Kepala BNPB Turun ke Dharmasraya, Tinjau Dampak Pencemaran Merkuri di Batanghari

Langgam.id– Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Doni Monardo mengunjungi Kabupaten Dharmasraya, Rabu, (6/11/2019). Ditemani Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, ia meninjau dampak pencemaran di Batanghari yang mengalir di daerah itu.

Menurutnya, semua pihak harus berkolaborasi dalam memperbaiki Batanghari yang tercemar oleh limbah merkuri. Hal itu dikatakannya saat meninjau kawasan bekas tambang emas di Nagari Tabing Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung, Dharmasraya.

Berdasarkan penelitian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan tim Institut Teknologi Bandung (ITB), konsentrasi Merkuri (Hg) secara umum di lingkungan (udara, sungai, sedimen, tanah, tanaman) di dua nagari yang diteliti di Dharmasraya, sudah melebihi baku mutu.

Kandungan merkuri di Batanghari membahayakan di sungai yang mengalir hingga ke Selat Malaka itu membahayakan makhluk hidup di sekitarnya. Hal ini juga terbukti di kawasan bekas tambang emas Tebing Tinggi yang tercemar dan sulit bagi tanaman untuk hidup.

Doni mengatakan penataan sungai adalah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup RI. BNPB bisa membantu dalam upaya edukasi, sosialisasi, dan yang berhubungan dengan upaya vegetasi.

“BNPB juga bisa membantu program yang berhubungan dengan upaya pencegahan dengan mencari partner lokal, agar penduduk yang semula menambang dengan bahan berbahaya beralih profesi,” katanya.

Menurutnya masyarakat bisa beralih bekerja di bidang perdagangan dan pengelolaan makanan. Ia mengatakan hal penting diperbaiki dulu untuk memulihkan sungai adalah memperbaiki manusianya terlebih dahulu. Karena manusia yang mengakibatkan alam menjadi rusak.

“Jadi pertama mengubah perilaku manusianya dulu, ini tidak bisa diperbaiki sendiri, pusat dan daerah, perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat harus berkolaborasi,” katanya.

Ia menceritakan pengalaman memperbaiki sungai Citarum yang juga dikenal sebagai sungai terkotor di dunia. Menurutnya dari pengalaman tersebut pemulihan bisa dilakukan dalam rentang waktu sekitar 7 tahun jika berjalan sesuai yang direncanakan.

“Yang paling utama bagaimana bisa mengubah perilaku, kemudian pelibatan semua pihak, mengubah itu juga ada tahapannya seperti pendekatan budaya, kearifan lokal, dan pendekatan secara personal,” katanya.

Seperti yang dilakukan saat memperbaiki Sungai Citarum, tim langsung tinggal di rumah masyarakat sekitar. Sehingga terjadi proses edukasi secara langsung. Petugas juga bergantian tinggal di rumah masyarakat.

“Ini kita harapkan kedepan dengan pendekatan persuasif, secara budaya, agama dapat diterima masyarakat,” ujarnya.

BNPB juga bisa mendorong pemerintah provinsi Sumbar agar bisa segera memperbaiki Sungai Batanghari secara bersama. Apalagi sungai Batanghari tidak hanya melewati Kabupaten Dharmasraya, tetapi juga Kabupaten Solok dan Solok Selatan. (Rahmadi/HM)