Ketua Penggagas Perda AKB: Gubernur Sumbar Harus Ambil Alih Pengendalian Covid-19

PPDB Online SMA Sumbar, perda akb

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Hidayat. (Foto. Dok. DPRD Sumbar)

Langgam.id – Ketua Penggagas Peraturan Daerah (Perda) Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Hidayat berpendapat bahwa kondisi covid-19 saat ini mesti mengambil langkah kongkrit. Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah harusnya kembali ambil alih komando.

“Gubernur mestinya ambil alih komando pencegahan dan pengendalian covid-19 secara kongrit dan berkelanjutan melalui pendekatan hukum secara komprehensif,” kata Hidayat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (16/5/2021).

Menurutnya, pencegahan dan pengendalian covid-19 bukan hanya penindakan dan pelarangan yang melibatkan seluruh komponen terkait dalam setiap operasi guna pencapaian tujuan.

“Lakukanlah pendekatan riset secara ilmiah melalui pendekatan berbagai disiplin ilmu terlebih dahulu sebelum mengambil kebijakan,” jelas Hidayat yang juga anggota DPRD Sumbar itu.

Amanah Perda nomor 2 tahun 2020 tentang AKB, kata dia, mesti diterapkan secara keseluruhan, bukan hanya fokus kepada penindakan dan pelarangan.

Baca juga: Antisipasi Lonjakan Covid-19, SPH Pinjam 2 Ventilator ke RSUP M Djamil

Sebab, tanpa adanya dukungan dan kesadaran seluruh komponen masyarakat maka menjadi medan tempur yang berat bagi pemerintah untuk sukses melakukan pencegahan dan pengendalian covid19.

“Bila soal anggaran yang jadi problem. Sesungguhnya bapak gubernur bisa melakukan refocusing anggaran kembali (peraturan perundang undangannya cukup jelas mengatur hal ini),” ujarnya.

“Namun, mesti jelas dan terukur, efektif efisien serta dapat dipertanggungjawabkan kegunaan anggaran tersebut. Jangan sampai terjadi lagi seperti tahun lalu sesuai hasil temuan BPK dimana puluhan miliar anggaran digunakan tanpa kesesuaian ketentuannya,” sambungnya.

Diakuinya secara psikologis sosial yang dirasakannya terkait penggunaan anggaran covid19, masyarakat mengeluh lantaran anggaran dikorupsi. Maka itu, penanganan covid-19 tidak akan selesai.

“Masyarakat mengatakan covid-19 ini tidak akan selasai, karana anggarannya sudah dikorupsi. Minta maaflah kepada rakyat bahwa kita belum sepenuhnya membelanjakan uang rakyat untuk pencegahan dan pengendalian covid-19 ini dengan baik dan benar karena suatu alasan,” tuturnya. (Irwanda/Ela)

Baca Juga

Pengadaan barang rumah tangga di rumah dinas Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menjadi sorotan.
Miliaran Rupiah Pengadaan Barang Mewah di Rumah Dinas Vasko Ruseimy
Anggaran Disorot, Pemprov Sumbar: Semua Transparan dan Bisa Dipantau!
Anggaran Disorot, Pemprov Sumbar: Semua Transparan dan Bisa Dipantau!
Rumah dinas wakil gubernur Sumatra Barat Vasko Ruseimy di Jalan Flamboyan Padang Barat
Penjelasan Pemprov Proyek Sumur Bor Rp250 Juta di Rumah Dinas Wagub
Pemprov Sumbar menyiapkan anggaran Rp885 juta untuk renovasi rumah dinas Sekda. Di luar itu juga ada anggaran pemeliharaan senilai Rp90 juta.
Anggaran Renovasi Rumah Dinas Sekda Sumbar Capai Rp800 Juta Lebih
Kasus Peluru Nyasar di UNP, Kodam Tutup Sementara Lapangan Latihan Tembak
Kasus Peluru Nyasar di UNP, Kodam Tutup Sementara Lapangan Latihan Tembak
Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menyiapkan anggaran sebesar Rp. 3.7 miliar untuk jasa tenaga keamanan.
Pemprov Sumbar Gelontorkan Anggaran Rp3,7 Miliar untuk Jasa Keamanan Kantor Gubernur