Ketua DPRD Sumbar Minta Gubernur Terbuka dalam Penempatan Pejabat

30 miliar

Ketua DPRD Sumbar Supardi. (Foto: Rahmadi/Langgam.id)

Langgam.id – Ketua DPRD Sumatra Barat (Sumbar) Supardi meminta Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah terbuka dalam peDPRD Snempatan pejabat. Dia meminta proses mutasi juga tidak berdasarkan dukungan saat pilkada.

“Penempatan pejabat harus dilakukan secara terbuka, tidak berdasarkan kepentingan kelompok, daerah maupun dukungan yang diberikan pada saat pemilihan,” kata Supardi, Jumat (12/3/2021).

Hal itu disampaikan Supardi usai mendengarkan pidato Mahyeldi dalam rapat paripurna DPRD Sumbar. Dalam paripurna itui, Mahyeldi mengatakan akan memberikan perhatian besar kepada sektor pertanian, peternakan dan perikanan.

Dia juga akan fokus pada pembangunan infrastruktur. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga jadi program Mahyeldi.

Merespons pidato itu, Supardi menyebut berkualitas sumber daya manusia dan anggaran yang mencukupi akan sangat berpengaruh pada pencapaian target gubernur. Dia berharap gubernur dan wakil gubernur bisa berinovasi untuk mengatasi keterbatasan anggaran.

“Harus ada inovasi dan kreativitas untuk menggenjot penerimaan daerah terutama dari pendapatan asli daerah. Juga dibutuhkan sinergitas dan sinkronisasi dengan program pembangunan nasional serta program pembangunan di kabupaten dan kota agar semua prioritas dapat berjalan secara maksimal,” bebernya.

Supardi juga mengingatkan agar masalah akibat pandemi covid-19 tetap diatasi maksimal. Sebab, kata dia, kondisi pandemi sudah menyebabkan kemiskinan dan meningkatnya pengangguran.

“Upaya penanganan pandemi yang masih berlangsung, pemulihan ekonomi, masalah peningkatan pengangguran dan angka kemiskinan yang terjadi disebabkan pandemi memberikan tekanan yang cukup berat namun harus segera diatasi,” kata dia. (*ABW)

 

Baca Juga

Demo Buruh di DPRD Sumbar, Driver Ojol Suarakan Potongan Aplikator 8 Persen
Demo Buruh di DPRD Sumbar, Driver Ojol Suarakan Potongan Aplikator 8 Persen
Demo Buruh di DPRD Sumbar, Bawa Tuntut Soal Ketenagakerjaan
Demo Buruh di DPRD Sumbar, Bawa Tuntut Soal Ketenagakerjaan
Ilustrasi bayar pajak kendaraan. (FOTO: IST)
Anggota DPRD Sumbar: Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas Pemprov dan ASN Capai Rp7 Miliar
Audiensi KPID Sumbar bersama Ketua KNPI yang juga Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria. (Dok. KPID Sumbar)
KNPI Sumbar Dorong Gugus Tugas Pengawasan Medsos Segera Dibentuk, Perkuat Literasi Digital
Video Viral Asusila Diduga Pejabat Pemprov Sumbar, Anggota DPRD Soroti Etika dan Moral
Video Viral Asusila Diduga Pejabat Pemprov Sumbar, Anggota DPRD Soroti Etika dan Moral
APBD Perubahan Sumbar 2026 Dibahas September, Tunggu Agenda Bamus DPRD
APBD Perubahan Sumbar 2026 Dibahas September, Tunggu Agenda Bamus DPRD