Ketua DPRD Sumbar Berharap Muhammadiyah dan Aisyiyah Jadi Pencerah

Ketua DPRD Sumbar Berharap Muhammadiyah dan Aisyiyah Jadi Pencerah

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Supardi menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) ke-17 Muhammadiyah dan Aisyiyah Kabupaten Limapuluhkota pada Sabtu (27/5/2023). (Foto: Dok. DPRD Sumbar)

Langgam.id - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Supardi menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) ke-17 Muhammadiyah dan Aisyiyah Kabupaten Limapuluhkota pada Sabtu (27/5/2023).
Dalam pertemuan itu, Supardi berharap Muhammadiyah dan Aisyiyah jadi pencerah untuk menjawab persoalan sosial yang berkembang.

"Muhammadiyah dan Aisyiyah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Sumbar, semoga terus memberikan kontribusi dan manfaat untuk pembangunan moral yang lebih baik di ranah Minang," kata Supardi, sebagaimana dirilis situs resmi DPRD Sumbar, Selasa (29/5/2023).

Menurutnya, banyak persoalan sosial yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah, dengan sinergisitas yang terbangun, maka persoalan-persoalan yang berkembang di tengah masyarakat bisa diselesaikan satu per satu.

Ia berharap Muhammadiyah dengan amal usahanya, bisa mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih berkualitas, sehingga memberikan manfaat lebih ditengah masyarakat

Ketua PW Muhammadiyah Sumbar Dr. Bakhtiar, M.Ag menjelaskan Muhammadiyah didirikan berdasarkan keprihatinan KH. Ahmad Dahlan terhadap kondisi kebangsaan.

"Khususnya dalam bidang keagamaan, sosial dan pendidikan. Dan keprihatinan tersebut masih relevan dengan kondisi saat ini,” kata Bakhtiar.

Untuk itu, katanya, dituntut tanggung jawab kader dan pimpinan Muhammadiyah agar menjadi solusi terhadap permasalahan -permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat akibat pesatnya kemajuan teknologi tadi.

“Di samping yang positifnya, banyak pula dampak negatif yang ditimbulkan akibat kemajuan teknologi, khususnya pada anak-anak. Ini memerlukan perhatian kita bersama, kader dan pimpinan Muhammadiyah,” tukas dosen UIN Imam Bonjol ini.

Kemudian, pembaharuan pemikiran keislaman yang ada di Muhammadiyah dan Aisyiyah telah menimbulkan ijtihad sehingga beberapa persoalan yang awalnya tertutup, sekarang menjadi terbuka.

“Pada tahun 70-an tabu ketika itu bahwa ibu-ibu mengisi posisi tertentu di masyarakat. Oleh Majelis Tarjih Aisyiyah, saat itu sudah mulai dibuka krannya. Misalnya, untuk menjadi kepala sekolah, pemimpin di pemerintahan, dan lainnya,” kata Bakhtiar.

Bakhtiar mengingatkan agar secara keekonomian, baik secara individu maupun persyarikatan, Muhammadiyah harus terus memperkuatnya melalui program-program yang bersentuhan langsung dengan peningkatan ekonomi keluarga.

Menurut Bakhtiar lagi, saat ini banyak yang ingin menggerogoti Muhammadiyah, terutama secara teologi, atau akidah. “Awalnya Muhammadiyah, kemudian di tengah jalan berbelok ke yang lain. Kemudian aset Muhammadiyah, lama-lama menjadi milik yayasan saja,” ujarnya. (*/SS)

Baca Juga

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengajak masyarakat untuk menghindari berbagai jenis sogokan dalam pemilihan calon kepala daerah. Menurutnya Kota
Ketua DPRD Sumbar Ajak Warga Payakumbuh Bijak dalam Menentukan Sikap dalam Pilkada
Bersama dengan perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam menjalankan tugas-tugas dalam menilai dan melakukan pemeriksaan kegiatan kedewanan
Tingkatkan Sinergi Kabupaten/Kota, Forum Bagian Persidangan DPRD se-Sumbar Bakal Dibentuk
Meramaikan masjid dengan berbagai aktivitas kemasyarakatan, merupakan upaya untuk membentengi generasi muda dari maraknya pekat
Ketua DPRD Sumbar: Ramaikan Masjid Agar Bisa Bentengi Generasi Muda dari Pekat
Selama tahun 2023 hingga awal tahun 2024, kegiatan pengelolaan media sosial telah memberikan nuansa baru cara penyampaian informasi.
Kabag Persidangan Ingatkan Tim Kreatif DPRD Sumbar Terus Kembangkan Pemanfaatan IT dalam Pelayanan Publik
Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan batung merupakan SDA yang melimpah pada Kelurahan Ampangan Kapalo Koto, Kota Payakumbuh.
Ampangan Kapalo Koto Penghasil Batung Berkualitas, Supardi: Harus Dikelola Agar Jadi Komoditi Ekspor
Pengentasan kemiskinan merupakan persoalan sosial yang masih menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah daerah. Oleh sebab itu,
Ketua DPRD Sumbar: Pengentasan Kemiskinan Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemda