Langgam.id – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI Anwar Usman melakukan kunjungan ke Sumatra Barat (Sumbar). Kunjungan untuk menjalin kerja sama di berbagai perguruan tinggi, salah satunya dengan Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand).
Kunjungan tersebut sebagai bentuk komitmen kemitraan MK dengan dengan dunia kampus. Dalam kunjungannya ke Sumbar, Anwar Usman disambut Gubernur Sumbar Mahyeldi di Auditorium Gubernuran Sumbar, Jumat (26/3/2021).
Gubernur Sumbar Mahyeldi sangat bersyukur dengan hadirnya MK di Sumbar. Apalagi di Sumbar sudah ada nagari sadar konstitusi dan diharapkan bisa ada lebih banyak lagi, sehingga masyarakat lebih sadar hukum.
Mahyeldi mengungkapkan, meningkatkan kesadaran masyarakat merupakan bentuk implementasi atau pengamalan amanat konstitusi dengan mencerdaskan kehidupan bangsa terhadap hukum.
“Karena masyarakat kita memang inginkan memacu dan memicu kesadaran hukum, sehingga yang akan melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum bisa kita cegah sedini mungkin,” katanya.
Dengan kerja sama ini terang Mahyeldi, Pemprov Sumbar menyambut baik, karena perguruan tinggi memegang peranan terpenting. Dalam setiap konsep atau sistem hukum apapun yang dianut, penegak hukum dituntut untuk lebih memahami cita hukum yang berlaku, serta dapat menggali nilai-nilai keadilan dalam setiap penyelesaian kasus hukum.
“Di tangan mereka itulah wajah hukum ditampilkan. Di tangan mereka pula, terletak kewajiban untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan, sebagaimana yang terkandung dalam konsep dan sistem hukum secara lebih optimal,” ujarnya.
Dia berharap dengan hadirnya MK di Sumbar, memberikan hal positif yang bisa mencerdaskan dan menciptakan sadar hukum. Penegakkan hukum tidak semata hanya menjadi tanggung jawab penegak hukum semata, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga bangsa Indonesia.
“Kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi nilai dan norma hukum juga penting untuk diwujudkan. Budaya kesadaran hukum masyarakat menjadi elemen yang tidak terpisahkan bagi tegaknya hukum dan konstitusi negara,” sebutnya.
Selain itu, ia mengatakan, tahun lalu Sumbar telah melakukan pemilihan kepala daerah serentak. Masyarakat Sumbar telah menerima hasil keputusan MK merupakan wujud dalam mengawal demokrasi dan menjaga persatuan bangsa Indonesia.
“Alhamdulillah, keputusan MK dapat diterima masyarakat dengan baik. Walaupun saat ini masih ada dua daerah yang belum menerima keputusan,” ujarnya.
Selain itu katanya, Sumbar telah membuktikan akan sadar hukum dengan tidak adanya gejolak dan menerima semua apa yang sudah diputuskan oleh MK. MK telah melakukan proses persidangan sengketa sesuai prosedur dan disaksikan oleh jutaan mata masyarakat indonesia.
Sementara itu, Ketua MK RI Anwar Usman mengucapkan selamat kepada Mahyeldi dan Audy Joinaldi yang telah dilantik sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Sumbar periode 2021-2024. Ia berharap semoga bisa menjalankan pemerintahannya dengan baik.
“Saya yakin Bapak Gubernur dan Wagub Sumbar ini akan menjalankan tugasnya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat Sumbar dan menjalankan tugas bangsa dan negara Indonesia,” ujarnya.
Dengan tidak mengutamakan kepentingan partai politik yang mengusung menjadi Gubernur dan Wagub Sumbar, dia meminta tidak ada lagi loyalitas partai.
“Saya minta tidak ada lagi loyalitas partai, akan berakhir manakala ketika bapak gubernur dilantik harus memberikan pemikiran dan jiwa raga untuk kepentingan masyarakat dan negara,” tegasnya.
Dia juga menjelaskan bahwa Sumbar telah membuktikan dalam adat budayanya dalam penyambutan tamu harus disambut dengan hati yang bersih. Karena memang dunia hukum cenderung digagas oleh orang Sumbar.
“Kami sangat bangga masyarakat Sumbar bisa menerima semua keputusan yang telah kami berikan. Bahkan masyarakat Sumbar tetap mengedepankan sikap santun dan damai, tanpa ada gejolak sedikitpun,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan mengenai fungsi MK sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, pelindung hak konstitusional warga negara, dan penegak ideologi negara. Karena Pancasila sebagai ideologi negara merupakan bagian dari UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia, maka menegakkan konstitusi sama halnya dengan menegakkan ideologi negara.
“Kuncinya menggali nilai-nilai keadilan dalam setiap penyelesaian kasus hukum yang seadil-adilnya dan dapat diterima masyarakat,” ujarnya. (Rahmadi/yki)
