Ketua DPRD Sumbar Berikan Kritik Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19

PKS sementara unggul dalam pemilihan legislatif (pileg) DPRD Sumbar. PKS unggul dari Gerindra. Sedangkan peringkat ketiga ada Partai Golkar.

Gedung DPRD Sumbar. (Foto: Rahmadi)

Langgam.id – Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Supardi berikan kritik terhadap realisasi anggaran penanganan covid-19 di Sumbar yang tak sesuai sasaran yang telah ditetapkan. Dari tiga sektor sasaran yang ada, hanya dua sektor yang dapat dicapai.

“Harusnya ada tiga sasaran yang dicapai dengan anggaran itu yakni penanganan kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi,” Supardi dalam keterangan tertulis, Selasa (15/9/2020).

Berdasarkan Instruksi Mendagri No. 5 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD 2020 tetap fokus pada penanganan covid-19 yang mencakup penanganan bidang kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan optimalisasi penyediaan jaring pengaman sosial.

Menurut Supardi, anggaran sebesar Rp541 miliar untuk sumbar hanya terfokus kepada dua sektor yakni penanganan bidang kesehatan dan penyediaan jaring pengaman sosial. Pemprov Sumbar belum melakukan sasaran poin ketiga yakni penanganan ekonomi dalam bentuk bantuan modal kepada pelaku usaha yang belum masuk program pemulihan nasional untuk menjaga kondisi ekonomi daerah agar tetap hidup.

Supardi menyayangkan hal tersebut karena masih tersisa anggaran penanganan covid-19 lebih kurang Rp60 miliar yang harusnya digunakan untuk penanganan dampak ekonomi terutama kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi.

“Ini belum tersentuh sama sekali,” ucapnya. (Amalia/ABW)

Baca Juga

81 Tahun Sumbar, Ketua DPRD Soroti Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan
81 Tahun Sumbar, Ketua DPRD Soroti Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria
108 Kendaraan Gangguan Usai Isi Pertalite, DPRD Sumbar Minta Investigasi Menyeluruh
BPS Sumbar mencatat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Sumatra Barat melalui pintu masuk Bandara Internasional Minangkabau (BIM)
Nama BIM Diusulkan Jadi Bandara Syekh Burhanuddin, DPRD Sumbar: Perlu Kajian Komprehensif
Demo Buruh di DPRD Sumbar, Driver Ojol Suarakan Potongan Aplikator 8 Persen
Demo Buruh di DPRD Sumbar, Driver Ojol Suarakan Potongan Aplikator 8 Persen
Demo Buruh di DPRD Sumbar, Bawa Tuntut Soal Ketenagakerjaan
Demo Buruh di DPRD Sumbar, Bawa Tuntut Soal Ketenagakerjaan
Ilustrasi bayar pajak kendaraan. (FOTO: IST)
Anggota DPRD Sumbar: Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas Pemprov dan ASN Capai Rp7 Miliar