Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Ketua Komnas HAM RI meminta Gubernur Sumbar selesaikan konflik agraria dengan mediasi.
Langgam.id - Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik mendorong Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyelesaikan konflik agraria lewat jalur mediasi. Menurutnya, penyelesaian konflik agraria menggunakan pendekatan dialogis dinilai efektif dan dapat mencegah konflik tak berujung atau kekerasan.
Sebelumnya, Damanik bertemu dengan Gubernur Mahyeldi, Kamis (12/5/2022). Didampingi Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumbar Sultanul Arifin, mereka membahas jalan penyelesaian konflik agraria yang ada di Sumbar.
Menurut Damanik, hampir semua konflik agraria di Sumbar berada di tingkat kabupaten/kota. Jalur penyelesaian dengan mediasi, kata Damanik, dinilai efektif sebelum persoalan agraria semakin meluas dan berujung konflik.
"Dari pertemuan kemarin, gubernur setuju dengan usulan kita dan akan segera menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan pimpinan daerah tingkat dua. Mediasi ini dikelola oleh Pemda dan juga elemen lain seperti kepolisian, kejaksaan dan masyarakat sipil. Ini terbukti di sejumlah daerah dan lebih efektif," ujar Damanik saat berdiskusi dengan sejumlah awak media di Kantor Komnas HAM Sumbar, Jumat (13/5/2022).
Efektifnya penyelesaian konflik agraria lewat jalur mediasi oleh pemerintah daerah, kata Damanik, akan sangat ditentukan oleh sikap pro aktif Pemda. Sebab, Komnas HAM RI sudah sangat banyak menerima laporan dari daerah, yang sebenarnya dapat diselesaikan oleh pejabat setempat dengan pendekatan dialogis.
"Jadi kalau ada kasus lagi, tidak perlu lagi Komnas HAM pusat datang ke daerah-daerah karena kasus konflik agraria ini sangat banyak," ungkapnya.
Damanik mengatakan, bahwa berlarut-larutnya konflik agraria di daerah turut dipengaruhi karena minimnya peran aktif pemerintah setempat. "Kalau di Indonesia, ada ribuan persoalan agraria dan itu tidak akan efektif kalau diselesaikan atas dorongan Komnas HAM saja," jelasnya.
Kendati demikian, Damanik menyebut, bahwa hal itu tak menutup upaya masyarakat menempuh jalur hukum dalam penyelesaian konflik.
"Kalau ada yang menempuh lewat jalur pengadilan, itu tentu boleh-boleh saja dengan berlandaskan pada koridor hukum yang berlaku," sebutnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Komnas HAM Sumbar Sultanul Arifin turut menyambut baik tanggapan gubernur atas usulan jalur mediasi dalam penyelesaian konflik agraria. Sejauh ini, kata dia, ada 10 kasus konflik agraria di Sumbar yang mencuat ke permukaan dalam lima tahun belakangan.
Baca juga: Konflik Agraria di Pasbar Terus Bergulir, Masyarakat Datangi Komnas HAM Terkait Dugaan Intimidasi
"Rata-rata memang konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan seperti yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat, kemudian juga ada di Solok Selatan," ujar Sultanul.
Sultanul menambahkan, selain pentingnya jalur mediasI, lembaganya akan terus mengawal hak-hak masyarakat dalam upaya reforma agraria di sejumlah daerah yang berkonflik.
—
