Langgam.id – Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi mengajak Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi dan Yayasan Pendidikan Fort De Kock kembali duduk bersama untuk mencari solusi terbaik atas sengketa lahan yang hingga kini masih berlanjut.
Syaiful mengatakan, DPRD Bukittinggi sejak awal telah berupaya memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut melalui pendekatan musyawarah. Bahkan, sebelum konflik berkembang seperti saat ini, DPRD Bukittinggi telah mempertemukan kedua belah pihak dalam sebuah rapat.
“Sebelum terjadinya konflik antara Fort De Kock dengan Pemko, DPRD Bukittinggi telah memanggil kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa tanah secara kekeluargaan,” kata Syaiful kepada Langgam.id, Senin (3/8/2026).
Menurutnya, dalam pertemuan itu DPRD Bukittinggi tidak membuka ruang perdebatan mengenai siapa yang benar maupun salah. Fokus pembahasan diarahkan pada upaya mencari jalan keluar yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.
“DPRD Bukittinggi mendorong kedua belah pihak untuk duduk bersama mencari solusi terbaik atas sengketa tersebut. Dalam rapat itu kami tidak membahas siapa yang benar dan siapa yang salah, karena hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah. Kami lebih fokus pada solusi dan langkah ke depan,” ujarnya.
Selain itu, DPRD Bukittinggi juga meminta kedua belah pihak berkonsultasi dengan kementerian maupun lembaga terkait agar penyelesaian sengketa memiliki landasan hukum yang jelas.
“Dalam rapat tersebut DPRD Bukittinggi juga meminta kedua belah pihak untuk berkonsultasi kepada kementerian atau lembaga terkait masalah tanah tersebut. Itu yang pernah dilakukan DPRD Bukittinggi sebelum konflik terjadi. Kami juga tidak menyangka persoalan ini akan berkembang seperti sekarang,” katanya.
Menanggapi perkembangan terbaru, yakni adanya laporan yang diajukan Yayasan Fort De Kock ke kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Syaiful menegaskan DPRD Bukittinggi tetap berharap penyelesaian dapat ditempuh melalui dialog.
“Tanggapan kami terhadap konflik ini, kami mengajak kedua belah pihak untuk kembali duduk bersama mencari solusi terbaik untuk kedua belah pihak,” ucapnya.
Ia juga mengungkapkan DPRD Bukittinggi berencana meminta pendapat tim ahli untuk mengkaji persoalan sengketa lahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah selanjutnya.
“Dengan kasus ini, DPRD Bukittinggi berencana akan berkonsultasi dengan tim ahli untuk melakukan kajian terhadap permasalahan sengketa tanah ini,” katanya.
Terkait kemungkinan DPRD Bukittinggi kembali memanggil Pemko Bukittinggi dan Yayasan Fort De Kock, Syaiful mengatakan hal itu masih menunggu pembahasan di Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Bukittinggi.
“Dalam tiga pekan ini DPRD Bukittunggi memiliki agenda yang cukup padat. Semoga dalam rapat Bamus tanggal 7 Agustus nanti dapat diakomodasi,” pungkasnya. (HER)
