gigi di Lida Ajer adalah fosil gigi manusia purba tertua di Asean,  bahkan di Asia Pasifik.

Kemudian, Mahyeldi menyinggung situs menhir di Kabupaten Tanan Datar. Buya Mahyeldi mengaku tertarik dengan bukti-bukti pra-sejarah tersebut karena menjadi pembicaraan perantau Minang di Malaysia, terutama Tan Sri  Rais Yatim atau lebih tepatnya Tan Sri Dato’ Seri Utama Rais bin Yatim. Karena itu, menurut Mahyeldi, pada Oktober 2026 nanti, akan ada ahli sejarah dari Australia, yang melihat segala sesuatu dari menhir, terutama menhir Maek.

Mahyeldi juga menyebut, sudah banyak tulisan tentang kekayaan sejarah yang dimiliki Sumbar. Ini menunjukkan masyarakat  Sumbar sudah berbudaya sejak ribuan tahun lalu. Apalagi, kata Mahyeldi, ada satu dokumen dalam taurat berbicara tentang ophir. “Ophir itu emas. Ada yang menyatakan, emas Sulaiman itu dari ophir. Kata Tengku Zulkarnain, ophir diperkirakan di dua tempat. Salah satunya, ophir di Pasaman, Kecamatan Gunung Beremas,” ujar Buya.

Saya pikir, Mahyeldi berbicara sejarah hanya sampai di sini saja. Ternyata, tidak. Gubernur bekas garin masjid ini, menukilkan pula sejarah beberapa personel ternama di Asia Tenggara yang berasal dari Minangkabau atau Sumatera Barat. ” Bahkan, Raja di Negeri Sembilan, didatangkan dari Minangkabau. Limapuluh Kota. Siapa yang menciptakan lagu Singapura? Siapa yang menciptakan ibukota Filipina, Manila? Itu orang Minangkabau,” tukuknya.

Tidak lupa pula, Mahyeldi bercerita  hebatnya Ibrahim Datuk Tan Malaka, satu-satunya pahlawan nasional dari Limapuluh Kota, Bapak Republik Indonesia yang punya 23 nama. Berpindah dari satu negara ke  negara lain. “Kalau bukan karena kecerdasan, kepintaran, dan jaringan, itu tak akan bisa dilakukan. Satu-satunya warga asal Sumbar, asal Limapuluh Kota, memimpin di Asia Tenggara adalah Tan Malaka,” ujar Mahyeldi.

Pada bagian lain pidatonya, Mahyeldi  menceritakan pahlawan nasional Rahma El-Yunusiyah dan Diniyah Puteri-nya yang menginspirasi sampai ke Kairo, Mesir.  Yang kisah hidupnya ditulis wartawan senior Khairul Jasmi dengan sangat ciamik. Diceritakan pula oleh Buya Mahyeldi tentang Bagindo Dahlan Abdullah, dari guru di Pariaman, jadi Duta Besar di Iran. Kemudian, Buya Mahyeldi menyebut, dibalik kehebatan Pancasila dan pembukaan UUD 1945, ada peran besar tokoh-tokoh asal Sumbar.

Walau menurut Mahyeldi, penduduk sumbar hanya 2,3 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Tapi persentase pejuang dan pahlawan bangsa dari Sumbar, lebih banyak dari provinsi lain. “Empat orang pendiri bangsa ini, tiga dari sumbar. Satu dari dua  proklamator banga berasal, dari Sumbar. PDRi yang ada di Sumbar, perjalanannya dari Bukittinggi dan Limapuluh Kota sampai ke Solok Selatan, penyambung nyawa NKRI. Tak ada PDRI. Tak ada Indonesia,” kata Mahyeldi.

Buya menyebut, kiprah tokoh Minang di pentas sejarah, banyak ditulis wartawan senior Hasril Chaniago. Dengan menyimak beberapa kiprah personel asal Minangkabau dan tokoh bangsa asal Sumatera Barat, Mahyeldi meyakini, kemajuan peradaban sangat menentukan sebuah bangsa. Makanya, menurut Mahyeldi, tidaklah mengherankan, peradaban Minangkabau yang unggul itu, telah mengirimkan orang-orang terbaik yang punya wawasan kebangsaan, kebumiaan, keindonesiaan dan internasional.

Tapi yang menarik, seperti halnya Profesor Mestika Zed dan banyak akademisi di negeri ini, Buya Mahyeldi yakin, tak ada pemberontakan dari Sumbar. Tapi, diakui Mahyeldi, tokoh-tokoh berdarah Sumbar, memang  kritis. Belakangan, ada Feri Amsari, Ferry Irwandi, Dino Pati Djalal,  dan Djohermansyah Djohan yang berpengalaman di pemerintahan. Mereka memberi masukan. Karena yang mendirikan bangsa ini mayoritas orang Minang, maka Sumbar tentu harus tetap berikan yang terbaik untuk NKRI. 

“Walaupun bagaimana suhunya dari pusat sana. Saya merasakan, bagaimana suhunya itu. Kadang turun, kadang tinggi. Kini agak tinggi. Sebelumnya dingin bana. Tapi, bagaimana pun kondisinya, kita Sumbar tetap berikan kontribusi terbaik untuk bangsa ini. Karena kita pejuang, pendiri, proklamator, dan penyelamat republik ini. Di dalam generasi kita, mengalir darah pejuang, pendiri bangsa, dan mengalir darah penyelamat bangsa,” ulas Mahyeldi.

Tentu saja, tidak semua pidato Mahyeldi Ansharullah, saya kutip untuk tulisan ini. Tapi pendek kata, saya yang bukan pemilih Buya Mahyeldi di periode keduanya, melihat, Gubernur Sumbar berjanggut lebat serupa diplomat jenaka Inyiak Agus Salim ini, sungguh-sungguh menaruh perhatian terhadap sejarah. Meski tidak terdidik di bidang sejarah, tapi sebagai bagian kecil dari masyarakat sejarah Sumatera Barat, saya sungguh angkat topi untuk hal ini.

Tentu saja, sejarah-sejarah masa lalu itu tidak untuk “diberhalakan”. Tapi ketika Gubernur Mahyeldi membaca dan meraba sejarah, besar sekali harapan, program dan kegiatan strategis Pemprov Sumbar ke depan, berpihak pada kebudayaan. Tentu saja, sejarah masa lalu,  tidak sekedar untuk. “didongengkan”. Tapi mesti dijadikan pelajaran dan pengalaman. Sehingga dengan mempelajari sejarah, perjuangan ke depan, tidak kehilangan elan vitalnya. Karena historia vitae magistra: sejarah adalah guru! (***)

M. Fajar Rillah Vesky dikenal sabagai penulis yang kini menjabat Anggota  DPRD Limapuluh Kota

The post Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Pembaca Sejarah appeared first on Langgam.id.

Negara yang semestinya menjadi alat pelayanan publik berubah menjadi alat pengamanan kekuasaan. Pemerintahan tidak lagi mengutamakan kepentingan rakyat, tetapi diarahkan untuk memperpanjang dominasi politik, mengendalikan sumber ekonomi, dan melindungi jaringan elite yang menopang kekuasaan tersebut. Pada tahap ini, pemimpin tidak lagi memandang negara sebagai amanah, melainkan sebagai aset strategis yang dapat dipakai untuk menguasai sumber daya, anggaran, aparat, bahkan pikiran masyarakat.

Kekuasaan diperoleh hasil demokrasi dalam rekayasa

Pada prinsipnya, demokrasi dirancang sebagai mekanisme agar kekuasaan lahir dari kehendak rakyat yang bebas, sadar, dan setara. Namun dalam praktiknya, proses demokrasi dapat mengalami rekayasa politik ketika berbagai instrumen kekuasaan, modal, media, informasi, maupun regulasi digunakan untuk mengarahkan pilihan publik menuju hasil yang telah diinginkan oleh kelompok tertentu. Dalam kondisi seperti ini, pemilu tetap berlangsung, suara tetap dihitung, dan prosedur demokrasi tetap dijalankan, tetapi ruang kebebasan rakyat untuk menentukan pilihan secara independen menjadi semakin sempit karena opini dan preferensi politik telah dibentuk sebelumnya.

Rekayasa demokrasi biasanya bekerja melalui pengendalian narasi publik, pencitraan kandidat, pengaturan agenda politik, serta penggunaan sumber daya yang tidak seimbang di antara para peserta kompetisi politik. Kemajuan teknologi digital bahkan memungkinkan pembentukan persepsi massa secara lebih sistematis melalui algoritma media sosial, survei opini, propaganda, dan pengelolaan informasi yang terarah. Akibatnya, kemenangan politik tidak selalu mencerminkan kualitas gagasan atau kepemimpinan terbaik, melainkan sering kali menunjukkan siapa yang paling efektif mengelola instrumen rekayasa opini dan mobilisasi dukungan.

Ketika kekuasaan diperoleh melalui demokrasi yang direkayasa, legitimasi formal memang tetap ada karena pemenang memperoleh mandat berdasarkan prosedur yang sah. Namun legitimasi substantif dapat dipertanyakan apabila proses pembentukan kehendak rakyat berlangsung dalam kondisi yang tidak sepenuhnya bebas dan adil. Oleh karena itu, kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilu, tetapi juga dari sejauh mana rakyat memperoleh informasi yang objektif, kesempatan politik yang setara, serta kebebasan untuk menentukan pilihan tanpa manipulasi. Demokrasi yang sehat bukan sekadar menghasilkan pemenang, melainkan memastikan bahwa kekuasaan benar-benar lahir dari kedaulatan rakyat, bukan dari keberhasilan rekayasa politik atas rakyat.

Di era teknologi informasi modern yang hampir seluruh proses administrasi dan pengolahan data bergantung pada sistem digital, muncul kekhawatiran bahwa ambisi untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan dapat mendorong terjadinya rekayasa demokrasi yang tidak hanya berlangsung pada pembentukan opini publik, tetapi juga diduga merambah ke proses pengelolaan data pemilih dan penghitungan suara. Dalam pandangan kritis ini, hasil yang ditampilkan oleh sistem informasi pemilu dikhawatirkan tidak selalu identik dengan hasil penghitungan yang sebenarnya di lapangan, melainkan dapat dipengaruhi oleh berbagai metode manipulatif apabila sistem, pengawasan, dan mekanisme audit tidak berjalan secara transparan dan independen. Kekhawatiran tersebut semakin menguat ketika lembaga-lembaga penyelenggara dan pengadil pemilu menghadapi kendala integritas, independensi, atau kapasitas sejak tahap awal penyelenggaraan, sehingga kepercayaan publik terhadap keseluruhan proses demokrasi menjadi berkurang. Hipotesis dugaan adanya manipulasi hasil pemilu tentu dalam bingkai teori negatif. Pembuktian untuk itu tidak mudah. Jalan keluar nya ada sistem teknologi informasi yang sudah mendapatkan sertifikat audit dan juga menggunakan algoritma perhitungan secara waktu nyatanya dan setiap partai politik mampu menampilkan hasil pemilihan disetiap TPS TPS. Verifikasi dari tim independen harus dilakukan.

Energi Pemerintah untuk Citra

Pemimpin yang berorientasi pada kekuasaan dan kekayaan bisa menghabiskan energi pemerintahan untuk mempertahankan citra dibanding menyelesaikan persoalan rakyat. Pemerintahan seperti ini sangat sensitif terhadap kritik, tetapi kurang sensitif terhadap penderitaan masyarakat.

Anggaran komunikasi politik meningkat besar, pencitraan diperkuat melalui media, dan propaganda dibangun secara sistematis. Sementara itu, masalah pengangguran, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan harga kebutuhan pokok berjalan lambat penyelesaiannya. Negara menjadi panggung pertunjukan kekuasaan, bukan ruang pelayanan publik.

Kekuasaan yang Tak Mau Diawasi

Pemimpin yang berorientasi pada kekuasaan cenderung memandang pengawasan sebagai ancaman. Karena itu, salah satu ukuran paling jelas adalah pelemahan lembaga kontrol negara. Parlemen menjadi jinak, oposisi ditekan, media dipengaruhi, dan aparat hukum kehilangan independensinya. Dalam kondisi seperti ini, demokrasi tetap terlihat hidup secara formal, tetapi substansi pengawasannya mati. Pemilu tetap berjalan, lembaga negara tetap ada, namun seluruh arah kekuasaan terkonsentrasi pada satu pusat dominasi.

Ukuran lainnya adalah semakin banyak keputusan strategis negara dibuat secara tertutup dan tidak transparan. Rakyat hanya mengetahui hasil akhir tanpa memahami proses pengambilan keputusan. Kontrak sumber daya alam, utang negara, proyek besar, hingga kebijakan fiskal sering kali tidak terbuka secara memadai. Ketertutupan ini penting bagi elite kekuasaan karena memungkinkan terjadinya transaksi kepentingan tanpa pengawasan publik. Dalam situasi demikian, negara tidak lagi dikelola dengan prinsip akuntabilitas, tetapi dengan prinsip loyalitas terhadap penguasa.

Negara Dikelola dengan Mental Kepemilikan

Pemimpin yang mengejar kekuasaan dan kekayaan biasanya memperlakukan negara seperti milik pribadi. Jabatan publik dibagikan bukan berdasarkan kompetensi, tetapi berdasarkan kedekatan politik dan loyalitas. Fenomena ini melahirkan oligarki kekuasaan, yaitu ketika lingkaran kecil elite menguasai sumber ekonomi dan politik secara bersamaan. Keluarga, kerabat, relasi bisnis, dan kelompok pendukung menjadi aktor utama dalam pengelolaan negara. Meritokrasi melemah karena posisi strategis lebih banyak diberikan kepada orang yang dapat menjaga kekuasaan.

Ukuran berikutnya terlihat dari pola distribusi proyek dan anggaran negara. Infrastruktur, izin usaha, konsesi tambang, hingga proyek energi sering kali terkonsentrasi pada kelompok tertentu yang dekat denganp kekuasaan. Akibatnya, ekonomi nasional tidak tumbuh secara sehat dan kompetitif. Kekayaan negara hanya berputar di kelompok elite yang sama. Dalam jangka panjang, keadaan ini menciptakan kesenjangan sosial yang tajam. Rakyat bekerja keras untuk bertahan hidup, sementara segelintir elite menikmati akumulasi kekayaan yang luar biasa besar.

Politik Ketakutan sebagai Instrumen Kekuasaan

Pemimpin yang haus kekuasaan umumnya membangun politik ketakutan. Rakyat dibuat takut kehilangan pekerjaan, takut berpendapat, takut berbeda pandangan, bahkan takut mengkritik pemerintah. Ketakutan ini dibangun melalui kombinasi tekanan hukum, kontrol sosial, dan propaganda politik. Aparat negara dapat digunakan untuk menciptakan rasa tidak aman bagi pihak-pihak yang dianggap mengganggu stabilitas kekuasaan. Dalam kondisi seperti ini, hukum berubah fungsi dari alat keadilan menjadi alat pengendalian.

Ukuran lain yang dapat diamati adalah meningkatnya kriminalisasi terhadap lawan politik atau kelompok kritis. Aktivis, akademisi, jurnalis, dan tokoh masyarakat mulai berhitung sebelum berbicara. Kritik dianggap ancaman terhadap negara, padahal sejatinya kritik merupakan bagian penting dari demokrasi sehat. Ketika negara mulai menyamakan kritik dengan permusuhan, maka sesungguhnya kekuasaan sedang bergerak menuju otoritarianisme. Pemimpin lebih sibuk menjaga posisi politiknya dibanding memperbaiki kualitas hidup rakyat.

Kekayaan Elite Bertumbuh di Tengah Kesulitan Rakyat

Ukuran yang sangat nyata dari kepemimpinan yang berorientasi pada kekayaan adalah pertumbuhan kekayaan elite di tengah memburuknya kondisi ekonomi rakyat. Ketika daya beli masyarakat turun, pengangguran meningkat, dan usaha kecil kesulitan bertahan, justru kelompok tertentu mengalami lonjakan aset yang luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi negara bekerja lebih besar untuk melayani pemilik modal dan jaringan kekuasaan dibanding rakyat luas.

Dalam situasi seperti itu, kebijakan ekonomi sering kali dibuat untuk menjaga stabilitas elite, bukan kesejahteraan publik. Subsidi bagi rakyat dipangkas, tetapi insentif bagi korporasi besar diperbesar. Pajak rakyat diperketat, sementara kebocoran besar melalui korupsi dan permainan proyek sulit disentuh. Negara tampak tegas terhadap pelanggaran kecil rakyat biasa, tetapi lunak terhadap pelanggaran besar yang melibatkan kekuatan modal dan politik. Ketimpangan ini menjadi ukuran penting bahwa kekuasaan sedang dipakai untuk mengamankan kekayaan kelompok tertentu.

Utang Negara Menjadi Alat Memperbesar Kekuasaan

Pemimpin yang mengejar kejayaan politik sering menggunakan utang negara untuk membangun proyek-proyek besar yang meningkatkan citra kekuasaan. Infrastruktur megah dipamerkan sebagai simbol keberhasilan, meskipun manfaat ekonominya tidak sebanding dengan beban utang yang ditanggung negara. Dalam model seperti ini, pembangunan lebih diarahkan untuk kepentingan pencitraan politik dibanding kebutuhan strategis rakyat.

Ukuran lainnya adalah rendahnya keberanian pemerintah membuka evaluasi menyeluruh terhadap manfaat proyek besar tersebut. Kritik terhadap efektivitas proyek dianggap menghambat pembangunan. Padahal pembangunan sejati harus diukur dari peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan dari banyaknya proyek fisik semata. Negara dapat terlihat maju secara visual, tetapi rapuh secara ekonomi. Ketika cicilan utang membesar dan kemampuan fiskal melemah, rakyatlah yang akhirnya menanggung beban melalui pajak, inflasi, dan penurunan kualitas layanan publik.

Penguasaan Informasi dan Manipulasi Persepsi

Pemimpin yang hanya mengejar kekuasaan sangat memahami pentingnya penguasaan informasi. Karena itu, ukuran lain dapat dilihat dari besarnya upaya membentuk persepsi publik secara sistematis. Data dipilih sesuai kebutuhan politik, keberhasilan diperbesar, sementara kegagalan diperkecil atau disembunyikan. Ruang digital dipenuhi narasi yang membangun kultus individu terhadap pemimpin.

Dalam kondisi demikian, masyarakat perlahan kehilangan kemampuan membedakan antara informasi dan propaganda. Media sosial dipenuhi polarisasi, buzzer politik bekerja masif, dan diskusi publik berubah menjadi pertarungan emosi. Negara tidak lagi mendorong kecerdasan publik, tetapi justru memelihara kebisingan informasi agar rakyat sulit melihat akar persoalan yang sebenarnya. Pemimpin yang takut kehilangan kekuasaan sangat bergantung pada manipulasi persepsi karena legitimasi nyata dari kesejahteraan rakyat semakin melemah.

Moralitas Negara Mengalami Kemunduran

Ukuran penting lainnya adalah menurunnya standar moral dalam kehidupan bernegara. Korupsi tidak lagi dianggap memalukan selama masih berada dalam lingkaran kekuasaan. Pelanggaran etika dapat ditoleransi jika menguntungkan penguasa. Dalam situasi seperti ini, rakyat menerima pesan berbahaya bahwa keberhasilan politik tidak ditentukan integritas, melainkan kemampuan menguasai jaringan kekuasaan.

Akibatnya, budaya oportunisme tumbuh subur. Banyak orang masuk politik bukan untuk melayani masyarakat, tetapi mencari akses ekonomi dan perlindungan kekuasaan. Jabatan dipandang sebagai investasi yang harus menghasilkan keuntungan finansial. Politik kehilangan idealismenya dan berubah menjadi pasar transaksi kepentingan. Ketika moralitas negara runtuh, maka kerusakan tidak hanya terjadi pada pemerintahan, tetapi juga pada karakter sosial masyarakat secara luas.

Rakyat Menjadi Objek Politik Musiman

Pemimpin yang berorientasi pada kekuasaan biasanya hanya mendekati rakyat pada masa politik tertentu. Rakyat dibutuhkan sebagai alat legitimasi elektoral, bukan sebagai subjek utama pembangunan. Setelah kekuasaan diperoleh, hubungan dengan rakyat menjadi semakin jauh. Aspirasi publik sulit masuk dalam kebijakan karena keputusan lebih banyak dipengaruhi kepentingan elite dan pemilik modal.

Ukuran lain dapat dilihat dari rendahnya kualitas pelayanan dasar publik. Pendidikan mahal, kesehatan sulit diakses, lapangan kerja terbatas, dan perlindungan sosial lemah. Namun di sisi lain, elite politik hidup dalam kemewahan dengan fasilitas negara yang besar. Kontras ini menunjukkan adanya jarak moral antara penguasa dan rakyat. Negara kehilangan empati sosial karena orientasi utamanya bukan kesejahteraan bersama, melainkan keberlangsungan kekuasaan elite.

Nasionalisme dalam Retorika

Dalam banyak kasus, pemimpinp yang mengejar kekuasaan dan kekayaan sering menggunakan nasionalisme sebagai alat legitimasi. Kritik terhadap pemerintah dianggap anti-negara, anti-pembangunan, atau tidak patriotik. Padahal mencintai negara tidak berarti harus menyetujui seluruh kebijakan penguasa. Nasionalisme yang sehat justru menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan elite politik.

Ukuran berikutnya adalah seringnya simbol-simbol kebangsaan dipakai untuk menutupi kegagalan struktural. Upacara besar, slogan heroik, dan retorika persatuan diperkuat ketika kondisi ekonomi atau sosial sedang memburuk. Simbolisme dijadikan alat pengalihan perhatian publik. Negara tampak sibuk membangun kebanggaan emosional, tetapi gagal membangun keadilan ekonomi dan sosial yang nyata.

Akhir dari Kekuasaan yang Berpusat pada Diri Sendiri

Pada akhirnya, kepemimpinan yang hanya mengejar kekuasaan dan kekayaan selalu menghadapi masalah fundamental dalam hal hilangnya kepercayaan rakyat. Kekuasaan mungkin dapat dipertahankan melalui kontrol politik, propaganda, dan penguasaan ekonomi, tetapi legitimasi moral perlahan akan runtuh. Ketika rakyat merasa negara tidak lagi melindungi mereka, maka hubungan emosional antara rakyat dan negara mulai melemah. Ini merupakan tanda paling berbahaya bagi keberlangsungan sebuah bangsa.

Sejarah menunjukkan bahwa negara yang dikelola demi kepentingan elite akhirnya menghadapi krisis sosial, ekonomi, dan politik. Ketimpangan membesar, kemarahan publik meningkat, dan institusi negara kehilangan wibawa. Karena itu, ukuran terbesar dari kepemimpinan sejati bukanlah lamanya berkuasa atau besarnya kekayaan yang terkumpul, melainkan seberapa besar rakyat merasakan keadilan, kesejahteraan, dan martabat dalam kehidupannya. Pemimpin yang gagal memahami hal ini pada akhirnya hanya akan dikenang sebagai penguasa, bukan negarawan.

*Penulis: Yazid Bindar (Guru Besar Fakultas Teknologi Industti Institut Teknologi Bandung)

The post Kepemimpinan Negara Demi Kekuasaan dan Kekayaan appeared first on Langgam.id.

Situasi ini sesungguhnya menghadirkan luka di banyak sisi. Ada pasien dan keluarga yang sedang menghadapi kesedihan, kehilangan, atau rasa kecewa akibat hasil pelayanan kesehatan yang tidak sesuai harapan. Namun di sisi lain, ada pula dokter dan tenaga kesehatan yang diam-diam memikul tekanan batin yang sangat besar ketika dedikasi dan niat baik mereka dipertanyakan di ruang publik.

Kita perlu memahami bahwa ketika seseorang datang ke rumah sakit, yang hadir bukan hanya persoalan medis. Ada rasa takut, harapan, kecemasan, bahkan perjuangan hidup sebuah keluarga. Dan ketika hasil yang terjadi tidak sesuai harapan, sangat wajar bila muncul emosi, pertanyaan, atau rasa kehilangan yang mendalam. Tidak ada kesedihan keluarga pasien yang boleh dianggap kecil. Setiap duka tetaplah duka yang layak dihormati dengan empati dan kemanusiaan.

Namun demikian, dalam menghadapi situasi seperti ini, masyarakat juga perlu menjaga kebijaksanaan dan menahan diri agar tidak terburu-buru memberikan penilaian atau serangan personal kepada dokter sebelum proses etik, disiplin profesi, dan pembuktian berjalan secara objektif. Sebab di balik jas putih itu, ada manusia biasa yang juga memiliki hati, keluarga, rasa lelah, dan ketakutan.

Tidak semua hasil buruk dalam pelayanan kesehatan merupakan malpraktik. Dalam dunia kedokteran terdapat risiko medis, komplikasi, keterbatasan ilmu, serta kondisi-kondisi yang kadang berada di luar kemampuan manusia. Bahkan dengan prosedur terbaik sekalipun, tidak semua pasien dapat diselamatkan. Karena itu, hukum kesehatan di Indonesia, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menekankan pentingnya penilaian berdasarkan standar profesi, standar pelayanan, dan mekanisme disiplin medis sebelum sebuah peristiwa disimpulkan sebagai pelanggaran atau tindak pidana.

Di sinilah pentingnya kehati-hatian publik dalam menyikapi suatu kasus. Ketika kemarahan dituangkan melalui hinaan, perundungan digital, penyebaran identitas tenaga kesehatan, atau penghakiman sepihak di media sosial, dampaknya sering kali jauh lebih luas daripada yang terlihat. Bukan hanya melukai individu dokter, tetapi juga menciptakan rasa takut dalam dunia pelayanan kesehatan.

Rasa takut inilah yang perlahan dapat memengaruhi cara dokter bekerja. Dokter menjadi terlalu khawatir mengambil keputusan medis karena takut dipersalahkan. Ada yang akhirnya memilih bermain aman secara berlebihan, melakukan pemeriksaan yang tidak perlu, atau bahkan ragu mengambil tindakan cepat dalam kondisi darurat. Fenomena ini dikenal sebagai defensive medicine, yaitu pelayanan defensif yang muncul karena ketakutan terhadap tuntutan dan tekanan publik.

Padahal dalam banyak keadaan, pasien justru membutuhkan dokter yang mampu mengambil keputusan dengan tenang, berani, dan fokus pada keselamatan pasien, bukan dokter yang bekerja dalam kecemasan.

Karena itu, menjaga suasana pelayanan kesehatan yang sehat adalah tanggung jawab bersama. Kritik tentu diperlukan. Evaluasi juga penting. Bila memang terdapat pelanggaran etik, kelalaian, atau ketidaksesuaian standar profesi, maka proses hukum dan disiplin harus berjalan dengan adil dan transparan. Tidak ada profesi yang kebal terhadap evaluasi.

Tetapi kritik yang disampaikan dengan empati dan penghormatan terhadap proses akan jauh lebih bermartabat daripada kemarahan yang berubah menjadi penghakiman. Kita semua perlu mengingat bahwa sebagian besar dokter memilih profesi ini karena ingin menolong orang lain. Mereka bekerja dalam tekanan yang sering kali tidak ringan: jam kerja panjang, tuntutan ketepatan keputusan, risiko kehilangan pasien, hingga beban emosional yang terus menerus.

Sering kali, dokter juga ikut merasa sedih ketika pasien tidak tertolong. Ada banyak dokter yang membawa pulang rasa bersalah, kelelahan, dan kesedihan yang tidak pernah terlihat oleh publik. Mereka tetap datang bekerja keesokan harinya, tetap mencoba membantu pasien berikutnya, sambil menyimpan luka batin yang mungkin tidak pernah diceritakan kepada siapa pun.

Karena itu, hubungan antara dokter dan pasien seharusnya tidak dibangun di atas rasa curiga dan ketakutan, melainkan di atas kepercayaan, komunikasi yang jujur, dan saling memahami keterbatasan manusia. Dokter harus terus belajar untuk lebih terbuka, lebih komunikatif, dan lebih empatik kepada pasien serta keluarga. Sebaliknya, masyarakat juga perlu memberi ruang bagi proses profesional dan tidak menjadikan media sosial sebagai tempat penghakiman sebelum fakta benar-benar jelas.

Kode Etik Kedokteran Indonesia mengajarkan bahwa keselamatan pasien adalah prioritas utama. Namun kode etik yang sama juga menempatkan dokter sebagai manusia yang harus dihormati martabat profesinya. Perlindungan terhadap pasien dan perlindungan terhadap tenaga medis bukanlah dua hal yang bertentangan. Keduanya justru harus berjalan bersama demi terciptanya pelayanan kesehatan yang aman dan manusiawi.

Pada akhirnya, dunia kesehatan adalah ruang perjumpaan antara manusia yang sedang berharap untuk sembuh dan manusia yang berusaha menolong dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Tidak selalu semua berjalan sempurna, karena ilmu kedokteran pun memiliki batas.

Maka di tengah berbagai tekanan dan dinamika yang ada hari ini, kita semua perlu menjaga satu hal yang paling penting: kemanusiaan.

Kepada para dokter dan tenaga kesehatan, tetaplah melayani dengan hati, dengan ilmu, dan dengan integritas. Jangan biarkan rasa takut mematikan empati dan panggilan pengabdian yang selama ini menjadi dasar profesi mulia ini.

Dan kepada masyarakat, mari tetap mengedepankan kebijaksanaan, empati, serta penghormatan terhadap proses yang adil. Karena di balik setiap peristiwa medis, sesungguhnya tidak ada pihak yang benar-benar ingin melihat penderitaan terjadi. Semua sedang berusaha menjalani perannya masing-masing di tengah keterbatasan sebagai manusia. (*)

Dr. dr. Muhammad Riendra, Sp. BTKV, Subsp. VE (K), Ketua IDI Cabang Padang

The post Menjaga Kepercayaan dan Kemanusiaan dalam Pelayanan Kesehatan appeared first on Langgam.id.

Data terbaru memperkuat pesan tersebut. Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi 5,61 persen secara tahunan pada Triwulan I-2026. Angka ini menunjukkan bahwa mesin ekonomi masih bekerja. Inflasi April 2026 juga berada pada 2,42 persen secara tahunan, masih dalam rentang sasaran Bank Indonesia. Di permukaan, dua indikator ini memberi sinyal positif. Ekonomi tumbuh, inflasi terkendali, dan permintaan domestik masih menopang aktivitas ekonomi.

Akan tetapi, tekanan rupiah menunjukkan bahwa pasar tidak cukup membaca pertumbuhan dan inflasi. Pasar juga membaca risiko eksternal, arus modal, kredibilitas kebijakan, dan kualitas fondasi sektor riil.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mendekati Rp17.900 per dolar AS pada awal Juni 2026. Angka ini memberi peringatan serius. Rupiah yang melemah mencerminkan meningkatnya permintaan dolar, tekanan global, kekhawatiran investor, dan kerentanan struktur ekonomi domestik. Rupiah menjadi tempat pertama bagi pasar untuk mengekspresikan keraguan. Jika investor ragu terhadap stabilitas makro, mereka mengurangi eksposur pada aset rupiah. Jika eksportir, importir, bank, dan rumah tangga melihat ketidakpastian meningkat, permintaan dolar ikut naik. Tekanan ini kemudian memperlemah rupiah lebih jauh.

Bank Indonesia merespons tekanan itu dengan menaikkan BI-Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen pada Mei 2026. Keputusan ini menunjukkan bahwa stabilitas rupiah telah menjadi prioritas kebijakan. Kenaikan suku bunga dapat membantu menahan arus keluar modal, memperkuat daya tarik aset rupiah, dan menjaga ekspektasi inflasi. Akan tetapi, kebijakan ini juga membawa konsekuensi. Suku bunga lebih tinggi dapat menaikkan biaya kredit, menekan investasi, memperlambat konsumsi, dan membuat sektor riil lebih berhati-hati.

Di sinilah rupiah memperlihatkan perannya sebagai barometer yang jujur. Ia menunjukkan dilema kebijakan yang tidak bisa disembunyikan. Pemerintah ingin mendorong pertumbuhan. Bank Indonesia harus menjaga stabilitas. Dunia usaha membutuhkan kredit murah. Investor menuntut imbal hasil lebih tinggi. Rumah tangga menginginkan harga stabil. Semua kepentingan itu bertemu dalam satu indikator: kurs rupiah.

Pelemahan rupiah membawa dampak luas. Biaya impor naik. Industri yang membutuhkan bahan baku, mesin, energi, obat, pangan, dan komponen teknologi dari luar negeri menghadapi kenaikan biaya produksi. Perusahaan lalu menghadapi pilihan sulit: menaikkan harga atau menekan margin. Jika perusahaan menaikkan harga, konsumen menanggung beban inflasi. Jika perusahaan menahan harga, laba melemah. Dua pilihan itu sama-sama menekan ekonomi.
Rupiah juga memengaruhi beban utang valuta asing. Korporasi, BUMN, dan pemerintah yang memiliki kewajiban dalam dolar AS harus menyediakan rupiah lebih banyak ketika kurs melemah. Beban ini dapat menekan arus kas, mengganggu rencana investasi, dan mempersempit ruang fiskal. Pelemahan rupiah akhirnya tidak berhenti di pasar valuta asing. Ia dapat menjalar ke pasar modal, sistem perbankan, harga barang, dan daya beli masyarakat.

Di pasar saham, rupiah memainkan peran penting dalam repricing risiko. Investor asing menghitung keuntungan dalam dolar AS. Jika harga saham naik dalam rupiah, tetapi rupiah melemah lebih dalam, investor tetap kehilangan nilai. Kondisi ini membuat investor meminta premi risiko lebih tinggi. Harga saham dapat turun, yield obligasi dapat naik, dan biaya pembiayaan meningkat. Dengan kata lain, rupiah menjadi episentrum penilaian ulang risiko terhadap aset Indonesia.

Karena itu, stabilitas rupiah tidak cukup dijaga melalui intervensi jangka pendek. Bank Indonesia memang perlu menjaga likuiditas, mengelola ekspektasi, dan memastikan pasar valas tetap tertib. Pemerintah juga harus mendukung stabilitas melalui disiplin fiskal, belanja produktif, dan komunikasi kebijakan yang konsisten. Pasar percaya ketika kebijakan moneter dan fiskal bergerak dalam arah yang saling memperkuat.

Agenda paling penting terletak pada penguatan sektor riil. Rupiah yang kuat secara struktural hanya dapat lahir dari ekonomi yang produktif. Indonesia harus memperbesar ekspor bernilai tambah, memperkuat industri domestik, menekan ketergantungan impor strategis, memperdalam hilirisasi, dan membangun jasa modern penghasil devisa. Selama ekonomi terlalu bergantung pada komoditas mentah dan impor barang bernilai tinggi, rupiah akan mudah goyah saat siklus global berubah.

Rupiah memberi sinyal yang jujur. Jika fondasi ekonomi kuat, rupiah lebih tahan terhadap guncangan. Jika fondasi rapuh, pasar segera mengetahuinya. Karena itu, menjaga rupiah berarti menjaga arah pembangunan. Memperkuat rupiah berarti memperkuat masa depan ekonomi Indonesia.

*Penulis: Syafruddin Karimi (Guru Besar Departemen Ekonomi
Universitas Andalas)

The post Rupiah Sebagai Barometer Makroekonomi appeared first on Langgam.id.

Saya menatapnya, lalu mulai mereka-reka apa yang mestinya disampaikan. Ingatan saya terlempar dua hari kebelakang, sebuah telepon dari Padang mengingatkan, tahun ini Kelompok Mahasiswa Mencintai Alam Fakultas Pertanian Universitas Andalas (KOMMA FP-UA) akan merayakan ulang tahun ke 50, Juli 2026 ini. Ditambah pertanyaan Arung, ini menjadi dua hal yang mungkin kebetulan, tapi menjadi takdir saya untuk merenungkannya lebih dalam.

Juli, mengingatkan saya pada banyak hal. Jauh sebelum KOMMA FP-UA berdiri, masih di bulan Juli pada penggalan ke 22 tahun 1912, seorang naturalis, Sijfert Hendrik Koorders, bersama rekan-rekannya, ilmuwan, ahli botani, dan pemilik perkebunan swasta, serta beberapa tokoh penting di Hindia Belanda, mereka mendirikan Nederlandsch–Indische Vereeniging tot Natuurbescherming (NIVN/Asosiasi Perlindungan Alam Hindia Belanda).

Kooders sendiri menjelang usia 50 tahun kala itu. Apakah ini sebuah kebetulan yang tertunda, atau memang takdir mempertemukan saya dengan pertanyaan Arung, tepat disaat KOMMA FP-UA akan merayakan 50 tahun kelahirannya?

50 tahun pasca pembentukan NIVN, The Silent Spring hadir sebagai bacaan wajib para pencinta lingkungan dan konservasi alam di Dunia. Buku karya Rachel Carson telah merubah cara pandang manusia terhadap lingkungan hidup. Di dalam karyanya, Carson membeberkan bahaya penggunaan bahan kimia Diklorodifeniltrikloroetana (DDT). Pada Perang Dunia II, DDT digunakan oleh tentara dan masyarakat umum untuk membatasi penyebaran penyakit malaria dan riketsia. Riketsia sendiri merupakan kelompok penyakit infeksi bakteri yang ditularkan melalui gigitan serangga.

“Lagi-lagi 50. Ada apa dengan angka ini Rung?” tanya saya. Kali ini, Arung yang menatap, dia justru menunggu jawaban.

Albert Einstein, kata Arung, mempertahankan disertasi doktoralnya di Universitas Zurich pada tahun 1905. 50 tahun kemudian, Einstein meninggal dunia di New Jersey, Amerika Serikat. “Itu juga jaraknya 50 tahun,” tandasnya. Sementara saya masih tercenung memikirkan apa rasanya menjadi 50.

Bagi saya, seseorang yang berusia 50 tahun bukan lagi waktu dimana dia mencari jati diri. 50 tahunan adalah masa dimana dia mestinya sudah berpikir tentang legasi, regenerasi dan relevansi. Dia tentunya sudah sangat mengerti dirinya, mengetahui kekuatan dan kelemahannya, serta memahami apa yang benar-benar penting dalam hidup.

Seperti Kooders, dia hidup dimana perlindungan alam dan konservasi belum menjadi arus utama. Di masa itu, orang-orang hanya melihat hutan di Hindia Belanda hanya sebagai sumber kayu, lahan Perkebunan dan komoditas ekonomi saja.

Namun Kooders melihatnya berbeda. Baginya, hutan bernilai intrinsik yang bersandar pada kekayaan nilai, diversitas alami serta modal ekologis yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan hutan. Hutan tak akan mungkin dihitung hanya dalam kacamata ekonomi, dan hutan bersifat selamanya dimana generasi mendatang dapat turut menikmatinya.

Sementara Carson mewariskan pandangan kritis atas situasi lingkungan yang dinamis. Dia berhadapan dengan dunia yang serba instan, cepat dan moral lingkungan yang tergerus. Carson harus meniti ombak kepercayaan semu dimana orang-orang percaya bahwa teknologi selalu membawa kebaikan, dan pestisida dianggap sebuah kemajuan. Dalam konteks ini, Rachel Carson menyelipkan pesan: kemajuan tanpa etika adalah ancaman masa depan.

Layaknya Kooders dan Carson, KOMMA FP-UA juga telah mengalami beragam dinamika sepanjang 50 tahun berdiri. Lembaga ini telah turut menyumbang orang-orang yang memiliki semangat dan kesadaran seperti Kooders dan Carson.

Banyak orang melihat mereka sebagai tokoh konservasi. Tapi bagi saya, mereka adalah pendidik lintas generasi. Pohon mungkin bisa mati, program dan proyek-proyek konservasi juga bisa berakhir, namun nilai-nilai akan terus hidup.

Pada titik inilah KOMMA FP-UA memainkan perannya sebagai organisasi. Organisasi ini tak hanya bicara soal eksistensi, dan bekerja senyap menitiskan nilai-nilai positif untuk alam dan lingkungan kita.

Maka pertanyaan bagi semua warga KOMMA FP-UA hari ini adalah, warisan seperti apa yang akan ditinggalkan untuk organisasi ini, setidaknya untuk 50 tahun berikutnya?

“50 tahun itu terasa seperti tanggung jawab yang belum selesai, Rung,” ucap saya. Dia menanti lanjutan kalimat saya. Ya, bahwa tanggung jawab manusia di usia 50 sama halnya dengan tanggung jawab organisasi di usia yang sama.

Membangun organisasi yang sudah 50an tahun, mestinya bukan hanya sekedar mengembangkan aktivitas. Di usia ini, organisasi harusnya telah mulai matang dalam sistem pengetahuan, telah menjadi pusat pembelajaran, mewariskan tradisi intelektual, mengembangkan nilai-nilai organisasi, tanpa meninggalkan mekanisme kaderisasi.

“Jangan seperti Einstein Yah, walau dia tak pernah terlibat langsung Manhattan Project. Suratnya kepada Presiden Franklin Roosevelt tahun 1939 telah membuka mata Amerika. Tapi setelah perang, dia menyesal karena dia sendiri tidak pernah mendukung penggunaan senjata atom untuk menghancurkan manusia,” papar Arung.

Saya sependapat dengan Arung. Supaya penyesalan tak datang kemudian, usia 50 mestinya menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai, termasuk integritas, keberpihakan pada masyarakat dan konservasi, keberanian, kecintaan terhadap alam, tanggung jawab antar generasi serta keadilan sosial.

Maka KOMMA FP-UA mestinya telah menjelma menjadi sekolah bagi para pemimpin muda. Para anggota dapat meneruskan semangat Kooders dan Carson, membangun sistem yang terintegrasi antara anggota aktif yang masih mendulang ilmu di kampus dengan anggota kehormatan yang telah selesai masa perkuliahannya.

Tapi kita selalu akan dihadapkan pada satu tantangan, dimana anak muda sudah tak lagi berminat menjadi pecinta alam, bukan? Saya kira itu hanya mitos. Coba lihat berapa banyak organisasi pecinta alam yang mati, lalu bandingkan dengan berapa banyak orang yang berselfi di jalur pendakian gunung, bandingkan dengan anak-anak muda yang masih terus bersuara di media sosial, bandingkan dengan mereka yang masih bersusah-susah menanam pohon. Jumlah mereka banyak sekali.

Karenanya, organisasi seperti KOMMA FP-UA harus mampu menyesuaikan diri dengan situasi zaman. Kooders dan Carson adalah orang-orang yang merombak zamannya, lalu kenapa kita tidak? Organisasi pecinta alam terlalu asyik dengan rapat-rapat Panjang, struktur yang terlalu mengekang dan birokrasi organisasi yang kaku. Kita tertinggal di abad 20.

Sementara anak muda masa sekarang, tidak. Mereka hidup di abad 21. Mereka lebih antusias dengan gerakan, kerja-kerja komunitas, proyek-proyek singkat, kampanye dan aksi nyata. Mereka bukan orang orang yang anti organisasi, tapi mereka anti terhadap organisasi yang tidak relevan.

“Tepat sekali Yah,” kata Arung.

Usia 50 KOMMA FP-UA tentu masih relevan melakukan transfer pengalaman ketimbang transfer informasi. Calon-calon pemimpin di masa depan tak perlu lagi diberi informasi, mereka sudah punya artificial intelligent, serta berbagai platform digital. Yang mereka butuhkan adalah transfer pengalaman yang mungkin tidak tergantikan semisal pengalaman lapangan, nilai keteladanan, jejaring sosial dan kebijaksanaan.

Kedepan, KOMMA FP-UA tentunya dapat membangun platform digital pengetahuan. Misalnya, sejarah organisasi yang terdokumentasi, arsip-arsip yang sudah disimpan dalam platform digital, video wawancara para senior, serta data base pengalaman setiap anggota.

Kecuali itu, organisasi ini sudah saatnya mendukung program mentoring. Mungkin ide ini terdengar kuno, tapi program inilah yang justru dapat menjawab persoalan transfer nilai-nilai yang tadi saya sebutkan. Dengan demikian, hubungan antar generasi menjadi terkunci. Namun hal ini tentu juga perlu disepakati, para senior yang menjadi mentor tak harus melulu tenggelam dalam nostalgia heroiknya di masa lalu. Karena setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya.

Dukungan proyek-proyek nyata jangka pendek dari beragam organisasi lain sangat membantu KOMMA FP-UA selama ini. Jadi, metode-metode seperti ceramah sudah layak ditinggalkan, diganti dengan aksi-aksi yang lebih banyak melibatkan peran anak-anak muda, atau anggota aktif. Ini akan menjadi ruang inovasi yang menghormati kreativitas anak muda.

“Kalau orang tua terlalu kaku, anak-anak akan pergi. Tapi kalau orang tua memberi ruang eksperimentasi, anak-anak akan bertumbuh,” sela Arung.

Ya, organisasi di usia 50 tahun akan berhadapan dengan bahayanya sendiri. Mereka bukan lagi terancam oleh eksternal, tapi oleh jiwanya sendiri. Mereka akan segera kehilangan relevansi, kehilangan kader, kehilangan idealisme, bahkan kehilangan memori kolektif. Ini akan menjadi ironi yang segera akan kita sesali bersama. Seperti Einstein yang menyesali suratnya itu. Sementara Koorders dan Carson mengajarkan; keberhasilan sejati bukanlah membangun organisasi yang besar, tapi organisasi terus bertumbuh sesuai dengan situasi zamannya.

Jika Kooders hidup hari ini, mungkin dia akan berkata: Bangunlah institusi yang mampu menjaga alam lebih lama daripada umur kalian.

Jika Einstein diizinkan datang pada kita hari ini, mungkin dia akan berkata: Bangunlah pengetahuan yang bermoral yang mampu menjaga umat manusia dari kehancuran.

Jika Carson dapat hadir di hari ulang tahun KOMMA FP-UA 11 Juli nanti, mungkin ia akan berkata: Bangunlah manusia yang mampu mempertahankan kebenaran ketika alam tidak lagi mampu bersuara.

Arung mencoba mencerna diskusi kami yang melebar dalam perjalanan itu. “Ayah sudah lewat 50 tahun ya?” tanya dia sedikit mengejek.

Medan, 2 Juni 2026 _Syafrizaldi Aal Jpang
408/KM/96

The post Intimasi Lintas Generasi: Antara Einstein, Kooders, Carson, Arung dan Saya appeared first on Langgam.id.

Karena itu, tidak ada yang salah ketika Presiden Prabowo Subianto aktif melakukan diplomasi ke berbagai negara sejak awal masa pemerintahannya. Sebaliknya, langkah tersebut dapat dipahami sebagai upaya memperkuat peran Indonesia di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi yang terus berubah.

Namun, dalam negara demokrasi, aktivitas diplomasi tidak hanya diukur dari intensitas kunjungan atau banyaknya forum internasional yang dihadiri. Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah menjelaskan kepada publik manfaat yang diperoleh dari setiap perjalanan yang menggunakan anggaran negara. Di sinilah transparansi menjadi kata kunci.

Perhatian publik terhadap kunjungan luar negeri Presiden belakangan semakin meningkat. Berbagai lawatan dilakukan untuk menghadiri konferensi internasional, melakukan pertemuan bilateral, menjajaki peluang investasi, serta memperkuat kerja sama strategis dengan negara-negara mitra.

Pemerintah tentu memiliki pertimbangan yang matang dalam setiap agenda tersebut. Namun, masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui apa yang diperoleh Indonesia dari setiap kunjungan yang dilakukan.

Pertanyaan itu sesungguhnya sederhana. Berapa biaya yang dikeluarkan negara untuk sebuah kunjungan? Berapa jumlah delegasi yang ikut serta? Kesepakatan apa yang berhasil dicapai? Berapa nilai investasi yang berhasil ditarik? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana tindak lanjut dari berbagai komitmen yang telah disepakati?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukanlah bentuk kecurigaan terhadap pemerintah, melainkan bagian dari hak publik untuk mengetahui bagaimana uang negara digunakan dan sejauh mana manfaatnya bagi masyarakat.

Kritik konstruktif yang disampaikan diplomat senior Dino Patti Djalal menarik untuk dicermati. Sebagai mantan Wakil Menteri Luar Negeri dan duta besar yang berpengalaman, Dino tidak mempertanyakan pentingnya diplomasi luar negeri.

Ia justru mengingatkan bahwa diplomasi harus dijalankan secara efektif, efisien, dan terukur. Menurutnya, setiap perjalanan kepala negara melibatkan biaya yang besar sehingga perlu diimbangi dengan evaluasi yang jelas mengenai hasil yang diperoleh.

Pandangan tersebut sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Salah satu pilar utama good governance adalah transparansi. Pemerintah tidak cukup hanya melaksanakan program dan kegiatan, tetapi juga harus membuka informasi mengenai tujuan, pelaksanaan, penggunaan anggaran, dan hasil yang dicapai. Transparansi memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan sekaligus membangun kepercayaan terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintah.

Di Indonesia, prinsip tersebut telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini menegaskan bahwa informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan penggunaan anggaran publik pada dasarnya terbuka untuk masyarakat.

Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang mewajibkan badan publik menyediakan informasi secara berkala, serta-merta, dan setiap saat.

Dalam perspektif regulasi keterbukaan informasi, kegiatan dan anggaran yang berkaitan dengan kunjungan Presiden merupakan informasi publik yang memiliki nilai akuntabilitas tinggi. Oleh karena itu, publikasi mengenai tujuan perjalanan, biaya yang digunakan, jumlah rombongan, agenda kegiatan, hingga capaian yang dihasilkan seharusnya menjadi bagian dari informasi yang tersedia secara mudah dan cepat bagi masyarakat.

Pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengenai manfaat dan urgensi kunjungan luar negeri Presiden tentu patut diapresiasi sebagai bagian dari komunikasi publik pemerintah. Akan tetapi, komunikasi melalui media semata belum cukup untuk memenuhi prinsip keterbukaan informasi.

Penjelasan tersebut seharusnya diperkuat dengan penyediaan data dan dokumen yang lengkap melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kementerian Sekretariat Negara maupun Sekretariat Kabinet.

Fungsi PPID tidak hanya menerima dan melayani permohonan informasi dari masyarakat. Lebih dari itu, PPID memiliki kewajiban melakukan pelayanan informasi secara proaktif. Informasi yang memiliki kepentingan publik tinggi harus tersedia tanpa menunggu masyarakat memintanya.

Dalam konteks kunjungan Presiden, informasi mengenai agenda perjalanan, penggunaan anggaran, komposisi delegasi, serta hasil yang dicapai seharusnya menjadi bagian dari informasi yang diumumkan secara berkala dan diperbarui secara berkelanjutan.

Ketika informasi tersebut belum tersedia secara memadai atau belum diperbarui melalui kanal resmi PPID, ruang publik akhirnya lebih banyak diisi oleh asumsi dan spekulasi. Padahal, keterbukaan justru akan memberikan keuntungan bagi pemerintah. Masyarakat dapat menilai secara objektif bahwa setiap perjalanan yang dilakukan memiliki manfaat yang nyata bagi bangsa dan negara. Transparansi juga akan menggeser perdebatan dari soal frekuensi perjalanan menjadi diskusi yang lebih substansial mengenai capaian dan dampaknya.

Sebenarnya, yang dibutuhkan bukanlah pengurangan diplomasi, melainkan peningkatan akuntabilitas diplomasi. Indonesia membutuhkan Presiden yang aktif membangun jejaring internasional, memperjuangkan kepentingan nasional, dan membuka peluang kerja sama bagi kemajuan bangsa.

Namun, pada saat yang sama, publik juga membutuhkan akses terhadap informasi yang memadai untuk mengetahui bagaimana setiap kebijakan dijalankan dan bagaimana setiap rupiah anggaran negara digunakan.

Di era keterbukaan informasi, keberhasilan diplomasi tidak lagi cukup diukur dari banyaknya pertemuan atau luasnya cakupan kunjungan. Keberhasilan diplomasi juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjelaskan hasil, manfaat, dan dampaknya kepada masyarakat.

Sebab, dalam negara demokrasi, kepercayaan publik lahir bukan dari minimnya pertanyaan, melainkan dari tersedianya jawaban yang terbuka, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. []

Musfi Yendra, Komisioner Komisi Informasi Sumbar

The post Menagih Transparansi Diplomasi Presiden appeared first on Langgam.id.

Dalam sistem kepemimpinan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, ukuran keberhasilan negara seharusnya bersifat praktis, mudah diukur, mudah dievaluasi, dan langsung menyentuh kehidupan rakyat. Ukuran tersebut tidak boleh hanya menjadi indikator administratif di atas kertas, tetapi harus menjadi cermin nyata apakah negara benar-benar hadir untuk rakyat atau sekadar melayani kepentingan kekuasaan dan kelompok tertentu.

Ukuran Integritas sebagai Fondasi Pengelolaan Negara

Ukuran praktis pertama dalam pengelolaan negara adalah integritas pemimpin. Integritas berarti adanya kesesuaian antara ucapan, kebijakan, dan tindakan. Pemimpin yang berintegritas tidak menggunakan jabatan untuk memperkaya diri, keluarga, atau kelompok politiknya. Ia menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi.

Integritas dapat diukur secara sederhana melalui transparansi kekayaan pejabat, rendahnya kasus korupsi, keterbukaan penggunaan anggaran negara, serta konsistensi kebijakan publik. Negara yang dipenuhi praktik korupsi akan mengalami kebocoran sumber daya besar sehingga kesejahteraan rakyat sulit tercapai. Dalam banyak kasus, rakyat miskin bukan karena negaranya tidak kaya, tetapi karena kekayaan negara bocor melalui korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Ukuran Harga Pangan Terjangkau Rakyat

Ukuran paling nyata dari keberhasilan pengelolaan negara adalah stabilitas harga pangan. Rakyat tidak mengukur negara dari teori ekonomi, tetapi dari harga beras, minyak goreng, telur, cabai, dan kebutuhan pokok lainnya. Ketika harga kebutuhan dasar stabil dan terjangkau, rakyat merasa negara bekerja dengan baik.

Sebaliknya, kenaikan harga pangan yang tidak terkendali menunjukkan lemahnya pengelolaan distribusi, produksi, dan pengawasan pasar. Karena itu, indikator kesejahteraan harus mencakup kemampuan rakyat membeli kebutuhan pokok dengan penghasilan yang dimiliki. Negara yang baik bukan negara dengan pusat perbelanjaan mewah, melainkan negara yang memastikan dapur rakyat tetap menyala.

Ukuran ini mudah dievaluasi karena dapat dipantau setiap minggu melalui indeks harga kebutuhan pokok di pasar tradisional maupun modern. Jika harga terus naik sementara pendapatan rakyat stagnan, maka kesejahteraan sesungguhnya sedang menurun meskipun pertumbuhan ekonomi terlihat baik di atas kertas.

Lapangan Kerja sebagai Ukuran Nyata Negara

Ukuran berikutnya adalah ketersediaan pekerjaan yang layak. Negara yang sehat mampu menciptakan pekerjaan produktif bagi rakyatnya. Pengangguran tinggi menunjukkan adanya kegagalan pengelolaan ekonomi dan sumber daya manusia.

Namun ukuran pekerjaan tidak cukup hanya melihat jumlah tenaga kerja terserap. Negara juga harus mengukur kualitas pekerjaan tersebut. Apakah pekerjaan memberikan upah layak? Apakah pekerja memperoleh perlindungan sosial? Apakah pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya? Banyak negara terlihat berhasil menurunkan pengangguran, tetapi kenyataannya rakyat bekerja dalam kondisi tidak layak dan tetap miskin.

Ukuran praktisnya dapat dilihat dari rasio pendapatan pekerja terhadap biaya hidup. Jika mayoritas rakyat bekerja penuh tetapi tetap kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, maka sistem ekonomi negara belum berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Ukuran Pendidikan Terjangkau Anak Rakyat

Keberhasilan negara juga dapat diukur dari kondisi pendidikan rakyat kecil. Apakah anak petani, nelayan, buruh, dan pedagang kecil dapat mengakses pendidikan berkualitas tanpa terbebani biaya tinggi? Pendidikan adalah alat mobilitas sosial paling penting dalam negara modern.

Negara yang mensejahterakan rakyat memastikan pendidikan tidak menjadi barang mewah. Ukurannya sederhana: berapa banyak anak putus sekolah, berapa besar biaya pendidikan dibanding pendapatan keluarga, dan seberapa merata kualitas sekolah antarwilayah.

Jika sekolah berkualitas hanya dinikmati kelompok kaya di kota besar sementara daerah tertinggal kekurangan guru dan fasilitas, maka negara sedang menciptakan ketimpangan masa depan. Pendidikan yang tidak merata akan menghasilkan ketidakadilan sosial dalam jangka panjang.

Ukuran Pelayanan Kesehatan sebagai Cermin Negara

Ukuran praktis lainnya adalah pelayanan kesehatan. Rakyat harus dapat memperoleh pengobatan tanpa takut jatuh miskin karena biaya rumah sakit. Negara yang sehat memastikan layanan kesehatan dasar mudah diakses hingga ke desa-desa.

Indikator yang mudah diukur meliputi angka stunting, angka kematian ibu dan bayi, ketersediaan tenaga medis, akses obat, dan waktu tunggu pelayanan kesehatan. Tingginya angka stunting menunjukkan bahwa negara gagal memenuhi kebutuhan gizi rakyat sejak usia dini.

Selain itu, kesehatan mental masyarakat juga mulai menjadi ukuran penting. Tekanan ekonomi yang berat, pengangguran, dan ketidakpastian hidup dapat menghasilkan peningkatan depresi, kekerasan rumah tangga, hingga kriminalitas. Karena itu, kesejahteraan rakyat harus dipahami secara menyeluruh, bukan hanya dari aspek ekonomi semata.

Ukuran Infrastruktur yang Menyentuh Kehidupan Rakyat

Pembangunan infrastruktur sering dijadikan simbol keberhasilan negara. Namun dalam kepemimpinan berintegritas, infrastruktur harus diukur dari manfaatnya terhadap rakyat, bukan dari kemegahan proyeknya.

Jalan yang baik menuju sentra pertanian lebih penting bagi petani dibanding proyek monumental yang hanya memperindah kota besar. Irigasi yang berfungsi baik lebih penting bagi ketahanan pangan dibanding bangunan simbolik bernilai besar tetapi minim manfaat langsung.

Ukuran praktisnya dapat dilihat dari penurunan biaya distribusi barang, peningkatan produktivitas rakyat, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan dasar. Infrastruktur yang benar adalah infrastruktur yang memperkuat kehidupan rakyat, bukan sekadar memperbesar citra politik penguasa.

Keadilan Hukum sebagai Ukuran Integritas Negara

Negara yang mensejahterakan rakyat harus memiliki sistem hukum yang adil. Rakyat akan kehilangan kepercayaan kepada negara jika hukum hanya tajam kepada rakyat kecil tetapi lunak kepada elite kekuasaan dan pemilik modal.

Ukuran praktis keadilan hukum dapat dilihat dari transparansi penanganan kasus korupsi, independensi lembaga hukum, dan perlakuan setara di hadapan hukum. Ketika rakyat melihat bahwa kekuasaan dapat membeli keadilan, maka legitimasi negara mulai runtuh.

Keadilan hukum juga mempengaruhi ekonomi. Investor, pelaku usaha kecil, dan masyarakat membutuhkan kepastian hukum agar dapat bekerja dan berusaha dengan aman. Negara yang hukumannya dapat diperjualbelikan akan menghasilkan ekonomi yang rapuh dan penuh ketidakpercayaan.

Ukuran Ketahanan Pangan dan Energi Nasional

Ukuran penting lain adalah kemampuan negara menjaga ketahanan pangan dan energi. Negara yang terlalu bergantung pada impor pangan dan energi sangat rentan terhadap krisis global.

Pemimpin yang berorientasi kesejahteraan akan memperkuat produksi dalam negeri. Petani diberi perlindungan harga, akses pupuk, bibit, teknologi, dan distribusi pasar. Negara tidak membiarkan sektor pertanian mati hanya karena kalah bersaing dengan impor murah.

Ukuran praktisnya dapat dilihat dari tingkat swasembada pangan strategis, stabilitas stok nasional, dan kemampuan negara menjaga harga energi tetap terjangkau. Ketahanan pangan dan energi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal stabilitas sosial dan kedaulatan negara.

Ukuran dari Ketimpangan Sosial

Negara yang sehat tidak membiarkan jurang kaya dan miskin melebar tanpa kendali. Ketimpangan sosial yang tinggi akan melahirkan kecemburuan, konflik sosial, dan ketidakstabilan politik.

Ukuran praktisnya dapat dilihat melalui distribusi kepemilikan aset, akses pendidikan, akses kesehatan, dan peluang ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati kelompok tertentu sementara rakyat kecil terus tertekan, maka negara sedang bergerak menuju krisis sosial tersembunyi.

Kepemimpinan berintegritas akan berusaha memastikan bahwa kekayaan nasional berputar secara luas di masyarakat. Negara harus hadir untuk melindungi kelompok lemah agar tidak sepenuhnya dikalahkan oleh kekuatan modal besar.

Kepercayaan Rakyat sebagai Ukuran Tertinggi

Ukuran paling penting dalam pengelolaan negara adalah tingkat kepercayaan rakyat. Negara yang dipercaya rakyat biasanya memiliki stabilitas sosial lebih kuat. Sebaliknya, hilangnya kepercayaan publik menjadi tanda awal kerusakan tata kelola negara.

Kepercayaan rakyat dapat diukur melalui tingkat partisipasi masyarakat, rendahnya konflik sosial, minimnya praktik suap dalam pelayanan publik, serta tingginya kepatuhan sosial terhadap aturan negara. Ketika rakyat percaya bahwa negara bekerja secara adil, masyarakat akan lebih mudah diajak bekerja sama membangun bangsa.

Sebaliknya, ketika rakyat merasa negara hanya melayani elite, maka sinisme sosial akan meningkat. Dalam situasi seperti itu, rakyat mulai kehilangan rasa memiliki terhadap negara.

Negara yang Dinilai dari Kehidupan Nyata

Pada akhirnya, keberhasilan negara tidak boleh diukur dari pidato politik, pencitraan media, atau statistik yang sulit dipahami rakyat. Negara harus diukur dari kondisi nyata kehidupan masyarakat sehari-hari.

Apakah rakyat mudah memperoleh pekerjaan? Apakah harga pangan terjangkau? Apakah anak-anak dapat sekolah dengan layak? Apakah rakyat memperoleh layanan kesehatan yang manusiawi? Apakah hukum berlaku adil? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini sesungguhnya merupakan ukuran paling jujur tentang keberhasilan pengelolaan negara.

Kepemimpinan berintegritas memahami bahwa kekuasaan bukan tujuan akhir. Kekuasaan hanyalah alat untuk mengelola kehidupan rakyat menuju kondisi yang lebih baik. Karena itu, pemimpin yang benar-benar berpihak kepada rakyat akan lebih fokus memperbaiki kualitas hidup masyarakat dibanding memperbesar simbol-simbol kekuasaan.

Kepemimpinan sebagai Amanah Kesejahteraan

Pemimpin yang mensejahterakan rakyat akan meninggalkan jejak berupa kehidupan masyarakat yang lebih baik, bukan sekadar bangunan fisik atau slogan politik. Rakyat yang kenyang, sehat, aman, dan berpendidikan adalah monumen terbesar keberhasilan negara.

Dalam sistem seperti ini, evaluasi negara menjadi lebih jujur dan mudah dipahami. Negara tidak lagi diukur dari kemewahan elite, tetapi dari kekuatan rakyat menghadapi kehidupan sehari-hari. Jika rakyat mampu hidup dengan layak, maka negara sedang berjalan pada jalur yang benar.

Sebaliknya, apabila rakyat terus hidup dalam ketakutan ekonomi, harga kebutuhan terus meningkat, pekerjaan sulit diperoleh, dan ketidakadilan meluas, maka sesungguhnya negara sedang mengalami kegagalan moral dalam kepemimpinan. Di titik itulah integritas pemimpin menjadi penentu apakah negara akan bergerak menuju kesejahteraan bersama atau justru tenggelam dalam krisis kepercayaan rakyat.

*Penulis: Yazid Bindar (Dosen dan Guru Besar Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung)

The post Kepemimpinan Negara Mensejahterakan Rakyat appeared first on Langgam.id.

Pendidikan di Indonesia memang sering dipandang sebagai jalan utama menuju mobilitas sosial dan kemajuan bangsa, sehingga orang tua rela berkorban agar anaknya menempuh pendidikan hingga SMA, bahkan perguruan tinggi S1, S2, S3, dan meraih gelar guru besar. Namun, realitas sosial menunjukkan paradoks yang menyakitkan: semakin tinggi pendidikan, tidak otomatis semakin kuat karakter, karena korupsi, manipulasi, dan penyimpangan justru banyak dilakukan oleh orang-orang yang telah berpendidikan cukup lama. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa pendidikan panjang yang dijalani tidak berbanding lurus dengan kualitas moral?

Jika kita menelusuri perjalanan pendidikan formal dari Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi, terlihat jelas bahwa setiap jenjang memiliki kelemahan dalam menanamkan karakter. Di TK, orientasi utama masih pada bermain, pengenalan huruf, angka, dan motorik dasar. Pendidikan karakter tidak jarang hanya berupa hafalan doa atau nyanyian, bukan pembiasaan nyata. Program seperti Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat memang ada, dengan tujuan membiasakan anak bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Namun implementasinya sering hanya berupa simbolik, belum menjadi kebiasaan yang konsisten baik di rumah maupun sekolah. Akibatnya, karakter dasar seperti kejujuran dan empati belum tertanam kuat sejak dini.

Memasuki Sekolah Dasar, orientasi pendidikan bergeser dari bermain ke pencapaian nilai. Budaya ujian sudah mulai mendominasi, sehingga anak-anak belajar bahwa prestasi akademik lebih dihargai daripada sikap jujur. Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sebenarnya sudah diintegrasikan, dengan menekankan harmonisasi olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olahraga melalui kegiatan literasi, doa bersama, dan pramuka. Namun, fokus tetap pada hafalan dan nilai akademik. Pekerjaan siswa dikerjakan orang tua atas nama ponten. Guru lebih sibuk memastikan siswa lulus ujian daripada membangun integritas. Akibatnya, anak-anak sejak dini belajar bahwa nilai tinggi lebih penting daripada perilaku baik.

Di tingkat SMP, masa pubertas menjadi periode pencarian jati diri. Namun pembiasaan karakter belum diarahkan secara sistematis. Tekanan ujian membuat siswa lebih fokus pada strategi lulus daripada proses belajar. Pertemuan Pagi Ceria — yang berisi senam, menyanyikan Indonesia Raya, dan doa bersama — memang bertujuan menumbuhkan semangat kebersamaan, cinta tanah air, dan disiplin. Tetapi kegiatan ini sering dianggap rutinitas formal, bukan internalisasi nilai. Anak-anak mulai melihat kontradiksi antara ajaran sekolah dan realitas masyarakat. Mereka diajarkan terkait kejujuran di kelas, tetapi menyaksikan praktik manipulasi di lingkungan sekitar.

Fragmentasi nilai ini melahirkan generasi yang bingung, pragmatis, dan oportunis.
SMA menjadi arena persiapan masuk perguruan tinggi. Orientasi utama adalah nilai rapor dan ujian masuk PTN. Pendidikan karakter semakin tersisih. Orientasi utama tetap pada persiapan akademik. Siswa belajar bahwa gelar dan universitas ternama adalah tiket masa depan, bukan integritas. Pendidikan moral hanya berupa mata pelajaran, bukan pembiasaan nyata. Akibatnya, karakter semakin tersisih, orientasi akademik mendominasi, dan siswa semakin pragmatis, menyewa joki untuk menempati dan jurusan PTN ternama yang diidamkan.

Perguruan Tinggi kemudian menjadi puncak dari pendidikan panjang. Namun universitas sering berfungsi sebagai pabrik gelar. Gelar akademik dijadikan simbol status sosial, bukan bukti kualitas karakter. Dosen dan mahasiswa sibuk mengejar publikasi, akreditasi, dan sertifikasi. Pendidikan karakter belum menjadi prioritas. Ada guru besar cerdas secara intelektual tetapi belum banyak menjadi teladan etika. Lulusan perguruan tinggi cenderung cerdas teknis tetapi rapuh moral. Tidak mengherankan jika kasus korupsi banyak melibatkan orang berpendidikan tinggi. Mereka tahu celah hukum, menguasai prosedur, dan memanfaatkan kecerdasan untuk manipulasi.

Dari sisi lain, kelemahan karakter ini tidak bisa dilepaskan dari orientasi masyarakat terhadap pendidikan. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, akses terhadap pekerjaan menjadi tantangan besar. Masyarakat melihat pendidikan sebagai satu-satunya jalan untuk mendapatkan pekerjaan dan mobilitas sosial. Akibatnya, capaian kognitif dan keterampilan teknis lebih diutamakan dibanding integritas. Orang tua mendorong anak untuk mengejar nilai tinggi, masuk universitas ternama, dan meraih gelar, karena itulah yang dianggap sebagai tiket menuju pekerjaan. Integritas bergeser menjadi hal sekunder, karena tidak langsung memberi keuntungan ekonomi. Belum ada kesadaran luas bahwa pendidikan adalah human investment — investasi membentuk manusia seutuhnya, bukan sekadar pencetak tenaga kerja. Orientasi masyarakat yang pragmatis ini memperkuat sistem pendidikan yang juga pragmatis, sehingga karakter semakin terpinggirkan.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa sulitnya mencari pekerjaan dan akses ekonomi yang layak justru berpotensi menggerus karakter. Lulusan yang semula dibekali nilai moral di sekolah, ketika berhadapan dengan realitas sulitnya pekerjaan, mulai menggeser orientasi dari integritas ke pragmatisme. Mereka belajar bahwa kejujuran tidak selalu memberi keuntungan, sementara manipulasi bisa membuka peluang. Akibatnya, pendidikan tidak lagi dipandang sebagai human investment, melainkan sekadar alat untuk bertahan dalam kompetisi ekonomi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa krisis karakter bukan hanya kegagalan sekolah, tetapi juga refleksi dari struktur ekonomi dan sosial. Selama pendidikan hanya dipandang sebagai jalan menuju pekerjaan, bukan sebagai proses membentuk manusia berintegritas, maka hasilnya akan tetap paradoks: semakin panjang pendidikan, semakin besar peluang penyimpangan.

Paradoks pendidikan panjang tetapi karakter rapuh menimbulkan dampak sosial yang serius. Orang berpendidikan tinggi justru mendominasi kasus korupsi. Mereka tahu celah hukum, menguasai prosedur, dan memanfaatkan kecerdasan untuk manipulasi. Masyarakat mulai meragukan fungsi pendidikan sebagai pembentuk karakter. Pendidikan dianggap gagal melahirkan manusia berintegritas. Anak muda melihat pendidikan hanya sebagai jalan mencari pekerjaan, bukan membangun integritas. Generasi pragmatis ini semakin memperkuat siklus lemahnya karakter bangsa.

Untuk mengatasi paradoks ini, diperlukan perbaikan pembiasaan karakter yang serius. Pendidikan karakter harus diintegrasikan sejak TK, bukan sekadar hafalan atau rutinitas. Evaluasi di SD hingga SMA harus berbasis integritas, bukan hanya nilai akademik. Guru dan dosen harus menjadi figur integritas. Tanpa teladan, pendidikan karakter hanya retorika.

Perguruan tinggi harus menjadi pusat moral, bukan sekadar pabrik gelar. Universitas harus mengajarkan etika akademik, tanggung jawab sosial, dan integritas, bukan hanya publikasi dan sertifikasi. Sinergi keluarga, sekolah, dan masyarakat juga sangat penting. Pendidikan karakter tidak bisa hanya dilakukan di sekolah. Keluarga dan masyarakat harus menjadi ruang pembelajaran moral. Tanpa integrasi ini, pendidikan karakter akan terus gagal.

Pendidikan panjang di Indonesia telah menghasilkan banyak sarjana, doktor, dan profesor. Namun, tanpa fondasi karakter yang kuat, gelar hanyalah hiasan. Pendidikan mesti menggeser orientasi dari sekadar pencapaian akademik menuju pembentukan manusia berintegritas. Jika tidak, kita akan terus menyaksikan paradoks: semakin tinggi pendidikan, semakin besar peluang penyimpangan. Pendidikan harus kembali pada hakikatnya: membentuk manusia seutuhnya, bukan sekadar pencetak gelar. Sehingga ada yang mengatakan bahwa bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi kekurangan orang jujur. (**)

Penulis: (Muhammad Nur, M, Pengawas Madrasah di Sumatra Barat, mengajar di perguruan tinggi dan asesor akreditasi sekolah/madrasah BAN PDM Sumbar)

The post Rapuhnya Karakter: Sebuah Paradoks Pendidikan appeared first on Langgam.id.