Langgam.id - Ketua DPRD Sumatra Barat Supardi mengatakan, sejarah antara Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) perlu dibentangkan. Hal tersebut karena narasi sejarah umumnya masih menilai PRRI sebagai pemberontakan.
Supardi tak setuju dengan narasi tersebut. "PRRI bukanlah pemberontakan," katanya saat membuka Festival PDRI 2022 di Payakumbuh, Senin (12/12/2022). Politikus Partai Gerindra itu berkata perlu ada pelurusan sejarah soal perjuangan pasca kemerdekaan di Sumatra Barat.
Terkait PDRI, menurutnya, sudah jelas menyisakan kekaguman. "74 tahun silam, tepatnya tanggal 12 Desember 1948 terjadi sejarah yang sangat luar biasa. Yaitu bagaimana republik kita ini dipindahkan dari Yogyakarta ke Sumatra Barat," ucapnya.
Agresi Militer II Belanda pada 19 Desember 1948 yang diikuti penangkapan Sukarno-Hatta dan sebagian besar anggota kabinet, jelas menyebabkan kekosongan pemerintahan. "Jika presiden dan wakil presiden ditahan, tentu Republik kita ini runtuh. Kita semua ndak akan pernah berdiri di Republik ini lagi," kata Supardi.
Lewat pesan kawat, Soekarno Hatta memberikan mandat untuk mendirikan pemerintahan darurat kepada Syafruddin Prawiranegara di Bukittinggi. Dan A.A Maramis di New Delhi India.
Baca Juga: Festival PDRI 2022 Dibuka, Telusuri Kembali Jejak Budaya PDRI Masa Dulu
Namun sebelum pesan kawat itu sampai pada Syafruddin, ia sudah ada inisiatif untuk mendirikan pemerintahan darurat. Tanpa PDRI katanya, tidak akan ada republik ini.
Menurut Supardi, berbicara tentang PDRI yang terjadi pada 1948-1949 tak bisa lepas begitu saja hingga munculnya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada 1958 hingga beberapa tahun setelah itu.
Ia menegaskan anggapan bahwa PRRI adalah aksi pemberontakan adalah salah. "Itu koreksi oleh tokoh-tokoh kita di Sumbar, karena pemerintah pusat melenceng dari konstitusi. Maka tokoh-tokoh kita di Sumbar membentuk PRRI. Tuntutan PRRI tidak pernah ingin keluar dari NKRI," katanya.
Sejarah ini perlu dibentangkan bersama-sama kata Supardi. Hari ini dua tokoh PDRI dan PRRI sudah diberi gelar pahlawan nasional. Yakni Syafruddin Prawiranegara dan M. Natsir.
"Tuntas sudah anggapan kita sebagai pemberontak. Namun semangatnya harus kita jaga. Orang Minang sebagai masyarakat yang kritis, dan tanpa pamrih bagi bangsa," tutur Sapardi. (Dharma Harisa/SS)
