Esha Tegar Putra
Pedagang Rupa-rupa di Jakarta
(Artikel ini saya dedikasikan untuk Om Bram, Muhammad Ibrahim Ilyas (1963–2026), yang pernah tinggal dan berproses di Taman Budaya Sumatra Barat. Judul artikel ini memiuh judul cerpen Kuntowijoyo “Anjing-anjing Menyerbu Kuburan”.)
Seorang sahabat meminta saya meneruskan komentar pendek saya di laman Facebook tentang kunjungan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Ruseimy, ke Taman Budaya Sumatra Barat beberapa waktu lalu untuk menjadi catatan panjang. Sebenarnya, saya mengalami dilema ketika berbicara tentang Sumatra Barat, apalagi berbicara soal ekosistem seni dan budayanya.
Di satu sisi, ada keinginan untuk terlibat dan ikut urun saran. Di sisi lain, setiap hendak ikut bicara, saya selalu dirundung beberapa pertanyaan: Berhak dan pantaskah dagang larat di rantau ini bicara soal Sumatra Barat? Akankan saya dipandang sang liyan ketika ikut bicara soal kesenian Sumatra Barat?
Ketika hendak menulis catatan ini, saya memutar Simarantang aransemen RFStudio melalui kanal Youtube. Mendengar lagu ini, atau lagu sejenis, jadi kebiasaan saya bila dirundung kangen pada ingatan-ingatan baik tentang kampung halaman. Tentang Kota Padang khususnya, ruang tempat saya pertama bertumbuh dan mengenal kesenian. Ruang yang kemudian menunjukkan semesta lain untuk dituju. Lirik Simarantang kemudian saya dengar dengan saksama, saya inap-menungkan, lalu saya putuskan menyetujui permintaan sahabat itu untuk menulis lebih panjang dari sekadar status media sosial.
Tentang reaksi saya di media sosial dengan mengatakan “padiah muncuang apak ko” (pedih perkataan bapak ini), yang saya tujukan pada Bapak Vasko ketika mendatangi Taman Budaya Sumatera Barat (TBSB), karena bagi saya memang pedih. Ia mengajukan kritik sekaligus autokritik dalam suasana dan ruang yang tepat. Ruang kebudayaan gelap, sepi manusia, sementara anjing-anjing berkeliaran di panggung pertunjukan–Bapak Vasko seperti seorang petinju melakukan uppercut dan mengenai tepat bagian ulu hati ketika memverbalkan apa yang dia lihat: anjing-anjing berkeliaran di atas panggung! Kritiknya, tentu ditujukan untuk Dinas Kebudayaan selaku penanggung jawab ruang publik TBSB, yang dianggap gagal melakukan aktivasi panggung yang sudah dibangun. Autokritiknya, saya kira ditujukan untuk kepemimpinannya sendiri, sebab tidak berdaya mengorkestrasi lembaga di bawah pimpinannya (dan Buya Mahyeldi).
Saya haqqul yaqin, ketika Bapak Vasko melihat panggung yang diinisiasinya itu terbengkalai begitu saja, tidak dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan kesenian, malahan beberapa ekor anjing bermain-main di sana, dia merasa gagal memberikan arahan kepada Dinas Kebudayaan.
Tentu saya mengapresiasi perhatian Bapak Vasko terhadap seni dan budaya. Terlepas apakah perhatian tersebut sekadar konten untuk meraih visibilitas atau engagement belaka. Setidaknya dia berupaya menoleh pada (bekas) public space yang kini beralih rupa menjadi liminal space–ruang ambang yang dulu ramai dan kini terbengkalai, dilewati, dipunggungi, diabaikan. Dalam setahun belakangan, dia berupaya mendatangi TBSB dua kali, di luar agenda seremonial kebudayaan. Sesuatu yang mungkin enggan dilakukan oleh para pemegang tampuk kuasa Sumatera Barat beberapa periode sebelumnya: mengurus kesenian dan kebudayaan!
Mendatangi ruang-ruang seperti ini sudah seharusnya dilakukan seorang pemimpin. Malahan harus lebih sering lagi jika Bapak Vasko serius ingin mengambil peran lebih dalam pemajuan kebudayaan Sumatra Barat. Tidak hanya mendatangi TBSB, tentunya, tapi juga mendatangi ruang-ruang alternatif lain yang dibangun bertungkus-lumus oleh para seniman. Di ruang-ruang itu Bapak Vasko akan melihat bagaimana elan vital mereka untuk kesenian-kebudayaan. Mereka bekerja secara senyap, jauh dari tepuk tangan, jauh dari sorot kamera, jauh dari bantuan Dinas Kebudayaan tapi benderang di luar Sumatra Barat.
Elan Vital Kebudayaan
Soal kerja-kerja seniman pada ruang-ruang alternatif ini saya kira dapat dibahas pada lain kesempatan. Saya ingin kembali pada respon saya terhadap video kunjungan Bapak Vasko ke TBSB–saya juga menonton kunjungannya yang pertama dan waktu itu tampak pula koreografer koreografer Ery Mefri (almarhum).
Menurut keyakinan saya, persoalan TBSB tidak sesederhana hanya dengan memfasilitasi panggung dan sound system, lalu meminta inisiatif seniman untuk tampil di sana. Sesat pikir saya kira, bila orang yang Bapak Vasko mintakan pandangan (dalam video itu) mengatakan bahwa untuk aktivasi, mendatangkan seniman atau sanggar-sanggar tidak butuh biaya.
Memanfaatkan sumber daya dan membangun solidaritas bersama memang solusi alternatif untuk mengatasi kebuntuan kerja kebudayaan. Akan tetapi memposisikan kerja kebudayaan, khususnya cabang kesenian, sebagai sumber daya gratisan dan menggantinya dengan iming-iming viralitas media sosial adalah bentuk pengabaian terhadap proses berkesenian.
Kita mungkin akan mentolerir (dalam kadar tertentu) bentuk urun daya dalam konteks aktivasi di ruang yang digerakkan masyarakat. Namun, ketika aktivasi tersebut dilakukan di TBSB, ruang publik dalam naungan pemerintah daerah (Dinas Kebudayaan)? Tunggu dulu! Sebab aktivasi dimaksud sudah seharusnya masih ke domain tugas Dinas Kebudayaan. Jangan sampai centang-perenang, tugas pemerintah diserahkan pada publik.
Tidak ada alasan bagi instansi pemerintah di bawah arahan Bapak Vasko untuk mengedepankan alasan efisiensi untuk kerja-kerja semacam ini. Jika benar aktivasi tersebut serius akan dilakukan, Dinas Kebudayaan harus mencari dukungan pembiayaan alternatif, dalam rangka mendukung yang pokok dari seniman agar bisa tampil. Misalkan sekadar soal ongkos bus atau pembeli nasi ramas sebungkus–atau setidaknya berikanlah pengetahuan pada seniman bagaimana meraih dukungan alternatif.
Model pendanaan alternatif ini saya kira tentu lebih dipahami Bapak Vasko. Ada model crowdfunding yang seharusnya bisa diraih Dinas Kebudayaan melalui bantuan Bapak Vasko. Yang terpenting, Dinas Kebudayaan harus berpikir lebih maju dan terbuka akan kerja pemajuan kebudayaan. Harus berpegang pada peta jalan kebudayaan yang sudah disusun dan tidak memandang program-program berkala yang dibuat hanya sebagai kerja administratif belaka. Misalkan, dengan membuka kembali PPKD (Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah) yang sudah pernah disusun, memperbaruinya, menentukan skala prioritas terhadap kerja pemajuan kebudayaan.
Dan yang tidak kalah penting, menurut keyakinan saya, pemerintah tidak berhak mengatakan “ini harus dilaksanakan” dan “ini tidak harus” untuk sebuah kerja kebudayaan. Pendekatan kerja kebudayaan akan buruk bila dilakukan secara top-down, tetapi musti bottom up, karena memang seharusnya berangkat dari kebutuhan masyarakat. Untuk itulah saya mengatakan, setidaknya perhatian Bapak Vasko terhadap kebudayaan patut diapresiasi, dan para seniman atawa budayawan (sebagai warga Sumatra Barat) sudah sewajarnya menuntut lebih.
Sekedar saran, ketika Bapak Vasko kunjungan ke daerah, sempatkan berdialog barang sebentar dengan satu kelompok kesenian (baik seni tradisi atau kontemporer) dan mencerap lebih jauh elan vital berkebudayaan dari tingkat akar rumput.
Tanggungan “Dosa” Kebudayaan
Saya ingin kembali pada soal TBSB atau Gedung Kebudayaan Sumatra Barat (GKSB) yang kini menjadi liminal space dan ini adalah “dosa kebudayan” pimpinan terdahulu. Betapa kita tersadar kemudian hari, setelah proyek TBSB mangkrak, kita jadi tahu bahwa rencana jangka panjang GKSB tidak serius. Tidak ada tanggung jawab moril kemudian hari untuk menuntaskan proyek ini.
Masih segar di ingatan saya, dan ini tercatat di pemberitaan, bagaimana Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno didampingi Wakil Gubernur Muslim Kasim melakukan ground breaking GKSB, pada 10 April 2015 (sudah sebelas tahun saja!). “Agar kebudayaan Minangkabau terus terjaga dan keseniannya berkembang dengan baik, pesat perlu disediakan prasarana gedung yang representatif,” kata Irwan Prayitno memberikan geloras semangat pada seniman dan budayawan.
Kita mengangguk, percaya, bahwa sketsa ide, denah tata ruang, dan render 3D tiga zona GKSB (zona A, B, dan C) yang diperlihatkan benar-benar akan menjadi. Tapi ternyata tidak. Setelah zona A selesai dan diresmikan oleh Gubernur Irwan Prayitno pada bulan Januari 2018, proyek yang menghabiskan APBD Rp57 miliar itu mangkrak. Iming-iming zona B diselesaikan dengan anggaran Rp25 miliar dan dilanjutkan pada zona C menggunakan anggaran tahun 2020 ternyata tidak terlaksana.
Berganti gubernur dari Irwan Prayitno ke Buya Mahyeldi (2021–2025) kelanjutan pembangunan GKSB masih kabur–beberapa tahun belakangan ada ribu-ribut bahwa zona B akan dibangun hotel komersial. tetapi malah baru beberapa bulan lalu, ketika negara melakukan efisiensi anggaran menyeluruh, kita mengetahui Buya Mahyeldi Ansharullah menyerahkan proposal pembangunan GKSB dengan total anggaran sekitar Rp382,65 miliar kepada Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon.
Dinamika ruang publik semacam GKSB ini memang sudah berlangsung lama. Bahkan sejak inisiatif pendirian Dewan Kesenian Sumatra Barat pada tahun 1971, berlanjut pada pembangunan Taman Budaya Sumatra Barat, perdebatan antara seniman dan Gubernur Harun Zain pun cukup alot. Sastrawan M. Jusfik Helmi bahkan pernah mendebat Harun Zain di Koran Sinar Harapan (1971) dan mengatakan agar jangan sampai ada campur tangan para oportunis kesenian dalam inisiasi ruang kesenian. “Oportulis… jang selalu membaurkan arti kesenian tjampur aduk dengan hiburan!” kata Jusfik.
Jadi saya kira, cukup beruntung publik seni dan budaya, ketika Bapak Vasko masih menoleh pada ruang kebudayaan seperti GKSB. Sekiranya sudah patut beliau mengambil peran lebih untuk membasuh “dosa kebudayaan” pemimpin sebelumnya. Mungkin, sebagian besar seniman sudah tidak peduli soal keberlanjutan GKSB, mereka sudah membangun ruang-ruang alternatif dan mengurus diri sendiri tanpa bantuan pemerintah daerah. Tapi di mana muka Sumatra Barat akan disurukkan ketika daerah yang digadang-gadangkan tempat lahirnya seniman ini tidak memiliki ruang kebudayaan bikinan pemerintah?
Sudah lama kita tidak merasakan sensasi menonton atau melakukan pertunjukan di Teater Utama, Teater Tertutup, Teater Terbuka sebagaimana dulu pernah dimiliki TBSB. Para seniman hanya bisa melakukan pertunjukan di ruang yang menurut saya sama sekali tidak representatif. Mereka pentas di kantor Dinas Kebudayaan ata pentas di bawah tiang-tiang besar GKSB yang mangkrak.
Inisiatif Bapak Vasko untuk mendorong seniman tampil di panggung yang belum lama ini dibuat tentu saja sangat baik. Hanya saja, Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi Sumatra Barat, akan terus dilewati dan tidak akan pernah menjadi titik tuju lagi untuk rencana-rencana pertunjukan seniman luar daerah atau luar negeri (atau kolaborasi dengan seniman Sumatra barat). Sekian tahun sudah, sejak Gedung Teater Utama TBSB diruntuhkan, tak ada lagi ruang publik yang representatif dan layak bagi seniman lain untuk melakukan pertunjukan–alternatif lain di Gedung Huriah Adam ISI Padangpanjang.
Dalam hal ini, sekali lagi, sudah selayaknya Bapak Vasko membantu membasuh “dosa kebudayaan” pemimpin terdahulu. Dengan mencarikan solusi kelanjutan proyek mangkrak GKSB dan menghadirkan kembali ruang pertunjukan representatif di Ibukota Sumatra Barat. Kita mendorong, sebagaimana dulu seniman atau budayawan mendorong pemimpin Sumatra Barat untuk membangun Taman Budaya Sumatra Barat.
Jika soal ini beres, setelahnya, Bapak Vasko boleh menantang para seniman dan budayawan dengan berkacak pinggang untuk menghadirkan karya-karya terbaiknya–anggaplah sebagaimana Ali Sadikin dengan gagahnya berpidato dan menantang seniman di Jakarta untuk menghadirkan karya terbaiknya ketika Taman Ismail Marzuki selesai dibangun. (*)
