Ketua DPRD Sumbar Berikan Kritik Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19

PKS sementara unggul dalam pemilihan legislatif (pileg) DPRD Sumbar. PKS unggul dari Gerindra. Sedangkan peringkat ketiga ada Partai Golkar.

Gedung DPRD Sumbar. (Foto: Rahmadi)

Langgam.id Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Supardi berikan kritik terhadap realisasi anggaran penanganan covid-19 di Sumbar yang tak sesuai sasaran yang telah ditetapkan. Dari tiga sektor sasaran yang ada, hanya dua sektor yang dapat dicapai.

“Harusnya ada tiga sasaran yang dicapai dengan anggaran itu yakni penanganan kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi,” Supardi dalam keterangan tertulis, Selasa (15/9/2020).

Berdasarkan Instruksi Mendagri No. 5 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD 2020 tetap fokus pada penanganan covid-19 yang mencakup penanganan bidang kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan optimalisasi penyediaan jaring pengaman sosial.

Menurut Supardi, anggaran sebesar Rp541 miliar untuk sumbar hanya terfokus kepada dua sektor yakni penanganan bidang kesehatan dan penyediaan jaring pengaman sosial. Pemprov Sumbar belum melakukan sasaran poin ketiga yakni penanganan ekonomi dalam bentuk bantuan modal kepada pelaku usaha yang belum masuk program pemulihan nasional untuk menjaga kondisi ekonomi daerah agar tetap hidup.

Supardi menyayangkan hal tersebut karena masih tersisa anggaran penanganan covid-19 lebih kurang Rp60 miliar yang harusnya digunakan untuk penanganan dampak ekonomi terutama kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi.

“Ini belum tersentuh sama sekali,” ucapnya. (Amalia/ABW)

Baca Juga

APBD Perubahan Sumbar 2026 Masih Dibahas di Tingkat Komisi Bersama OPD
APBD Perubahan Sumbar 2026 Masih Dibahas di Tingkat Komisi Bersama OPD
Berita Padang - berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Mantan Ketum KONI Sumbar, Agus Suardi diperiksa Kejari Padang hari ini.
Alasan Kejari Padang Alihkan Status Anggota DPRD Sumbar Beny Jadi Tahanan Kota  
Waka DPRD Sumbar Soal Siswi SD Meninggal, Minta Fakta Diungkap Lewat Jalur Hukum
Waka DPRD Sumbar Soal Siswi SD Meninggal, Minta Fakta Diungkap Lewat Jalur Hukum
Kuasa Hukum Beni Saswin Nasrun Minta Kejati Sumbar Hentikan Kasus, Sebut Bukan Korupsi
Kuasa Hukum Beni Saswin Nasrun Minta Kejati Sumbar Hentikan Kasus, Sebut Bukan Korupsi
Silaturahmi KPID Sumbar dengan Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, Jumat (10/7/2026). (Dok. KPID Sumbar)
Ketua DPRD Sumbar Dorong KPID Masifkan Literasi Media Generasi Muda, Perkuat Regulasi Penyiaran Lokal
Respon DPRD Sumbar Terkait Anggaran Mikrofon Rp900 Juta Lebih
Respon DPRD Sumbar Terkait Anggaran Mikrofon Rp900 Juta Lebih