Sebuah negeri pada dasarnya membutuhkan arah. Arah itulah yang membuat perjalanan sebuah bangsa memiliki tujuan yang dapat dipahami oleh rakyatnya. Pergantian pemimpin boleh terjadi, kebijakan boleh berubah, dan zaman boleh bergeser, tetapi orientasi besar sebuah negara semestinya tetap dapat dibaca dengan jelas. Rakyat perlu mengetahui negeri ini hendak dibawa menuju mana. Apakah menuju kesejahteraan, keadilan, kemandirian, kemajuan teknologi, penguatan industri, atau sekadar bertahan dari satu persoalan menuju persoalan berikutnya.

Indonesia pernah mengalami masa ketika arah pembangunan terasa lebih mudah dibaca. Ada kekurangan, ada kritik, bahkan ada berbagai persoalan serius dalam kehidupan politik dan demokrasi. Namun, negara mempunyai agenda besar yang relatif mudah dikenali. Pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, peningkatan pendidikan, pembangunan pertanian, dan pemerataan wilayah menjadi bagian dari narasi besar pembangunan. Kini, setelah demokrasi berkembang semakin liberal, kebebasan politik memang semakin luas, tetapi kebebasan itu belum tentu menghasilkan arah nasional yang semakin jelas.

Demokrasi Tanpa Kompas

Demokrasi seharusnya menjadi mekanisme untuk menentukan arah bangsa melalui kehendak rakyat. Demokrasi memberikan ruang bagi perbedaan pendapat, kritik, oposisi, demonstrasi, pergantian kekuasaan, dan pengawasan terhadap pemerintah. Semua itu merupakan unsur penting dalam kehidupan negara yang sehat. Persoalannya muncul ketika demokrasi hanya berkembang sebagai kompetisi kepentingan tanpa disertai kesepakatan mengenai tujuan besar bangsa.

Ketika setiap kelompok membawa agenda sendiri, setiap elite memainkan narasinya sendiri, dan setiap kekuatan politik berusaha memperoleh ruang pengaruh sebesar mungkin, negara dapat kehilangan fokus. Demokrasi akhirnya menjadi sangat ramai tetapi tidak selalu produktif. Suara terdengar di mana mana, tetapi arah perjalanan bersama justru semakin sulit ditemukan. Negeri menjadi penuh perdebatan, penuh komentar, penuh demonstrasi, penuh pernyataan politik, tetapi rakyat bertanya tentang satu hal sederhana. Setelah semua keramaian itu, sebenarnya kita sedang menuju ke mana.

Drama Kekuasaan yang Tidak Selesai

Salah satu persoalan yang membuat arah negeri semakin kabur adalah munculnya drama kepemimpinan yang seolah tidak pernah selesai. Pemimpin yang telah meninggalkan kekuasaan formal masih menjadi pusat perhatian politik. Bayang bayang kekuasaan masa lalu tetap hadir dalam percakapan publik. Pengaruhnya masih dibicarakan, pendukungnya masih bergerak, dan kebijakan masa lalu masih menjadi bahan pertarungan politik masa kini.

Dalam sebuah demokrasi yang sehat, pergantian pemimpin seharusnya juga berarti pergantian babak. Pemimpin lama menjalankan perannya sebagai bagian dari sejarah, sementara pemimpin baru memperoleh ruang untuk menjalankan mandatnya. Bila masa lalu terus menarik masa kini, pemerintahan baru akan sulit sepenuhnya menjadi dirinya sendiri. Rakyat pun terus diajak melihat ke belakang ketika sesungguhnya mereka membutuhkan jawaban tentang masa depan.

Retorika yang Menjadi Bahan Bakar

Di sisi lain, kepemimpinan yang sedang berjalan juga mempunyai tanggung jawab besar untuk menjaga ketenangan sosial. Pemimpin bukan hanya pengambil keputusan. Pemimpin juga merupakan komunikator utama negara. Setiap ucapan pemimpin dapat mempunyai konsekuensi yang jauh lebih besar daripada ucapan masyarakat biasa. Satu kalimat dapat menenangkan jutaan orang, tetapi satu kalimat pula dapat menimbulkan kecurigaan dan kegelisahan.

Retorika politik yang terlalu keras, terlalu konfrontatif, atau terlalu sering menempatkan rakyat sebagai pihak yang harus berhadapan dengan pemerintah dapat menjadi bahan bakar gejolak. Pemerintah mungkin bermaksud menunjukkan ketegasan, tetapi masyarakat dapat menangkapnya sebagai sikap menantang. Dalam situasi ketika kepercayaan publik sedang sensitif, komunikasi politik seharusnya lebih banyak meredakan daripada memanaskan. Negara membutuhkan kepemimpinan yang mampu mengubah kegaduhan menjadi ketenangan dan perbedaan menjadi dialog.

Demonstrasi sebagai Cermin

Demonstrasi pada dasarnya bukan ancaman bagi demokrasi. Demonstrasi merupakan salah satu cara masyarakat menyampaikan ketidakpuasan ketika saluran politik formal dianggap tidak cukup memberikan respons. Rakyat yang turun ke jalan menunjukkan bahwa terdapat persoalan yang ingin mereka dengarkan dan ingin mereka jawab. Pemerintah yang sehat tidak semestinya langsung melihat demonstrasi sebagai musuh.

Justru demonstrasi dapat menjadi cermin bagi pemerintah. Semakin besar demonstrasi, semakin penting pemerintah membaca pesan yang berada di baliknya. Apakah persoalannya menyangkut ekonomi, ketidakadilan, lapangan kerja, pendidikan, hukum, korupsi, atau ketidakpercayaan terhadap lembaga negara. Persoalan utamanya bukan semata mata berapa banyak orang turun ke jalan, melainkan mengapa mereka merasa perlu turun ke jalan.

Ketika Demonstrasi Menjadi Drama

Namun, demokrasi juga mempunyai sisi lain yang perlu diwaspadai. Tidak semua keramaian politik yang tampil sebagai ekspresi rakyat dapat dibaca secara sederhana sebagai gerakan spontan masyarakat. Dalam politik, selalu ada kemungkinan berbagai kekuatan mencoba memanfaatkan momentum sosial untuk kepentingannya sendiri. Ada demonstrasi yang lahir secara spontan dari keresahan masyarakat dan ada pula mobilisasi yang mendapatkan dukungan dari kekuatan tertentu.

Perbedaan tersebut penting karena demonstrasi yang seharusnya menjadi instrumen koreksi dapat berubah menjadi instrumen permainan politik. Ketika pemerintah mencoba merangkul sebagian kelompok demonstran sementara kelompok lainnya diperlakukan sebagai lawan, masyarakat dapat melihat adanya standar ganda. Akibatnya, demonstrasi bukan lagi sekadar ekspresi aspirasi, tetapi menjadi bagian dari drama kekuasaan. Pada titik itu, substansi persoalan rakyat dapat tenggelam oleh permainan aktor politik.

Negeri yang Terlalu Banyak Panggung

Negeri ini akhirnya seperti memiliki terlalu banyak panggung. Ada panggung pemerintah, panggung oposisi, panggung mantan penguasa, panggung kelompok masyarakat, panggung media, panggung demonstrasi, dan panggung media sosial. Masing masing memainkan narasinya sendiri. Masing masing mempunyai penonton dan pendukung. Sementara itu, rakyat yang berada di luar panggung justru harus menanggung akibat dari seluruh pertunjukan tersebut.

Masalahnya bukan karena negeri ini terlalu banyak berbicara. Masalahnya adalah terlalu sedikit kesepakatan tentang arah. Perdebatan memang diperlukan, tetapi perdebatan harus membawa bangsa menuju keputusan. Kritik harus menghasilkan perbaikan. Demonstrasi harus menghasilkan respons. Pergantian kekuasaan harus menghasilkan pembaruan. Kebebasan harus menghasilkan tanggung jawab. Bila semuanya hanya berhenti sebagai tontonan politik, demokrasi akan kehilangan makna substantifnya.

Rakyat Jangan Menjadi Penonton

Rakyat tidak seharusnya hanya menjadi penonton dalam drama politik nasional. Rakyat adalah pemilik kedaulatan. Mereka bukan sekadar massa yang diperlukan ketika pemilu berlangsung atau ketika kekuasaan membutuhkan legitimasi. Rakyat harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan dan sebagai pihak yang berhak mengetahui arah kebijakan negara.

Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintahan tidak seharusnya hanya dilihat dari seberapa kuat retorikanya, seberapa banyak pendukungnya, atau seberapa ramai pemberitaan mengenai dirinya. Ukuran yang jauh lebih penting adalah apakah kehidupan rakyat membaik. Apakah pekerjaan tersedia. Apakah pendidikan semakin berkualitas. Apakah industri tumbuh. Apakah pangan tersedia. Apakah hukum dipercaya. Apakah korupsi berkurang. Apakah masyarakat merasa aman dan dihargai.

Mengembalikan Kompas Bangsa

Indonesia membutuhkan semacam kompas nasional. Kompas itu bukan berarti mengembalikan sistem politik masa lalu atau mengurangi kebebasan demokrasi. Kompas berarti menyepakati tujuan besar yang harus diperjuangkan bersama siapa pun pemimpinnya. Pemerintah boleh berganti, partai boleh berganti, koalisi boleh berubah, tetapi tujuan nasional tidak boleh selalu berubah mengikuti kepentingan politik jangka pendek.

Negeri ini membutuhkan konsistensi dalam pembangunan. Industrialisasi harus mempunyai arah. Pendidikan harus mempunyai arah. Energi harus mempunyai arah. Ketahanan pangan harus mempunyai arah. Penguasaan teknologi harus mempunyai arah. Pengembangan sumber daya manusia harus mempunyai arah. Bahkan demokrasi sendiri harus mempunyai arah, yaitu menghasilkan pemerintahan yang semakin bertanggung jawab dan rakyat yang semakin berdaulat.

Dari Drama Menuju Karya

Pada akhirnya, bangsa tidak dibangun dengan drama. Bangsa dibangun dengan kerja. Retorika dapat membangkitkan semangat, tetapi pembangunan membutuhkan kebijakan. Demonstrasi dapat menyampaikan kemarahan, tetapi perubahan membutuhkan solusi. Kekuasaan dapat diperoleh melalui politik, tetapi legitimasi jangka panjang hanya dapat diperoleh melalui hasil yang dirasakan rakyat.

Indonesia tidak kekurangan orang pintar, sumber daya alam, generasi muda, maupun peluang ekonomi. Yang semakin dibutuhkan adalah kemampuan untuk menyatukan energi bangsa menuju tujuan yang jelas. Jangan sampai energi nasional habis dalam pertengkaran antara masa lalu dan masa kini, antara pemerintah dan rakyat, antara kelompok yang satu dan kelompok yang lain.

Negeri ini tidak membutuhkan lebih banyak panggung drama. Negeri ini membutuhkan arah. Pemimpin lama perlu memahami bahwa sejarah mempunyai waktunya sendiri. Pemimpin baru perlu memahami bahwa kekuasaan bukan panggung untuk beretorika tanpa batas. Rakyat perlu diberi ruang untuk mengkritik tanpa dicurigai. Pemerintah perlu menerima kritik tanpa merasa selalu diserang. Dan semua kekuatan politik perlu menyadari bahwa negeri ini jauh lebih besar daripada kepentingan kelompoknya.

Jika drama terus menjadi pusat kehidupan bernegara, arah akan semakin menghilang. Tetapi jika demokrasi dikembalikan kepada tujuan dasarnya sebagai jalan untuk menghasilkan pemerintahan yang bertanggung jawab, kebijakan yang rasional, dan kehidupan rakyat yang lebih baik, negeri ini masih dapat menemukan kembali kompasnya.

Pertanyaan terbesar Indonesia hari ini bukan siapa yang paling keras berbicara, siapa yang paling banyak pendukungnya, atau siapa yang paling berhasil memenangkan panggung politik. Pertanyaan terbesarnya adalah ke mana negeri ini hendak dibawa. Sebab sebuah bangsa dapat bertahan dalam keadaan sulit selama ia mengetahui arah perjalanannya. Yang paling berbahaya adalah ketika bangsa berjalan dalam keramaian, tetapi tidak lagi mengetahui ke mana harus menuju.

*Penulis: Yazid Bindar (Guru Besar Teknik Pangan dan Kemurgi, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung)

The post Negeri Berdrama, Arah Menghilang appeared first on Langgam.id.

Syed Hussein Alatas sudah lama mengingatkan gejala semacam itu. Dalam esainya The Captive Mind and Creative Development (1974), ia memperkenalkan konsep captive mind, pikiran yang tertawan. Alatas melihat intelektual kehilangan daya cipta karena terlalu bergantung pada konsep, kategori, dan cara berpikir yang diproduksi pusat-pusat keilmuan dominan. Seorang sarjana dapat membaca ratusan buku, menguasai berbagai teori, mengutip banyak nama besar, tetapi tetap tertawan jika perangkat berpikirnya diterima tanpa pemeriksaan kritis. Alatas tidak menyerukan penutupan diri terhadap Barat. Ia mendorong penggunaan pengetahuan secara kreatif sesuai kebutuhan masyarakat. Teori boleh datang dari mana saja. Persoalannya terletak pada apa yang kita lakukan setelah membacanya. Kita perlu menguji, mengolah, mengkritik, lalu mengembangkan. Teori seharusnya menjadi alat berpikir. Nilainya hilang saat teori berubah menjadi legitimasi agar penelitian tampak ilmiah.

Alatas, dalam The Myth of the Lazy Native (1977), membongkar konstruksi pribumi sebagai masyarakat malas, terbelakang, dan tidak produktif yang dibentuk kepentingan kolonial. Cara sebuah masyarakat digambarkan dapat memengaruhi cara masyarakat itu memandang dirinya sendiri. Gejala serupa masih layak diperiksa di lingkungan akademik. Mengapa teori dari universitas terkenal di Barat sering memperoleh kepercayaan lebih cepat? Mengapa pengalaman masyarakat sendiri harus melalui begitu banyak legitimasi sebelum dianggap sebagai pengetahuan? Mengapa penelitian tentang kampung sendiri kadang terasa kurang bergengsi dibandingkan penelitian yang memakai istilah mutakhir pusat akademik dunia? Kualitas tetap harus diuji. Metodologi tetap harus dipertanggungjawabkan. Peer review tetap penting. Reputasi lembaga juga dapat membentuk prasangka sebelum gagasan selesai dibaca. Kita perlu berhenti menilai ilmu dari alamatnya. Harvard, Cambridge, Oxford, dan universitas besar lain layak menjadi ruang dialog. Kita datang membawa pengalaman, persoalan, dan pertanyaan sendiri.

Frantz Fanon membawa persoalan ini ke wilayah psikologi melalui Black Skin, White Masks (1952). Menurutnya, kolonialisme itu merasuk ke dalam kesadaran. Penjajahan membentuk ukuran tentang siapa yang dianggap maju, beradab, rasional, dan pantas didengar. Bahasa penjajah memperoleh prestise. Kebudayaannya menjadi ukuran. Orang terjajah kemudian belajar melihat dirinya melalui ukuran tersebut. Dunia akademik dapat mengalami gejala serupa. Nama universitas terkenal memberi kesan mutu sebelum gagasan diperiksa. Teori pusat keilmuan dunia terasa lebih meyakinkan sejak pertama disebut. Pengalaman masyarakat sendiri baru memperoleh status akademik setelah dibungkus istilah asing. Persoalan ini menyentuh cara kita memandang diri sendiri. Rasa rendah diri dapat tampil dalam bentuk yang sangat sopan. Kita merasa sedang menghormati tradisi ilmu, padahal posisi kita sudah ditempatkan sebagai pengikut. Kemerdekaan intelektual membutuhkan keberanian membaca karya besar tanpa merasa kecil di hadapannya.

Edward W. Said melalui Orientalism (1978) memperlihatkan konstruksi Barat atas Timur sebagai dunia eksotis, tradisional, irasional, dan membutuhkan penjelasan pihak yang dianggap lebih maju. Pengetahuan mengenai Timur bertaut dengan sejarah kekuasaan. Warisan cara pandang itu dapat masuk ke dalam kepala kita sendiri. Tradisi dianggap masa lalu. Kearifan lokal ditempatkan di rak kebudayaan. Pengetahuan masyarakat memperoleh wibawa setelah diterjemahkan ke dalam teori. Bahasa lokal terasa kurang akademik. Istilah asing terdengar lebih berkelas. Kita akhirnya menjelaskan masyarakat sendiri melalui mata orang lain. Kritik Said terasa kuat di sini. Orientalisme dapat bertahan tanpa kapal perang dan pemerintahan kolonial. Ia hidup melalui cara pandang. Ia tumbuh dalam kebiasaan menilai diri sendiri. Tugas intelektual ialah membuka ruang bagi pengetahuan yang beragam dan menguji setiap gagasan secara terbuka. Kritik terhadap dominasi Barat juga perlu menjaga jarak dengan romantisme Timur. Kita sedang mencari posisi yang merdeka, bukan mengganti satu pusat kekuasaan dengan pusat yang lain.

Azyumardi Azra memberi koreksi penting terhadap kecenderungan tersebut. Azra, dalam tulisan Mengapa Muslimin tak Berdaya? (2011), memperingatkan bahaya mentalitas terkepung atau under siege mentality. Kecurigaan dan ketakutan berlebihan terhadap sumber ilmu pengetahuan luar dapat membuat umat Muslim bersikap tertutup dan defensif. Azra mendorong keterbukaan terhadap sumber ilmu pengetahuan mana pun. Ia mengingatkan tradisi ilmuwan Muslim masa klasik yang terbuka terhadap berbagai sumber pengetahuan, lalu mengkajinya dan mengembangkannya menjadi pengetahuan baru. Gagasan ini penting bagi perdebatan kita. Captive mind membuat kita terlalu tunduk kepada pusat pengetahuan. Mentalitas terkepung membuat kita terlalu curiga kepada pusat pengetahuan. Dua jebakan itu sama-sama menjauhkan kita dari kebebasan berpikir. Azra mengajak kita mengembalikan rasa percaya diri. Dunia perlu dibaca dengan terbuka. Pengetahuan perlu disambut dengan pikiran kritis. Kecurigaan tidak boleh menggantikan kerja ilmiah.

Azra juga kembali mengingatkan, dalam Dinamika Islam Menuju Renaisans Indonesia (2013), bahaya mentalitas terkepung dan losers’ mentality. Bagi Azyumardi Azra, perkembangan pendidikan, kelembagaan, dan intelektual Islam Indonesia merupakan modal penting menuju renaisans. Optimisme menjadi syarat untuk bergerak maju. Gagasan ini relevan bagi kehidupan akademik kita. Kritik terhadap dominasi pengetahuan Barat jangan berubah menjadi ketakutan terhadap Barat. Keterbukaan terhadap pengetahuan Barat juga perlu dijaga agar tidak berubah menjadi pemujaan. Dua sikap itu sama-sama menjauhkan kita dari posisi sehat. Kita perlu membaca dunia dengan percaya diri. Kita dapat belajar dari siapa saja, kemudian mengolah pengetahuan itu sesuai kebutuhan masyarakat. Intelektual merdeka berdiri di tengah. Ia tidak minder terhadap pusat pengetahuan. Ia juga tidak defensif terhadap gagasan asing. Ia memilih, menguji, mengolah, dan menciptakan. Semangat semacam ini jauh lebih produktif daripada keluhan panjang tentang dominasi pengetahuan.

Antonio Gramsci melalui Prison Notebooks (1935) menjelaskan mekanisme kekuasaan melalui hegemoni. Dominasi bertahan melalui persetujuan, kebiasaan, nilai, dan cara berpikir yang akhirnya terasa alamiah. Lingkungan akademik memiliki mekanisme serupa. Kita mengenal standar metodologi, jurnal bereputasi, indeks, universitas pusat produksi teori, dan berbagai ukuran prestise. Semua itu membentuk peta akademik yang lama-kelamaan terasa seperti peta kebenaran. Padahal reputasi dan kebenaran merupakan dua perkara berbeda. Teori universitas terkenal tetap harus diuji. Penelitian jurnal bergengsi tetap harus diperiksa. Gagasan kampung tetap layak didengar jika mampu menjelaskan kenyataan. Pertanyaan pentingnya ialah siapa yang menentukan standar dan dari mana kewibawaan standar itu berasal. Pertanyaan semacam itu merupakan bagian dari nalar kritis. Akademisi perlu memahami sistem yang membentuk dirinya agar tidak menjadi bagian dari sistem tanpa pernah memeriksanya.

Herbert Marcuse melalui One-Dimensional Man (1964) mengkritik masyarakat modern yang kehilangan daya kritis di tengah rasionalitas teknologis dan budaya konsumsi. Dunia akademik patut bercermin pada kritik ini. Kita mengenal publikasi, sitasi, h-index, peringkat jurnal, akreditasi, dan berbagai indikator kinerja. Semua itu memiliki fungsi. Angka dapat pula menguasai seluruh aktivitas akademik. Dosen mengejar artikel. Artikel mengejar jurnal. Jurnal mengejar indeks. Indeks menjadi prestise. Penelitian kemudian berisiko kehilangan pertanyaan awal. Mengapa penelitian ini dilakukan? Siapa yang membutuhkan jawabannya? Persoalan apa yang disentuh? Perubahan apa yang diharapkan? Inilah konsumerisme intelektual yang perlu dicurigai. Kita membaca banyak, mengutip banyak, menulis banyak, tetapi semakin sedikit waktu untuk bertanya. Padahal seorang intelektual hidup dari pertanyaan. Publikasi seharusnya memperluas percakapan ilmu. Sitasi seharusnya menunjukkan gagasan yang berguna. Indeks seharusnya menjadi alat ukur. Semua kehilangan makna jika angka menjadi tujuan akhir.

Jürgen Habermas dalam The Theory of Communicative Action (1981) menjelaskan hubungan antara system dan lifeworld. Logika administratif, ekonomi, dan instrumental dapat menguasai dunia kehidupan. Kampus dapat mengalami gejala serupa. Dosen menghitung angka kredit. Mahasiswa mengejar nilai. Program studi mengejar akreditasi. Fakultas mengejar pemeringkatan. Universitas mengejar reputasi. Semua bergerak cepat. Percakapan tentang masyarakat dapat kehilangan tempat di tengah kesibukan itu. Penelitian menghasilkan laporan, tetapi masyarakat yang diteliti belum tentu mendengar hasilnya. Mahasiswa menguasai teori, tetapi belum tentu terbiasa mempertanyakan kenyataan. Akademisi menghasilkan artikel, tetapi jarang memiliki waktu membaca kembali kegelisahan warga. Kampus seharusnya menjadi ruang tempat manusia berpikir tentang manusia. Administrasi diperlukan agar lembaga berjalan. Kehidupan akademik juga membutuhkan ruang untuk membaca, berdiskusi, meragukan, dan menemukan gagasan. Menara gading membutuhkan jendela. Suara masyarakat harus dapat masuk dan mengganggu kenyamanan akademik.

Warisan intelektual Islam memperlihatkan tradisi ilmu yang terbuka dan kreatif. Al-Farabi melalui Al-Madinah al-Fadilah membahas masyarakat utama, kebajikan, pengetahuan, dan kehidupan politik. Ibnu Sina melalui Al-Qanun fi al-Tibb membangun karya kedokteran yang berpengaruh luas. Al-Khawarizmi mengembangkan matematika dan aljabar. Ibnu Khaldun melalui Al-Muqaddimah membaca masyarakat, sejarah, kekuasaan, solidaritas sosial, dan perubahan. Mereka mempelajari pengetahuan yang sudah tersedia, termasuk warisan Yunani, lalu mengolahnya melalui pertanyaan dan pengalaman sendiri. Mereka datang sebagai pembaca yang berani mencipta. Inilah pelajaran penting bagi kita. Kemajuan intelektual tumbuh dari keterbukaan yang disertai daya kritis. Dalam konteks Indonesia, Tan Malaka melalui Madilog (1943) berusaha membangun cara berpikir yang bertumpu pada materialisme, dialektika, dan logika. Buya Hamka melalui Tafsir Al-Azhar menghadirkan tafsir yang berdialog dengan pengalaman sosial Indonesia. Kuntowijoyo melalui Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi (1991) menawarkan ilmu sosial profetik yang menghubungkan pengetahuan, perubahan sosial, dan transendensi.

Kita juga memiliki kekayaan intelektual Nusantara. Ungkapan Minangkabau alam takambang jadi guru menyimpan pandangan bahwa alam merupakan sumber pembelajaran. Pengalaman hidup menjadi bahan berpikir. Masyarakat menjadi ruang belajar. Sayangnya, pengetahuan semacam ini sering ditempatkan sebagai tradisi yang cukup dikagumi, tetapi jarang dijadikan sumber pengembangan teori. Kebiasaan itu perlu diubah. Pengalaman lokal harus dibaca dengan disiplin ilmiah. Tradisi harus diuji. Kearifan harus dipertanyakan. Pengetahuan masyarakat harus diberi kesempatan memasuki ruang akademik. Kita sedang membuka kemungkinan pengalaman lokal melahirkan pertanyaan dan konsep yang berguna bagi ilmu pengetahuan. Jika Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan Ibnu Khaldun mampu membaca pengetahuan luar lalu melahirkannya kembali dalam bentuk baru, mengapa kita harus puas menjadi pengguna teori? Kita memiliki tanah yang kaya pengalaman. Yang dibutuhkan ialah keberanian mengolahnya.

Kritik terhadap Scopus dan publikasi internasional perlu ditempatkan secara proporsional. Scopus merupakan infrastruktur indeksasi. Jurnal internasional merupakan ruang pertukaran gagasan. Bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa penting dalam percakapan akademik global. Semua itu dapat kita gunakan. Persoalan muncul saat instrumen tersebut berubah menjadi ukuran tunggal prestise intelektual. Syed Farid Alatas melalui Alternative Discourses in Asian Social Science (2006) mengkritik ketergantungan ilmu sosial Asia terhadap produksi pengetahuan pusat-pusat akademik Barat. Ia mendorong lahirnya wacana alternatif yang memiliki kemampuan produksi pengetahuan sendiri. Gagasan itu penting bagi Indonesia. Kita perlu masuk ke jurnal internasional dengan membawa persoalan Indonesia. Kita perlu menulis dalam bahasa Inggris tanpa kehilangan pengalaman masyarakat sendiri. Kita perlu memperoleh pengakuan global tanpa mengorbankan kegelisahan lokal. Artikel tentang Indonesia harus membawa sesuatu yang berguna bagi pembaca dunia. Posisi kita berubah saat pengalaman Indonesia mampu menjadi sumber pengetahuan. Kita hadir sebagai produsen gagasan. Internasionalisasi memperoleh makna yang sehat melalui posisi semacam itu.

Captive mind dan mentalitas terkepung merupakan dua jebakan yang sama-sama mengganggu kemerdekaan intelektual. Captive mind membuat kita terlalu tunduk kepada pusat pengetahuan dan menerima ukuran yang datang dari luar dengan rasa hormat berlebihan. Under siege mentality bergerak ke arah sebaliknya. Kecurigaan kepada pengetahuan luar membuat kita menutup pintu sebelum sempat memeriksa isinya. Keduanya menjauhkan kita dari sikap ilmiah yang sehat. Kita perlu membaca Kant tanpa minder, membaca Foucault tanpa kehilangan pengalaman Indonesia, menggunakan Bourdieu tanpa memaksa masyarakat masuk ke dalam kerangka teorinya, dan membaca Habermas sambil membawa sejarah ruang publik kita sendiri. Teori kita terima sebagai bahan dialog. Kita mengujinya, mengolahnya, lalu mengembangkannya. Kemerdekaan berpikir tumbuh melalui proses itu. Intelektual merdeka mampu menerima gagasan, mengakui kekeliruan, sekaligus menawarkan pikiran sendiri. Kepercayaan diri, keterbukaan, dan daya kritis harus berjalan bersama.

Atas hal itu, kita perlu berani menggagas teori hukum otentik yang mampu menghadapi kolonialisme dan imperialisme hukum serta demokrasi otentik yang berakar pada budaya Nusantara sebagai alternatif bagi demokrasi liberal. Gagasan tersebut perlu masuk ke arena perdebatan akademik dengan kepala tegak. Ia perlu diuji, dibandingkan, dikritik, dan dipertanggungjawabkan melalui argumentasi yang kuat. Nilainya tumbuh melalui kemampuan membaca kenyataan, menjawab persoalan, dan menawarkan kemungkinan baru. Kita membutuhkan tradisi akademik yang berani melahirkan konsep, bukan berhenti pada kebiasaan mengutip konsep. Kita membutuhkan akademisi yang berani mengajukan pertanyaan yang lahir dari pengalaman masyarakat sendiri. Kampus perlu memberi ruang bagi gagasan semacam itu untuk diperdebatkan secara terbuka. Pemikiran yang lahir dari Nusantara harus memiliki kesempatan memasuki percakapan dunia dengan kualitas argumentasi yang mampu berdiri sejajar.

Menara gading itu tinggi menjulang. Ia tampak kokoh dari kejauhan, tetapi angin selalu datang mengujinya. Fondasi kuat membuatnya bertahan. Fondasi rapuh memperlihatkan retakan. Begitu pula kehidupan intelektual. Jurnal dapat bertambah, gelar dapat bertambah, sitasi dapat meningkat, konferensi dapat terus berlangsung, dan penghargaan dapat memenuhi lemari. Semua itu belum menjamin kemerdekaan berpikir. Pikiran dapat tertawan di ruang paling megah. Pikiran dapat pula terkepung oleh rasa takut dan curiga. Tugas intelektual jauh lebih dalam daripada mengumpulkan pengakuan. Kita perlu membaca dunia dengan mata terbuka, menghormati ilmu berbagai tradisi, menguji setiap gagasan, lalu mengolah pengalaman sendiri menjadi pengetahuan. Penjajah mungkin telah pergi. Jejak penjajahan dalam pikiran masih menuntut keberanian untuk dibongkar. Kemerdekaan intelektual tumbuh saat kita mampu berdiri sejajar dan berkata dengan tenang, ini tanah tempat kita berpijak, ini persoalan yang kita hadapi, dan kita memiliki kemampuan untuk memikirkan jawabannya.

*Penulis: Wendra Yunaldi (Dosen Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat)

The post Captive Mind Kemerdekaan Intelektual appeared first on Langgam.id.

Di tengah berbagai persoalan disintegritas yang terjadi pada lembaga-lembaga negara, perguruan tinggi semestinya menjadi salah satu institusi yang relatif lebih tahan terhadap godaan korupsi. Namun, ketika muncul kasus dugaan pungutan ilegal, suap, atau jual beli akses untuk memperoleh posisi sebagai mahasiswa baru yang melibatkan pimpinan perguruan tinggi, persoalannya tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran individual. Peristiwa semacam itu harus dibaca sebagai peringatan serius terhadap kesehatan institusi pendidikan tinggi itu sendiri. Yang dipertaruhkan bukan hanya sejumlah uang yang ditemukan atau siapa yang ditangkap, melainkan martabat perguruan tinggi sebagai penjaga integritas bangsa.

Yang Dipertaruhkan Bukan Besarnya Uang

Dalam pemberitaan mengenai operasi penegakan hukum, perhatian publik sering tertuju pada jumlah uang yang ditemukan atau nilai transaksi yang diduga terjadi. Padahal, dalam kasus yang menyentuh perguruan tinggi, besarnya uang bukanlah persoalan yang paling fundamental. Bahkan jika jumlahnya relatif kecil, kerusakan moral yang ditimbulkannya dapat jauh lebih besar daripada nilai uang tersebut. Sebab, uang itu dapat menjadi simbol berubahnya sebuah proses akademik menjadi transaksi kekuasaan dan kesempatan.

Penerimaan mahasiswa baru seharusnya merupakan proses yang didasarkan pada prestasi, kapasitas, mekanisme yang transparan, serta ketentuan akademik yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketika akses pendidikan tinggi dapat dipengaruhi oleh pembayaran ilegal atau hubungan kekuasaan, maka prinsip meritokrasi menjadi rusak. Pendidikan tinggi yang seharusnya menjadi ruang mobilitas sosial berdasarkan kemampuan justru berpotensi berubah menjadi ruang reproduksi privilese bagi mereka yang memiliki uang dan akses.

Dari Pelanggaran Individu Menuju Pertanyaan Institusional

Tentu saja, tidak tepat apabila satu kasus langsung digunakan untuk menyimpulkan bahwa seluruh perguruan tinggi telah korup. Institusi tidak boleh dihukum secara kolektif karena perbuatan individu. Banyak dosen, tenaga kependidikan, pimpinan fakultas, mahasiswa, dan sivitas akademika yang tetap bekerja dengan integritas tinggi. Mereka justru merupakan kekuatan moral yang harus dijaga.

Namun demikian, sebuah kasus yang melibatkan pimpinan perguruan tinggi tidak boleh pula diperlakukan sebagai persoalan individual semata. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah bagaimana seseorang dapat melakukan tindakan semacam itu di dalam sistem perguruan tinggi? Apakah terdapat celah pengawasan? Apakah mekanisme penerimaan mahasiswa cukup transparan? Apakah kewenangan terlalu terkonsentrasi? Apakah terdapat budaya diam ketika penyimpangan mulai terlihat? Atau justru telah terbentuk jaringan informal yang memungkinkan penyalahgunaan kewenangan berlangsung secara sistematis?

Apakah Kampus Mulai Terimbas Disintegritas?

Di sinilah muncul pertanyaan yang lebih besar apakah perguruan tinggi mulai terimbas oleh penyakit disintegritas yang telah lama menggerogoti berbagai institusi negara? Jawabannya harus diberikan secara hati-hati. Satu kasus belum membuktikan bahwa perguruan tinggi secara keseluruhan telah terjangkit korupsi. Tetapi satu kasus yang terjadi pada jantung institusi pendidikan merupakan alarm yang tidak boleh diabaikan.

Disintegritas dapat muncul dalam dua bentuk. Pertama adalah disintegritas individual, ketika seseorang menggunakan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Kedua adalah disintegritas struktural, ketika penyimpangan tidak lagi dilakukan sendirian, melainkan memperoleh ruang dari sistem, jaringan, budaya organisasi, atau mekanisme pengawasan yang lemah. Bentuk kedua jauh lebih berbahaya karena korupsi tidak lagi bergantung pada satu orang. Ia dapat berubah menjadi kebiasaan, bahkan menjadi sistem yang dianggap normal.

Bahaya Korupsi yang Menjadi Kebiasaan

Korupsi yang paling berbahaya bukan selalu korupsi dalam jumlah besar. Yang lebih berbahaya adalah ketika masyarakat mulai menganggap korupsi sebagai sesuatu yang biasa. Pungutan kecil dianggap uang pelicin. Pembayaran tertentu dianggap biaya tambahan. Hubungan pribadi dianggap jalan memperoleh kesempatan. Titipan dianggap kewajaran. Pada tahap tertentu, batas antara yang benar dan yang salah menjadi kabur.

Apabila mentalitas seperti itu memasuki perguruan tinggi, kerusakannya dapat berlipat ganda. Kampus bukan hanya kehilangan uang atau reputasi. Kampus kehilangan fungsi pendidikannya sebagai pembentuk karakter. Bagaimana mungkin sebuah perguruan tinggi mengajarkan integritas kepada mahasiswa apabila sebagian proses di dalam institusinya sendiri dapat dipengaruhi oleh transaksi tersembunyi? Bagaimana mungkin mahasiswa diajarkan bahwa kejujuran adalah nilai utama apabila mereka menyaksikan bahwa akses dan kesempatan dapat diperoleh melalui uang atau kekuasaan?

Dari Kampus Berintegritas Menjadi Kampus Transaksional

Kampus yang sehat adalah kampus yang menjadikan kompetensi sebagai dasar utama penghargaan. Profesor dihormati karena ilmu dan kontribusinya. Mahasiswa diterima karena kemampuan dan potensinya. Pemimpin dipilih karena kapasitas, integritas, dan visi. Jabatan akademik tidak boleh menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan.

Sebaliknya, kampus transaksional bekerja dengan logika yang berbeda. Jabatan, akses, penerimaan, proyek, bahkan kesempatan akademik dapat berubah menjadi komoditas. Jika gejala ini dibiarkan, maka institusi yang semestinya menjadi penjaga nilai justru mengikuti nilai-nilai transaksional yang berkembang di luar dirinya. Pada titik itulah terjadi pembalikan fungsi bukan perguruan tinggi yang memperbaiki masyarakat, melainkan masyarakat yang sakit memengaruhi perguruan tinggi.

Perguruan Tinggi sebagai Cermin Kesehatan Negara

Perguruan tinggi sesungguhnya dapat menjadi salah satu indikator kesehatan moral sebuah negara. Ketika lembaga pendidikan tingginya masih mampu mempertahankan independensi akademik, objektivitas, transparansi, dan integritas, masih terdapat harapan bahwa bangsa tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan koreksi terhadap dirinya sendiri.

Sebaliknya, apabila penyimpangan mulai masuk ke dalam lembaga yang seharusnya menjadi penjaga kebenaran, kita perlu bertanya lebih serius mengenai arah perjalanan bangsa. Bukan berarti sebuah kasus langsung menunjukkan keruntuhan negara. Tetapi penetrasi disintegritas ke institusi-institusi yang selama ini dianggap sebagai benteng moral merupakan tanda bahwa daya tahan institusional sedang menghadapi tekanan.

Jika Benteng Terakhir Pun Rapuh

Keruntuhan sebuah negara tidak selalu dimulai dengan runtuhnya gedung, jatuhnya ekonomi, atau pecahnya pemerintahan. Keruntuhan dapat dimulai secara perlahan dari kerusakan nilai. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan kepada hukum, ketika jabatan dapat dibeli, ketika pelayanan dapat dinegosiasikan, ketika prestasi kalah oleh koneksi, dan ketika ketidakjujuran menjadi strategi memperoleh keuntungan, maka fondasi negara sesungguhnya sedang mengalami erosi.

Karena itu, kasus dugaan korupsi di perguruan tinggi harus menjadi momentum untuk melakukan introspeksi nasional. Jangan hanya bertanya siapa yang melakukan dan berapa uang yang diterima. Pertanyaan yang lebih penting adalah mengapa sistem memungkinkan hal itu terjadi? Dan yang lebih penting lagi: bagaimana memastikan agar peristiwa tersebut tidak berkembang menjadi budaya?

Di Mana Integritas Negeri Ini?

Pertanyaan
di mana masih ada integritas? bukanlah pertanyaan untuk mencari kambing hitam. Ia adalah pertanyaan moral yang harus dijawab oleh seluruh institusi bangsa. Integritas tidak mungkin hanya dituntut dari aparat penegak hukum. Ia harus hidup di birokrasi, pemerintahan, parlemen, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan terutama pada diri setiap pemegang amanah publik.

Perguruan tinggi memiliki posisi khusus dalam menjawab pertanyaan tersebut. Kampus harus menjadi tempat di mana integritas tidak hanya diajarkan dalam kuliah etika, tetapi dipraktikkan dalam penerimaan mahasiswa, pengangkatan pejabat, pengelolaan anggaran, penelitian, pengadaan, pemberian nilai, dan seluruh proses akademik. Kampus harus menjadi laboratorium integritas bangsa.

Jangan Biarkan Kampus Menjadi Normalisasi Korupsi

Jika terjadi pelanggaran, perguruan tinggi justru harus menjadi institusi pertama yang berani membersihkan dirinya. Transparansi harus diperkuat. Konflik kepentingan harus dinyatakan secara terbuka. Mekanisme pengawasan internal harus independen dan efektif. Saluran pengaduan harus aman. Proses penerimaan mahasiswa harus dapat diaudit. Kekuasaan pimpinan harus memiliki mekanisme checks and balances. Dan sivitas akademika harus memiliki keberanian untuk mengatakan tidak terhadap penyimpangan.

Lebih dari itu, perguruan tinggi harus mempertahankan otonomi intelektualnya. Otonomi bukan berarti bebas tanpa pertanggungjawaban. Otonomi berarti perguruan tinggi memiliki kekuatan untuk menjaga kebenaran, mengoreksi kekuasaan, dan mengoreksi dirinya sendiri. Kampus yang kehilangan keberanian untuk mengoreksi dirinya akan kehilangan alasan moral untuk mengoreksi masyarakat dan negara.

Menjaga Benteng Sebelum Terlambat

Maka, munculnya kasus dugaan pungutan ilegal yang menyeret pimpinan perguruan tinggi harus dipandang sebagai alarm, bukan sebagai vonis bahwa seluruh perguruan tinggi telah menjadi korup. Alarm itu justru harus membangkitkan kesadaran bahwa tidak ada institusi yang kebal selamanya dari godaan kekuasaan dan uang. Integritas bukan keadaan permanen; integritas harus terus dipelihara, diuji, dan dipertahankan.

Negeri ini masih memiliki banyak manusia dan institusi yang berintegritas. Tetapi integritas mereka tidak boleh hanya menjadi harapan. Ia harus dijadikan sistem. Sebab bangsa yang sehat bukan bangsa yang tidak pernah menemukan korupsi, melainkan bangsa yang memiliki institusi yang mampu mendeteksi, menolak, menghukum, dan mencegah korupsi sebelum menjadi budaya. Dan apabila perguruan tinggi adalah salah satu benteng terakhir integritas bangsa, maka benteng itu harus dijaga bersama. Sebab ketika kampus kehilangan integritasnya, yang terancam bukan hanya kampus—yang terancam adalah masa depan bangsa.

*Penulis:Yazid Bindar (Guru Besar Teknik Pangan dan Kemurgi, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung)

The post Bobolkah Benteng Integritas Perguruan Tinggi oleh Penyakit Korupsi Negeri? appeared first on Langgam.id.

Seorang pemimpin yang ada di pusat kekuasaan seharusnya menunjukkan sosok yang dapat memberikan petunjuk, ketenangan, dan keyakinan kepada warganya. Akan tetapi, kenyataan kepemimpinan tidak selalu seideal demikian. Di balik kekuasaan yang terlihat kuat, dapat tersembunyi beragam kelemahan yang semakin tampak saat seorang pemimpin mengalami tekanan politik, ekonomi, sosial, dan internasional sekaligus. Kekuasaan formal yang signifikan tidak secara otomatis menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Seorang pemimpin dapat tampak sangat berkuasa, tetapi pada saat yang sama kebebasannya semakin dibatasi oleh kepentingan politik, ketergantungan pada kelompok tertentu, tekanan ekonomi, kritik publik, serta kebutuhan untuk terus mengamankan dukungan politik.
 
Gambaran itu mengindikasikan bahwa situasi kepemimpinan di negeri ini tidak sepenuhnya berjalan lancar. Ada beberapa indikator yang layak diperhatikan antara lain persaingan kekuasaan yang kian multipolar, kebijakan pemerintah yang memicu perdebatan mengenai prioritas, tekanan ekonomi domestik, hubungan yang belum sepenuhnya lepas dari kekuatan historis, retorika yang kadang bertentangan dengan konsistensi kebijakan, pengaruh oligarki, peningkatan ketidakpuasan di dalam negeri, serta kesan semakin jauh jarak antara pusat kekuasaan dengan masyarakat dan daerah. Apabila berbagai isu tersebut timbul secara bersamaan, maka isu-isu tersebut tidak dapat dipandang lagi sebagai masalah yang terpisah. Ia mulai menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam kepemimpinan. Yang seharusnya menjadi perhatian bukan hanya apakah seorang pemimpin tetap kuat secara politik, tetapi juga apakah kekuasaan yang dimilikinya masih dapat menghasilkan arah yang jelas, kebijakan yang konsisten, dan tingkat kepercayaan publik yang memadai.

Kekuasaan yang Tidak Sepenuhnya Tenang
 
Di permukaan, seorang pemimpin negari mungkin tampak mengendalikan pusat kekuasaan dengan dukungan politik yang besar. Namun, di balik penampilan itu terdapat arena kekuasaan yang semakin multipolar dan dipenuhi oleh persaingan internal. Beragam kelompok memiliki kepentingan masing-masing dan berusaha memastikan bahwa keputusan pemerintah tidak merugikan posisi mereka. Kondisi ini mengharuskan seorang pemimpin untuk senantiasa mempertahankan keseimbangan di antara beragam kekuatan. Masalahnya, semakin besar energi yang dikeluarkan untuk menjaga keseimbangan politik, semakin tinggi pula kemungkinan bahwa fokus pada agenda strategis negara akan berkurang.
 
Kepemimpinan yang terlalu terfokus pada pengelolaan keseimbangan wewenang bisa kehilangan ketegasan tujuan. Setiap keputusan perlu mempertimbangkan siapa yang akan mendukung dan siapa yang akan mengetuk. Akibatnya, kebijakan bisa menjadi terlalu akomodatif dan tidak lagi menjelaskan visi jangka panjang yang tegas. Pemimpin mungkin masih memiliki kekuasaan resmi, tetapi sifat kekuasaan itu berubah yang bukan lagi kekuasaan yang bebas menentukan arah, melainkan kekuasaan yang harus selalu bernegosiasi dengan beragam kepentingan. Dalam situasi seperti ini, kekuatan politik yang tampak dari luar tidak selalu mencerminkan kekuatan kepemimpinan yang sesungguhnya.

Kompetisi Internal yang Menggerus Fokus
 
Masalah yang lebih mendalam dapat timbul ketika persaingan tidak hanya datang dari luar pemerintah, tetapi juga dari dalam kekuasaan itu sendiri. Kelompok-kelompok yang sebelumnya bersatu dalam satu barisan dapat mulai memiliki kepentingan yang berbeda setelah kekuasaan terbangun. Beberapa orang ingin mempertahankan kekuasaan, yang lain mendambakan perubahan arah, dan terdapat pula yang berupaya menjaga kepentingannya tetap aman. Apabila kompetisi seperti ini semakin tajam, pemerintah akan menghadapi risiko bahwa energi politiknya lebih banyak dipergunakan untuk mengatasi konflik internal ketimbang menyelesaikan masalah rakyat.
 
Situasi seperti ini berisiko karena masyarakat pada akhirnya tidak begitu perhatian terhadap siapa yang keluar sebagai pemenang dalam persaingan kekuasaan internal. Masyarakat lebih memerlukan pemerintahan yang dapat berfungsi dengan baik. Mereka memerlukan harga yang wajar, lapangan kerja, pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan kepastian tentang masa depan. Apabila pusat kekuasaan terlalu fokus pada pengaturan keseimbangan elite, sementara masalah-masalah masyarakat semakin mencengkeram, maka akan tercipta jarak antara pemikiran elite dan perasaan rakyat. Di saat itulah kelemahan kepemimpinan mulai bertransformasi menjadi isu legitimasi.

Program Besar Konsumtif Mengalahkan  Prioritas
 
Inisiatif besar pemerintah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat tentu bisa memiliki niat yang positif. Akan tetapi, sebuah kebijakan tidak hanya dapat dinilai dari tujuannya. Ia perlu dievaluasi berdasarkan biaya, efektivitas, keberlanjutan, dan pengaruhnya terhadap agenda pembangunan yang lain. Saat sebuah program mendapatkan alokasi anggaran dan perhatian yang signifikan, pertanyaan krusial muncul: apakah negara sedang merintis dasar kekuatan jangka panjang atau justru menginvestasikan sumber daya berlebihan untuk kebutuhan yang manfaat politiknya lebih cepat terlihat? Pertanyaan seperti ini semakin krusial ketika anggaran negara mengalami keterbatasan.
 
Negara yang ingin menjadi tangguh tidak bisa hanya bergantung pada program yang bersifat konsumtif. Negara memerlukan industri tangguh, sumber energi yang aman, teknologi yang mandiri, penelitian yang berkembang, pendidikan yang berkualitas tinggi, infrastruktur yang efisien, pangan yang mandiri, serta sumber daya manusia yang unggul. Apabila sumber daya negara terlalu banyak dialokasikan untuk program jangka pendek sementara investasi strategis tertinggal, maka masalahnya bukan hanya seputar anggaran tahun ini. Yang dipertaruhkan adalah keterampilan bangsa dalam menghadapi masa depan. Seorang pemimpin perlu berani menjawab pertanyaan yang sering kali tidak menyenangkan: apakah kebijakan yang diterapkan benar-benar memperkuat negara atau sekadar membuat pemerintah tampak bergerak?

Beban Ekonomi Beban Politik
 
Kepemimpinan akan selalu diuji oleh situasi ekonomi. Saat pertumbuhan ekonomi tidak memenuhi harapan, peluang kerja menurun, kemampuan beli masyarakat tertekan, dan beban anggaran meningkat, fleksibilitas pemerintah semakin berkurang. Dalam situasi seperti itu, masyarakat tidak mudah terpengaruh hanya dengan cerita yang penuh optimisme. Mereka memandang situasi melalui harga barang sehari-hari, pendapatan keluarga, peluang mendapatkan pekerjaan, biaya pendidikan, pengeluaran kesehatan, dan kemampuan untuk menjaga kehidupan yang layak.
 
Di sini, isu ekonomi dapat berubah menjadi isu kepemimpinan. Pemerintah mungkin mengklaim bahwa situasi ekonomi tetap terjaga, namun masyarakat memiliki penilaian tersendiri tentang apakah keadaan sebenarnya baik. Apabila ada selisih yang terlalu besar antara cerita pemerintah dan realitas masyarakat, kepercayaan dapat secara bertahap berkurang. Pemimpin yang terlalu lama mempertahankan cerita sukses saat masyarakat merasakan tekanan akan berisiko kehilangan kepercayaan. Dalam situasi seperti itu, yang diperlukan bukan hanya komunikasi yang lebih efektif, tetapi keberanian untuk mengakui masalah dan mengambil tindakan perbaikan yang mungkin tidak selalu disukai.

Berbuhul dengan Kekuasaan Sebelumnya
 
Kerentanan lainnya tampak dari keterkaitan seorang pemimpin dengan kekuatan politik yang sudah lebih dahulu menguasai arena kekuasaan. Ikatan semacam itu dapat memberikan ketenangan di awal pemerintahan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan yang sulit untuk dihindari dalam hal sejauh mana pemimpin saat ini benar-benar merdeka menentukan jalannya sendiri? Apakah keberlanjutan yang terjadi adalah keputusan strategis demi kepentingan negara, atau ada ketergantungan politik yang menghambat perubahan?
 
Pemimpin wajib memiliki keberanian dalam menciptakan identitas kepemimpinannya sendiri. Menghormati para pendahulu adalah sesuatu yang wajar, tetapi sebuah pemerintahan tidak seharusnya terjebak dalam bayang-bayang pemerintahan yang lalu. Apabila perlindungan politik di masa lalu masih menjadi keperluan utama untuk menghadapi persaingan saat ini, maka kemandirian dalam kepemimpinan perlu diragukan. Negara memerlukan pemimpin yang dapat berdiri atas dasar legitimasi dan keputusan pribadinya, bukan pemimpin yang selalu harus mempertimbangkan kekuatan di belakangnya.

Banyak Retorika ke Publik
 
Salah satu masalah yang paling mudah dirasakan masyarakat adalah ketidakcocokan antara pidato dan realitas. Seorang pemimpin mampu menyampaikan visi ambisius, janji perbaikan, harapan, dan berbagai sasaran yang terdengar meyakinkan. Akan tetapi, pada akhirnya masyarakat akan menyaksikan hasilnya. Saat kata-kata melenceng dari realitas, retorika yang awalnya kuat bisa beralih menjadi suatu kelemahan.
 
Permasalahannya bukanlah karena seorang pemimpin dilarang untuk mengubah keputusan. Pemerintahan seharusnya bersikap adaptif. Masalah yang muncul adalah ketika perubahan sikap dan kebijakan terjadi terlalu sering tanpa adanya penjelasan yang memadai. Hari ini mengungkapkan satu pernyataan, lalu mengambil keputusan yang bertentangan.  Janji yang  mengesankan diberikan tetapi hasilnya jauh dari yang diinginkan. Ketegasan disampaikan tapi tetapi kemudian mengambil tindakan yang kompromis. Pola seperti itu dapat memberikan kesan bahwa kepemimpinan tidak memiliki arah yang cukup kuat. Dalam jangka panjang, masyarakat tidak hanya mempertanyakan kebijakan yang ada, tetapi juga mulai meragukan kredibilitas para pemimpinnya.

Oligarki yang Tergeser
 
Setiap perubahan yang signifikan pasti akan mempengaruhi kepentingan kelompok yang telah lama menikmati sistem yang ada. Oleh karena itu, saat seorang pemimpin berusaha melakukan perubahan dalam ekonomi atau politik, kelompok yang merasa dirugikan dapat melawan. Di sini letak masalah kekuatan oligarki. Mereka memiliki sumber daya, koneksi, akses, dan kemampuan untuk memengaruhi berbagai arena pengambilan keputusan.
 
Pemimpin yang ingin mengubah situasi harus memiliki keberanian dalam menghadapi tekanan tersebut. Jika terlalu banyak konsesi dibuat demi mempertahankan stabilitas politik dan ekonomi, maka tujuan perubahan dapat kehilangan maknanya. Pemerintah mungkin terus membahas reformasi, tetapi pada kenyataannya tetap menjalankan pola yang sama. Sebaliknya, jika pertikaian terjadi tanpa rencana, negara dapat mengalami ketidakstabilan yang baru. Oleh karena itu, diperlukan institusi negara yang kuat agar keputusan tidak tergantung pada kelompok mana yang paling berpengaruh dalam menekan pemerintah. Saat suatu negara terlalu rentan terhadap pengaruh kepentingan tertentu, maka kerentanan kepemimpinan menjadi semakin jelas.

Kekecewaan yang Mulai Menumpuk
 
Ketidakpuasan publik tidak selalu segera bertransformasi menjadi krisis. Sering kali ia muncul secara perlahan. Sejumlah kelompok merasa kecewa dengan kebijakan ekonomi, beberapa kelompok lain merasa tidak puas dengan pelayanan publik, kelompok lainnya meragukan keadilan, sementara sebagian warga mulai menanggapi cara pemerintah mengambil keputusan. Setiap kekecewaan mungkin tampak sepele. Namun, jika segala sesuatunya menumpuk, akan tercipta suasana sosial yang tidak lagi bisa dilihat sebagai kritik biasa.
 
Pemimpin yang arif seharusnya memahami tumpukan kekecewaan itu sebagai tanda peringatan. Tidak semua kritik itu akurat, namun banyaknya kritik yang datang dari berbagai pihak tidak seharusnya selalu dipandang sebagai dampak dari permainan politik. Ada kemungkinan bahwa beberapa kritik itu mencerminkan masalah yang sebenarnya. Jika pemerintah selalu menjawab kritik dengan membela diri, maka peluang untuk melakukan perbaikan akan semakin sedikit. Pada akhirnya, persoalan bukan lagi berada pada kritiknya, melainkan pada ketidakmampuan pemerintah untuk memahami pesan yang terkandung di dalam kritik itu.

Semakin Jauh dari Rakyat dan Daerah
 
Salah satu indikator yang paling membahayakan dalam kepemimpinan adalah ketika pusat kekuasaan mulai kehilangan ikatan emosional dan mendalam dengan masyarakat dan daerah. Seorang pemimpin dapat terus muncul di depan publik, melakukan perjalanan, membahas kesejahteraan warga, dan menunjukkan citra kedekatan. Namun, semua itu tidak memiliki arti banyak jika informasi yang diterima oleh pemimpin hanya berasal dari kalangan birokrasi dan politik yang sempit.
 
Semakin tinggi posisi seseorang dalam hierarki kekuasaan, semakin besar kemungkinan bahwa informasi yang diterimanya telah melalui proses penyaringan. Laporan yang kurang baik bisa diperbaiki. Kritik bisa dihentikan sebelum mencapai inti kekuasaan. Masalah masyarakat mungkin dan daerah tampak lebih ringan daripada kenyataan yang sesungguhnya. Apabila situasi itu berlarut-larut, pemimpin bisa membuat keputusan berdasarkan gambaran yang tidak sepenuhnya akurat. Saat itulah, semakin jauh jarak antara pusat, masyarakat dan daerah. Dan saat jarak tersebut terlalu jauh, seorang pemimpin bisa kehilangan kemampuannya untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di negerinya sendiri.

Melemahnya Daya Rangkul dan Daya Dengar
 
Seorang pemimpin negara tidak hanya memerlukan kekuasaan untuk memimpin. Ia memerlukan kekuatan pelukan untuk menyatukan komunitas dan perhatian untuk memahami permasalahan yang terjadi. Saat daya tarik melemah, kelompok dengan pandangan berbeda akan semakin merasa terpinggirkan dalam pemerintahan. Saat kemampuan mendengar menurun, kritik dan informasi dari luar lingkaran kekuasaan semakin sulit untuk sampai ke pusat pengambilan keputusan. Gabungan dari keduanya sangat berisiko.
 
Pemimpin yang hanya ditemani orang-orang yang selalu mengatakan bahwa segalanya berjalan baik akan semakin mudah membuat kesalahan. Pemerintahan memerlukan individu yang berani menyatakan bahwa sebuah kebijakan tidak efektif, bahwa suatu program terlalu mahal, bahwa rakyat mulai merasa kecewa, atau bahwa keputusan tertentu perlu direvisi. Apabila keberanian untuk berbicara lenyap karena semua orang takut akan kekuasaan, maka seorang pemimpin dapat memperoleh pandangan yang keliru tentang kondisi negara. Kekuasaan akhirnya serupa dengan ruang yang tidak dapat tembus suara dimana suara dari luar tidak dapat masuk, sementara suara di dalam cuma menggema apa yang ingin didengar.
 
Negeri di Tengah Pertarungan Global
 
Tekanan untuk kepemimpinan juga berasal dari luar negeri. Dunia tidak berada dalam kondisi yang sepenuhnya stabil. Kompetisi ekonomi dan politik antarnegara semakin ketat. Persaingan dalam teknologi, energi, mineral strategis, pasar, investasi, dan rantai pasok mengharuskan setiap negara untuk memiliki strategi yang terencana dengan baik. Dalam situasi seperti ini, Indonesia tidak seharusnya hanya berperan sebagai pasar atau penyedia bahan mentah untuk kekuatan ekonomi yang lebih dominan.
 
Pemimpin harus mampu memahami perubahan global sambil memperkuat dasar-dasar domestik. Apabila ekonomi negara terlalu tergantung pada elemen luar, daya tawar Indonesia akan dengan mudah menurun saat kondisi global berubah. Apabila industri domestik lemah, Indonesia akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan nilai tambah yang signifikan dari sumber daya yang dimiliki. Apabila teknologi tidak dikuasai secara mandiri, ketergantungan akan terus berlanjut. Karena itu, tantangan global sebenarnya menunjukkan kekurangan di dalam. Negara yang kokoh di dalam negeri akan lebih siap menghadapi tantangan dari luar; sebaliknya, kelemahan internal akan meningkatkan risiko saat dunia mengalami perubahan.

Insekuritas di Tengah Kompetisi Kekuasaan
 
Saat berbagai tekanan mulai berkumpul, seorang pemimpin bisa merasakan ketidakamanan politik. Kekhawatiran untuk menjaga dukungan bisa semakin meningkat. Pemimpin bisa menjadi lebih peka terhadap kritik dan lebih waspada dalam membuat keputusan. Pada titik tertentu, kepentingan menjaga posisi dapat mulai mengalahkan keberanian untuk membuat keputusan yang sebenarnya diperlukan oleh negara.
 
Ini adalah salah satu paradoks dalam kekuasaan. Semakin besar ketakutan seseorang terhadap kehilangan kekuasaan, semakin tinggi kemungkinan ia membuat keputusan yang hanya aman dalam jangka pendek. Ketika sebenarnya, kepemimpinan memerlukan keberanian untuk membuat keputusan yang mungkin tidak disukai. Perubahan yang signifikan sering kali menyebabkan ketidaknyamanan. Penghematan bisa memicu kritik. Pengaturan kepentingan ekonomi bisa memicu perlawanan. Namun tanpa keberanian itu, pemerintah hanya akan bergerak mengikuti tekanan politik setiap hari tanpa tujuan strategis yang pasti.
 
Kerentanan Mulai Saling Menguatkan
 
Kerentanan seorang pemimpin menjadi lebih nyata saat berbagai permasalahan tidak lagi terpisah satu sama lain. Ketegangan ekonomi bisa meningkatkan rasa kecewa masyarakat. Kekecewaan bisa memperkuat pandangan kritis. Kritik yang semakin tajam dapat memperkuat tekanan politik. Tekanan politik dapat menyebabkan pemimpin menjadi lebih bergantung pada kelompok tertentu. Ketergantungan itu bisa menurunkan kemandirian kebijakan. Saat independensi menurun, masyarakat semakin kesulitan untuk percaya bahwa pemerintah sejatinya berfungsi untuk kepentingan publik. Lingkaran tersebut bisa terus berputar dan memperburuk masalah.
 
Oleh karena itu, posisi seorang pemimpin tidak hanya dapat diukur dari popularitas atau tingkat dukungan politik pada saat tertentu. Yang lebih krusial adalah apakah dasar kepemimpinannya kuat. Apakah lembaga berfungsi? Apakah kebijakan tersebut konsisten? Apakah kritikan bisa diterima? Apakah pemerintah dapat memperbaiki kesalahan? Apakah masyarakat masih memiliki keyakinan? Apakah keputusan strategis diambil semata-mata untuk keuntungan negara? Apabila jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan itu semakin diragukan, maka masalahnya telah menjadi lebih kompleks dari sekadar isu komunikasi politik.

Bahaya Merasa Semua Baik-Baik Saja
 
Kerentanan paling besar seorang pemimpin mungkin bukan pada kritik, lawan, atau tekanan politik. Kerentanan paling besar muncul saat seorang pemimpin mulai yakin bahwa segalanya baik-baik saja karena informasi yang diterimanya selalu menyatakan hal tersebut. Lingkaran kekuasaan mampu menimbulkan kesan kestabilan. Para pendukung akan membagikan berita yang baik, birokrasi akan mengeluarkan laporan yang telah disempurnakan, sementara kelompok yang merasa kecewa semakin cenderung untuk tetap diam atau mencari cara lain untuk menyampaikan ketidakpuasan.
 
Apabila situasi itu terjadi, seorang pemimpin bisa kehilangan kemampuan untuk melakukan perbaikan. Ia tidak lagi memandang masalah sebagai hal yang perlu diselesaikan, melainkan sebagai sesuatu yang harus ditentang. Pada saat itu, kepemimpinan bersikap defensif. Pemerintah lebih fokus menjelaskan mengapa kritik itu keliru daripada mempertanyakan apakah ada hal yang perlu diperbaiki. Namun, negara yang besar tidak memerlukan pemimpin yang selalu terlihat benar. Negara memerlukan pemimpin yang dapat mengidentifikasi kesalahan sebelum kesalahan itu menjadi terlalu mahal untuk diperbaiki.
 
Mengembalikan Daya Dengar
 
Jika ada satu hal yang paling mendesak untuk diperbaiki dalam keadaan kepemimpinan yang lemah, maka salah satunya adalah mengembalikan kemampuan mendengar. Pemimpin harus mendengarkan opini yang terkadang tidak menyenangkan. Saya perlu memahami alasan di balik kekecewaan masyarakat, mengapa kelompok tertentu menolak kebijakan, mengapa beberapa program tidak berjalan sesuai harapan, dan mengapa ada kesenjangan antara narasi pemerintah dengan pengalaman masyarakat.Mendengar membutuhkan keberanian.
 
Mendengarkan kritik berarti siap menghadapi kemungkinan bahwa beberapa keputusan yang diambil ternyata kurang tepat. Namun, di sinilah sebenarnya kemampuan seorang pemimpin diuji. Pemimpin yang siap mendengarkan memiliki peluang untuk mengubah arah. Pemimpin yang enggan mendengar hanya akan mendapatkan ketenangan yang palsu. Ketenangan yang tampak menenangkan mungkin memberi kenyamanan sesaat, tetapi dalam waktu lama dapat berubah menjadi sumber masalah yang jauh lebih serius.

Mengembalikan Daya Rangkul
 
Selain mendengarkan, seorang pemimpin harus mengembalikan kekuatan rangkul. Negara yang besar tidak dapat diatur dengan memisahkan masyarakat ke dalam kelompok pendukung dan kelompok yang dianggap mengganggu. Perbedaan dalam politik adalah hal yang wajar. Yang berisiko adalah saat perbedaan itu membuat sebagian masyarakat merasa tidak lagi dirangkul sebagai bagian dari bangsa yang serupa.
 
Daya rangkul tidak berarti mengorbankan nilai-nilai. Seorang pemimpin harus selalu memiliki kebijakan yang tegas dan jelas. Namun, perbedaan tidak mesti dihadapi dengan kebencian. Kelompok yang berpikir kritis bisa diajak berdiskusi. Kelompok dengan pandangan yang berbeda dapat diberikan kesempatan. Para ahli yang memiliki pandangan berbeda tetap bisa didengarkan. Mereka yang memberikan kritik tajam pun bisa menjadi sumber informasi yang berharga. Pemerintahan yang dapat menerima perbedaan sebenarnya memiliki dasar politik yang lebih kokoh dibandingkan dengan pemerintahan yang hanya bergantung pada loyalitas.

Negeri yang Tidak Sedang Baik-Baik Saja
 
Jika semua masalah tersebut dianalisis secara bersamaan, tampak bahwa keadaan kepemimpinan negara ini tidak bisa dianggap sepenuhnya baik. Terdapat indikasi-indikasi kerentanan yang perlu dicermati: persaingan kekuasaan internal, tekanan ekonomi, isu prioritas pembangunan, warisan kekuatan politik masa lalu, ketidakcocokan antara retorika dan kebijakan, pengaruh oligarki, kekecewaan publik, semakin jauh jarak dengan masyarakat, serta tekanan global yang semakin rumit. Bukan berarti semua pemerintahan tidak berhasil atau semua kebijakan keliru. Akan tetapi, terlalu banyak masalah yang timbul secara bersamaan untuk sekadar dipandang sebagai dinamika politik biasa.
 
Yang lebih mencemaskan adalah potensi bahwa beberapa masalah itu saling mendukung. Saat ekonomi mengalami tekanan, pemerintah memerlukan legitimasi yang lebih kokoh. Saat kritik semakin banyak, pemerintah memerlukan kemampuan mendengar yang lebih tinggi. Saat kepentingan kelompok elite semakin dominan, pemerintah memerlukan tingkat independensi yang lebih besar. Saat dunia semakin bersaing, pemerintah memerlukan pandangan strategis yang lebih terang. Jika yang terjadi justru semakin menyempitnya ruang kritik, semakin meningkatnya ketergantungan pada kelompok tertentu, semakin menjauhnya hubungan dengan rakyat, dan semakin tidak konsistennya arah kebijakan, maka kepemimpinan akan semakin rentan.
 
Kekuasaan formal dapat bertahan dengan bantuan politik, aliansi, dan sistem pemerintahan. Namun, legitimasi yang sejati tidak dapat dipertahankan hanya melalui kekuasaan politik. Legitimasi memerlukan hasil, konsistensi, keadilan, kemampuan untuk mendengar, dan kedekatan dengan masyarakat. Apabila keadaan tersebut mulai memburuk, seorang pemimpin mungkin tetap tampil tangguh di luar namun semakin lemah di dalam.
 
Seorang pemimpin bangsa tidak harus selalu sukses. Setiap pemerintahan memiliki kekurangan. Namun seorang pemimpin harus dapat memahami situasi dengan objektif. Apabila situasinya benar-benar sulit, ia perlu berani menyatakannya. Jika kebijakan tidak efektif, ia harus berani untuk menanganinya. Jika masyarakat merasa kecewa, ia harus siap untuk mendengarkan. Apabila kelompok kepentingan terlalu berpengaruh, ia harus bisa menjaga jarak. Apabila kebijakan yang ada sekarang sudah tidak relevan, harus berani melakukan perubahan. Dan jika ia mulai kehilangan daya pendengar dan kemampuan untuk merangkul, maka saat itulah perlu melakukan refleksi.
 
Kerentanan utama seorang pemimpin bukanlah saat banyak orang mengecamnya. Kerentanan terbesarnya muncul saat ia mulai tidak dapat mendengarkan kritik itu. Bukan saat masyarakat memiliki pandangan yang berbeda, tetapi saat masyarakat merasa suaranya sudah tidak berarti lagi. Bukan saat kekuasaan berhadapan dengan musuh, melainkan ketika kekuasaan mulai tidak mampu menilai diri sendiri.
 
Oleh karena itu, penjelasan mengenai kerentanan kepemimpinan ini pada akhirnya bukan hanya sekadar sindiran terhadap seorang pemimpin. Ia merupakan pengingat bahwa suatu bangsa tidak seharusnya hanya mengandalkan citra dominan seorang pemimpin. Yang lebih krusial adalah seberapa kuat institusi negara, apakah kebijakan memiliki tujuan, apakah perekonomian memiliki landasan yang kokoh, apakah suara rakyat diperhatikan, dan apakah kekuasaan tetap berorientasi pada kepentingan bangsa. Karena, pemimpin dapat tampak sangat berkuasa di pusat kekuasaan, namun ketika rakyat mulai menjauh, kritik menjadi tidak terdengar, kebijakan kehilangan orientasi, dan berbagai kepentingan mulai menguasai ruang pengambilan keputusan, maka kekuatan tersebut sebenarnya menyimpan kerentanan yang signifikan.

*Penulis: Yazid Bindar (Guru Besar Teknik Pangan dan Kemurgi, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung)

The post Vulnerabilitas Pemimpin Negeri appeared first on Langgam.id.

Oleh
Habieb Aulia Sufi
Peneliti Keadilan Ekologis & Analis Kebijakan LBH Padang 

Apa yang dipikirkan Tuhan ketika ia menciptakan Sumatera Barat. Seakan banjir, gunung meletus, dan gempa belum cukup. “Bencana apa lagi ya yang belum ada di Sumatera Barat ini?” Mungkin begitu pikir-Nya. Itu lah hal pertama yang terlintas di kepala saya ketika mengetahui Sumatera Barat kembali dilanda kabut asap. Saat itu Rabu, 12 Agustus 2026, saya dalam perjalanan dari Pasaman Barat menuju Padang. Dalam perjalanan itu saya disuguhkan senja yang sangat cantik oleh pantai barat Sumatra. Yang ternyata setelah sampai padang saya baru sadar kalau itu akibat bencana kabut asap.

Pertengahan Agustus ini, kabut atau haze kembali menyelimuti sejumlah wilayah Sumatera Barat. Dalam beberapa hari, perdebatan pun muncul di ruang publik dan pemberitaan. BMKG menyampaikan bahwa kondisi atmosfer yang kering dan arah angin memungkinkan adanya kontribusi asap dari luar wilayah, sementara sejumlah pemerintah daerah di Sumatera Barat menegaskan bahwa titik-titik api juga terdeteksi di beberapa kabupaten seperti Limapuluh Kota dan Pesisir Selatan. Di sisi lain, KLHK melalui pemantauan hotspot satelit menunjukkan adanya sebaran titik panas tidak hanya di Sumatera Barat, tetapi juga di provinsi tetangga seperti Riau dan Jambi, yang membuka kemungkinan adanya kombinasi antara asap lokal dan asap kiriman.

Mengetahui asal asap emang penting, tetapi menurut saya, mengingat ini adalah peristiwa kambuhan, ada pertanyaan lebih mendasar yang mesti dijawab: apakah Sumatera Barat sedang menghadapi sekadar musim kebakaran, atau kita sedang berhadapan dengan bentang alam yang memang semakin terbiasa terbakar?

Dalam olah data spasial yang saya lakukan menggunakan data FIRMS, sepanjang 1 Januari hingga 15 Agustus 2026 tercatat 893 piksel active fire di Sumatera Barat. Angka itu tidak berdiri sendiri. Pada lima tahun sebelumnya, 2021–2025, satelit merekam akumulasi 10.886 piksel active fire, atau rata-rata lebih dari 2.100 piksel per tahun.

Tentu, angka hotspot tidak boleh diterjemahkan secara sederhana sebagai jumlah kejadian kebakaran. Satu kebakaran dapat menghasilkan lebih dari satu deteksi, dan deteksi satelit bukan bukti otomatis mengenai penyebab atau luas kebakaran. Tetapi ketika jejak itu dipetakan secara temporal dan spasial, pola menarik muncul, titik api tidak tersebar secara acak. Sejumlah bentang alam berulang kali menunjukkan aktivitas api dalam beberapa tahun berbeda, membentuk klaster yang relatif konsisten, terutama di bagian timur dan selatan Sumatera Barat, seperti di Kabupaten Dharmasraya, Sijunjung, dan sebagian wilayah Pesisir Selatan serta Solok Selatan.

Di sinilah saya kira kita perlu mengubah cara melihat karhutla. Kebakaran mungkin bersifat musiman, tetapi lanskap yang berulang terbakar tidak lagi bisa dianggap sekadar insiden musiman. Ia mulai menunjukkan karakter sebagai recurrent fire landscape, atau ruang yang secara berulang terpapar, dipicu, atau dibiarkan mengalami pembakaran.

Sehingga saya menyarankan, di tahun 2026 ini pertanyaannya bukan lagi: “Berapa banyak titik api tahun ini?” melainkan “Lanskap seperti apa yang terus-menerus terbakar?”

Karena api tidak membakar ruang yang abstrak. Ia membakar rumah gajah, harimau, orang bunian, semua binatang yang rumahnya adalah hutan, semak, lahan pertanian, perkebunan, padang rumput, atau kawasan yang telah berubah fungsi. Untuk memahami karhutla, tidak cukup hanya dengan melihat peta titik panas dengan logo api, tetapi juga lanskap yang menjadi bahan bakarnya.

Apa yang Sebenarnya Terbakar?

Saya melakukan overlay antara jejak kebakaran 2021–2026 dengan peta tutupan lahan ESA WorldCover beresolusi 10 meter. Hasilnya cukup mengganggu. Dari seluruh piksel yang memiliki rekam jejak kebakaran dalam periode tersebut, sekitar 95% berada pada kelas tutupan pohon atau hutan. Sebaliknya, lahan pertanian atau ladang hanya sekitar 1,2%, sementara kelas semak belukar sekitar 0,1%.

Angka ini perlu dibaca hati-hati. Data active fire bukan pengukuran langsung luas lahan yang terbakar, dan klasifikasi tutupan lahan tidak otomatis membuktikan siapa yang menyalakan api. Tetapi lewat data ini saya bisa mengatakan bahwa, kebakaran yang berulang ini, tidak terkonsentrasi pada lanskap pertanian saja. Jejak api justru banyak bersinggungan dengan tutupan pohon.

Karena itu, narasi bahwa karhutla semata-mata merupakan persoalan warga yang sedang membersihkan ladang perlu diperiksa kembali. Bukan berarti praktik pembakaran oleh masyarakat tidak terjadi. Jelas bisa terjadi. Tetapi kategori “faktor manusia” terlalu luas untuk menjadi penjelasan sekaligus dasar penegakan hukum.

Belum lagi kalau kita ngomongin iklim.

Sumatera Barat memang sedang berada dalam kondisi yang jauh lebih kering dibanding baseline lima tahun sebelumnya. Dari pengolahan data CHIRPS untuk periode Juni–Agustus, rata-rata anomali curah hujan Sumatera Barat mencapai sekitar −361,14 mm. Tetapi pada lokasi tempat titik api terdeteksi, defisitnya lebih besar, mencapai sekitar −425,81 mm.

Artinya, kekeringan jelas memperbesar kerentanan lanskap terhadap api. Tetapi ada perbedaan penting antara kondisi yang membuat api mudah menyala dan tindakan yang menyalakan api.

Lanskap yang kering tidak menciptakan api dengan sendirinya dari ketiadaan. Ia hanya membuat api yang dinyalakan manusia menjadi jauh lebih mudah menyebar dan jauh lebih sulit dikendalikan. Analisis spasial yang saya lakukan juga menunjukkan bahwa titik api cenderung berkelompok pada wilayah dengan defisit curah hujan yang lebih besar.

Jadi, kalau kekeringan adalah fasilitator, maka siapa manusia yang dimaksud ketika kita mengatakan “karhutla disebabkan oleh faktor manusia”, dan siapa yang menguasai ruang tempat api itu berulang kali muncul?

Di sini kita bicara tata kelola.

Sampai di sini kita sudah mengetahui tiga hal. Pertama, kebakaran di Sumatera Barat bukan fenomena yang muncul sekali lalu hilang. Ada bentang alam yang berulang kali terbakar. Kedua, jejak kebakaran itu tidak hanya bersinggungan dengan lahan pertanian, tetapi sangat banyak berada pada tutupan pohon. Dan ketiga, kebakaran terjadi ketika sebagian lanskap sedang mengalami defisit curah hujan yang jauh lebih besar daripada rata-rata wilayah.

Maka yang berikutnya adalah persoalan politisnya: siapa yang bertanggung jawab atas ruang yang terbakar?

Ini penting karena narasi “faktor manusia” itu seperti secara otomatis dimaknai menjadi “masyarakat yang membakar”. Padahal manusia bukan satu kategori yang homogen. Petani kecil yang membakar untuk membuka ladang, perusahaan yang membuka kebun, api yang lolos dari aktivitas pembukaan lahan, pembakaran yang muncul dalam konflik tenurial, dan pembakaran ilegal memiliki konteks sosial, ekonomi, serta konsekuensi hukum yang berbeda.

Karena itu, saya mencoba menggeser analisisnya, menaikkannya satu oktaf, dari pertanyaan siapa yang menyalakan api? menuju pertanyaan yang lebih bisa diuji secara spasial: di bawah status ruang seperti apa api itu berulang kali muncul?

Dalam audit tata ruang, saya menumpangsusunkan titik api 2026 dengan data status Kawasan Hutan Negara. Hasilnya menarik: dari 378 piksel fire yang terdeteksi pada periode Juni–Agustus 2026, seluruhnya berada di luar layer Kawasan Hutan Negara, atau masuk kategori Areal Penggunaan Lain (APL).

Sekilas, angka ini tampak bertentangan dengan temuan sebelumnya bahwa sekitar 95% lokasi fire recurrence berada pada kelas tutupan pohon. Tetapi justru di situlah persoalannya.

Secara ekologis, ruang yang terbakar masih dapat berupa tutupan pohon. Secara administratif, ruang tersebut tidak lagi berada dalam kategori Kawasan Hutan Negara.

Artinya, kita sedang berhadapan dengan kemungkinan adanya kesenjangan antara apa yang secara fisik ada di lanskap dan bagaimana negara mengklasifikasikan ruang tersebut secara hukum. Data ini belum cukup untuk mengatakan bahwa kebakaran tersebut dilakukan oleh perusahaan, berada dalam konsesi tertentu, atau merupakan pembukaan lahan komersial. Untuk kesimpulan itu kita membutuhkan data izin dan penguasaan lahan yang lebih rinci. Tetapi justru karena itulah transparansi spasial menjadi penting, publik perlu bisa mengetahui siapa yang menguasai ruang yang berulang kali terbakar, untuk tujuan apa ruang tersebut digunakan, dan siapa yang bertanggung jawab ketika api berulang di sana.

Di sinilah saya kira kebijakan karhutla perlu berhenti menggunakan kalimat sederhana seperti “penyebabnya faktor manusia.” Pertanyaan kebijakannya harus jauh lebih spesifik: manusia yang mana, menguasai ruang yang mana, dengan kepentingan apa, menggunakan praktik apa, dan berada di bawah rezim pengawasan siapa?

Sebab kalau setiap kebakaran berakhir dengan imbauan agar masyarakat tidak membakar, tetapi bentang alam yang sama terus terbakar setiap tahun, kita sedang mempraktikkan kebodohan kalau gitu. Karena kita tidak hanya berhadapan dengan api. Kita berhadapan dengan lanskap yang berulang kali dipertemukan dengan api, kondisi ekologis yang semakin mudah terbakar, dan tata kelola ruang yang belum mampu menjelaskan siapa yang bertanggung jawab untuk mencegahnya, kondisi yang kemudian menyebabkan pencegahan dan penegakan hukumnya lemah.

Karena itu, kabut asap Sumatera Barat seharusnya tidak cukup hanya memicu operasi pemadaman. Ia harus memicu audit terhadap ruang.

Jangan hanya mencari titik api. Cari pula pola ruang, pola penguasaan, dan pola pembiaran yang membuat api terus kembali.

The post Siapa yang Membakar Sumbar? Dari Hotspot Berulang hingga Tata Kelola Ruang appeared first on Langgam.id.

Kemerdekaan tidak berhenti pada terbebasnya suatu bangsa dari penjajahan asing. Kemerdekaan memperoleh makna substantif ketika setiap warga dapat hidup bermartabat, memperoleh pekerjaan yang layak, mengakses pendidikan dan layanan kesehatan, menyampaikan pendapat tanpa rasa takut, serta menentukan masa depan melalui usaha dan kemampuan sendiri. Jika kemiskinan membatasi pilihan hidup, ketimpangan menutup kesempatan, dan kekuasaan hanya melayani kelompok tertentu, kemerdekaan belum terdistribusi secara adil.

Indonesia telah mencatat banyak kemajuan. Infrastruktur menjangkau wilayah yang dahulu terisolasi. Angka kemiskinan menurun dalam jangka panjang. Akses pendidikan, layanan kesehatan, listrik, komunikasi, dan teknologi semakin luas. Kelas menengah tumbuh, demokrasi membuka ruang partisipasi, dan perekonomian nasional berkembang menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Capaian tersebut layak dihargai sebagai hasil perjuangan lintas generasi.

Akan tetapi, angka agregat tidak selalu menggambarkan kehidupan sehari-hari. Pertumbuhan ekonomi dapat melaju di atas lima persen ketika sebagian pekerja menerima upah yang tidak mencukupi kebutuhan dasar. Pengangguran terbuka dapat turun ketika jutaan orang memasuki pekerjaan informal dengan pendapatan tidak pasti dan perlindungan sosial terbatas. Kemiskinan dapat berkurang ketika banyak keluarga tetap berada sedikit di atas garis kemiskinan dan mudah jatuh kembali akibat sakit, kehilangan pekerjaan, kenaikan harga pangan, atau bencana.

Ketimpangan memperlihatkan bahwa manfaat kemerdekaan belum mengalir secara seimbang. Sebagian kecil masyarakat menguasai aset, modal, tanah, informasi, dan akses terhadap pengambil keputusan. Sebagian besar rakyat mengandalkan upah, usaha mikro, pertanian berlahan sempit, atau pekerjaan harian untuk mempertahankan kehidupan. Anak dari keluarga berada dapat memilih sekolah terbaik, memperoleh layanan kesehatan bermutu, membangun jaringan, dan mengakses modal. Anak dari keluarga miskin sering memulai kehidupan dengan gizi, pendidikan, lingkungan, dan kesempatan yang lebih terbatas. Mereka sama-sama lahir sebagai warga negara merdeka, tetapi tidak memasuki perlombaan dari garis awal yang sama.

Kesenjangan tersebut menuntut perenungan dari para penikmat utama kemerdekaan. Elite kekuasaan menikmati kewenangan, fasilitas negara, keamanan ekonomi, dan akses yang luas terhadap pelayanan publik. Elite bisnis memperoleh manfaat dari stabilitas, sumber daya alam, pasar domestik, infrastruktur publik, insentif, dan berbagai kebijakan negara. Hak menikmati hasil pembangunan membawa kewajiban moral untuk memahami kehidupan rakyat yang belum merdeka dari kemiskinan, utang, pengangguran, diskriminasi, dan ketidakpastian.

Kepekaan sosial tidak cukup diwujudkan melalui sedekah sesaat atau bantuan seremonial. Elite perlu menilai apakah keputusan mereka memperluas kesempatan atau memperkuat privilese. Pejabat harus bertanya apakah anggaran negara benar-benar memperbaiki kehidupan rakyat atau lebih banyak membiayai birokrasi, proyek simbolik, dan kepentingan politik. Pengusaha besar perlu menilai apakah keuntungan mereka lahir dari inovasi dan produktivitas atau dari kedekatan dengan kekuasaan, konsesi eksklusif, upah murah, serta penguasaan pasar. Evaluasi semacam ini menentukan apakah kemerdekaan bergerak menuju keadilan sosial atau berhenti sebagai hak istimewa kelompok kuat.

Distribusi kemerdekaan memerlukan perubahan cara negara mengukur keberhasilan. Pemerintah tidak cukup memamerkan pertumbuhan ekonomi, investasi, pembangunan fisik, dan penurunan angka kemiskinan. Negara harus mengukur kualitas pekerjaan, upah riil, mobilitas sosial, kepemilikan aset, akses terhadap layanan dasar, kualitas lingkungan, dan ketahanan keluarga menghadapi guncangan. Pertumbuhan baru bermakna ketika produktivitas meningkat, pekerjaan layak bertambah, kemiskinan turun secara berkelanjutan, dan kesenjangan kesempatan menyempit.

Keadilan sosial juga menuntut kebijakan yang membatasi pemusatan kekayaan dan kekuasaan. Negara perlu memperkuat perpajakan yang progresif, memberantas penghindaran pajak, melindungi persaingan usaha, memperluas akses modal bagi UMKM, mempercepat reforma agraria, dan meningkatkan mutu pendidikan publik. Pemerintah harus memastikan pembangunan daerah memperoleh dukungan fiskal yang memadai agar tempat kelahiran tidak menentukan mutu pelayanan yang diterima seseorang. Setiap rupiah anggaran harus berpihak pada peningkatan kemampuan rakyat, bukan sekadar memperbesar konsumsi politik dan administratif negara.

Demokrasi harus ikut mendistribusikan kemerdekaan. Rakyat tidak boleh hanya hadir sebagai pemilih setiap lima tahun. Mereka harus memiliki ruang untuk mengawasi anggaran, mengkritik kebijakan, menuntut pelayanan, dan menggugat penyalahgunaan kekuasaan. Kebebasan berpendapat, pers yang independen, perguruan tinggi yang kritis, serta lembaga hukum yang berintegritas menjadi syarat agar kekuasaan tetap melayani kepentingan umum. Kemerdekaan kehilangan jiwa ketika kritik dianggap ancaman dan kepatuhan diperlakukan sebagai ukuran nasionalisme.

Pada usia ke-81, Indonesia tidak membutuhkan perayaan yang lebih megah. Indonesia membutuhkan keberanian yang lebih besar untuk melihat jarak antara janji kemerdekaan dan kenyataan rakyat. Para pemegang kekuasaan serta pemilik modal perlu menyadari bahwa stabilitas tidak akan bertahan jika kemakmuran terus terkonsentrasi. Ketimpangan yang dibiarkan dapat melahirkan frustrasi, ketidakpercayaan, konflik sosial, dan pelemahan demokrasi. Biaya memperbaiki kerusakan tersebut akan jauh lebih besar daripada biaya membangun keadilan sejak awal.

Kemerdekaan harus hadir di meja makan keluarga, ruang kelas, tempat kerja, puskesmas, lahan petani, pasar rakyat, serta ruang pengambilan keputusan. Kemerdekaan harus memberi setiap anak harapan bahwa kerja keras dan kemampuan dapat mengubah nasibnya. Ia harus memberi pekerja upah yang layak, petani harga yang adil, pelaku usaha akses pasar, dan warga perlindungan hukum yang setara.

Tugas generasi sekarang bukan lagi merebut kemerdekaan dari penjajah, melainkan mendistribusikan manfaatnya kepada seluruh rakyat. Itulah bentuk penghormatan paling jujur kepada para pendiri bangsa. Ketika kebebasan politik bertemu dengan keadilan ekonomi, perlindungan sosial, dan kesetaraan kesempatan, kemerdekaan berhenti menjadi slogan tahunan. Ia berubah menjadi pengalaman hidup yang nyata bagi setiap warga Indonesia.

*Penulis: Syafruddin Karimi (Guru Besar Departemen Ekonomi Universitas Andalas)

The post Distribusi Kemerdekaan appeared first on Langgam.id.

Berdasarkan catatan Stasiun Arau, presipitasi berlangsung selama 7 jam nonstop (16.01 hingga 23.00 WIB) dengan akumulasi tinggi hujan (rainfall depth) mencapai 132,5 mm. Angka ini menunjukkan rata-rata intensitas hujan sebesar 18,93 mm/jam, yang secara kriteriahidrologi tergolong dalam kategori hujan lebat.

Jika dibandingkan dengan kejadian ekstrem pada 3 Agustus 2026 lalu, volume presipitasi kali ini memang lebih rendah. Pada 3 Agustus 2026, Stasiun Arau mencatat hujan sangat lebat mengguyur selama 10 jam nonstop (10.01–20.00 WIB) dengan akumulasi presipitasi masifsebesar 384,5 mm (intensitas rata-rata 38,45 mm/jam).

Perbandingan Sedimentasi Pasca-Banjir

Hal yang sangat menarik untuk dicermati secara teknis hidro-sedimentologi adalah fenomena pembentukan endapan sedimen di segmen hilir Batang Kuranji pasca-banjir 14 Agustus 2026 yang ternyata tercatat jauh lebih sedikit dibandingkan kondisi pasca-banjir 3 Agustus 2026.

Untuk memverifikasi dinamika ini, evaluasi lapangan dilakukan secara berkala di segmenhilir dengan memperhatikan elevasi pasang air laut:

1.​Survei 8 Agustus 2026 (5 hari pasca-banjir 3 Agustus): Pengamatan pada pukul07.37 WIB mencatat kedudukan pasang air laut berada pada fase surut –20 cm.

2.​Survei 15 Agustus 2026 (1 hari pasca-banjir 14 Agustus): Pengamatan padapukul 15.44 WIB mencatat kedudukan air laut berada pada fase surut yang lebih rendah, yaitu –50 cm.

Secara teoretis, fase surut laut yang lebih rendah (–50 cm) pada 15 Agustus 2026 menghasilkan kemiringan garis hidrolis (hydraulic gradient) yang lebih curam menuju muara dibandingkan kondisi surut pada 8 Agustus 2026 (20 cm). Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa penumpukan dan sebaran sedimen pada 8 Agustus 2026 justru jauh lebih luas dan lebih tinggi dibandingkan kondisi pengendapan pada 15 Agustus 2026.

Gambar 3. Akumulasi dan sebaran sedimen yang tebal di segmen hilir Batang Kuranji (sisi sebelum Jembatan Raya Nanggalo) pada 8 Agustus 2026 pukul 07.37 WIB, saat kondisi laut surut pada elevasi –20 cm dari MSL (5 hari pasca-banjir 3 Agustus).

Kapasitas Pembilasan Alami (Self-Flushing) Sungai

Temuan komparatif ini mengonfirmasi dua prinsip penting dalam perilaku hidraulik Batang Kuranji:

Pertama, aliran Batang Kuranji terbukti masih memiliki gaya dorong alir (tractive force) yang efektif untuk melakukan pembilasan alami (self-flushing). Debit banjir 14 Agustus 2026 tidak hanya membawa muatan sedimen baru dari erosi hulu, tetapi juga berhasil menggerus sertamembilas sisa-sisa material pengendapan lama yang sempat menumpuk akibat pembentukanrezim subkritis pascabanjir 3 Agustus sebelumnya.

Kedua, fenomena ini mempertegas bahwa pengerukan badan utama sungai secara mekanis di segmen hilir saat ini belum mendesak untuk dilakukan. Intervensi alat berat yang tidak terencana di badan sungai utama justru berisiko merusak profil kesetimbangan alami sun aiyang sedang berproses membilas muatannya sendiri ke laut.

Urgensi Pembukaan Muara Kuranji

Dibandingkan menghabiskan anggaran untuk pengerukan masif di alur utama hilir (seperti segmen Nanggalo dan Padang Utara), prioritas penanganan hidrolika harus dialihkan ke titik muara. Pembukaan dan penataan mulut Muara Batang Kuranji adalah langkah kunci yang paling mendesak.

Selama mulut muara masih tersumbat oleh ambang batuan karang dasar dan sedimentasipesisir pantai (alongshore sediment transport), potensi jet pembilasan alami sungai (flushing jet) akan terhambat untuk melontarkan sedimen secara penuh ke laut dalam Samudra Hindia.

Pemerintah daerah bersama instansi teknis terkait (seperti BWS Sumatera V) perlu memfokuskan rekayasa pada pembukaan celah muara—termasuk mempertimbangkan opsipeledakan terarah ambang karang (underwater blasting) dan pembangunan penahangelombang (jetty)—agar aliran pembilasan alami sungai dapat menyalurkan sedimen secara bebas tanpa mengendap kembali di badan sungai.

*Penulis: Mas Mera (Guru Besar Teknik Sipil Universitas Andalas, Kepala Laboratorium Mekanika Fluida dan Hidrolika DTS UNAND)

The post Sedimentasi di Segmen Hilir Batang Kuranji: Kecerdasan Alam dan Urgensi Penataan Muara appeared first on Langgam.id.

RAPBN 2027 membawa pesan optimistis: pendapatan negara meningkat, belanja tetap tumbuh, dan defisit dijaga. Optimisme itu diperlukan untuk menggerakkan ekspektasi pelaku usaha dan masyarakat. Anggaran tetap harus berpijak pada perhitungan yang tahan terhadap guncangan. Kredibilitas fiskal tidak lahir dari angka target yang tinggi. Kredibilitas tumbuh ketika pemerintah mampu menjelaskan dasar target, risiko penyimpangan, dan langkah koreksi yang akan ditempuh. Tanpa itu, optimisme mudah berubah menjadi ilusi.

Pemerintah menargetkan pendapatan negara Rp3.426 triliun, tumbuh 6,8 persen dari outlook 2026. Belanja mencapai Rp4.097,2 triliun atau naik 3,9 persen, sedangkan defisit diarahkan sebesar 2,4 persen produk domestik bruto. Kerangka tersebut memakai asumsi pertumbuhan 6 persen, inflasi 2,5 persen, kurs Rp17.500 per dolar AS, serta imbal hasil SBN 10 tahun sebesar 6,9 persen (Pemerintah Republik Indonesia, 2026).

Target pendapatan 6,8 persen masih mungkin dicapai. Jika ekonomi riil tumbuh 6 persen dan inflasi berada di sekitar 2,5 persen, ekonomi nominal dapat berkembang mendekati 8,5 persen. Basis pajak pun berpeluang membesar. Hubungan itu tidak bekerja otomatis. Penerimaan tetap bergantung pada laba perusahaan, konsumsi, impor, harga komoditas, dividen BUMN, kepatuhan wajib pajak, serta kemampuan administrasi menutup kebocoran.

Ruang kesalahan tetap sempit karena berbagai risiko dapat muncul bersamaan. Pertumbuhan yang lebih rendah mengurangi laba, konsumsi, dan setoran pajak. Normalisasi harga komoditas menekan penerimaan negara bukan pajak. Perdagangan global yang lesu melemahkan ekspor. Rupiah yang melemah dapat menambah sebagian penerimaan dalam rupiah, tetapi juga meningkatkan biaya impor, subsidi, bunga, dan tekanan harga. Satu asumsi yang meleset dapat memengaruhi banyak pos.

Reuters melaporkan perkiraan ekonom Permata Bank bahwa defisit dapat melebar ke kisaran 2,7-2,9 persen PDB jika pertumbuhan hanya sekitar 5,2 persen (Reuters, 2026). Perkiraan ini menunjukkan pentingnya uji ketahanan fiskal. Pemerintah perlu memublikasikan skenario konservatif untuk pertumbuhan, kurs, harga komoditas, dan imbal hasil SBN. Publik juga perlu mengetahui belanja yang tetap dilindungi, belanja yang dapat ditunda, serta bantalan kas yang tersedia.

Strategi penerimaan tidak boleh terus menekan kelompok yang sudah patuh. Pemerintah perlu memperluas basis pajak, mengintegrasikan data, memperbaiki layanan, memberi kepastian aturan, dan menutup celah penghindaran. Reformasi yang sehat mengejar kepatuhan lebih luas dan kebocoran lebih kecil. Negara dapat meningkatkan pendapatan tanpa mengganggu modal kerja, konsumsi, serta investasi yang menjadi sumber penerimaan masa depan. Kepastian kebijakan menjaga kepercayaan dunia usaha terhadap agenda reformasi perpajakan.

Di sisi belanja, kenaikan 3,9 persen lebih tepat disebut ekspansi terukur. Jika PDB nominal tumbuh sekitar 8-9 persen, rasio belanja terhadap PDB berpotensi mengecil. Belanja negara belum cukup kuat menjadi mesin utama pertumbuhan. Dampak stimulus bergantung pada komposisi. Anggaran harus mengutamakan infrastruktur produktif, perlindungan daya beli yang tepat sasaran, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan program yang menarik investasi swasta.

Satu rupiah untuk proyek yang mangkrak tidak setara dengan satu rupiah untuk irigasi, konektivitas, layanan kesehatan primer, atau peningkatan keterampilan kerja. Pemerintah harus menilai setiap program berdasarkan keluaran, hasil, jadwal, dan penanggung jawab. Spending review perlu menghentikan kegiatan berdaya ungkit rendah serta memindahkan anggaran ke program yang cepat menghasilkan manfaat. Disiplin fiskal berarti memilih prioritas secara tegas, bukan memotong semua pos secara seragam.

Asumsi kurs dan imbal hasil SBN juga menuntut kewaspadaan. Keduanya menentukan biaya utang, ruang belanja, dan kepercayaan investor. Jika biaya pembiayaan naik ketika penerimaan melemah, pemerintah menghadapi tekanan dari dua arah. Pengelolaan kas, jadwal penerbitan utang, dan komunikasi kebijakan harus adaptif. Kredibilitas lahir dari kesiapan menghadapi skenario buruk, bukan dari keyakinan bahwa skenario tersebut tidak akan terjadi.

RAPBN 2027 tidak perlu kehilangan ambisi. Pemerintah perlu mendisiplinkan ambisi dengan transparansi, skenario risiko, dan kualitas eksekusi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar tercapainya pendapatan Rp3.426 triliun atau terserapnya belanja Rp4.097,2 triliun. Publik akan menilai anggaran dari kemampuannya menjaga daya beli, menciptakan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, dan bertahan ketika asumsi berubah. Di situlah kredibilitas RAPBN 2027 benar-benar diuji.

*Penulis: Syafruddin Karimi (Guru Besar Departemen Ekonomi Universitas Andalas)

The post Kredibilitas RAPBN 2027 appeared first on Langgam.id.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kemendikdasmen Tahun Ajaran 2023/2024 dan 2024/2025 menunjukkan beberapa capaian yang patut diapresiasi. Akan tetapi, ada beberapa pekerjaan rumah yang hanya bisa diselesaikan dengan gerakan bersama tiga aktor tersebut, yaitu guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan daerah atau kemenag.

Dinas pendidikan dan kemenag adalah ujung tombak pemerataan dan tata kelola. Di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, pihak-pihak terkait seperti dinas pendidikan dan kemenag adalah pihak yang paling tahu kondisi riil di lapangan, sekaligus pemegang kunci desentralisasi anggaran. Sayangnya, data menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur sekolah masih jauh dari selesai.

Berdasarkan data Kemendikdasmen tahun ajaran 2024/2025, dari 1,18 juta ruang kelas SD di Indonesia, 60,3 persen berada dalam kondisi rusak, dengan rincian 27,22 persen rusak ringan, 22,27 persen rusak sedang, dan 10,81 persen rusak berat. Provinsi seperti Sulawesi Barat dan Papua Pegunungan bahkan mencatat lebih dari 21 persen ruang kelas SD dalam kondisi rusak berat.

Di sinilah peran pihak terkait diuji: mempercepat pengajuan rehabilitasi lewat program revitalisasi sekolah yang sudah berjalan sejak Mei 2025, memastikan data kerusakan by-name by-address akurat, dan mengawal agar anggaran benar-benar sampai ke sekolah yang paling membutuhkan, bukan hanya yang paling dekat dengan pusat kota.

Dinas pendidikan juga memegang peran penting dalam menekan angka anak yang hilang di persimpangan jenjang. Angka putus sekolah nasional sebenarnya sudah relatif rendah, di bawah 1 persen di semua jenjang (SD 0,16 persen, SMP 0,12 persen, SMA 0,13 persen, SMK 0,19 persen menurut Dapodik TA 2024/2025). Namun yang jauh lebih mengkhawatirkan adalah lebih dari 20 persen lulusan SMP yang memilih tidak melanjutkan ke SMA atau SMK, menurut data Susenas terbaru. Gerakan Anak Rentan Putus Sekolah (ARPS) yang digagas Kemendikdasmen hanya akan efektif jika dinas pendidikan dan kemenag di daerah aktif memetakan siswa berisiko dan menghubungkannya dengan bantuan konkret, seperti subsidi transportasi, asrama siswa di daerah terpencil, atau jemput bola ke keluarga rentan ekonomi.

Di sisi anggaran perguruan tinggi, meski ini ranah pemerintah pusat, dinas pendidikan daerah tetap punya peran mendorong siswa SMA atau SMK melanjutkan studi. Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi nasional baru 32,00 persen pada 2024, dengan kesenjangan tajam antara kota (38,60 persen) dan desa (21,16 persen). Mengubah pola pikir yang lebih memilih mendodol sawit dengan uang dua ratus ribu sehari daripada kuliah menjadi tantangan tersendiri. Sosialisasi beasiswa seperti KIP Kuliah di sekolah-sekolah pinggiran dan daerah 3T semestinya menjadi agenda rutin dinas pendidikan, bukan sekadar informasi yang menggantung di papan pengumuman.

Kepala sekolah atau madrasah adalah manajer yang menentukan wajah institusinya sehari-hari. Jika dinas pendidikan mengatur kebijakan dari atas, kepala sekolah adalah yang menerjemahkannya menjadi kenyataan di lapangan. Soal sanitasi, misalnya, kabar baiknya cukup menggembirakan: lebih dari 80 persen sekolah di setiap jenjang kini memiliki sumber air yang cukup, dengan rincian SMK 89,86 persen, SMA 87,66 persen, SD 85,11 persen, dan SMP 84,87 persen. Namun capaian ini perlu terus dirawat, dan di sinilah kepala sekolah berperan menjaga agar fasilitas yang sudah ada tidak terbengkalai, sekaligus mengajukan perbaikan lewat jalur yang tepat ketika kerusakan mulai terjadi.

Kepala sekolah atau madrasah juga adalah pengelola langsung sumber daya guru. Data BPS menunjukkan capaian yang cukup membanggakan: 97,33 persen guru di Indonesia telah memenuhi kualifikasi akademik minimal S1 atau D4 pada tahun ajaran 2023/2024, meningkat menjadi lebih dari 95 persen di semua jenjang pada TA 2024/2025 (SD 97,46 persen, SMP 98,32 persen, SMA di atas 98 persen). Modal ini besar, tapi kualifikasi ijazah saja tidak cukup. Kepala sekolah yang baik adalah yang mampu memetakan kebutuhan pelatihan gurunya, mendorong budaya belajar kolegial antarguru, dan memastikan kurikulum yang diajarkan benar-benar relevan dengan kebutuhan siswa, bukan sekadar mengejar target administratif.

Satu hal lagi yang menjadi tanggung jawab langsung kepala sekolah atau madrasah adalah kepekaan terhadap siswa yang mulai menunjukkan tanda-tanda akan putus sekolah. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menekankan pentingnya sekolah peka mendeteksi perubahan perilaku murid, seperti peningkatan absensi, penurunan capaian belajar, hingga perilaku indisipliner berulang, sebagai sinyal dini kerentanan putus sekolah. Ini hanya bisa berjalan jika kepala sekolah membangun sistem deteksi dini yang benar-benar hidup, bukan sekadar dokumen kebijakan.

Guru adalah garda terdepan yang menentukan kualitas sesungguhnya. Pada akhirnya, semua kebijakan dan infrastruktur akan bermuara pada satu titik, yaitu apa yang terjadi di dalam kelas, antara guru dan siswa. Guru adalah pihak yang paling tahu kapan seorang anak mulai kehilangan motivasi, kapan metode mengajar perlu diubah, dan kapan seorang siswa butuh dukungan lebih dari sekadar nilai rapor.

Dengan kualifikasi akademik yang sudah relatif tinggi secara nasional, tantangan guru kini bergeser dari sekadar memenuhi syarat ijazah menjadi terus mengembangkan kompetensi pedagogik dan digital. Pelatihan berkelanjutan, keterlibatan dalam komunitas belajar guru, dan kemauan mengadopsi metode mengajar yang relevan dengan kebutuhan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan literasi digital, menjadi kunci agar kualifikasi tinggi ini benar-benar berbuah kualitas pembelajaran, bukan sekadar status administratif.

Guru juga memegang peran penting dalam pencegahan putus sekolah, terutama lewat dukungan psikologis dan konseling dasar. Seperti disampaikan Wamendikdasmen, banyak anak menghadapi kelelahan mental, dan setiap guru idealnya memiliki keterampilan dasar untuk mengenali serta merespons hal ini, bukan hanya guru bimbingan konseling. Dukungan emosional yang konsisten dari guru kelas maupun guru mata pelajaran bisa menjadi penentu apakah seorang siswa bertahan atau justru menyerah di tengah jalan.

Kemerdekaan yang dimulai dari tiga meja kerja. Data-data ini menunjukkan bahwa perjalanan pendidikan Indonesia tidak melulu suram; ada kemajuan nyata dalam sanitasi sekolah, kualifikasi guru, dan penekanan angka putus sekolah. Namun kemajuan itu tidak akan bertahan, apalagi meluas, tanpa kerja bersama dari tiga meja kerja yang paling menentukan: kantor dinas pendidikan yang mengatur kebijakan dan anggaran, ruang kerja kepala sekolah yang mengelola sumber daya harian, dan ruang kelas tempat guru bertemu langsung dengan siswa.

Hari Kemerdekaan seharusnya menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai, dan perjuangan itu tidak hanya milik pemerintah pusat. Setiap kepala dinas yang mempercepat rehabilitasi ruang kelas, setiap kepala sekolah yang peka terhadap siswa rentan putus sekolah, dan setiap guru yang terus mengasah caranya mengajar adalah pihak-pihak yang benar-benar membawa kemerdekaan itu masuk ke dalam kelas, bukan hanya berhenti di tiang bendera. (**)

Penulis: Muhammad Nur (Pengawas Madrasah di Sumbar)

The post Kemerdekaan di Ruang Kelas appeared first on Langgam.id.

Keberhasilan ini tentu semakin memperkuat posisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam babak baru sejarah pengelolaan ekonomi Indonesia. Sejak dibentuk pada Februari 2025 lalu, Danantara bersama Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) bukan sekadar menjalankan operasional sebuah unit usaha yang dimiliki oleh negara. Namun kehadiran dua lembaga yang berjalan paralel ini merupakan bagian dari agenda besar untuk mengembalikan BUMN kepada fungsi strategisnya sebagai instrumen negara dalam menciptakan nilai ekonomi, memperkuat kemandirian nasional, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

Sangat wajar dan patutlah kiranya, jika dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR serta DPD RI, Jumat, 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan capaian penting dalam progres restrukturisasi BUMN.

Presiden juga mengungkapkan bahwa ketika Danantara dibentuk, pemerintah menemukan 1.074 BUMN beserta anak dan cucu perusahaan. Jumlah yang sangat besar dan gemuk serta tidak produktif. Presiden bahkan sampai perlu mengeluarkan instruksi agar jumlah komisaris dan jatah tantiem komisaris dihapus karena dinilai tidak adil. Hal yang selama ini dalam ruang diam publik menjadi doa doa karena dianggap tidak fair dan pemborosan.

Hingga Juli 2026, lebih setahun lima bulan sejak berdiri, Danantara berhasil melakukan penutupan 290 BUMN tanpa gejolak. Prestasi ini dijalani oleh Danantara Asset Manajemen agar jumlah perusahaan yang tidak produktif serta struktur direksi dan komisaris yang berlapis tersebut tidak menjadi beban negara dan dana yang selama ini terpakai dapat dialihkan untuk kepentingan rakyat yang lebih merata.

Danantara Asset Manajemen sendiri menargetkan, hingga Desember 2026 yang akan datang, jumlah BUMN yang ada dan dibawah kelolaan BPI Danantara hanay tersisa 300-an BUMN yang produktif dan memberi manfaat bagi pemasukan kas negara.

Tentu saja, transformasi ini harus dijalani dengan serius dan ketat. Angka 300-an BUMN tersebut memperlihatkan bahwa transformasi BUMN tidak boleh berhenti pada slogan efisiensi semata. Apa yang selama ini sudah berjalan seperti melakukan menutup perusahaan yang tidak produktif, melakukan konsolidasi, restrukturisasi, divestasi, dan menggabungkan perusahaan yang memiliki kesamaan lini bisnis membuahkan hasil yang sama sama diinginkan.

Kabar gembira juga sudah disampaikan sebelumnya yaitu ketika BP BUMN dan Danantara melaporkan sukses melakukan penataan terhadap ratusan perusahaan melalui berbagai skema merger dan penutupan. Pada Mei 2026, BP BUMN menyebut 180 perusahaan telah ditata melalui konsolidasi, restrukturisasi, divestasi hingga pembubaran.

Lebih Baik Sedikit Tapi Kuat

Danantara tahu persis bahwa esensi transformasi BUMN yang sedang dijalankan saat ini tidak selalu mudah. Bahkan langkah ini banyak mendapatkan penolakan serta tantangan dari para pengamat dan pihak yang merasa terganggu. Namun esensi dari transformasi yang sedang berjalan bukan tentang mengurangi jumlah BUMN. Yang jauh lebih penting adalah membangun struktur korporasi yang sehat, sederhana, fokus dan mampu bersaing.

Selama ini, struktur BUMN sangat komplek. Bayangkan sebuah BUMN memiliki anak dan cucu sampai cicit yang tidak linier dengan bisnis utama holdingnya. Itu baru di satu BUMN, dan tak jarang pula, sesama BUMN saling berebut pasar yang sama dan tumpang tindih serta saling mengejar konsumen yang sama pula.

Struktur seperti inilah yang selama ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih fungsi, biaya overhead yang tinggi, konflik kepentingan, serta kesulitan dalam pengawasan.

Danantara bersama BP BUMN dibawah kendali Chief Operating Officer/Kepala Badan Pengatur BUMN Donny Oskaria kini mengubah pendekatan tersebut. Perusahaan negara diarahkan untuk kembali kepada core business. Bisnis yang tidak memiliki hubungan strategis dengan bisnis inti dapat dilepas, dikonsolidasikan atau ditempatkan pada entitas yang lebih tepat. Artinya, BUMN yang memiliki core business yang sama disatupadukan dalam satu entitas agar tidak terjadi rebutan pasar dan tumpang tindih program.

Hal ini sudah dilakukan oleh PT Hotel Indonesia Natour (InJourney Hospitality) dimana saat ini hampir semua hotel hotel yang selama ini dikelola oleh BUMN diserahkan pengelolaanya kepada PT HIN dan ditunjuk menjadi operator tunggal layanan perhotelan yang dimiliki oleh BUMN. HIN kini mengelola bukan hanya hotel dibawah Group Hotel Indonesia dan KHASS, namun juga sudah mengelola dan menjadi operator hotel yang dimiliki oleh IAS Group, Pertamina (PatraJasa Hotel dan lainnya).

Hal yang sama juga dilakukan pada BUMN Karya. Danantara dan BP BUMN mengarahkan perusahaan-perusahaan konstruksi untuk terlebih dahulu melepaskan bisnis yang tidak terkait dengan bisnis inti, kemudian melakukan konsolidasi. Tujuh BUMN Karya—Hutama Karya, Waskita Karya, Pembangunan Perumahan, Wijaya Karya, Brantas Abipraya, Adhi Karya dan Nindya Karya—dipersiapkan untuk dikonsolidasikan menjadi struktur yang lebih kuat.

Pendekatan serupa juga dilakukan pada sektor lain. Konsolidasi perusahaan asuransi BUMN diarahkan untuk membangun industri yang lebih sehat, efisien dan kompetitif, dengan penguatan integrasi bisnis, tata kelola dan permodalan.

Dengan demikian, restrukturisasi bukan berarti menghilangkan kekuatan BUMN, melainkan mengubah banyak perusahaan yang kecil, tumpang tindih dan tidak efisien menjadi entitas yang lebih besar, fokus dan memiliki daya saing kuat.

Bintang Kehormatan untuk Pengelola Danantara

Jadi sudah pada tempatnyalah jika pada Pidato Kenegaraannya pagi tadi di Gedung Parlemen Senayan, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasinya kepada BPI Danantara yang diniai sukses menjalankan program transformasi sebagaimana diamanatkan oleh Presiden saat pembentukan lembaga ini di tahun 2025 lalu.

Janji Presiden untuk memberikan penghargaan Bintang Kehormatan kepada CEO dan COO Danantara tentu tidak serta merta disampaikan Presiden apalagi diforum kenegaraan. Hal itu adalah apresiasi tinggi Kepala Negara kepada Danantara khususnya Danantara Asset Manajemen (DAM) dibawah kendali Donny Oskaria.

Hal ini juga menjadi pelecut semangat DAM untuk terus melanjutkan langkah transformasi agar badan usaha yang selama ini dicitrakan sebagai unit usaha yang merugi dan boros berubah menjadi sebuah entitas bisnis yang memberikan dampak ekonomi tinggi kepada kas negara.

COO Danantara Donny Osakria sendiri secara terbuka menyebut langkah yang dilakukan DAM sebagai governance reset. Langkah itu antara lain melakukan evaluasi total yang mencakup kebijakan akuntansi, kualitas dan pencatatan aset, sistem tata kelola serta manajemen risiko.

Ini penting karena perusahaan yang terlihat menghasilkan laba belum tentu benar-benar sehat. Hal ini sejalan dengan pikiran Presiden yang berulang kali menyoroti adanya BUMN yang tidak produktif dan terus mengalami kerugian tetapi dalam laporan terlihat seolah-olah menghasilkan keuntungan. Karena itu, dengan adanya langkah langkah evaluasi tadi, pembenahan dan tata kelola menjadi syarat mutlak agar kinerja BUMN dapat diukur secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan rakyat.

Dengan tata kelola yang lebih baik, kesalahan investasi, pemborosan, aset yang tidak produktif, struktur biaya yang berlebihan dan praktik pengambilan keputusan yang tidak sehat dapat ditekan. Pada titik inilah Danantara tidak hanya berfungsi sebagai pengelola aset, tetapi menjadi instrumen penting untuk memastikan aset negara dikelola secara profesional.

Saya mencoba menghimpun data data dari berbagai sumber termasuk media yang melaporkan capaian laba bersih BUMN pada 2025 yang mencapai Rp326 triliun. Angka ini meningkat 75,3 persen dibandingkan 2024 yang telah dikoreksi menjadi Rp186 triliun. Dividen BUMN yang disetorkan kepada negara pada 2025 mencapai Rp142,3 triliun, meningkat 67 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, pada tahun 2026 yang sedang berjalan, hingga Juni 2026 sejumlah BUMN juga mencatat pertumbuhan laba yang signifikan. Laba bersih Pegadaian 84,4 persen, Pelindo 60,4 persen dan PTPN 54,4 persen. Tentu saja, angka angka tersebut memberikan indikasi bahwa agenda perbaikan fundamental BUMN mulai menunjukkan hasil yang positif.

Transformasi = Menghemat Uang untuk Rakyat

Kembali ke pidato Presiden tadi pagi, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa restrukturisasi telah menghasilkan penghematan biaya yang signifikan. Penghematan tersebut antara lain berasal dari biaya yang sebelumnya terserap untuk struktur yang tidak produktif. Hal inilah yang menjadi salah satu esensi transformasi yang dilakuka oleh Danantara dimana aksi korporasi ini tidak hanya mengejar berapa banyak perusahaan yang dimiliki, tetapi berapa besar nilai ekonomi yang dapat diciptakan dari aset negara.

Artinya, Presiden tahu betul bahwa target yang dibebankan kepada para manager dibawah pemerintahannya akan diukur dari produktivitas, profitabilitas, efisiensi serta kontribusi kepada negara.

Pada akhirnya, ketika Presiden meminta persetujuan perserta sidang tahunan untuk memberikan bintang kehormatan kepada CEO dan COO Danantara, maka kita juga harus menyetujui juga sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan dan pencapaian yang diraih oleh Danantara yang sukses menjalankan peran menjadikan BUMN sebagai “Rumah Ekonomi Bangsa”.

Kami setuju, sangat setuju Pak Presiden. Demikianlah semestinya. ***

*Penulis: Boby Lukman (Karyawan BUMN)

The post Danantara dan BP BUMN: Menata BUMN Menjadi “Rumah Ekonomi Bangsa” appeared first on Langgam.id.